alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5084726ceb74b4341100000f/rakyat-disuruh-disiplin-bayar-pajak-sementara-mncs-migas-nunggak-pajaknya-dibiarin
Rakyat Disuruh Disiplin Bayar Pajak, Sementara MNC's Migas Nunggak Pajaknya Dibiarin?
Rakyat Disuruh Disiplin Bayar Pajak, Sementara MNC's Migas Nunggak Pajaknya Dibiarin?

Kenali Para Pemotong dan Pemungut Pajak di Indonesia
Senin, 22/10/2012 01:00 WIB

Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda
Jakarta Sesuai Siklus Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (WP), maka selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam mekanisme ini, pihak ketiga ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut pajak dan menyetorkannya ke kas Negara.

Jenis-jenis pemotongan/pemungutan pajak di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15. Pemotongan/pemungutan atas jenis-jenis pajak tersebut dinamakan withholding tax system. Selain jenis-jenis pajak tersebut, sistem perpajakan di Indonesia mengenal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Meski tidak termasuk dalam skenario withholding tax system, namun pemungutan PPN dan PPnBM harus diperhatikan kewajibannya karena terkait dengan kewajiban perpajakan pihak ketiga.

Pertama, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. WP berbentuk badan ditunjuk oleh UU Perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya maupun yang bukan karyawannya. WP orang pribadi dapat juga ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sepanjang ada penunjukannya dari KPP tempat WP orang pribadi terdaftar.

Kedua, pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah), impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan PPh Pasal 22 meliputi pemungutan atas: (1) pembelian barang oleh instansi Pemerintah; (2) ;kegiatan impor barang; (3) produksi barang-barang tertentu misalnya produksi baja, kertas, rokok, dan otomotif; (4) pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul; (5) Pemungutan PPh atas penjualan atas barang yang tergolong mewah. WP dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atau dapat juga sekaligus sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 22.

Ketiga, pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalty, sewa, dan jasa kepada WP badan dalam negeri, dan BUT. WP badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23, sedangkan WP orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23. Demikian sebaliknya, apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 23, maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 23 oleh si pihak pemotong tersebut.

Keempat, pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalty, hadiah dan penghasilan lainnya kepada WP luar negeri. WP baik orang pribadi maupun badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 26 atau sesuai dengan ketentuan Tax Treaty.

Kelima, pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan. ;WP badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), sedangkan WP orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2). Demikian sebaliknya, apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh si pihak pemotong tersebut. Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut, misalnya dalam transaksi sewa atau penjualan property tanah dan/atau bangunan.

Keenam, pemotongan PPh Pasal 15 adalah pemotongan Pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus. Wajib Pajak tertentu tersebut adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan international, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Wajib Pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15. Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 15 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 15, maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 15 oleh pemotong. Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 tersebut.

Dan terakhir atau ketujuh, pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pemungut yang ditunjuk (misalnya Bendahara Pemerintah) atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak. PKP yang ditunjuk untuk memungut PPN dan PPnBM adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) melebih Rp600.000.000,00 setahun atau pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut PPN dan juga PPnBM (bila barangnya yang diserahkan tergolong mewah) dari pembeli atau pemakai jasanya.

Dengan memahami mekanisme pembayaran pajak melalui pemotongan/pemungutan oleh pemberi penghasilan dan pemungutan PPN dan PPnBM oleh PKP, dapat memudahkan para Pemberi Penghasilan dan PKP untuk melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan pajak. Bangga bayar Pajak!
[url]http://news.detik..com/read/2012/10/22/010002/2067418/727/kenali-para-pemotong-dan-pemungut-pajak-di-indonesia?9922022[/url]

-------------------------------

Rakyat Disuruh Disiplin Bayar Pajak, Sementara MNC's Migas Nunggak Pajaknya Dibiarin?

Upaya Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara via pajak, memang perlu dihargai. Tapi, untuk azas keadilan, terhadap pelaku-pelaku penunggak pajak, terutama dari perusahaan asing dan BUMN, yang banyak menyedot kekayaan alam Indonesia beberapa tahun belakangan ini, bagaimana perkembangan pengusutannya? Apa mereka tetap dibiarkan lepas bebas tanpa ada upaya untuk menagihnya? Berapa banyak duit negara yang hilang? Para pengusaha (terutama bisnis MNC's asing itu), telah mengambil miliaran dollar setiap tahunnya dari bumi negeri ini, maka adalah suatu keanehan kalau mereka dibiarkan seenaknya tak mmenuhi kewajibannya membayar pajak dan royalty secara disiplin ke negara ini. Lalu, dimana keadilan itu? Sebab, bisa jadi beban pembayaran pajak untuk WNI yang tiap tahunnya semakin mencekik itu, akan terkurangi bebannya sekiranya perusahaan-perusahaan MNC's asing yang bergerak di sektor exploitasi kekayaan alam (seperti MNC's yang bergerak di sektor migas, emas, nikel, batubara dan lahan sawit), disiplin menyetor pajak dan royalty ke Negara. Tapi anehnya, instansi negara saja yang berwnang mengurusi hal itu (terutama Kemenkeu dan Dirjen Pajak), sering tak mau transparan akan hal itu, bahkan terkesan mau 'menutup-nutupi'. Takut? Takut itu seharusnya kepada Allah saja!


kan ada gayus yangngurus yang gede2 ituemoticon-Berduka (S)
makany a ngapain bayar pajak
pemerintah juga asal asalan semuanya
yg kecil kecil diribuutin
yg gede dibiarin emoticon-Nohope



Sebetulnya menunggak pajak itu kan kalo di logika sama aja dengan tidak memberikan(kalo nggak mau dibilang mengambil :P) hak negara/rakyat.

Perlu tindakan tegas buat para penunggak, apalagi para penunggak besar, mungkin para penunggak ini perlu diperlakukan(secara hukum) sama seperti koruptor...toh sama2 mengambil uang negara/rakyat....
Mungkin dengan adanya tunggakan pajak besar, baru ada "pengampunan" pajak, sementara untuk rakyat kecil, tidak ada pengampunan emoticon-Nohope
isi beritanya malah penyuluhan pajak, bukan kasus MNC? emoticon-Nohope

btw. temen ane termasuk orang bijak, karena dia punya istri orang pajak emoticon-Stick Out Tongue
rasio pembayaran pajak wp orang pribadi emang kecil sih,syarat negara maju itu kalo penerimaan sektor pajaknya mayoritasnya orang pribadi..tapi kalo yang perusahaan aja masih kek gini,makin susah orang mo percaya bayar pajak
bisa aja nih TS siasatnya biar nggak dianggep kadaluarsa
Ah kan masing2 udah ada tugasnya di pajak.. satu ngepush rakyat supaya bayar pajak.. yang satunya nilep, satunya lagi nyetoran..

Mang berani tuh petugas mendisiplinkan rakyat bayar pajak??? emoticon-Malu (S)
buat yg gede2 khan bisa bayar pajak drumah atau hotel berbintang aja nga perlu kkantor pajak lah... dan setoran kas biar drekening pribadi aja.
semuanya pasti berhubungan dg 2014 emoticon-Matabelo emoticon-Matabelo emoticon-Matabelo
mungkin satu generasi di Dirjen Pajak itu perlu dipotong, termasuk generasinya si Gayus ... baru orang-orang Pajak itu bisa bekerja secara amanah penuh!


emoticon-Angkat Beer
mari gan yg pecinta poker mania...di sene tersedia game poker seperti di facebook kayak anda main,dengan 25rb deposit anda sudah bisa bermain dgn nyaman n gampang lagi...silakan kunjungin website di sene..bakalan happy dah..


www.elangpoker.com