alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000017026177/kuli-bangunan-rugikan-negara-rp-118-miliar-lho
Kuli Bangunan Rugikan Negara Rp 118 Miliar, Lho?
Terkait Penerbitan Faktur Pajak Fiktif

Jumat, 19/10/2012 | 13:07 WIB

SURABAYA - Modus perusahaan untuk menghindar dari kewajiban pajak seperti yang dilakukan oleh PT Sulasindo Niagatama yang berlokasi di Gresik ini cukup rapi. Sejak awal berdiri, dia telah merekrut orang lain, Hadi Mulyono --kuli bangunan-- untuk menjadi komisaris. Hal itu terungkap dalam persidangan di PN Surabaya. Namun, menurut pakar hukum Universitas Airlangga (Unair), majelis hakim harus bisa membuktikan kebenaran materiil dalam perkara tersebut.

Hadi Mulyono (39), asal Sragen Jawa Tengah didakwa sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara penyalahgunaan faktur pajak oleh PT Sulasindo Niagatama, beralamat di Jl dr Wahidin Sudirohusodo Gersik. Akibat penyalahgunaan faktur pajak tersebut, negera dirugikan hingga Rp 118 miliar rupiah.
Sementara itu, Rahardjo, penasihat hukum terdakwa ketika ditemui seusai sidang mengatakan, kliennya hanya pihak yang dikorbankan oleh PT Sulasindo Niagatama. “Seharusnya Direktur Utamanya, Sulasi yang dijadikan terdakwa dalam kasus ini,”tandasnya

Karena kliennya hanyalah pekerja serabutan yang waktu itu sekitar tahun 2007 bertemu dengan sesorang yang bernama Puguh lalu ditawari pekerjaan. Setelah itu terdakwa diajak ke kantor notaris dalam mendirikan akte perusahaan untuk dijadikan sebagai Komsiaris PT Sulasindo Niagatama. “Sehari-hari terdakwa bekerja serabutan dengan menjadi kuli bangunan. Tapi sewaktu-waktu terdakwa di panggil oleh Sulis untuk menandatangani faktur pajak,” tuturnya.

Lebih jauh Rahardjo mengungkapkan, pemesan faktur pajak fiktif itu biasanya kalangan orang berduit yang mengimpor barang mewah dari luar negeri. Mereka biasanya menginginkan identitasnya tidak diketahui oleh lembaga berwenang. “Ada kemungkinan untuk praktik money laundry. Di Sidorajo beberapa waktu lalu, saya pernah menangani kasus serupa,” ucapnya.

Sementara itu, dalam surat dakwaanya, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Surabaya, Tri Murdiyati menjelaskan, terdakwa selaku komisaris PT Sulasindo Niagatama, perusahaan yang bergerak dibidang impor barang, telah menerbitkan faktur pajak fiktif telah menjual barang impor kepada beberapa perusahaan.

Praktis, bagi pihak yang telah mendapatkan faktur fiktif tersebut digunakan sebagai bukti telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga tidak berkewajiban membayar pajak. Akibat faktur pajak fiktif yang telah diterbitkan terdakwa tersebut, negara dirugikan ratusan miliar rupiah.

Akibat perbuatanya, JPU menjerat terdakwa dengan pasal 39a jo pasal 43 UU RI No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 28 tahun 2007 dan UU RI No 16 tahun 2009 jo pasal 6 ayat (1) KUHP.

Sementara itu Pakar Hukum Unair, Bambang Suheryadi menjelaskan, dalam kasus yang menimpa terdakwa, Hadi Mulyono merupakan modus baru bagi perusahaan yang ingin lepas dari kewajibannya membayar pajak. “Terdakwa hanya dikorbankan oleh aktor utamanya yang ingin lepas dari jeratan hukum akibat penyalahgunaa faktur pajak hingga merugikan negara ratusan miliar,” katanya, Jumat (19/10) pagi tadi.

Oleh karena itu, majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut harus bisa mencari kebenaran materiil. Kalaupun terdakwa secara formil ikut terlibat dalam perkara tersebut karena sesuai akte notaris tercantum sebagai komisaris, namun majelis hakim harus cermat untuk mengungkap kebenaran metriilnya. “Majelis hakim harus bisa membuktikan kebenaran materiiilnya dalam kasus tersebut,” tandasnya.m7

----------
118 Miliar???
kok ane gak pernah denger kasus ini yah?
dengan nilai kerugian yang fantastis seperti itu, seharusnya jadi kasus besar emoticon-Bingung (S)
kira-kira ada keterlibatan pihak lain gak ya?
Kasian dijadikan bidak untuk keserakahan atasannya emoticon-Nohope
Quote:Original Posted By sanobayu
Terkait Penerbitan Faktur Pajak Fiktif

Jumat, 19/10/2012 | 13:07 WIB

SURABAYA - Modus perusahaan untuk menghindar dari kewajiban pajak seperti yang dilakukan oleh PT Sulasindo Niagatama yang berlokasi di Gresik ini cukup rapi. Sejak awal berdiri, dia telah merekrut orang lain, Hadi Mulyono --kuli bangunan-- untuk menjadi komisaris. Hal itu terungkap dalam persidangan di PN Surabaya. Namun, menurut pakar hukum Universitas Airlangga (Unair), majelis hakim harus bisa membuktikan kebenaran materiil dalam perkara tersebut.

Hadi Mulyono (39), asal Sragen Jawa Tengah didakwa sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara penyalahgunaan faktur pajak oleh PT Sulasindo Niagatama, beralamat di Jl dr Wahidin Sudirohusodo Gersik. Akibat penyalahgunaan faktur pajak tersebut, negera dirugikan hingga Rp 118 miliar rupiah.
Sementara itu, Rahardjo, penasihat hukum terdakwa ketika ditemui seusai sidang mengatakan, kliennya hanya pihak yang dikorbankan oleh PT Sulasindo Niagatama. “Seharusnya Direktur Utamanya, Sulasi yang dijadikan terdakwa dalam kasus ini,”tandasnya

Karena kliennya hanyalah pekerja serabutan yang waktu itu sekitar tahun 2007 bertemu dengan sesorang yang bernama Puguh lalu ditawari pekerjaan. Setelah itu terdakwa diajak ke kantor notaris dalam mendirikan akte perusahaan untuk dijadikan sebagai Komsiaris PT Sulasindo Niagatama. “Sehari-hari terdakwa bekerja serabutan dengan menjadi kuli bangunan. Tapi sewaktu-waktu terdakwa di panggil oleh Sulis untuk menandatangani faktur pajak,” tuturnya.

Lebih jauh Rahardjo mengungkapkan, pemesan faktur pajak fiktif itu biasanya kalangan orang berduit yang mengimpor barang mewah dari luar negeri. Mereka biasanya menginginkan identitasnya tidak diketahui oleh lembaga berwenang. “Ada kemungkinan untuk praktik money laundry. Di Sidorajo beberapa waktu lalu, saya pernah menangani kasus serupa,” ucapnya.

Sementara itu, dalam surat dakwaanya, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Surabaya, Tri Murdiyati menjelaskan, terdakwa selaku komisaris PT Sulasindo Niagatama, perusahaan yang bergerak dibidang impor barang, telah menerbitkan faktur pajak fiktif telah menjual barang impor kepada beberapa perusahaan.

Praktis, bagi pihak yang telah mendapatkan faktur fiktif tersebut digunakan sebagai bukti telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga tidak berkewajiban membayar pajak. Akibat faktur pajak fiktif yang telah diterbitkan terdakwa tersebut, negara dirugikan ratusan miliar rupiah.

Akibat perbuatanya, JPU menjerat terdakwa dengan pasal 39a jo pasal 43 UU RI No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 28 tahun 2007 dan UU RI No 16 tahun 2009 jo pasal 6 ayat (1) KUHP.

Sementara itu Pakar Hukum Unair, Bambang Suheryadi menjelaskan, dalam kasus yang menimpa terdakwa, Hadi Mulyono merupakan modus baru bagi perusahaan yang ingin lepas dari kewajibannya membayar pajak. “Terdakwa hanya dikorbankan oleh aktor utamanya yang ingin lepas dari jeratan hukum akibat penyalahgunaa faktur pajak hingga merugikan negara ratusan miliar,” katanya, Jumat (19/10) pagi tadi.

Oleh karena itu, majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut harus bisa mencari kebenaran materiil. Kalaupun terdakwa secara formil ikut terlibat dalam perkara tersebut karena sesuai akte notaris tercantum sebagai komisaris, namun majelis hakim harus cermat untuk mengungkap kebenaran metriilnya. “Majelis hakim harus bisa membuktikan kebenaran materiiilnya dalam kasus tersebut,” tandasnya.m7

----------
118 Miliar???
kok ane gak pernah denger kasus ini yah?
dengan nilai kerugian yang fantastis seperti itu, seharusnya jadi kasus besar emoticon-Bingung (S)
kira-kira ada keterlibatan pihak lain gak ya?


Mungkin gara2 gak di Ibukota jadi telat pewarta memberitakannya...
Jadi bersabarlah ya....
emoticon-Malumalu
Kuli Bangunan jadi Komisaris Perusahaan Importir... emoticon-Ngakak
ini cuman modal pinjam nama & jabatan fiktif agar bisa terlaksana proses money laundry yang elegan
Quote:Original Posted By Kimak.Kaw
Kuli Bangunan jadi Komisaris Perusahaan Importir... emoticon-Ngakak


kira-kira dia pake titel apa ya, om? emoticon-Big Grin
klien2nya kebangetan
kasihan pada terdakwa, menurut saya hanya sebagai korban sarana pencucian uang saja
Quote:Original Posted By sanobayu
kira-kira dia pake titel apa ya, om? emoticon-Big Grin
klien2nya kebangetan


emoticon-Ngakak Seharusnya yang kayak ginian... minimal Kuli Bangunannya di kasi Kartu Nama dengan Jabatan Komisaris... bakal kelepek2 tuh cewek2... emoticon-Ngakak (S)
Quote:Original Posted By MirasLover
Kuli bangunan rugikan negara Rp118 M

Partai biru rugikan negara hingga trilyunan

Jadi gua harus bilang WOW getoh!!! emoticon-Cape deeehh


gak perlu serepot itu gan, cukup bilang ONDE MANDE!
itu udah cukup kok emoticon-Big Grin
Kasihan ya ,

Profesinya gak sebanding lurus dengan deritanya.




Maria Teguh Khoontol - Mode ON
WoW emoticon-Bingung
kuli bangunan tajir amat yah ....
Kaya dulu anak si itu tuh bikin perusahaan yang jadi komisaris sama direktur ada OB, pegawai salon, dan entah apalg hanya buat ngadalin proyek2 pemerintah. emoticon-Malu



you know who
gpp lah gan drpd pajak nya buat jalan2 si gayus emoticon-Najis
gpp, korupsi aj gan
daripada itu pajak yang korupsi
ayo sundul terus...biar bs naik ke berita nasional...kesian kan di tipu buat masuk bui mending klo dapet 1 m gitu buat keluarganya kan lumayan...
Kasihan dikorbankan..emoticon-Berduka (S)

Paling cuman dikasih imbalan 100rb s/d 1jt doank...emoticon-Cape d...
tapai resikonya menanggung semua, hakimnya TOLOL aja itu atau dapet sogokan pastinyaemoticon-Marah


Usut terus biar ketahuan siapa maling sebenarnya...emoticon-Sundul:

uchmong Watson

ane sundul gan... biar jadi isu nasional..
heran deh.. maunya orang2 kaya itu apa sih.. udah dikasih kaya.. masih maruk amat, sampe mengorbankan nilai kemanusiaan,
halah udah ga heran deh...

emoticon-Najis

birokrasi negara ini ga beres, pajak juga kayak orang kelaperan duit, dan aturan berbelit-belit kebanyakan pasal, SDA dikuasai asing negara diem2 aja yang diperas rakyat2 juga.

lagian duit pajak ga jelas pembangunannya.

Kuli Bangunan Rugikan Negara Rp 118 Miliar, Lho?

Kuli Bangunan Rugikan Negara Rp 118 Miliar, Lho?

Kuli Bangunan Rugikan Negara Rp 118 Miliar, Lho?

Kuli Bangunan Rugikan Negara Rp 118 Miliar, Lho?

Kuli Bangunan Rugikan Negara Rp 118 Miliar, Lho?
kl bener, kasihan tuh si kuli bangunan
hakim mang harus liat masalah matriilnya... !!!