MEULABOH - Lembaga Swadaya Masyarakat Center Mulia Hati (LSM CMH) sejak Kamis (11/10) kemarin resmi menghentikan sementara operasional kantor mereka di Jalan Sentosa, Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Aceh Barat. Bukan saja menutup kantornya, mereka juga menghentikan seluruh kegiatan yang sudah diprogramkan.

Penghentian sementara operasional Kantor CMH itu, kata Humas CMH, Arafit, lebih karena mereka sedang berupaya mendapatkan klarifikasi dari Pemkab Aceh Barat tentang berbagai tuduhan miring yang belakangan ini dialamatkan kepada mereka.

LSM ini, antara lain, dituding orang tua murid dan tokoh agama setempat memanfaatkan jam pengajaran bahasa Inggris dan komputer untuk memengaruhi akidah murid-murid sekolah dasar dan madrasah ibtidaiah di Kecamatan Woyla.

Tapi tudingan itu ditepis pengurus CMH. “LSM kami tidak pernah mengajarkan hal-hal terkait agama kepada pihak mana pun. Tentang semua barang yang disebut sebagai bukti pendangkalan akidah itu, kami tak pernah terima pengeluhan resmi dari MPU atau dimintai penjelasan,” kata Humas CMH, Arafit, dalam siaran pers CMH Meulaboh yang diterima Serambi, Kamis kemarin via e-mail.

Dalam siaran persnya, Arafit juga menyebutkan, CMH tidak mengerti mengenai tuduhan pandangkalan akidah terhadap mereka selama berkiprah di Aceh Barat. “Kami divonis bersalah sepihak dan sampai saat ini tidak pernah turun surat resmi dari Pemkab Aceh Barat kepada kami terkait dengan situasi ini,” tulisnya.

Ia tambahkan, sebelum CMH melaksanakan kegiatan di Aceh Barat, pemkab dan pihaknya telah sepakat bekerja sama melalui surat pernyataan khusus kepada pemkab setempat bahwa CMH tidak mengajarkan hal-hal apa pun terkait dengan agama.

Sesuai dengan bunyi surat pernyataan itu, kata Arafit, pihak CMH sudah mengabdi di tengah masyarakat Aceh Barat selama tujuh tahun dengan program kursus menjahit, memasak, bahasa Inggris, komputer, pengembangan anak, konseling, dan program pertanian.

Arafit berharap, Pemkab Aceh Barat mau memenuhi janjinya untuk melancarkan dan melindungi semua kegiatan mereka, apabila kelak CMH dimungkinkan beroperasi kembali.

Apalagi pihak CMH, kata Arafit, mempunyai berbagai izin dari pemerintah. Di antaranya malah ada kesepakatan kerja sama antara Pemkab Aceh Barat, Yayasan Mulia Hati, dan University of New South Wales (Australia) untuk 2010-2012 di Panton Reu.

Selain itu, ada lagi Surat Keputusan Bupati Nomor 233.a Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Program Kerja Sama Pemkab Aceh Barat dengan Yayasan Mulia Hati di bidang Perekonomian, Kesehatan, dan Pendidikan Masyarakat Pedesaan Kabupaten Aceh Barat 2012-2017 di Woyla, Woyla Timur, Woyla Barat, dan Sungai Mas.

CMH juga mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Aceh Barat No.421.3/702/2012 juga surat rekomendasi dari Kementerian Agama Nomor Kd.01.6/1/PP.00/3038/2012, serta surat persetujuan dari semua sekolah dan surat persetujuan dari setiap guru sekolah yang mendampingi setiap guru dari CMH.

Sementara itu, Tim Muspida Plus Aceh Barat hingga kemarin sore masih terus mengkaji sejumlah surat rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh pemkab setempat sebelumnya sebagai dukungan terhadap kegiatan CMH di wilayah itu.

Hal itu dilakukan, kata Kabag Humas Setdakab Aceh Barat, Muhammad Amin SH, sebagai dasar untuk mengambil langkah yang tepat terhadap persoalan yang muncul terkait CMH, sehingga ketika nantinya diambil langkah penyelesaian terkait CMH diharapkan dapat dicapai solusi terbaik dan tak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Hingga kemarin, Pemkab Aceh Barat masih mengkaji permasalahan ini. “Nanti kalau sudah jelas, Pemkab Aceh Barat akan menyampaikan hasilnya,” kata Muhammad Amin menjawab Serambi kemarin sore. (edi)


berita dalam negeri



katanyahh sih nga mengajarkan pendangkalan akidah...tapi cover buku bacaannya kok mirip kejadian tgl 25 desem...
jd SANGAT penasaran apa isi buku2 dan brosur lainnya