alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/50a574fa5a2acf0d23000006/demokrat-nilai-wajar-anggaran-lumpur-lapindo-dari-apbn
Demokrat Nilai Wajar Anggaran Lumpur Lapindo dari APBN
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan memutuskan menambah alokasi dana APBN pada penanggulangan lumpur lapindo menjadi Rp. 2,26 triliun pada 2013. Secara signifikan naik sebanyak Rp 15 miliar yang sebelumnya hanya Rp 2,11 triliun.

Politisi Demokrat Achsanul Qosasih menanggapi ringan tentang kenaikan alokasi dana tersebut. Menurutnya hal ini wajar dilakukan karena bencana lapindo sudah diputuskan sebagai bencana alam. “Lapindo sudah diputuskann secara politik, maka bagian yang terkena dampak merupakan kewajiban dari pemerintah untuk melakukan pemulihan,” ujarnya pada Republika, Kamis (15/11).

Menurutnya, kenaikan tersebut adalah langkah yang mau tidak mau diambil oleh pemerintah demi warga yang terkena dampak lumpur. “Tapi persoalannya adalah sampai kapan harus seperti ini, pemerintah harus menyiapkan konsep agar ke depan tidak lagi membebani APBN,”tambahnya.

Dia menolak adanya anggapan kenaikan alokasi untuk lumpur lapindo dikarenakan mahar politik yang terjadi antara Golkar dan Demokrat. “Oh tidak, nggak ada mahar, itu bagian dari bencana,” kata Anggota Komisi XI DPR itu.

Sementara Pengamat kebijakan publik Adrinof Chaniago menganggap bahwa putusan lapindo yang dikatakan sebagai bencana itu tidak adil, dan pemerintah terkesan sangat mendukung dan membela PT Lapindo Brantas. “Putusan itu tidak pernah diketahui secara terbuka oleh publik, hanya melakukan seminar-seminar diluar publik dan ternyata ada kepentingan pemilik modal,” ungkapnya.

Sumber : http://m.republika.co.id/tablet

“Lapindo sudah diputuskann secara politik, maka bagian yang terkena dampak merupakan kewajiban dari pemerintah untuk melakukan pemulihan,” ujarnya pada Republika, Kamis


Putusan itu tidak pernah diketahui secara terbuka oleh publik, hanya melakukan seminar-seminar diluar publik dan ternyata ada kepentingan pemilik modal,” ungkapnya.

Pemerintahan nya Si SBY yang pemilik modal si Ical..agan tau sendiri lah mereka berdua niemoticon-Shakehand2,..
ini bedanya pasangan DKI 1 dan 2 dengan Pemerintah Pusat.....

salah kok dibenarkan?? salah koq dimaklumi?? salah koq dibiarkan beralasan??

sudah sangat ketinggalan jaman dan tidak ngetrend....
Wah dah pada dikasih amplop berapa sama daguman sampai utang perusahaan pribadi bisa disulap jadi utang negara emoticon-Mad (S)
itu bukan uang mahar, itu uang keamanan.

mahar sekai bayar selesai. atau sdh ada sistem kredit mahar?
Pukimak uangku bayar pajak di buat bayarin utangnya ARBemoticon-Busa
Demokrat oh Demokrat...... speechless gw
Jokowi Ahok yang beneran kerja ente bilang pencitraan.
Padahal bosnya yang paling ahli pencitraan

Giliran dagumen yang minta dana dari apbn langsung didukung secara pasti kecipratan.
Partai Sarang Koruptor banget dah emoticon-Najis
emoticon-Tai: lah buat sby ama daguman. emoticon-Mad (S)
"Politisi Demokrat Achsanul Qosasih menanggapi ringan tentang kenaikan alokasi dana tersebut. Menurutnya hal ini wajar dilakukan karena bencana lapindo sudah diputuskan sebagai bencana alam"

menurutku hal ini SANGAT KURANG AJAR.....!!!!
wah, kalo begini, wajarlah kalo demokrat dibubarkan
Bener2 nga ngerti & habis pikir ane, kok yg mesti bayar pemerintah ya emoticon-Bingung (S)
hadeh jadi uang pajak PPH kita cuman buat menanggung kerugian bakrie?!
Yang pasti sby tunduk sama ical
2014 jauhi partai berikut ini: demokrat, golkar, pdip, pkb, pks, ppp, pan.
Sementara ini dl..emoticon-Big Grin
ARB for Bupati Sidoarjo emoticon-Big Grin not Presidenemoticon-Big Grin
waduh duit pajak bukannya buat negara tapi buat pribadi rakyat sekarang udah pada pinter WOiii jadi kalo rakyat ga bayar pajak mereka punya alasan yang kuat emoticon-Najis
walah...no comment dech
Partai cabang dari USA
wajar dalam arti semua kebagian jatah? emoticon-Malu (S) emoticon-Malu (S)

lapindo udh melibatkan banyak pihak sh, bahkan smp ke pemerintahan..
2014 kalo masih ada yang nyoblos bemokrat... kita laknat rame rameeeee
Nggak paham, kesalahan yang ditimbulkan oleh satu perusahaan, resikonya diambil alih oleh pemerintah.

Apa nggak ada upaya naik banding, untuk mengubah keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa lumpur Lapindo itu terjadi karena bencana alam , dan bukan karena kesalahan operasional????
udh kongkalikong gan, lgpl pemerintah gk rugi kok biayai lapindo. kn duitnya duit rakyat, jelas pemerintah yg rugi. yg psti rugi jelas rakyat... emoticon-Najis