alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/509decff0b75b4994e000077/indonesian-jokes-pejabat-korupsi-dipenjara-bebas-menjabat-lagi-pegang-milyaran
[INDONESIAN Joke's] Pejabat Korupsi, Dipenjara, Bebas, Menjabat Lagi, Pegang Milyaran
Mantan Koruptor Masih Pegang Proyek Miliaran
Selasa, 6 November 2012 | 11:30 WIB

BATAM, KOMPAS.com — Mantan terpidana korupsi di Natuna, Kepulauan Riau, Senagip, masih dipercaya memegang jabatan dan proyek miliaran rupiah. Bahkan, ia punya jabatan di pemerintahan. enagip tercatat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Sekretaris KPU Natuna. Ia juga tengah memimpin pembangunan pabrik tapioka yang anggaran awalnya Rp 15 miliar. Tahun depan usulan anggarannya lebih tinggi lagi," ujar tokoh pemuda Natuna, Riki R, Selasa (6/11/2012), kepada Kompas.

Penunjukkan Senagip pada dua posisi itu membingungkan masyarakat Natuna. Sebab, ia pernah dipenjara karena korupsi. Ia dipenjara bersama Yusrizal yang sekarang menjadi Kepala Badan Perlindungan Bangsa Natuna. ihubungi terpisah, Ketua Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan Natuna Syamsurizon mengatakan, pihaknya masih mempelajari aturan-aturan terkait Senagip dan Yusrizal. Salah satunya edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800 tanggal 29 Oktober 2012.

Lewat edaran itu, Kementerian Dalam Negeri melarang seluruh mantan terpidana korupsi menjadi pejabat. Mereka yang sudah menjabat harus diberhentikan oleh gubernur atau wali kota/bupati setempat. Kmenterian Dalam Negeri akan membatalkan surat pengangkatan pejabat provinsi. Untuk tingkat kabupaten/kota, gubernur diminta membatalkan surat pengangkatan oleh bupati/wali kota.
http://nasional.kompas.com/read/2012...t.Bisa.Melawan


14 Mantan Narapidana Korupsi Jadi Pejabat di Kepulauan Riau
Senin, 22 Oktober 2012 01:11 WIB

TRIBUNNEWS.COM,BATAM--Bukan hanya Azirwan mantan narapidana korupsi yang diangkat menjadi pejabat di Kepri. Selain Azirwan yang kini jadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, ada juga 14 nama mantan narapidana yang kini menduduki posisi penting di pemerintah daerah dalam lingkungan Provinsi Kepri.

Ada nama Rusdi Ruslan, mantan terpidana korupsi pembangunan saluran air (drainase) di Nongsa, Batam, kini kembali diangkat sebagai kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam (Bapeko) Pemko Batam.

Ia dilantik empat hari lalu bersama sejumlah pejabat eselon tiga lainnya. Sebelum mutasi ke Bapeko, Rusdi sekitar satu setengah bulan setelah keluar dari penjara kembali diberi jabatan sebagai Kabid Program di Dinas PU. Setelah lebih setahun menjabat, ia akhirnya ditarik ke posnya saat ini.

Berdasar data dibeberkan Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Kepri ada 14 pejabat mantan koruptor yang dipromosikan lagi menduduki jabatan penting. Di Pemko Tanjungpinang terdapat Raja Faisal Yusuf. Mantan Kadis PU yang terjerat kasus pembangunan gedung serba guna Pemko Tanjungpinang itu kini menjabat kepala Badan Perizinan Terpadu Pemko Tanjungpinang. Sebelumnya, ia telah diangkat menjadi asisten I Pemko Tanjungpinang. "Pembangunan gedung itu sempat ambruk sampai menewaskan seseorang. Dia divonis 2,5 tahun penjara. Namun, setelah menjalani hukuman ini, dia diangkat menjadi asisten I Pemko Tanjungpinang dan sekarang di badan perizinan terpadu," jelas Muhammad Fajri, koordinator GN-PK Kepri, Jumat (19/10). Di Kabupaten Karimun, Yan Indra, mantan Kabag Tapem yang terbelit kasus ganti rugi lahan PT Saipem, setelah menjalani hukuman, ia diangkat menduduki Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora).

Di Kabupaten Natuna, Senagip, mantan Kadispenda Natuna, yang pernah terjerat kasus korupsi, dipromosikan lagi menjadi kapala Kantor Kesbangpol Linmas. Promosi juga diberikan kepada Yusrizal, mantan Kadisperindag yang kini menjabat Kadis Pariwisata Pemkab Natuna. enagip dan Yusrizal pernah terlibat dalam kasus korupsi DBH Migas dalam APBD Natuna tahun 2007. Kedua pejabat ini terjerat kasus tersebut bersama dengan Daeng Rusnadi, mantan bupati Natuna, yang kemudian dijatuhi vonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Sedangkan, Senagip dan Yusrizal divonis 30 bulan penjara. Di Kabupaten Lingga lebih banyak lagi. Di sana ada 8 pejabat yang tersandung kasus korupsi kini kembali mendapatkan jabatan. Mereka adalah Iskandar, Togi Simanjuntak, Dedy Zulfriadi Noor, Sularso, Jabar Ali, Ridwan, Badoar Hery dan Nurmadiah. Berdasarkan data yang dimilikinya, Iskandar dan Togi pernah terjerat kasus korupsi Dermaga Rejai Senayang yang roboh 2010 lalu.

Namun, saat ini keduanya masing-masing berstatus sebagai kepala DPU Lingga dan kepala Satpol PP Lingga. Begitu pula dengan Dedy dan anak buahnya Sularso yang pernah terjerat kasus korupsi proyek Pencetakan Sawah di Desa Kuala Raya, Singkep Barat. Dedy diberi jabatan Kadis Pertanian dan Perkebunan Lingga dan Sularso sebagai Kabid Ketahanan Pangan Distanbun Lingga. "Jabar Ali sekarang ditempatkan sebagai kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Lingga. Dia adalah mantan koruptor dalam kasus proyek Swakelola di Disdikpora Lingga sewaktu masih menjabat Kadisdikpora Lingga. Begitu juga Badoar Hery. Mantan narapidana koruptor semasa menjadi bendahara Setdakab Lingga itu diberi jabatan Kabag Tapem Setdakab Lingga," katanya.

Sedangkan Nurmadiah sebagai mantan narapidana kasus pemalsuan tanda tangan guru ketika masih menjabat Disdikpora Lingga, kini diberi jabatan Sekretaris Dishub dan Kominfo Lingga. Fajri juga memaparkan beberapa pejabat di BP Batam yang pernah tesandung masalah korupsi. ajri sendiri menilai para pejabat tersebut justru diangkat karena kebijakan masing-masing kepala daerah. Ia menyatakan heran sebab meski sudah terbukti secara hukum melakukan korupsi namun masih "dilindungi". " Karena itu kami meminta supaya para kepala daerah mengambil kebijakan tegas atas para pejabat tersebut," tegasnya.
http://www.tribunnews.com/2012/10/22...kepulauan-riau

-----------------------

Indonesia emmang unik dan sekaligus edan tenan. Gitu Pemerintah pusat kelihatan sekali lemah dan letoy, tak bisa bertindak tegas dan cepat!
[INDONESIAN Joke's] Pejabat Korupsi, Dipenjara, Bebas, Menjabat Lagi, Pegang Milyaran

Pertahankan Pejabat Eks Terpidana Korupsi, Rakyat Bisa Melawan
Jumat, 9 November 2012 | 23:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengangkatan bekas terpidana korupsi sebagai pejabat publik, bisa memicu penolakan dan perlawanan dari masyarakat, sehingga program pemerintah terancam tak berjalan baik. Untuk itu, para pejabat yang pernah melakukan korupsi itu harus segera diberhentikan dari jabatannya. "Jika pemerintah daerah tetap mempertahankan mereka, kemungkinan besar akan muncul penolakan dari masyarakat. Akibatnya, roda pemerintahan pasti akan terganggu dan program-program pemerintah tidak bisa dilaksanakan dengan baik," kata Ketua Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Saleh P Daulay, di Jakarta, Jumat (9/11/2012).

Sejumlah bekas terpidana korupsi bergeming sebagai pejabat di pemerintah daerah, seperti di Kabupaten Karimun, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga Daria, Kabupaten Majene, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Buru. Padahal, pengangkatan itu terus diprotes karena dinilai mengkhianati gerakan pemberantasan korupsi. Menurut Saleh P Daulay, pengangkatan bekas terpidana korupsi sebagai pejabat telah melukai perasaan rakyat. Mereka semestinya diberi sanksi dengan tidak diberi kesempatan lagi untuk memperoleh jabatan di pemerintahan. Pemerintah tampak tidak serius melaksanakan agenda pemberantasan korupsi.

Kalau betul-betul serius, tentu orang bermasalah seperti itu tidak akan diberi kesempatan lagi untuk menjabat. "Pemerintah sepertinya tidak memiliki kader-kader lain yang bersih untuk dipromosikan menduduki jabatan di pemerintah daerah. Pemerintah gagal membina para pegawai di lingkungan instansi pemerintah," katanya.

Pemerintah pusat juga berhak meminta penjelasan dan memberikan teguran keras kepada setiap kepala daerah yang mempromosikan bekas terpidana korupsi. "Agar kebijakan seperti ini tak terulang, larangan perlu dimasukkan dalam undang-undang tetang tata aparatur pemerintahan. Dengan begitu, ada aturan jelas tentang bagaimana kode etik pengangkatan pejabat di pusat dan daerah," katanya.
http://nasional.kompas.com/read/2012...t.Bisa.Melawan
emang kayak gitu yant, namanya juga indonesia emoticon-Gila
kemaren malah ada orang penderita sakit jiwa jadi ketua DPRD emoticon-Ngakak
klo punya duit pelicin mo bekas koruptor pun bakal bisa menjabat gan,
itulah nikmatnya sbg koruptor di negri ini.
tenang aje,,, bakal kena kok sama Tuhan...mau sekarang atau ntar kalau udah mati...bakal kena kok...tenang aje....emoticon-Cendol (S)
gak usah heran wong orang sakit jiwa aja bisa jadi ketua dprd kok wkwkwkwk emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak
sistemnya sdh rusak parah nih kalo jelas jelas koruptor dan masuk penjara, dijadikan pejabat lagi.., ya pasti kumat... , hanya bisa berharap.. kapan semua ini berakhir.. emoticon-Belomatabelo melihat negara Indonesia tercinta maju.. dan minim korupsi..
makanya mereka enggak jerah buat korupsi..
lah wong ntar habis d penjara masih bisa jdi pejabat,,masih bisa korupsi lagi
emoticon-Berduka (S) untuk Indonesia
itulah pemerintahan yang ada di negara kita gan.
yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
dimana ada duit, disitu ada jalan.
×