alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000017024744/grasi-presiden-akan-di-interplasi-dpr-gara2-bebaskan-bandar-narkoba-dari-vonis-mati
GRASI Presiden akan di Interplasi DPR, gara2 Bebaskan Bandar Narkoba dari Vonis Mati
GRASI Presiden akan di Interplasi DPR, gara2 Bebaskan Bandar Narkoba dari Vonis Mati

GRASI Presiden akan di Interplasi DPR, gara2 Bebaskan Bandar Narkoba dari Vonis Mati

GRASI Presiden akan di Interplasi DPR, gara2 Bebaskan Bandar Narkoba dari Vonis Mati

Istana Tersandera Bandar Narkoba?
Jumat, 19 Oktober 2012 | 17:25 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Pemberian grasi Presiden SBY kepada terpidana kasus narkoba terus menuai polemik. Penjelasan pemerintah, tak menghentikan kegelisahan publik atas grasi tersebut. Tuntutan agar DPR mengajukan hak interpelasi terus menguat. Kaukus Masyarakat Peduli Anak dari Kejahatan Narkoba menyampaikan kegelisahan tersebut ke Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (19/10/2012).

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh mengatakan kehadiran kaukus ke DPR untuk menyampaikan aspirasi terkait kegelisahan publik terkait kebijakan grasi. "Kita mengharapkan ada penjelasan presiden terkait pemberian grasi. Penjelasan dari menterinya justru mengaburkan masalah," kata Niam saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Lebih lanjut Niam mengatakan pihaknya berharap ada dorongan dari DPR agar Presiden memberikan penjelasan. "Kita minta DPR menggunakan hak konstitusional mengenai pemberian grasi, karena narkoba extraordinary crime, agar tidak ada spekulasi publik presiden tersandera bandar," kata Niam.

Dia mempertanyakan untuk kepentingan siapa grasi presiden dan PK MA? Menurut dia, grasi kesannya tertutup, baru menjadi isu publik setelah MA membuka. Ikhsan Abdullah, pengacara yang juga tergabung dalam Kaukus Masyarakat Peduli Anak dari Kejahatan Narkoba mengatakan kebijakan grasi presiden kepada terpidana narkoba memberi angin segar kepada gembong narkoba dan menciderai konitmen internasional perang terhadap narkoba. "Oleh karenanya, kami meminta agar presiden SBY memberikan klarifikasi kepada publik terkait pemberian grasi tersebut," pinta Ikhsan.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menanggapi permintaan dari Kaukus Masyarakat Peduli Anak dari Kejahatan Narkoba. Menurut dia, bisa saja DPR menggunakan hak konstitusional yang melekat seperti interpelasi. "Tapi langkah awal, kita panggil Menkumham dan Wamenkumham untuk menjelaskan soal grasi tersebut," kata Priyo. Beberapa fraksi di parlemen memang telah menyatakan mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan grasi presiden kepada terpidana narkoba. Penjelasan pemerintah terkait grasi ini dinilai tak menjawab pertanyaan publik. Seperti diketahui, sepanjang dua tahun terakhir ini, Presiden SBY memberikan grasi kepada empat terpidana kasus narkoba. Yakni, Merika Pranola alias Ola alias Tania, Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid, Schapelle Leigh Corby, dan Peter Achim Franz Grobmann.

Presiden SBY telah memberikan grasi kepada Ola melalui Keppres Nomor 7/G/2012 ditandatangani pada 25 Januari 2012. Sementara grasi Deni melalui Keppres Nomor 35/G/20122 yang ditandatangani 26 September 2011. Grasi kepada warga negara Australia Schapelle Leigh Corby dikuatkan melalui Keppres Nomor 22/G Tahun 2012 yang diterbitkan 15 Mei 2012. Terpidana kasus narkoba lain asal Jerman yang mendapat grasi yakni Peter Achim Franz Grobmann (53) tertuang dalam Keppres bernomor 23/G Tahun 2012
http://nasional.inilah.com/read/deta...bandar-narkoba

Pimpinan DPR Restui Interpelasi Grasi Narkoba
Jumat, 19 Oktober 2012 | 16:49 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merestui fraksi-fraksi mengajukan hak interpelasi (bertanya) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kebijakan memberikan grasi terhadap gembong narkoba. "Hak itu melekat pada anggota dewan. Saya mempersilahkan pada anggota DPR untuk meminta penjelasan," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/10/2012). Priyo sepakat kejahatan narkoba adalah kejahatan extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Bahkan, pemerintah tidak boleh membiarkan kejahatan narkoba ini berkembang. "Itu harus dipangkas sampai akar-akarnya," tandas politikus Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Kaukus Masyarakat Peduli Anak dari Kejahatan Narkoba menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden SBY. "Kami sampaikan kepada bapak wakil ketua DPR, surat terbuka kepada presiden untuk memberikan klarifikasi kepada publik terkait dengan alasan rasional pemberian grasi itu," kata Ketua Divisi Sosialisasi KPAI Asrorun Ni'am Sholeh. Kaukus juga mendesak agar diberlakukannya moratorium grasi terhadap kejahatan narkoba. "Meskipun grasi itu kewenangan presiden tetapi di dalam menjalankan kewenangan tidak boleh sewenang-wenang," tutur Asrorun.

Seperti diketahui, Presiden SBY memberikan grasi kepada gembong narkoba jaringan internasional Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid. Selain itu, presiden juga memberikan grasi kepada gembong narkoba Merika Pranola alias Ola alias Tania. Grasi dikeluarkan melalui Keppres Nomor 7/G/2012 yang mengubah hukuman Deni dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Keputusan itu ditandatangani pada 25 Januari 2012. Presiden juga mengabulkan grasi Ola yang masih satu kelompok dengan Deni melalui Keppres Nomor 35/G/20122 yang ditandatangani 26 September 2011.

Dalam dua tahun terakhir Presiden SBY memberikan grasi kepada empat narapidana kasus narkoba. Yakni, kepada Merika Pranola alias Ola alias Tania, Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid, Schapelle Leigh Corby, dan Peter Achim Franz Grobmann. Grasi kepada warga negara Australia Schapelle Leigh Corby diberikan melalui Keppres Nomor 22/G Tahun 2012 yang diterbitkan 15 Mei 2012. Grasi juga diberikan kepada terpidana kasus narkoba asal Jerman Peter Achim Franz Grobmann (53). Keputusan grasi yang diajukan terpidana kasus pemilikan ganja asal Jerman, Peter tertuang dalam Keppres Nomor 23/G Tahun 2012
http://nasional.inilah.com/read/deta...-grasi-narkoba

--------------

Sudahlah, kalau grasi itu memang bikin banyak pihak merasa terusik rasa keadilannya, kenapa itu GRASI tidak dicabut atau dibatalkan saja?
Vonis Mati Bandar Narkoba:
MA Menolak, Presiden Malah Restui Grasi
Sabtu, 13 Oktober 2012 , 14:10:00

JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Indra, menyesalkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan grasi bagi para gembong narkotika dan obat-obatan terlarang. Ia menegaskan, apapun alasanya seharusnya tidak boleh ada kompromi bagi para gembong narkoba. "Apalagi dalam kasus Deni dan Ola, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan dan berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada mereka. Oleh karena itu MA mengusulkan agar permohonan grasi itu ditolak," ujar Indra, Sabtu (13/10). Dia mengakui, pemberian grasi memang merupakan hak presiden seperti diatur di dalam UUD 1945 pasal 14 ayat 1. "Namun tentunya hak istimewa tersebut harus digunakan secara bijak dan tepat," jelas Indra.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera, itu tidak mengerti mengapa presiden mau memberikan grasi kepada gembong narkoba. "Dari catatan saya setidak-tidaknya sudah empat gembong narkoba yang mendapatkan grasi dari SBY, yakni Corby, Peter, Deni, dan Ola," ujarnya. Menurut dia, sebaiknya presiden memberikan penjelasan kepada publik, mengapa grasi tersebut diberikan. Sebab, lanjut dia, grasi tersebut tentunya melukai rasa keadilan masyarakat. "Bayangkan saja, narkoba yang daya rusaknya lebih berbahaya daripada korupsi dan terorisme, dan para bandar narkoba tersebut yang jelas-jelas telah merusak jutaan anak bangsa dan generasi penerus bangsa ini di berikan pengampunan," katanya.

Dia mengatakan, tidak mengherankan apabila peredaran narkoba di Indonesia makin hari semakin merajalela. Karena, memang para bandar narkoba telah memosisikan Indonesia sebagai pasar utama dan surga peredaran narkoba. "Bagaimana tidak, kalaupun tertangkap terkadang putusan diduga dapat di kondisikan. Fasilitas istimewa di rutan, lapas, remisi, pembebasan bersyarat dan grasi diduga mudah didapat," pungkasnya
http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...tail&id=143175


SBY Ampuni Gembong Narkoba
Sabtu, 13 Oktober 2012 , 06:46:00

JAKARTA - Gembong narkoba anggota sindikat internasional Deni Setia Maharwa alias Rapi Muhammad Maji batal menghadapi eksekusi hukuman mati. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan permohonan grasi yang diajukan terpidana penyelundup narkoba yang tertangkap di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengakui adanya pemberian grasi yang mengubah hukuman mati untuk Deni menjadi hukuman pidana seumur hidup. "Patut dipahami bahwa terhukum itu tidak bebas, tetapi tetap dihukum," kata Julian di Binagraha, komplek istana kepresidenan, Jumat (12/10).

Awalnya, Deni yang tertangkap karena membawa heroin seberat 3,5 kilogram dan kokain 3 kilogram dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada Agustus 2000. Putusan kasasi MA pada 18 April 2001 juga menguatkan putusan tersebut. sementara pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ditolak MA. Julian menegaskan, grasi merupakan hak konstitusional yang dimiliki presiden. Meski begitu, dikabulkannya permohonan grasi itu tetap mempertimbangkan rekomendasi dari beberapa pihak. Antara lain dari Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, serta Jaksa Agung.

Selain itu, presiden juga mempertimbangkan alasan kemanusiaan. Menurut Julian, presiden juga concern terhadap nasib warga negara Indonesia yang juga mendapat vonis hukuman mati di negara lain. "(Grasi) ini masih pantas lah. Meski tidak ada yurisprudensi, tetapi hukuman mati terhadap seseorang itu urusan Tuhan lah untuk menjatuhkan," terang doktor ilmu politik lulusan Hosei University, Tokyo itu. Keputusan grasi untuk Deni tersebut tertuang dalam Kepress No. 7/G/2012. Selain Deni, grasi juga diberikan untuk anggota sindikat, yakni Melika Pranola alias Ola alias Tania.

Juru Bicara MA Djoko Sarwoko mengatakan, sebelumnya MA telah memberikan pertimbangan atas grasi yang diajukan Deni dan Ola. Sejalan dengan putusan kasasi dan PK, MA mengusulkan agar grasi ditolak. "MA berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya," katanya. Namun, putusan grasi memang bisa mengurangi atau mengabulkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. "Putusan MA kan pidana mati, bisa dikurangi atau dihapus oleh keputusan presiden dengan melalui grasi tadi," katanya
http://www.jpnn.com/read/2012/10/13/...mbong-Narkoba-


Ini Pembicaraan Tentang Pembatalan Vonis Mati Bandit Narkoba
Sabtu, 06 Oktober 2012 11:02 WIB

Jakarta - Dua kali Mahkamah Agung (MA) membatalkan hukuman mati bagi bandit narkoba. Pertama dijatuhkan kepada pemilik heroin 5,8 kg Hillary K Chimezie dan kedua bagi pemilik pabrik ekstasi Hengky Gunawan. Putusan ini dibuat oleh ketua majelis kasasi yang juga Ketua Muda MA bidang Peradilan Militer, Imron Anwari. "Hukuman mati bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan melanggar pasal 4 UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)," tulis salinan PK yang didapat wartawan, Sabtu (6/10/2012).

Atas putusan ini, institusi MA tegas menyatakan putusan tersebut bukanlah sikap resmi MA. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, putusan tersebut hanyalah pandangan pribadi. "Ini bukan sikap MA, itu pandangan Pak Imron," sanggah juru bicara MA, Djoko Sarwoko. Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, tidak mau turut campur dalam substansi putusan. Namun MK tegas menyatakan hukuman mati konstitusional dan tidak melanggar HAM. "Putusan MK menyatakan hukuman mati konstitusional, masih ada di perundang-undangan Indonesia seperti di UU Teroris, KUHP, UU Narkotika," kata juru bicara MK, Akil Mochtar.

Kekecewaan jelas diutarakan Badan Narkotika Nasional (BNN), otoritas pemberantasan kartel narkotika di Indonesia. Kekecewaan itu bukannya tanpa alasan, sebab para gembong narkotik ini telah melanggar HAM ribuan orang. 15 Ribu nyawa orang terenggut karena mengkonsumsi narkoba. "Berapa anak bangsa yang mati sia-sia karena menggunakan narkotika? Dalam perhitungan kita, ada 15 ribu anak bangsa yang mati karena penyalahgunaan narkoba," kata Kepala Humas BNN, Kombes Sumirat Dwiyanto.

Kekecewaan muncul tidak hanya muncul dari kalangan penegak hukum. Pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) mengecam putusan tersebut sebab dalam Islam hukuman mati diperbolehkan. "Nah produsen narkotika ini bisa dikategorikan syirrir dan layak dihukum mati. Kalau dikatakan melanggar HAM, produsen narkotika lebih dari sekedar melangar HAM. Mereka merusak bangsa dan merenggut hak hidup orang-orang yang terpengaruh mengkonsumsi narkotika," kecam Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Toh, tidak selamanya setuju bandit narkotika internasional ini dihukum mati. Komnas HAM menilai putusan ini menjadi preseden positif dalam penegakkan HAM di Indonesia. "Apa yang dilakukan MA merupakan preseden yang baik untuk penegakan HAM. Artinya hakim mencoba meletakkan ancaman hukuman mati dari perspektif HAM," kata ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim.

Tidak itu saja, penolakan hukuman mati bagi bandit narkotika kartel internasional juga datang dari kalangan anggota DPR. "Saya memang tidak setuju dengan hukuman mati kecuali terhadap kasus-kasus membahayakan seperti terorisme atau kelainan membunuh. Tapi MA harusnya memberi hukuman berat (atas kasus narkoba), setidaknya hukuman sumur hidup atau 20 tahun penjara," ujar anggota komisi III DPR Dimyati Natakusumah.

Bagaimana dengan sikap pemerintah? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin mengaku sangat berat menjawab permasalahan tersebut. "Saya kok belum siap menjawab ya, berat ya. Saya harus mempersiapkan jawaban itu. Ini butuh jawaban yang terbaik yang harus saya berikan," kata Amir Syamsuddin.
http://theglobejournal.com/hukum/ini...koba/index.php
kita liat aja tar yang bakalan menang siapa,
tapi buat ane mah bandar narkoba wajibnya hukuman mati.
×