alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/50a1d853e574b4c8570000b6/atas-desakan-kaum-intelektual-muslim-mahkamah-konstitusi-bubarkan-bpkhmg
Atas desakan kaum intelektual muslim, Mahkamah Konstitusi bubarkan BPKHMG
Atas desakan kaum intelektual muslim, Mahkamah Konstitusi bubarkan BPKHMG

Sekali lagi ini menunjukkan bahwa paham liberal tidak boleh ditoleransi di INdonesia

[URL="http://news.detik..com/read/2012/11/13/120257/2090218/10/alasan-mk-bubarkan-bp-migas-berpotensi-penyalahgunaan-kekuasaan?n991102605"]Alasan MK Bubarkan BP Migas: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan
[/URL]
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan tersebut, MK menilai BP Migas tidak efisien dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.

"Keberadaan BP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maka menurut MK keberadaan BP Migas tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasaian pemerintah," putus MK yang dibacakan Ketua MK, Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Meski hingga saat ini belum ada bukti bahda BP Migas melakukan penyalahgunaan wewenang tetapi MK berpendapat UU Migas berpotensi ke arah tersebut. MK mendasarkan atas putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007.

"Sekiranya pun dikatakan bahwa belum ada bukti BP Migas telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, maka cukuplah alasan untuk menyatakan keberadaan BP Migas inkonstitusional, sesuatu yang berpotensi melanggar konstitusi bisa diputus oleh MK sebagai perkara inkonstitusionalitas," papar MK.

Jikalau diasumsikan kewenangan BP Migas dikembalikan ke unit pemerintah atau kementerian yang terkait, tetapi juga masih potensial terjadi inefisiensi maka hal itu tidak mengurangi keyakinan MK untuk memutuskan pengembalian pengelolaan sumber daya alam ke Pemerintah.

"Karena dengan adanya putusan MK ini justru menjadi momentum bagi pembentuk UU untuk melakukan penataan kembali dengan mengedepankan efisiensi yang berkeadilan dan mengurangi proliferensi organisasi pemerintahan," bebernya.

"Dengan putusan MK ini maka pemerintah memulai penataan ulang pengelolaan sumber dalam alam berupa migas dengan berpijak penguasaan oleh negara yang berorientasi penuh pada upaya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dengan organisasi yang efisien dan di bawah langsung pemerintah," tegas MK.

Seperti diketahui, UU Migas ini didugat ke MK oleh Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris dan politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat pula sebanyak 12 ormas Islam.

Mereka menggugat UU 22/2001 tentang Migas. Mereka menilai UU Migas pro asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa.

---------------------------------------------------------------------------------------------
bahwa UU migas yg terlalu liberal dibatalkan sih gw ngerti..

tapi BP Migas dibubarin gw belum gitu ngerti gan emoticon-Big Grin

kan BP Migas itu dibentuk sbg kepanjangan tangan pemerintah yg menggantikan PERTAMINA yang dulu menguasai pengelolaan migas dari hulu sampe hilir.
Quote:Original Posted By Barroncepak
bahwa UU migas yg terlalu liberal dibatalkan sih gw ngerti..

tapi BP Migas dibubarin gw belum gitu ngerti gan emoticon-Big Grin

kan BP Migas itu dibentuk sbg kepanjangan tangan pemerintah yg menggantikan PERTAMINA yang dulu menguasai pengelolaan migas dari hulu sampe hilir.


karena alasan inefisiensi gan, makanya pengelolaan migas akan dikembalikan ke pemerintah melalui kementerian terkait.

-kalo ane ga salah mengartikan
mojok ah sambil tunggu kelanjutan dari keputusan ini..emoticon-Paw
BP migas selain ga efisien juga menjadi praktek mafia migas emoticon-Big Grin
lihat saja contoh peraturan pemantauan ceceran minyak di laut, cuman ada 1 perusahaan yang berhak ngeluarin alatnya alias monopoli emoticon-Big Grin
yang ada embel2 Liberali cenderung sangat menguntungkan pihak asing dan merugikan rakyat. seharusnya kebijakan yang dibuat adalah kebijakan pro rakyat yang menguntungkan rakyat Indonesia
aaah nyang boneng gan bakal bubar

bukannya BPMIGAS dibawah presiden yah


emang seh jadi ajang kolusi sama asing.....apalagi KA nya, dulu bisa gonta-ganti mobil mulu............ma cewek emoticon-Ngakak

Sudah seharusnya bp migas dibubarkan.
Fungsinya tidak jelas dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah
untuk korupsi dan pemerasan.
Semua orang tahu pemerintah kita sangat korup dan bp migas
adalah alat atau unit untuk korupsi....

BP Migas Dibubarkan, Hatta: Saya Belum Baca Putusan MK

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan atas gugatan UU 22/2001 tentang Migas. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan belum mengetahui isi dari putusan MK soal BP Migas, ia akan segera membaca isi salinannya.

"Saya belum membaca apa yang jadi putusan MK itu, saya belum mau berkomentar, saya mau baca dulu,' tutur Hatta di Pacific Place Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Namun menurut Hatta, pemerintah akan mengikuti putusan MK ketika bunyi putusan yang menyebutkan pembubaran BP Migas sudah final. "Kalau final mengikat mau apalagi? tapi saya baca dulu," tambahnya.

Sebelumnya MK mengabulkan sebagian permohonan tokoh intelektual muslim atas gugatan UU 22/2001 tentang Migas. Dalam putusan tersebut, MK
menyatakan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) bertentangan dengan UUD 1945.

"Mengabulkan sebagian permohonan pemohon," putus MK yang dibacakan Ketua MK, Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

MK membatalkan pasal 1 angka 23 dan pasal 4 ayat 3, pasal 41 ayat 2, pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 59 huruf a dan pasal 61 dan pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UU 1945.

Dalam pasal 1 angka 23 tertulis Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan pasal 4 ayat 3 berbunyi Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.

MK akhirnya membatalkan pasal-pasal tersebut yang menyatakan bahwa pengelolaan migas ini diserahkan ke BP Migas yang merupakan wakil dari
pemerintah.

"BP Migas inkonstitusional dan MK berhak memutus sesuatu yang tidak konstitusional," papar Ketua MK Mahfud.

Dalam masa transisi dengan hilangnya BP Migas, MK memerintahkan Pemerintah dan Kementerian terkait memegang kendali hingga terbentuknya organ baru.

"Segala hak serta kewenangan BP Migas dilaksanakan oleh Pemerintah atau BUMN yang ditetapkan" ujarnya.

Seperti diketahui, UU Migas ini didugat ke MK oleh Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris dan politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat pula sebanyak 12 ormas Islam.

Mereka menggugat UU 22/2001 tentang Migas. Mereka menilai UU Migas pro asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa.

[url]http://finance.detik..com/read/2012/11/13/133956/2090356/1034/bp-migas-dibubarkan-hatta-saya-belum-baca-putusan-mk[/url]

sekalian petral jg di bubarkan,,biar bersih lembaga di bidang energi ini dari mafia....