alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016931094/gaya-dpr-039nyuap039-kpk-kasih-gedung-baru-tapi-jangan-usut-yg-ecek2-saja-spt-ke-dpr
Gaya DPR 'Nyuap' KPK: Kasih Gedung Baru, tapi Jangan Usut yg Ecek2 saja spt ke DPR?
Gaya DPR 'Nyuap' KPK: Kasih Gedung Baru, tapi Jangan Usut yg Ecek2 saja spt ke DPR?

Gaya DPR 'Nyuap' KPK: Kasih Gedung Baru, tapi Jangan Usut yg Ecek2 saja spt ke DPR?
Sejumlah anak Taman Kanan-Kanak (TK) memerhatikan maket gedung KPK di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/2). Pengenalan dan pendidikan sejak dini mengenai perilaku anti korupsi sangat penting bagi anak agar mereka mengerti bahwa hal tersebut dilarang dan merugikan orang lain.(Media-Indonesia)


DPR: KPK Harus Ungkap Skandal Korupsi Migas, Tambang, dan Baja
Jumat, 12 Oktober 2012 | 21:31

Gaya DPR 'Nyuap' KPK: Kasih Gedung Baru, tapi Jangan Usut yg Ecek2 saja spt ke DPR?
Gede Pasek Suardika, Ketua Komisi III DPR

[JAKARTA] Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika mengharapkan dengan dibukanya blokir anggaran pembangunan gedung baru, maka KPK nantinya harus dapat berkonsentrasi mengungkap kasus mega-skandal korupsi di sektor hulu yang selama ini dinilai belum terlihat. "Yang paling penting, yang kami harapkan, sesuai visi, misi saat fit and proper test pimpinan KPK bahwa mereka akan fokus pada kasus-kasus mega-skandal korupsi di sektor hulu," kata I Gede Pasek, di Jakarta, Jumat (12/10). Pernyataan dia menyusul keputusan Komisi III DPR RI mencabut tanda bintang atau blokir anggaran pengajuan pembangunan gedung baru KPK yang senilai Rp61 miliar.

I Gede Pasek mengatakan, KPK sejauh ini belum terlihat gencar menguak kasus-kasus mega-skandal korupsi sektor hulu, seperti migas, tambang dan baja. Padahal menurut dia, dengan membuka kasus korupsi sektor hulu, maka akan lebih mudah menguak kasus korupsi lain. "Kami mengharapkan jika sudah ada gedung baru nantinya mereka bisa lebih konsentrasi, kemudian bisa membuka kasus mega-skandal korupsi sektor hulu. Ibarat sungai kalau dari hulu sudah bersih kan sampai ke bawah tinggal diikuti saja alurnya," ujar dia.

Lebih jauh menurut Pasek, dengan menguak korupsi sektor hulu pendapatan negara akan meningkat pesat, dan otomatis kesejahteraan rakyat akan lebih tinggi lagi. Sementara itu, Koordinator Investigasi dan Advokasi LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengharapkan dengan pembangunan gedung baru nantinya, KPK bisa menuntaskan kasus-kasus korupsi dengan tantangan politis yang besar, misalnya kasus Century. Kalau sudah dihapus tanda bintangnya, KPK harus serius memberantas korupsi, karena KPK terkesan pilih-pilih kasus sesuai pesanan, baik dari istana dan lain-lain. Kita saat ini menunggu kasus Century diungkap ke publik. Kalau tidak bisa, sama saja KPK itu main-main," kata Uchok di DPR, Jumat.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI memutuskan untuk mencabut tanda bintang atau blokir anggaran pengajuan pembangunan gedung baru KPK, Kamis (11/10). Ketua Komisi III DPR RI, I Gede Pasek beralasan keputusan tersebut baru dilakukan saat ini lantaran sudah tidak ada jalan lain bagi KPK untuk mendapatkan gedung baru.
http://www.suarapembaruan.com/home/d...dan-baja/25787

Priyo: DPR Siap Teken Surat Cabut Bintang Gedung KPK
Senin atau selambatnya Selasa surat itu sudah bisa diteken.

Sabtu, 13 Oktober 2012, 22:26

VIVAnews - Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, menyatakan bahwa dirinya menyambut baik laporan tentang Komisi III DPR yang telah memutuskan untuk mencabut tanda bintang pada usulan anggaran pembangunan gedung KPK. Karena itu, Priyo meminta agar Komisi III segera mengajukan surat kepada pimpinan DPR agar dapat secara resmi disetujui keputusan pencabutan tanda bintang tersebut. Diharapkan senin pekan depan surat tersebut sudah diterima pimpinan DPR sehingga dapat segera ditandatangani. "Saya pastikan Senin atau selambatnya Selasa surat itu sudah bisa kami teken," ujar Priyo di DPP Golkar, Jakarta, Sabtu 13 Oktober 2012.

Surat yang telah ditandatangani pimpinan DPR tersebut, lanjut Priyo, dapat segera diteruskan kepada Menteri Keuangan dan Presiden. "Agar menjadi tanda resmi bahwa DPR mencabut bintang untuk pembangunan gedung KPK," kata Priyo. Dengan demikian, anggaran pembangunan gedung KPK yang berjumlah sekitar Rp160 miliar diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan gedung KPK demi menunjukan kinerja pemberantasan korupsi yang lebih baik. "Gunakan dana itu sebaik-baiknya," kata Priyo
http://nasional.news.viva.co.id/news...ang-gedung-kpk

DPR Setujui Gedung KPK, Dana Saweran Dikemanakan?
Sabtu, 13 Oktober 2012, 06:09

VIVAnews - Komisi III DPR akhirnya melunak dan setuju untuk mencairkan anggaran pembangunan gedung baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lalu, dana saweran yang selama ini dikumpulkan rakyat akan dikemanakan? Koordinator koalisi saweran gedung KPK, Ilin Deta Arnasari mengatakan pihaknya tetap akan menjalankan komitmen awal bahwa uang yang sudah dikumpulkan dari donasi masyarakat akan diserahkan kepada KPK dengan mekanisme hibah melalui Kementerian Keuangan. "Hingga Kamis kemarin, dana yang sudah terkumpul di rekening ICW (Indonesia Corruption Watch) mencapai Rp 386.561.396," kata Ilin kepada VIVAnews, Jumat 12 Oktober 2012.

ICW berharap uang itu bisa digunakan untuk membangun sesuatu yang memorabilia. "Seperti monumen atau ruangan khusus di gedung KPK yang baru. Atau fondasi gedung KPK. Fondasi dengan filosofi bahwa perjuangan KPK mendapatkan gedung itu didukung rakyat," kata dia. Apapun yang akan dibangun KPK dengan uang saweran tersebut, Ilin dan pendonasi ingin agar KPK ingat bahwa ada harapan besar dari rakyat. "Kami ingin KPK ingat untuk menjaga harapan kami," tegasnya. Perjuangan mendapatkan gedung baru bagi KPK bukan hal yang mudah dan melalui jalan berliku. "Sejak 2007 loh. Baru 2012, DPR bersedia mencairkan anggarannya."

ICW berencana akan mengundang para pendonasi saat peletakan batu pertama gedung baru KPK. "Setiap pendonasi biasanya meninggalkan alamat dan nomor telepon. Kami akan hubungi mereka untuk datang." Bagi donatur yang masih ingin menyumbang, ICW masih membuka posko hingga Senin 15 Oktober 2012. "Nanti sekalian kami akan menghitung jumlah total dana saweran. Karena di KPK pun ada kotak yang belum dihitung."

Diberitakan sebelumnya, Komisi Hukum DPR akhirnya menyetujui mencabut tanda bintang dalam rencana anggaran pembangunan Gedung KPK. Dengan pencabutan kode itu, DPR pun memenuhi permintaan KPK membangun gedung baru. "Ya, sudah dicabut bintangnya," kata Ketua Komisi Hukum DPR, Gede Pasek Suardika, saat dihubungi VIVAnews, Kamis 11 Oktober 2012. Pencabutan ini setelah Komisi Hukum DPR mendengarkan alasan dari KPK mengenai pentingnya pembangunan gedung baru bagi komisi antirasuah itu. "Setelah mendengar penjelasan detail dari KPK yang diwakili Pak Zulkarnain tadi sore, akhirnya malam ini kami setuju," ujarnya. Menurut Pasek, dengan pencabutan ini, DPR setuju KPK membangun gedung baru. "Ini agar ada terobosan lain untuk menggairahkan pemberantasan kasus korupsi," ujarnya.
http://nasional.news.viva.co.id/news...n-dikemanakan-

-------------

Apa kagak kepikiran sama orang-orang DPR itu, bahwa perusahaan-perusahaan besar, apalagi kelas MNC's itu, bisa lebih banyak dan gede nilainya kalau soal 'menyuap' saja ketimbang apa yag diberikan DPR itu?
* syarat dan ketentuan berlaku.



tuwagapat..
kalo sudah tahu disitu ada korupsi kenapa DPR ga lapor aja??
ada apa dengan DPR?


Tunggu gedung baru selesai. Abis itu giring semua anggota DPR ke rutan KPK.
aneh aneh sebelumnya ngga disetujui, ada udang dibalik DPRemoticon-Cape d... (S)
wah ada embel2nya segala,
tapi emang gitulah anggota dhewan kita, klo kagag nguntungin buat mereka ngapain jg disahin.
"bila korupsi berlanjut , hubungi KPK"
dan pasti masih ada titip-titipan lah emoticon-Big Grin

satu dua tiga empat emoticon-Ngacir
Quote:Original Posted By Psychonirozim
* syarat dan ketentuan berlaku.



tuwagapat..


jangan lupa gan...

ada klausul : pajak ditanggung pemenang emoticon-Ngakak
dari awal sudah saya duga.... ini pasti jual beli....

entah harus percaya sama siapa sekarang ini.....
Tetep ada syarat dan ketentuan yang berlaku lah gan..ni kan namanya "komunikasi" politik..pasti ada maksud dan tujuan kenapa DPR (akhirnya) mau menyetujui dana pembangunan gedung KPK ni..DPR mah kagak pernah denger suara yang diwakilinya (=RAKYAT)

satu2nya Wakil yang gak mau naik pangkat ya DPR ni
wakil kepala orgnss -> kepala orgnss.
wakil ketua -> ketua
wakil rakyat (dpr) -> rakyat ?!!? (mau gt)
- eh kok jadi bleber gini- maaf2 kebawa emosi replynya emoticon-Hammer (S)
Bonus piring cantik emoticon-Hammer (S)

Setiap hari bikin teori konspirasi emoticon-Cape d... (S)
waaahh kelamaan di forum BP
bikin otak makin goyang poco2...
heran ma tingkah politik anak TK emoticon-Cape d... (S)
Kayak minum obat....harus sesuai aturan pakai....jika penyelidikan tetap berlanjut segera hubungi DPR terdekat emoticon-Hammer emoticon-Hammer emoticon-Hammer emoticon-Hammer
KPK gak perlu gedung baru, KPK perlu orang2 baru di pemerintahan..sikat semua koruptor, jebloskan ke prodeo !!!!!! emoticon-Mad:emoticon-Mad:
aneh nie para anggota DPR selalu ada maunya emoticon-Cape d... (S)

Fraksi Demokrat : usut BLBI,Tambang Migas dll yg notabenya di kuasai golkar dan PDIP

Fraksi Lain : usut century,IT KPU hambalang dll yg notabenya disinyalir dari para petinggi demokrat.

dari atas saja tidak bener maka kebawahnya g akan bener, semuanya demi kepentingan masing2 partai politikemoticon-Cape d... (S)

fu*k off partai polik