alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/509cf1a2e674b4c85300008d/demo-anti-diskriminasi-ribuan-massa-dataran-tinggi-gayo-tolak-qanun-wali-nanggroe
Thumbs up 
[Demo Anti Diskriminasi] Ribuan Massa Dataran Tinggi Gayo Tolak Qanun Wali Nanggroe
Aceh - Hari ini Pkl. 00:19 WIB
Ribuan Massa Dataran Tinggi Gayo Tolak Qanun Wali Nanggroe
(Analisa/julihan darussalam)

Kamis (8/11).
Takengon, (Analisa). Ribuan massa dari Aceh Tengah dan Bener Meriah menolak Qanun Wali Nanggroe yang dinilai diskriminatif dan hanya memaksakan mementingkan DPRA dan Gubernur Aceh, di depan gedung DPRK Aceh Tengah, Kamis (8/11).

Demo ini nyaris ricuh lantaran antara massa pendemo dengan aparat keamanan yang berjaga-jaga sempat terjadi aksi saling dorong. Massa yang awalnya terkosentrasi di depan gedung dewan mendengarkan orasi, memaksa untuk masuk ke dalam gedung dewan.

Unjuk rasa masyarakat dataran tinggi Gayo itu mencuat lantaran isi Qanun Wali Nanggroe dianggap mendiskriminasi serta mengabaikan hak-hak politik suku minoritas yakni suku Gayo, Alas, Singkil, Jamee, Kluet, Simelue, Tamiang dan suku minoritas lainnya yang ada di Provinsi Aceh.

Dalam aksi itu, beberapa orang perwakilan massa saling bergantian menyampaikan orasi. Massa juga meminta Ketua DPRK Aceh Tengah untuk dapat menemui para pendemo, tidak hanya sembunyi di dalam gedung.

Namun harapan massa ini sia-sia karena seluruh pimpinan DPRK sedang tidak berada di tempat. Mengetahui Ketua DPRK sedang berada di luar daerah, situasi demo kembali memanas. Massa tetap ngotot agar ketua dewan yang dinilai pengecut segera menjumpai para pendemo.

Hanya dua anggota DPRK yakni, Drs Samar Nawan, Wajadaal Muna SH yang menjumpai massa, namun mereka ditolak. "Kami mau bertemu langsung dengan Ketua DPRK," teriak massa.

"Kita di Aceh ini semua bersaudara, tidak ada perbedaan. Tetapi kebijakan Pemerintah Aceh menyangkut Lembaga Wali Nanggroe terkesan mendiskriminasi suku-suku di pedalaman. Untuk itu, kami menolak Qanun Wali Nanggroe," kata Aramiko Aritonang dalam orasinya.


Minta Sahkan Provinsi ALA


Bahkan sebagian massa menganggap, keberadaan Qanun Wali Nanggroe justru terkesan ingin "menghapus" suku lain yang ada di Bumi Serambi Mekkah itu. Untuk itu, massa juga mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengesahkan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Massa dari Bener Meriah membawa sejumlah anggota DPRK setempat, termasuk Ketua DPRK Bener Meriah M Nasir AK. Mereka "disandera" oleh massa untuk ikut berorasi di depan Gedung DPRK Aceh Tengah. "Kami dari anggota dewan Bener Meriah, komit ikut menolak pengesahan Qanun Wali Nanggroe seperti apa yang menjadi aspirasi masyarakat di dua kabupaten ini," tegas M Nasir AK di hadapan massa.

Meski pernyataan ikut menolak Qanun Wali Nanggroe telah disampaikan oleh Ketua DPRK Bener Meriah, M Nasir AK para pendemo tak lantas puas. Mereka mendesak anggota dewan dari dua kabupaten membuat pernyataan tertulis tentang penolakan tersebut. Permintaan itu akhirnya dipenuhi dengan dilakukan pertemuan di dalam ruang sidang DPRK.

Surat pernyataan penolakan itu, langsung ditanda-tangani oleh sejumlah anggota dewan dari dua kabupaten. Selain surat pernyataan massa juga meminta kepada anggota dewan agar segera dilakukan sidang paripurna dewan, membahas penolakan terhadap pengesahan Qanun Wali Nanggroe. "Kami minta dewan segera lakukan sidang paripurna secepatnya," teriak massa di dalam ruang sidang.


Unjuk rasa juga diwarnai dengan pertunjukan seni tradisi Gayo, di antaranya tari saman, tari guel dan canang. Para pendemo menyaksikan pertunjukan seni tersebut yang digelar di depan kantor dewan. Usai pertunjukan, sekira pukul 13.30 WIB massa pun membubarkan diri dengan tertib.(jd)

SUMBER

Menarik sekali, demo anti diskriminasi dengan pentas seni. emoticon-Malu
bah...mengelola daerah dgn menganaktirikan etnis2x kecil?? udh kya myanmar en cina aj....

coba didengar dprd, apa mau mereka...mungkin jatah pmbagian kekuasaannxa nga adil...
Jelasin dong, ini kenapa suku-suku itu didiskriminasi? Pembahasannya kurang jelas. Tapi ya kalo jadi provinsi jangan diskriminatif gitu.

edit: ternyata tari saman yang terkenal itu tarian suku Gayo toh. Bukan kesenian suku Aceh?
BAB VI
PEMILIHAN WALI NANGGROE

Bagian Kesatu
Syarat Pemilihan Wali Nanggroe
Pasal 17

Calon Wali Nanggroe harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. orang Aceh dan beragama Islam;
b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
c. dapat berbahasa Aceh dengan fasih/baik;
d. berakal dan baligh;
e. berakhlak mulia dan tidak dzalim (tidak jahat);
f. tidak sedang menjalani pidana;
g. dikenal dan diterima oleh rakyat Aceh;
h. ‘alim (mengetahui);
i. berpengalaman dan berwawasan luas;
j. berani dan benar serta bertanggung jawab;
k. arif dan bijaksana serta punya pandangan jauh ke depan;
l. amanah, setia, jujur dan bersifat adil;:
m. musyawarah;
n. tidak shafih (tidak boros);
o. baik anggota dan sempurna panca indra;
p. kasih sayang, rendah hati, penyabar dan pemaaf;
q. terpelihara dari hawa nafsu jahat dan bertawakkal kepada ALLAH serta selalu bersyukur;
r. mampu berbahasa asing secara lancar sekurang-kurangnya Bahasa Arab dan Bahasa Inggris jika ada.



Bagian Kedua
Unsur-unsur yang berhak Memilih Wali Nanggroe
Pasal 18

(1) Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Majelis Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus;

(2) Majelis pemilihan Wali Naggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Tuha Peuet;
b. Perwakilan dari wilayah seluruh Aceh yang terdiri dari masing-masing 2 orang;
c. Perwakilan Alim Ulama masing masing wilayah 1 orang.


(3) Majelis Pemilihan Wali Nanggroe diketuai oleh seorang ketua dengan nama Ketua Majelis Pemilihan.


Bagian Keempat
Kriteria calon Wali Nanggroe
Pasal 20

(1) Kriteria calon Wali Nanggroe meliputi:

a. Salah seorang calon yang ditetapkan oleh Majelis Pemilihan adalah Waliul’ahdi;
b. orang Aceh yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas;
c. keturunan Wali-Wali sebelumnya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila terdapat calon Wali Nanggroe lebih dari satu (1) orang yang memenuhi kriteria yang sama maka akan lebih diutamakan.


(2) Apabila terdapat calon Wali Nanggroe lebih dari satu orang dan memenuhi kreteria yang sama, maka calon yang memenuhi kreteria huruf c akan lebih diutamakan.


BAB VII
MASA JABATAN WALI NANGGROE

Pasal 21

(1) Masa jabatan Wali Nanggroe adalah sepanjang masih mampu menjalankan tugasnya;

(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila :

a. Meninggal dunia;
b. Murtad;
c. Dzalim (melakukan kejahatan yang telah diputuskan oleh pengadilan diatas 5 tahun ke atas dengan kekuatan hukum tetap);
d. Uzur;
e. mengundurkan diri dan;
f. melanggar kriteria wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.


(3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku sesudah Wali Nanggroe ke VIII yaitu DR. Tengku Hasan M. di Tiro selanjutnya Wali Nanggroe dan atau Waliul’Ahdi yang ada sekarang untuk dilakukan penabalan;

(4) Wali Nanggroe selanjutnya akan dipilih dengan masa jabatannya tujuh (7) tahun sekali oleh Majelis Pemilihan.

(5) Apabila Wali Nanggroe berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Waliul‘Ahdi akan melanjutkan peran sampai terpilihnya Wali Nanggroe definitif.


BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2) Wali Nanggroe atau waliul’ahdi yang sudah ada sebelum Qanun ini diundangkan tetap diakui dan akan diresmikan sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2); dan

(3) Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah setelah Wali Nanggroe yang kedelapan yaitu Dr. Tengku Hasan M. di Tiro.

(4) Waliul’ahdi pada masa Wali Nanggroe ke VIII Dr. Tengku Hasan M. di Tiro adalah Tengku Malik Mahmud

(5) Sejak berpulang ke rahmatullah Dr. Tengku Hasan M. di Tiro, maka Waliul’ahdi Tengku Malik Mahmud langsung menjadi Wali Nanggroe ke IX.

(6) Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengangkat perangkat Waliul’ahdi.
Hmm... Wali Nanggroe ini jabatan selevel apa ya? Persyaratannya kok berbau-bau bangsawan gitu.

*baru tahu pernah dijabat Hasan Tiro.
Sepertinya jabatan wali ini lebih tinggi daripada Gubernur dan DPRD, mirip Ayatollah di Iran emoticon-Cape d... (S)
Mungkin penjelasan dari analis sosopol dari Aceh ini bisa menjelaskan terkait qanun yang dipermasalahkan. emoticon-Malu

Friday, November 9th, 2012 | Oleh Lintas Gayo
Qanun Wali Nanggroe dan “Neopatrimonialisme”

Oleh: Muhamad Hamka*

AKHIRNYA, Rancangan Qanun (Raqan) Wali Nanggroe disahkan menjadi qanun. Seperti yang diberitakan oleh Harian Serambi Indonesia (5/11/2012), DPRA mengesahkan Rancangan Qanun (Raqan) Wali Nanggroe menjadi Qanun Wali Nanggroe pada Jumat (2/11/2012) sore dalam Sidang Paripurna III di Gedung Utama DPRA.

Raqan paling “seksi” dalam jagad demokrasi Aceh ini disahkan menjadi qanun melalui perdebatan serius, baik di gedung parlemen Aceh (DPRA) maupun di parlemen jalanan (lewat aksi unjuk rasa elemen masyarakat Aceh). Perdebatan yang mempersoalkan “fasih berbahasa Aceh bagi calon Wali Nanggroe (WN) dan tentang tak dijadikan uji tes baca Quran sebagai syarat pencalonan seorang WN”, berhasil diabaikan oleh politisi di DPRA dengan menggunakan logika demokrasi mayoritas.

Sebagaimana yang dilansir Serambi Indonesia (5/11/2012), poin mengenai klausul soal fasih berbahasa Aceh bagi calon Wali Nanggroe banyak dikritisi publik, karena di dalam raqan tidak diperinci bahasa Aceh mana yang dimaksud, mengingat di Aceh sendiri terdapat terdapat 13 bahasa, termasuk bahasa Gayo, Tamiang, Kluet, dan Aneuk Jamee.

Logika Minus


Kita patut menyoal “logika minus” anggota DPRA yang memutuskan sebuah produk hukum tanpa memerhatikan secara serius aspirasi publik yang merasa keberadaanya di Aceh di zalimi oleh kehendak (politik) kelompok mayoritas. Karena jelas, frasa fasih berbahasa Aceh bagi calon WN ini tak hanya mereduksi khasanah Aceh yang plural tapi juga memperlihatkan kepada publik Indonesia bahwa elite politik Aceh sedang mempraktikkan korupsi kekuasaan atau yang dikenal dengan “neopatrimonialisme” (Bratton & Van de Walle, 1994) sebagaimana yang dikutip M. Amien Rais dalam Jurnal Salam Vol.3 No. 1/2000.

Boleh saja anggota DPRA sebagaimana dikutip Serambi Indonesia (5/11/2012) berapologi, bahwa frasa bahasa Aceh yang dimaksud adalah “semua bahasa Aceh yang hidup dan terdapat di Aceh, termasuk bahasa Gayo dan lainnya.” Namun nalar masyarakat sudah cerdas mencerna bahwa itu adalah retorika yang tak logis dan dipaksakan untuk menutup agenda yang sebenarnya.

Penulis berpandangan bahwa pemaksaan frasa fasih berbahasa Aceh bagi calon WN oleh anggota parlemen Aceh yang bukan sebuah kebetulan di dominasi oleh fraksi Partai Aceh (PA), merupakan upaya kelompok tertentu memapankan hegemoni kekuasaan, disamping mencederai kemajemukan Aceh dengan pelbagai entitas etnis yang tentunya memiliki perbedaan; bahasa, budaya dan lain sebagainya.

Pemaksaan frasa fasih berbahasa Aceh bagi calon Wali Nanggroe ini akan menimbulkan sejumlah kosekwensi. Pertama, Wali Nanggroe (WN) yang kehadirannya diharapkan sebagai figur pemersatu di Aceh dan sebagai penanda otentisitas Aceh, akan kehilangan marwah dan legitimasi sosiologis, disebabkan ada kelompok masyarakat di Aceh yang tak merasa memiliki WN, karena eksisitensi mereka di bumi Aceh di zalimi oleh Qanun WN ini.

Sehingga Wali Nanggroe (WN) yang seyogianya sebagai pengayom bagi semua elemen masyarakat di Aceh berubah sebagai pengayom eksistensi kekuasaan kelompok tertentu di Aceh. Konklusinya, tak ada langkah maju dalam memperkokoh persatuan di Aceh dengan kehadiran Wali Nanggroe, selain menguntungkan kelompok tertentu. Sehingga sangat mungkin, kehadiran WN yang cendrung parsial ini semakin memicu proses “disintegrasi” masyarakat di dataran tinggi Gayo dan masyarakat di Barat-Selatan Aceh untuk membentuk provinsi sendiri. Sesuatu yang sebetulnya tak dikehendaki oleh elite politik Aceh itu sendiri.

Kedua, pemaksaan kehendak kelompok mayoritas ini juga sangat mungkin menyuburkan korupsi kekuasaan, karena bangunan kekuasaan yang berotasi dalam kapling kelompok tertentu. Hal ini sudah disentil oleh Lord Acton jauh sebelum demokrasi menemukan habitusnya di Aceh, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cendrung korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula. Dampak selanjutnya dari praktik korupsi kekuasaan ini adalah ketidakadilan.

Paradoks

Ini tentunya paradoks, mengingat perjuangan mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama 30 tahun lebih dengan tetesan air mata dan darah rakyat Aceh, substansinya adalah menuntut keadilan dari Jakarta. Namun ironisnya, di saat perjuangan ini menuai hasil, justru ketidakadilan dengan modus baru yang dirasakan oleh sebagaian rakyat di Aceh. Dan ketidakadilan ini bukan lagi datang dari Jakarta, namun justru dipraktikan oleh elite politik Aceh itu sendiri.

Korupsi kekuasaan ini adalah virus yang bisa menghambat pembangunan Aceh ke depan. Untuk itu, kita mengharapkan pengorbanan politik (political sacrifice) dari elite mantan pejuang GAM—baik WN, Gubernur-Wakil Gubernur Aceh dan anggota DPRA PA yang mendominasi parlemen Aceh—agar senantiasa mendahulukan kehendak publik dalam aktus kekuasaannya.

Akhirnya, mengutip anggitan reflektif Bung Karno, janganlah lupa demi tujuan kita, bahwa pemimpin berasal dari rakyat bukan berada diatas rakyat.(for_h4mk4[at]yahoo.co.id)

http://www.lintasgayo.com/30588/qanu...onialisme.html
Hoo,... masalah diskriminasi bahasa ya? emoticon-Thinking ane belum nemu/nangkep alasan kuat mengapa mereka protes dan membawa isu diskriminasi... emoticon-Bingung (S)


btw, tridnya bang citox kok ga ada embel2 FPI nya emoticon-Malu
Tox.....numben beritanya agak bikin pusing?




Ini protesnya gara2 apa yah? Masih bingung nih ane emoticon-Bingung (S)
Quote:Original Posted By Lumineuses
Tox.....numben beritanya agak bikin pusing?




Ini protesnya gara2 apa yah? Masih bingung nih ane emoticon-Bingung (S)

Sorry baru nemu berita yang benar2 jelas.

Masyarakat Gayo Demo Qanun Wali Nanggroe

Kamis, 08 November 2012 13:52
ZULKARNAIN | Foto : ZULKARNAIN

TAKENGON – Massa dari Aceh Tengah dan Bener Meriah melakukan demontrasi memprotes Qanun Wali Nanggroe di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Kamis 8 November 2012.

Koordinator aksi, Iskandar, mengatakan, qanun itu terkesan diskriminatif terhadap suku-suku lain yang ada di Aceh. Salah satu yang dipermasalahkan adalah pencantuman "bahasa Aceh" dalam qanun.

Selain menolak, kata Iskandar, masyarakat juga meminta kepada Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat mendorong penguatan Dewan Adat Gayo.

Aramico Aritonang, koordinator lainnya menyebutkan, kebijakan menyangkut Qanun Wali Nanggroe bertentangan dengan UUD 1945.

Massa sempat tarik-menarik dengan aparat keamanan karena memaksa masuk ke Kantor DPRK Aceh Tengah. Aparat keamanan pun secara ramai-ramai menahannya.

Badan Musyawarah DPR Aceh sebelumnya sudah menanggapi protes massa dari Gayo tersebut pada Jumat 2 November 2012.

Wakil Ketua DPR Aceh Amir Helmi mengatakan dalam Banmus diputuskan, bahasa Aceh yang dimaksud dalam qanun bisa salah satu dari ragam bahasa yang ada di Aceh.

"Maksud bahasa Aceh tersebut terdiri dari bahasa Aceh pesisir, Gayo, Alas, Singkil, Aneuk Jamee dan Simeulue. Dan keputusan ini sudah kita masukkan dalam rancangan qanun. Hal ini dimaksud karena kelembagaan Wali Nanggroe milik bersama,” kata dia.[](rz)

http://pemerintah.atjehpost.com/read...-Wali-Nanggroe

Penggunaan bahasa Aceh dianggap tidak mewakili bahasa suku2 kecil dan dianggap sebagai usaha kelompok mayoritas menutup kesempatan bagi masyarakat suku2 kecil tersebut menjadi Wali Nanggroe.

Penguatan Dewan Adat Gayo masih kurang jelas, apakah ini termasuk status keistimewaan atau pemerintahaan.


Terkait pencantuman bahasa Aceh dalam qanun yang menimbulkan polemik dijelaskan di sini:
Quote:Original Posted By citox
Mungkin penjelasan dari analis sosopol dari Aceh ini bisa menjelaskan terkait qanun yang dipermasalahkan. emoticon-Malu

Friday, November 9th, 2012 | Oleh Lintas Gayo
Qanun Wali Nanggroe dan “Neopatrimonialisme”

Oleh: Muhamad Hamka*

AKHIRNYA, Rancangan Qanun (Raqan) Wali Nanggroe disahkan menjadi qanun. Seperti yang diberitakan oleh Harian Serambi Indonesia (5/11/2012), DPRA mengesahkan Rancangan Qanun (Raqan) Wali Nanggroe menjadi Qanun Wali Nanggroe pada Jumat (2/11/2012) sore dalam Sidang Paripurna III di Gedung Utama DPRA.

Raqan paling “seksi” dalam jagad demokrasi Aceh ini disahkan menjadi qanun melalui perdebatan serius, baik di gedung parlemen Aceh (DPRA) maupun di parlemen jalanan (lewat aksi unjuk rasa elemen masyarakat Aceh). Perdebatan yang mempersoalkan “fasih berbahasa Aceh bagi calon Wali Nanggroe (WN) dan tentang tak dijadikan uji tes baca Quran sebagai syarat pencalonan seorang WN”, berhasil diabaikan oleh politisi di DPRA dengan menggunakan logika demokrasi mayoritas.

Sebagaimana yang dilansir Serambi Indonesia (5/11/2012), poin mengenai klausul soal fasih berbahasa Aceh bagi calon Wali Nanggroe banyak dikritisi publik, karena di dalam raqan tidak diperinci bahasa Aceh mana yang dimaksud, mengingat di Aceh sendiri terdapat terdapat 13 bahasa, termasuk bahasa Gayo, Tamiang, Kluet, dan Aneuk Jamee.

Logika Minus


Kita patut menyoal “logika minus” anggota DPRA yang memutuskan sebuah produk hukum tanpa memerhatikan secara serius aspirasi publik yang merasa keberadaanya di Aceh di zalimi oleh kehendak (politik) kelompok mayoritas. Karena jelas, frasa fasih berbahasa Aceh bagi calon WN ini tak hanya mereduksi khasanah Aceh yang plural tapi juga memperlihatkan kepada publik Indonesia bahwa elite politik Aceh sedang mempraktikkan korupsi kekuasaan atau yang dikenal dengan “neopatrimonialisme” (Bratton & Van de Walle, 1994) sebagaimana yang dikutip M. Amien Rais dalam Jurnal Salam Vol.3 No. 1/2000.

Boleh saja anggota DPRA sebagaimana dikutip Serambi Indonesia (5/11/2012) berapologi, bahwa frasa bahasa Aceh yang dimaksud adalah “semua bahasa Aceh yang hidup dan terdapat di Aceh, termasuk bahasa Gayo dan lainnya.” Namun nalar masyarakat sudah cerdas mencerna bahwa itu adalah retorika yang tak logis dan dipaksakan untuk menutup agenda yang sebenarnya.

Penulis berpandangan bahwa pemaksaan frasa fasih berbahasa Aceh bagi calon WN oleh anggota parlemen Aceh yang bukan sebuah kebetulan di dominasi oleh fraksi Partai Aceh (PA), merupakan upaya kelompok tertentu memapankan hegemoni kekuasaan, disamping mencederai kemajemukan Aceh dengan pelbagai entitas etnis yang tentunya memiliki perbedaan; bahasa, budaya dan lain sebagainya.

Pemaksaan frasa fasih berbahasa Aceh bagi calon Wali Nanggroe ini akan menimbulkan sejumlah kosekwensi. Pertama, Wali Nanggroe (WN) yang kehadirannya diharapkan sebagai figur pemersatu di Aceh dan sebagai penanda otentisitas Aceh, akan kehilangan marwah dan legitimasi sosiologis, disebabkan ada kelompok masyarakat di Aceh yang tak merasa memiliki WN, karena eksisitensi mereka di bumi Aceh di zalimi oleh Qanun WN ini.

Sehingga Wali Nanggroe (WN) yang seyogianya sebagai pengayom bagi semua elemen masyarakat di Aceh berubah sebagai pengayom eksistensi kekuasaan kelompok tertentu di Aceh. Konklusinya, tak ada langkah maju dalam memperkokoh persatuan di Aceh dengan kehadiran Wali Nanggroe, selain menguntungkan kelompok tertentu. Sehingga sangat mungkin, kehadiran WN yang cendrung parsial ini semakin memicu proses “disintegrasi” masyarakat di dataran tinggi Gayo dan masyarakat di Barat-Selatan Aceh untuk membentuk provinsi sendiri. Sesuatu yang sebetulnya tak dikehendaki oleh elite politik Aceh itu sendiri.

Kedua, pemaksaan kehendak kelompok mayoritas ini juga sangat mungkin menyuburkan korupsi kekuasaan, karena bangunan kekuasaan yang berotasi dalam kapling kelompok tertentu. Hal ini sudah disentil oleh Lord Acton jauh sebelum demokrasi menemukan habitusnya di Aceh, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cendrung korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula. Dampak selanjutnya dari praktik korupsi kekuasaan ini adalah ketidakadilan.

Paradoks

Ini tentunya paradoks, mengingat perjuangan mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama 30 tahun lebih dengan tetesan air mata dan darah rakyat Aceh, substansinya adalah menuntut keadilan dari Jakarta. Namun ironisnya, di saat perjuangan ini menuai hasil, justru ketidakadilan dengan modus baru yang dirasakan oleh sebagaian rakyat di Aceh. Dan ketidakadilan ini bukan lagi datang dari Jakarta, namun justru dipraktikan oleh elite politik Aceh itu sendiri.

Korupsi kekuasaan ini adalah virus yang bisa menghambat pembangunan Aceh ke depan. Untuk itu, kita mengharapkan pengorbanan politik (political sacrifice) dari elite mantan pejuang GAM—baik WN, Gubernur-Wakil Gubernur Aceh dan anggota DPRA PA yang mendominasi parlemen Aceh—agar senantiasa mendahulukan kehendak publik dalam aktus kekuasaannya.

Akhirnya, mengutip anggitan reflektif Bung Karno, janganlah lupa demi tujuan kita, bahwa pemimpin berasal dari rakyat bukan berada diatas rakyat.(for_h4mk4[at]yahoo.co.id)

http://www.lintasgayo.com/30588/qanu...onialisme.html


banyak yang aneh memang dalam qanun ini
dan sepertinya qanun ini memang secara halus ditujukan untuk tujuan yang demikian
seharusnya wali nangroe tu dihapus kan. kalau jaman kerajaan dulu wali nangroe tu jabatan dibawah raja, apa bila raja meninggal tetapi penggantinya belum cukup usia atau masih anak-anak maka jabatan raja sementara di jalankan oleh wali nanggro sampai pewaris tahta kerajaan siap untuk memimpin. kalau sekarang ini cuma mencari kekuasaan, gubenur dan wakil hanya pajangan saja,
Quote:Original Posted By banenk87
seharusnya wali nangroe tu dihapus kan. kalau jaman kerajaan dulu wali nangroe tu jabatan dibawah raja, apa bila raja meninggal tetapi penggantinya belum cukup usia atau masih anak-anak maka jabatan raja sementara di jalankan oleh wali nanggro sampai pewaris tahta kerajaan siap untuk memimpin. kalau sekarang ini cuma mencari kekuasaan, gubenur dan wakil hanya pajangan saja,


Udah benar-benar kyk negara baru aja emoticon-Nohope undang-undangnya beda, sistem pemerintahannya beda... Perasaan provinsi lain ga ada yang minta diistimewain sampai segitunya.

Eh, tapi Yogyakarta gubernurnya Sultan dan Papua gubernurnya harus asli Papua ya...
Kalau ane coba menangkap tujuan demo tersebut:

Para demonstran tidak setuju dengan salah satu pasal dalam qanun dimana syarat untuk menjadi Wakil Naggroe adalah fasih berbahasa Aceh. Hal itu dikarenakan di Aceh bukan hanya orang Aceh saja tetapi ada 13 suku lainnya yang menggunakan bahasa yang berbeda.


Quote:Original Posted By banenk87
seharusnya wali nangroe tu dihapus kan. kalau jaman kerajaan dulu wali nangroe tu jabatan dibawah raja, apa bila raja meninggal tetapi penggantinya belum cukup usia atau masih anak-anak maka jabatan raja sementara di jalankan oleh wali nanggro sampai pewaris tahta kerajaan siap untuk memimpin. kalau sekarang ini cuma mencari kekuasaan, gubenur dan wakil hanya pajangan saja,


Kalau Wali Nanggroe itu sebenarnya jabatan pemerintahan atau jabatan kerajaan seperti keraton Solo dan Yogyakarta gitu maksudnya?
Inilah demokrasi, semua aspirasi diusahakan agar tertampung.
Quote:Original Posted By mukidivanbekasi
Inilah demokrasi, semua aspirasi diusahakan agar tertampung.

Kalau tida tertampung, jadinya kan demo seperti ini.

Mereka juga minta pemekaran provinsi Aceh untuk pisah gitu?

maksud dan tujuan dibentuk walinangro untuk apa?emoticon-Bingung (S)
syarat jadi wali nanggroe bikin pengen muntah emoticon-Ngakakemoticon-Najis
ane khan udah bilang suku, bahasa itu bisa menjadi alat pengkotak-kotakan suku.

malah kemarin ada yang PM ke ane ngomel2... soal bahasa indonesia emoticon-Ngakak ga tau kenapa itu manusia marah2...

makanya di forum, publik atau pembicaraan umum gunakan bahasa indonesia yang baku, baik dan benar, liat aja kaskus ini yang merasa suku paling besar, akhirnya sisipin atau pada pake bahasa daerah padahal ini bukan thread regional tapi Berita & politik.

di negara ini yang namanya diskriminasi ga bakalan hilang, ane udah merasakannya, pait banget deh....

terkandang ane berfikir apa itu yang namanya indonesia ? just a theory

Oooohhhh masalah bahasa toh emoticon-Embarrassment



Kok ternyata bisa ga adil yah?
Katanya pake hukum itu pasti jadi adil emoticon-Embarrassment
×