alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/50a1e6037c1243bd5900005c/bp-migas-dibubarkan-oleh-mahkamah-konstitusi-ri-keberadaannya-inkonstitusionil
BP Migas Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Keberadaannya Inkonstitusionil
Alasan MK Bubarkan BP Migas: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan
Selasa, 13/11/2012 12:02 WIB

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan tersebut, MK menilai BP Migas tidak efisien dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan. "Keberadaan BP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maka menurut MK keberadaan BP Migas tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasaian pemerintah," putus MK yang dibacakan Ketua MK, Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Meski hingga saat ini belum ada bukti bahda BP Migas melakukan penyalahgunaan wewenang tetapi MK berpendapat UU Migas berpotensi ke arah tersebut. MK mendasarkan atas putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007. "Sekiranya pun dikatakan bahwa belum ada bukti BP Migas telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, maka cukuplah alasan untuk menyatakan keberadaan BP Migas inkonstitusional, sesuatu yang berpotensi melanggar konstitusi bisa diputus oleh MK sebagai perkara inkonstitusionalitas," papar MK.

Jikalau diasumsikan kewenangan BP Migas dikembalikan ke unit pemerintah atau kementerian yang terkait, tetapi juga masih potensial terjadi inefisiensi maka hal itu tidak mengurangi keyakinan MK untuk memutuskan pengembalian pengelolaan sumber daya alam ke Pemerintah. "Karena dengan adanya putusan MK ini justru menjadi momentum bagi pembentuk UU untuk melakukan penataan kembali dengan mengedepankan efisiensi yang berkeadilan dan mengurangi proliferensi organisasi pemerintahan," bebernya. "Dengan putusan MK ini maka pemerintah memulai penataan ulang pengelolaan sumber dalam alam berupa migas dengan berpijak penguasaan oleh negara yang berorientasi penuh pada upaya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dengan organisasi yang efisien dan di bawah langsung pemerintah," tegas MK.

Seperti diketahui, UU Migas ini didugat ke MK oleh Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris dan politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat pula sebanyak 12 ormas Islam. Mereka menggugat UU 22/2001 tentang Migas. Mereka menilai UU Migas pro asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa.
[url]http://news.detik..com/read/2012/11/13/120257/2090218/10/alasan-mk-bubarkan-bp-migas-berpotensi-penyalahgunaan-kekuasaan?9922032[/url]


MK: BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945
Selasa, 13/11/2012 11:29 WIB

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan tokoh intelektual muslim atas gugatan UU 22/2001 tentang Migas. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) bertentangan dengan UUD 1945. "Mengabulkan sebagian permohonan pemohon," putus MK yang dibacakan Ketua MK, Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

MK membatalkan pasal 1 angka 23 dan pasal 4 ayat, pasal 41 ayat 2, pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 59 huruf a dan pasal 61 dan pasal 63 UU Migas bertentagan dengan UU 1945. Pasal itu yang menyatakan bahwa pengelolaan migas ini diserahkan ke BP Migas yang merupakan wakil dari pemerintah. "BP Migas inkonstitusional dan MK berhak memutus sesuatu yang tidak konstitusional," papar Mahfud. Dalam masa transisi dengan hilangnya BP Migas, MK memerintahkan Pemerintah dan Kementerian terkait memegang kendali hingga terbentuknya organ baru. "Segala hak serta kewenangan BP Migas dilaksanakan oleh Pemerintah atau BUMN yang ditetapkan" ujarnya.

Putusan ini tidak bulat, seorang hakim konstitusi, Hardjono memiliki pendapat sebaliknya. Menurut Hardjono, BP Migas konstitusional sehingga pasal terkait tidak perlu dihapus. "Kedudukan BP Migas memiliki konstitusinal sesuai UUD 1945," ucap Hardjono.

Seperti diketahui, UU Migas ini didugat ke MK oleh Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris dan politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat pula sebanyak 12 ormas Islam. Mereka menggugat UU 22/2001 tentang Migas. Mereka menilai UU Migas pro asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa.
[url]http://news.detik..com/read/2012/11/13/112933/2090172/10/mk-bp-migas-bertentangan-dengan-uud-1945?nd771108bcj[/url]

-----------------------

BP Migas Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Keberadaannya Inkonstitusionil
source: prabowo subiato

Era pengehentian pengexploitasian besar-besaran kekayaan alam Indonesia pun dimulai. Alhamdulillah. Ternyata tak harus menunggu rezim ini beraganti dulu, baru ada perubahan.
DPR: BP Migas pro kepentingan asing
Rabu, 17 Oktober 2012 15:23:18

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) untuk mengubah pola kerjanya dengan lebih pro kepentingan nasional. Saat ini lembaga yang mengatur pelaksana kegiatan eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas dinilai pro kepentingan asing. "Misalnya soal Blok Mahakam, berikan dong ke Pertamina," kata anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Halim Kalla dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan BP Migas di Gedung DPR RI, Jakarta Rabu (17/10).

Dia mengatakan jika perusahaan nasional seperti Pertamina dinilai belum bisa mengelola bisa dilakukan dengan upaya lainnya. Selain itu, DPR mengkritik alokasi gas blok Tangguh yang masih disalurkan untuk luar negeri. "Makanya kita ingin agar ini bagaimana caranya jangan diberikan semua ke ekspor. Ke depan BP Migas harus lebih membela kepentingan lokal," katanya.
http://www.merdeka.com/uang/dpr-bp-m...gan-asing.html


Hakim-Hakim MK:
BP Migas Kikis Kekuasaan Negara, Tujuan UUD 1945 Tidak Tercapai
Selasa, 13/11/2012 13:16 WIB

Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai badan yang bertentangan dengan UUD 1945. Menurut MK, BP Migas mendegradasi kekuasaan negara atas migas yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. "Model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha/Badan Usaha Tetap dalam pengelolaan migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam migas yang bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945," putus MK yang dibacakan Ketua MK, Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Dalam UU Migas, syarat Kontrak Kerja Sama (KKS) minimal ada tiga yaitu kepemilikan sumber daya alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, kedua pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas dan ketiga modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap. "Tetapi ketiga syarat itu tidak serta merta berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," papar MK.

Di mata MK, syarat tersebut sangat merugikan negara. Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung BUMN untuk mengelola seluruh wilayah kerja migas dalam kegiatan usaha hulu.

Setelah BP Migas menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS yang berarti negara kehilangan kebebasan untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS. "Tidak maksimalnya keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena potensi penguasaan migas keuntungan besar oleh Badan Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan," tandas MK.

Seperti diketahui, UU Migas ini didugat ke MK oleh Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris dan politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat pula sebanyak 12 ormas Islam. Mereka menggugat UU 22/2001 tentang Migas. Mereka menilai UU Migas pro asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa.
[url]http://news.detik..com/read/2012/11/13/131601/2090311/10/bp-migas-kikis-kekuasaan-negara-tujuan-uud-1945-tidak-tercapai?9922022[/url]
BP Migas: Kami Beda dengan Nasionalisme Chavez, Tapi Pro Lokal
Kamis, 29/03/2012 08:40 WIB

Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) membantah tuduhan Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) yang menyatakan BP Migas mengistimewakan kontraktor migas asing untuk pengerjaan proyek-proyek migas di Indonesia. Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) Gde Pradnyana menyatakan, ada banyak fakta yang membuat tudingan AKI tidak beralasan. "Dalam berbagai kesempatan, sejak awal menjabat sebagai Kepala BP Migas, Pak Priyono melontarkan ide tentang 'nasionalisme migas'. Ini beda dengan 'nasionalisasi migas' ala Hugo Chaves. Tetapi bagaimana agar pengusahaan migas melibatkan sebanyak mungkin sumber daya lokal," jelas Gde kepada detikFinance, Kamis (29/3/2012).

Kemudian, lanjut Gde, di era Priyono kewajiban kandungan lokal minimal yang harus dipenuhi oleh para vendor terus dinaikkan, bukan hanya 30% tetapi kini bahkan sudah mencapai 55%. "Lalu kewajiban menggunakan perbankan nasional dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan migas untuk pembangunan proyek migas dan untuk pembayaran biaya operasionalnya," kata Gde.

Dia melanjutkan, beberapa kali BP Migas melakukan perubahan terhadap Pedoman Tata Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang setiap revisinya semakin memberikan keberpihakan terhadap perusahaan nasional, baik dalam bentuk permodalan (pemberian uang muka dalam jumlah besar) maupun preferensi yang sangat menguntungkan perusahaan nasional dalam perhitungan normalisasi harga saat lelang. Termasuk diantaranya mewajibkan perusahaan nasional menjadi leader dalam setiap konsorsium yang mengikuti lelang. Perusahaan asing hanya diperkenankan sebagai anggota konsorsium saja. "Bukti nyata keberpihakan kepada pengusaha nasional terbukti dengan penghargaan yang diberikan oleh Menteri ESDM awal tahun 2012 dalam pencapaian kandungan lokal, yang tentunya sebagian besar capaian tersebut bersumber dari sektor hulu migas," imbuh Gde.

Dilanjutkan Gde, keberpihakan kepada perusahaan nasional tidak hanya di sektor proyek-proyek konstruksi, kini BP Migas menurutnya juga mendorong agar sektor keuangan (perbankan dan asuransi) ikut masuk lebih jauh membiayai berbagai proyek dan mengambil peran sebagai underwriter asuransi aset-aset serta kegiatan produksi migas di Indonesia. "Dengan berbagai tindakan nyata tersebut jelas bahwa tudingan BP Migas lebih berpihak kepada perusahaan asing patut dipertanyakan," tegas Gde.

Sebelumnya, Ketua Umum AKI Sudarto dirinya geram dengan sikap BP Migas yang tidak memberi porsi kontraktor lokal terhadap proyek-proyek minyak dan gas (migas) di tanah air. "Mereka (BP Migas) lebih memilih kontraktor asing yang dianggap lebih berpengalaman, sementara persentase kontraktor lokal sangat kecil kurang dari yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan," kata Sudarto.

Mendapati diskriminasi BP Migas ini, Sudarto bukan hanya diam saja, mulai kirim surat berkali-kali namun tidak ada jawaban. "Sampai saya datang langsung ke kantor BP Migas. Seperti dua hari lalu saya ke sana, saya disuruh tunggu di lantai 35. Dan 'bos' BP Migas di lantai 40. Namun setelah menunggu lama, tidak satupun 'bos' BP Migas menemuinya. Saya telepon tidak dijawab," ujarnya. "Kami bukan pengemis, kami ingin BP Migas adil, beri kami porsi sesuai aturan, jangan asing terus diistimewakan. Kami juga bukan tidak mampu dan tidak berpengalaman, banyak proyek yang kami garap dengan PLN, Pertamina dan lainnya," tandas Sudarto.
http://www.yiela.com/view/2338514/bp...tapi-pro-lokal


Bos BP Migas Tak Terima Dituding Pro Perusahaan Asing
Kamis, 29/03/2012 12:25 WIB

Jakarta - Tudingan yang menyatakan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) mengistimewakan kontraktor asing dinilai tidak mendasar. Pasalnya 65% dari total pengadaan peralatan migas di Indonesia mengandung komponen dalam negeri dan dikuasai kontraktor lokal. "Dari mana dasarnya kalau kita mengistimewakan asing, sementara 2011 saja dari total jumlah pengadaan barang dan jasa di industri minyak dan gas senilai US$ 11,8 miliar dikuasai 65% kontraktor tingkat komponen dalam negeri (kontraktor lokal)," kata Kepala BP Migas R. Priyono ketika ditemui di Kongres Asosiasi Pengadaan Industri Perminyakan Indonesia, di kantor BP Migas, Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Namun berapa jumlah kontraktor lokal dari 65% pengadaan barang dan jasa migas tersebut, tidak dihitung oleh BP Migas. "Kita tidak menghitung berapa kontraktor lokal yang berkontribusi dari 65%, yang kami hitung besaran nilainya," tutup Priyono. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Sudatro menuding BP Migas diskriminatif terhadap kontraktor lokal karena lebih mengistimewakan kontraktor asing. "Kami bukannya mau mengemis-ngemis, namun kontribusi kontraktor lokal terlalu kecil, 30%? Tidak lebih kecil lagi, sangat kecil," kata sudarto.

Padahal menurut sudarto dalam Pedoman TataKerja (PTK) 007 tahun 2011 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, kontraktor mendapatkan kontribusi 30% dari pengadaan barang dan jasa di Industri Migas. Namun pernyataan Sudarto dibantah sesama kontraktor lokal pula, seperti dikatakan Ketua Koordinator Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI) Pandri Prabono bahwa nol besar kalau kontrakor lokal kontribusinya minim. "Bahkan dalam PTK 007 yang dibuat BP Migas menutup peluang asing untuk ikut tender. Jadi yang bisa ikut tender proyek Migas asing tidak bisa ikut, yang boleh ikut harus PT yang Inc-Inc itu tidak boleh lagi," tandas Pandri.
http://www.yiela.com/view/2338873/bo...rusahaan-asing

Wamen ESDM Bantah UU Migas Pro Asing
Senin, 06 Agustus 2012 08:01

Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini membantah jika Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi lebih mementingan perusahaan asing. "Kontraktor asing hanya menjalankan tugas pemerintah dan selanjutnya diberikan upah 15 persen setelah mendapatkan minyak dan 30 persen untuk gas. Jadi, saya bingung dimana proasingnya," katanya di Jakarta, Minggu (5/8).

Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar sidang "judicial review" UU Migas yang diajukan sejumlah tokoh dan ormas Islam. Pokok gugatan adalah UU dinilai lebih mementingkan perusahaan asing, sehingga melanggar Pasal 33 UUD 1945. Menurut Rudi, negara tetap menguasai sepenuhnya kekayaan alam migas yang ada. "Kedaulatan migas sepenuhnya tetap di tangan negara. Kontraktor asing hanya dibutuhkan untuk menggali apa yang kita ingin dapatkan," katanya lagi.

Terkait alasan keberadaan perusahaan asing tersebut, ia melanjutkan mereka memang sudah ada sejak awal. Kontrak kerja sama dengan perusahaan asing tersebut bukanlah dikarenakan adanya UU Migas, tapi jauh sebelum UU Migas disahkan pada 2001. Dalam menjalankan tugas, tambahnya, kontraktor juga didikte dan diawasi secara ketat oleh Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang memang khusus ditugaskan negara.

Dengan demikian, Rudi juga mengatakan, UU Migas sudah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUD 1945. "Tidak ada bagian negara yang dikuasai asing. Bahwa kita butuh modal dan tenaga dari asing, itu sudah konsekuensi kita yang masih memiliki keterbatasan modal dan untuk menghindari risiko kerugian negara," ujarnya. Untuk itulah, lanjutnya, masih diperlukan investasi baik asing maupun domestik. Adanya investasi asing menunjukkan hal positif, karena menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Rizaldi menilai, peran BP Migas perlu dilakukan penguatan, sehingga mampu mengawasi kontraktor khususnya asing dengan lebih maksimal. "Kami tengah membahas keberadaan Dewan Pengawas dalam UU Migas yang baru," katanya.

Dewan Pengawas tersebut tertuang dalam draf ketiga RUU Migas sebagai usulan DPR. Sesuai RUU itu, Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi BP Migas, diangkat dan diberhentikan Presiden. Susunan Dewan Pengawas BP Migas terdiri dari Menteri ESDM sebagai ketua, dengan anggota adalah Mendagri, Menkeu, Menhan, Menhut, Menteri LH, Menhub, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
http://www.djpp.depkumham.go.id/beri...pro-asing.html
Ane senang sekali. Akhirnya tokoh2 Islam mengusulkan sesuatu yang memang benar2 demi kepentingan bangsa.
Dan MK kembali menunjukkan kelasnya, jauh di atas MA.
padahal di BP Migas gede katanya gajinya
Quote:Original Posted By michiel02
Ane senang sekali. Akhirnya tokoh2 Islam mengusulkan sesuatu yang memang benar2 demi kepentingan bangsa.
Dan MK kembali menunjukkan kelasnya, jauh di atas MA.


Dampaknya apa kalo BP Migas dibubarin?
Quote:Original Posted By Graft


Dampaknya apa kalo BP Migas dibubarin?


dulu kalo ada perusahaan migas asing yang pengen operasi di Indonesia harus gandeng pertamina yang 'anaknya' negara, dengan adanya BP Migas kontraktor asing itu tak perlu lagi gandeng anaknya, bisa langsung gandeng 'bapaknya' yang diwakili oleh BP Migas ini. Tentu ini sangat disukai investor karena posisinya seolah selevel dengan negara
Saatnya BP Migas di Bubarkan !!! Rakyat Mendukung !!!

BUBARKAN BP MIGAS !!!! RAKYAT MENUNTUT !!!!
pokonya gw dukung keputusan MK, yang penting terbaik buat bangsa.
jangan sampe dislah gunakan kekuasaan di BP migas, kalo emang bubar, buarin aja emoticon-Recommended Seller
hidup Hizbut Tahrir Indonesia !

BP Migas Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Keberadaannya Inkonstitusionil

hidup muhammadiyah ..... dan juru parkir indonesia ....

emoticon-Blue Guy Cendol (L)
Quote:Original Posted By mosman


dulu kalo ada perusahaan migas asing yang pengen operasi di Indonesia harus gandeng pertamina yang 'anaknya' negara, dengan adanya BP Migas kontraktor asing itu tak perlu lagi gandeng anaknya, bisa langsung gandeng 'bapaknya' yang diwakili oleh BP Migas ini. Tentu ini sangat disukai investor karena posisinya seolah selevel dengan negara


Jadi intinya siapa yang untung kalo BP Migas bubar? emoticon-Bingung (S)
BP Migas Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Keberadaannya Inkonstitusionil
Kepala BP Migas R Priyono

Produksi Minya (Lifting) Terus Merosot, BP Migas Salahkan APBN
Kepala BP Migas: Lifting di APBN Tak Sesuai Fakta
Senin, 29 Oktober 2012 | 08:08 WIB

SABAN tahun, lifting (produksi) minyak Indonesia terus anjlok. Tahun 2000, produksi minyak Indonesia mampu mencapai 1,4 juta barel per hari. Tapi, sebelas tahun kemudian, angkanya hanya 903.441 barel per hari. Pencapaian itu jauh di bawah produksi 2010 yang mencapai 944.898 barel per hari. Kenapa bisa terjadi? Sjarifuddin dan Iwan Purwantono dari InilahREVIEW mewawancarai Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), R Priyono, di ruang kerjanya, Selasa pekan lalu. Petikannya:

Sebagai pengendali sektor hulu, BP Migas terlihat kerepotan dalam mencapai target produk (lifting) minyak. Komentar Anda?
Bicara soal lifting, tidak bisa mengacu kepada 5-10 tahun terakhir. Kita harus melihat dalam skala yang lebih besar lagi. Kenapa minyak kita berat untuk menaikkan produksi minyak mentah (lifting). Dalam 20 tahun belakangan, cadangan minyak kita sudah banyak berkurang. Di era Orde Baru, minyak disedot habis-habisan. Pada 20 tahun lalu, sumber minyak kita mengandung 90% minyak dan 10% air. Sekarang, berbalik 180 derajat. Minyaknya tinggal 10% saja. Kalau diminta untuk produksi minyak seperti zamannya Soeharto, enggak mungkinlah.

Kalau alasannya kondisi sumur memburuk, kapan mulai turun kandungan minyak di sumber kita?
Mulai turunnya sekitar 1996. Pada saat itu, BP Migas memang belum terbentuk. Kala itu, kandungan minyak di ladang atau sumur hanya 12% saja. Kita hanya kebagian koretan (sisa-sisa) saja. Tinggal ampasnya doang.

Bagaimana dengan sumber minyak baru? Apakah belum ada temuan baru?
Untuk sumber minyak baru, memang ada. Tetapi tidaklah banyak. Yang besar seperti di Cepu. Kalau yang lainnya, kecil-kecil. Kapasitasnya antara 1.000 barel sampai 4 ribu barel per hari. Jadi, tidak mungkin bisa meningkatkan produksi minyak yang selalu turun 3%.

Ke depan, upaya apa yang bisa dilakukan guna mempertahankan angka lifting?
Bisa dengan memanfaatkan sumur-sumur peninggalan Belanda. Yakni dengan meng-EOR (Enhance Oil Recovery). Jumlah sumur-sumur yang bisa digarap, cukup banyak. Opsi ini, cukup realistis daripada eksplorasi yang membutuhkan dana besar. Untuk eksplorasi, harus seismik dulu. Kemudian bikin wildcat. Biayanya enggak murah.

Berapa jumlah sumur tua, peninggalan Belanda itu? Letaknya di mana saja?
Jumlahnya cukup banyak. Kalau kita bilang ribuan, enggak enak ya. Yang jelas ratusan. Lokasinya di sepanjang Jambi, Sumatera Selatan sampai Riau. Itu luar biasa sekali. Kalau kelas tanah, enggak bedalah sama Pondok Indah (Jakarta).

Sumur itu masih ada kandungan minyaknya?
Sumur peninggalan Belanda itu, biasanya masih punya minyak sampai 70%. Waktu primary yang diangkat hanya 20%-25%. Minyak-minyak itu menempel di pori-pori, dasar reservoir. Satu contohnya Caltex. Era keemasan Caltex, bisa memproduksi sampai 900 ribu barel per hari. Kemudian turun sampai 400 ribu barel. Ketika Pertamina hidupkan lagi sumur-sumur itu, dengan EOR, hasilnya bisa lumayan besar. Naik dua kali lipat sampai 280 ribu barel per hari.

Kembali soal target lifting sesuai APBN. Apa kendalanya kok sulit dicapai?
Karena angkalifting dalam APBN, tidak berdasarkan fakta di lapangan. Harusnya, angka produksi sesuai kondisi terkini di lapangan yang didrop ke atas. Bukan angka dari atas didrop ke bawah.

Artinya, angka lifting sangat ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan?
Iya begitu. Saya sudah kemukakan kepada Pak Agus (Martowardojo, Menteri Keuangan) mengenai masalah ini. Misalnya, pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,5% atau 6%, maka masing-masing sektor harus menyumbang sekian rupiah. Kemudian sumbangan itu dikonversikan dengan volume produksi minyak (barel). Sementara kondisi lapangan minyak, tidaklah memungkinkan untuk berproduksi segitu.

Apakah BP Migas pernah berdebat soal lifting minyak dengan pemerintah?
Saya pernah sampaikan kepada Pak Agus (Menteri Keuangan). Apakah mau angka riil atau prognosi dari angka pertumbuhan ekonomi? Yang saya tidak tahu bagaimana meraihnya. Kemudian, Pak Agus menjawab dengan meminta angka yang riil, karena penting dalam menentukan akurasi APBN. Nah, kalau ingin angka yang akurat bisa dicari dengan mudah. Kita cari jumlah perusahaan minyak yang produksi. Datanya mudah didapatkan. Karena tiap well (sumur minyak), pasti ada angka produksinya, yang dijamin akurat. Kalangan industri minyak sangat paham karakteristik well yang digarapnya. Penyakitnya apa, termasuk berapa produksinya. Dan angkanya itu, cukup rendah. Setelah ditotal, barulah ketahuan angka yang sebenarnya. Nah, kalau BP Migas punya angka sendiri yang berdasarkan pengamatan 5 tahunan. Jadi, kita punya angka yang lebih bagus lagi.

Sejak kapan perbedaan pemahaman soal lifting terjadi?
Selama lima tahun terakhir, kejadiannya begini-begini saja. Karena angkanya (lifting) drop-dropan. Di era Bu Sri Mulyani, pernah minta kenaikan 10 ribu barel. Lalu saya tanya, dari mana, Bu? Dijawabnya, ya terserah Anda. Alasannya, ekonominya harus berjalan begitu. Apalagi APBN harus segera diketok palu DPR. Selanjutnya, kami bertemu kembali di Istana. Bu Sri Mulyani bertanya, apakah lifting bisa dinaikkan? Saya jawab saja bisa. Beliau nanya lagi, dari mana? Saya jawab saja dari langit. Karena angkanya sudah ditetapkan, ya sudah. Akhirnya ya enggak tercapai juga. Sebenarnya, menentukan angka produksi minyak itu, bisa dihitung. Semuanya scientified. Tetapi, enggak bisa di-drop dari atas atau manapun.

Selain kondisi sumur, apa lagi kendala yang dihadapi dalam meraih target lifting?
Ada beberapa kejadian penting yang cukup memengaruhi lifting. Seperti pecahnya pipa di Caltex, beberapa waktu lalu. Akibatnya, produksi turun dari 40 ribu ke 25 ribu barel per hari. Terbakarnya tanker MT Gagasan Perak di Kangean, Madura. Namun bisa segera diatasi. Terbakarnya tanker Lentera Bangsa di area CNOOC. Berdampak kepada produksinya, menurun dari 35 ribu ke 15 ribu barel per hari. Demikian pula minimnya produksi di Codeco. Seandainya semua itu tidak terjadi, target lifting yang ditetapkan 930 ribu barel per hari, aman.

Lalu, berapa angka riil dari BP Migas?
Karena berbagai kejadian itu, angka yang realistis jadinya 870 ribu barel per hari. Paling minim ya 810 ribu barel per hari. Sudah tidak bisa didongkrak lagi. Idealnya, angka lifting minyak diberikan kelonggaran, deviasi. Misalnya 5%, boleh lebih atau kurang.

Sepertinya, BP Migas tidak terima disebut gagal dalam hal lifting?
Untuk soal lifting, cukup unik juga. Kalau kementerian lain, misalnya Kehutanan, setoran ke negara kan berbentuk uang, bukan kayu dalam bentuk gelondongan. Sektor pertanian juga kontribusinya bukan berbentuk padi atau beras. Namun untuk minyak, setorannya dalam bentuk lifting. Harusnya uang juga dong. Apabila kita berhasil memberikan kontribusi dalam bentuk dana kepada negara, berarti berhasil kan? Bukan lantas disebut lifting-nya gagal. Kalaupun targetnya 930 ribu barel per hari, kita berhasilnya hanya 810 ribu barel, barangnya enggak menghilang kok. Masih tersimpan di perut bumi Indonesia. Kan bisa berguna untuk generasi mendatang. Menyangkut sumber daya alam harus dikelola dengan baik dan adil. Bukan malah dikuras habis.
[BERSAMBUNG KEBAWAH]
[url]http://ekonomi.inilah..com/read/detail/1920230/kepala-bp-migas-lifting-di-apbn-tak-sesuai-fakta[/url]
HTI HTI HTI

BP Migas Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Keberadaannya Inkonstitusionil

BP Migas Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Keberadaannya Inkonstitusionil

tet tet teot tet

In reply to: BP Migas Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Keberadaannya Inkonstitusionil
Title
Dr.Kurtubi: UU Migas Hasil Konspirasi Kekuatan Asing
Rabu, 12 September 2012 07:05

Jakarta, MediaProfesi.com - Tidak benar bila disebut UU No. 22/2001 tentang Migas hasil perjuangan reformasi. Yang benar, UU Migas adalah hasil konspirasi kekuatan asing dan sekelompok orang yang menikmati keuntungan dengan merugikan rakyat dan negara.

“Iklan yang dimuat di Kompas itu adalah sebuah kebohongan besar dan menyesatkan publik,” kata pakar perminyakan DR. Kurtubi kepada pers usai diterima Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, di Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Kurtubi dan sejumlah tokoh nasional, yaitu mantan Menko Perekonomian DR. Rizal Ramli, guru besar FE-UI Prof. Sri Edi Swasono, Mantan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie, dan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengadukan iklan yang dimuat Kompas kepada Dewan Pers. Iklan tersebut dimuat dua kali, yaitu pada 9 dan 28 Agustus 2012. Para tokoh tadi beranggapan “iklan kaleng” tersebut telah memutarbalikan fakta dan sarat dengan pembohongan publik.

Pada bagian iklan itu tertulis, kekayaan alam migas tetap terjamin milik Pemerintah sampai pada titik penyerahan. Di situ juga dicontohkan, sepanjang LNG masih belum sampai di titik serah, sewaktu-waktu, kapan pun, dapat diminta kembali ke Indonesia jika mendesak dibutuhkan untuk pasokan domestik.

“IKlan ini benar-benar jauh panggang dari api, penuh kebohongan, dan pemutarbalikan fakta. Faktanya, LNG Tangguh hingga saat ini tetap dikirim ke China walau pun dengan harga sangat murah, yaitu USD 3,35/mmbtu. Padahal PLN dan kalangan industri lokal sudah lama kekurangan gas. Kalau iklan itu benar, kenapa pengiriman gas Tangguh ke China tidak dihentikan dan dialihkan untuk kebutuhan lokal saja? Asal tahu saja, harga LNG Badak sekarang mencapai USD 18/mmbtu,” papar Kurtubi.

Menurut Marwan, adalah kebohongan besar bila iklan tersebut menyebut UU Migas sebagai hasil perjuangan reformasi. Yang benar, UU Migas adalah hasil konspirasi kekuatan asing dan sekelompok orang yang meraup keuntungan sangat besar di atas kerugian negara dan rakyat Indonesia.

Pasal-pasal yang ada jelas menunjukkan betapa sangat diuntungkannya kapitalisme asing di satu sisi, dan betapa sangat dirugikannya rakyat dan bangsa ini di sisi lain.

“Di Negara mana pun di dunia ini, pemerintah selalu membela dan memproteksi perusahaan minyaknya. Presiden Bush bahkan menekan SBY agar Blok Cepu diserahkan kepada Exxon. Tapi di Indonesia, Pertamina justru dikerdilkan. Contohnya, sudah 4-5 tahun lalu Pertamina minta agar Blok Mahakam yang habis masa kontrak dengan perusahaan asing untuk dikelola. Namun permintaan itu tidak pernah dipenuhi. Pada kasus Blok West Madura, awalnya Pertamina hanya memperoleh 50%. Namun setelah kami laporkan ke KPK, porsi Pertamina dinaikkan jadi 80%,” ungkap Marwan.

Kurtubi menyebut “iklan kaleng” tersebut adalah pemutarbalikan fakta, sesat dan menyesatkan. Iklan itu juga sarat dengan pembohongan publik. Bentuk kebohongan iklan yang dimuat 9 Agustus antara lain, pertama, dengan UU Migas, BP Migas mewakili Pemerintah. BP Migas tidak punya aset, dengan demikian aset BP Migas adalah aset pemerintah. Di sisi lain, BP Migas mewakili Pemerintah dalam menandatangani kontrak dengan perusahaan asing dalam pola business to government (B to G).

Berbeda dengan UU No. 8/1971 yang mengatur Pertamina yang menandatangani kontrak dengan perusahaan asing dalam pola business to business (B to B). Menurut UU, aset Pertamina jelas terpisah dengan aset Pemerintah. Dengan demikian, pemerintah berada di atas kontrak sehingga kedaulatan negara tetap terjaga.

“Pembohongan publik kedua, UU Migas mengarah untuk melegalkan penguasaan kekayaan migas nasional oleh perusahaan asing/swasta. Hal ini tampak pada pasal 12 ayat 3, yang menyatakan Kuasa Pertambangan oleh menteri diserahkan kepada perusahaan asing/swasta. Sementara itu, implementasi kepemilikan atas sumber daya migas alam (SDA) migas sengaja dikaburkan dengan tidak adanya pihak yang membukukannya karena BP Migas tidak punya neraca,” papar Kurtubi.

Dia menambahkan, UU Migas pada dasarnya melegalkan penguasaan kekayaan migas melalui desain BP Migas yang tanpa komisaris. Selain itu, UU Migas disusun dengan tujuan untuk memecah belah Pertamina dengan memaksakan penerapan pola unbundling/devide et empera agar mudah dijual.

“Pendeknya, dengan kehadiran BP Migas, tata kelola migas Indonesia menjadi yang paling buruk di Asia Oceania. Hal ini ditandai dengan produksi anjlok, cost recovery melonjak, karyawan BP Migas melonjak 10 kali lipat, merugikan negara dan melanggar Konstitusi,” tegas Kurtubi.
http://mediaprofesi.com/politik/1593...tan-asing.html
Gw bantuin sambungin berita dari inilah..com ya emoticon-Embarrassment

Apabila produksi minyak digenjot kan bisa mengurangi impor crude (minyak mentah)?

Tidak benar itu. Misalnya BP Migas menyanggupi produksi sebesar 1,2 juta barel, apakah impor minyak turun? Tidak begitu. Karena kita produksi 870 ribu barel saja, hanya 500 ribu barel yang diserap kilang domestik. Jadi buat apa harus digenjot besar-besar. Toh impor minyak, jalan terus. Itu tidak menjawab masalah.

Lalu kenapa Indonesia masih tergantung kepada impor minyak?

Karena kilang kita masih sangat terbatas. Karena harga crude (minyak mentah) luar negeri masih lebih murah dibanding crude kita. Kenapa Pertamina mengimpor minyak dalam jumlah besar, itu masalah di hilir.

Artinya, Indonesia seharusnya punya kilang?

Memang harusnya punya kilang sejak dulu, dalam rangka merealisasikan ketahanan energi. Tak beda, kenapa kita harus punya pesawat tempur, tank, kapal tempur atau peralatan perang lainnya? Memang tak menguntungkan, tetapi harus punya.

Kilang minyak akan sangat berguna untuk masyarakat secara langsung, sebagai jaminan stok BBM. Kalau ada apa-apa, tidak perlu impor. Produksi crude kita bisa diserap oleh kilang kita.

Terkait rendahnya lifting minyak berdampak kepada besaran subsidi BBM. Komentar Anda?

Kalau soal besaran subsidi BBM, bukan wewenang kami. Itu kan downstream management. Sedangkan BP Migas berada di upstream management. Jangan dicampur-adukkan. Kecuali kalau BP Migas boleh mengambil alih downstream management. Bisa dipermasalahkan itu.

Bagaimana suara miring dari beberapa kalangan tentang kinerja BP Migas? Bahkan sempat mencuat wacana pembubaran BP Migas?

Kami tahulah. Kita ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kita ingin sampaikan fakta untuk education people. Misalnya, Kurtubi (pengamat perminyakan) yang cukup nyaring. Dulu ketika masih di Pertamina, apa yang sudah diperbuat Kurtubi? Pengelolaan minyaknya seperti apa? Dia bisa naikkan lifting, enggak? Ingat, kondisi sumur-sumur minyak sekarang sudah payah. Itu kan warisannya era Kurtubi. Disebutkan pula dana cost recovery membengkak dari tahun ke tahun. Padahal, BP Migas perketat aturan. Selama lima tahun, kenaikannya bisa kita tahan sampai 3% saja.

Ingat lho, cost recovery itu bukan uang hilang. Dipergunakan untuk 60% local containt di industri migas. Bukan dari APBN. Kita punya keinginan 80% cost recovery dibelanjakan di dalam negeri. Tidak dibawa ke luar.

Sempat juga BP Migas disebut-sebut lebih pro asing?

Kami juga dengar, BP Migas dituduh lebih pro asing. Tetapi itu kan lucu. Pada 1970 siapa yang undang kontraktor asing ke Indonesia? Bukan BP Migas kan, tapi Pertamina. Kami tak pernah undang investor asing. Kalaupun ada yang baru, belum menghasilkan apa-apa.

Setelah ditetapkannya UU Migas, semuanya harus melalui tender. Sebelumnya tidak ada tender. Termasuk zamannya Kurtubi di Pertamina. Makanya kita mau gugat masalah ini.


Sebagai pengendali sektor hulu, bagaimana mencegah adanya ‘permainan’?

Agak lebih susah ya…. Kalau di hilir mungkin pemainnya ada 3, kalau hulu pemainnya 60-an. Bagaimana mungkin merekayasa di hulu karena lebih susah. Ada Chevron, Pertamina, CNOOC dan lainnya.
Quote:Original Posted By marka.makna
padahal di BP Migas gede katanya gajinya


Kayaknya habis keputusan MK itu di eksekusi, banyak yang kena PHK, gan!

emoticon-Angkat Beer
Nunggu DPR dibubarkan....
pasti lebih heboooooohhh britanya......


Isinya Tikus sama Babi.... emoticon-Smilie
Quote:Original Posted By lodehterong
Nunggu DPR dibubarkan....
pasti lebih heboooooohhh britanya......


Isinya Tikus sama Babi.... emoticon-Smilie


Bukan lembaga DPR nya gan.. tapi anggota dhewan nya... DPR itu ibarat rakyat..

BP Migas bagusnya dibubarkan aja...
Asyik, pasal 33 UUD 45 akan terwujud deh.
gw demen bgt brita ini gan..

bubarin aja... sudah shrusnya qt mnjdi bngsa yg brdaulat..