alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016884731/surat-kpu-dki-untuk-pelantikan-jokowi-langgar-uu
Surat KPU DKI Untuk Pelantikan Jokowi Langgar UU
JAKARTA - Surat Keputusan (SK) KPU DKI Jakarta Nomor 32/Kpts/KPU-prov-010/2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur DKI dinilai dapat menimbulkan masalah besar. Pasalnya, SK tersebut diterbitkan dalam waktu masih bisa dilakukannya gugatan oleh calon lain, dalam hal ini pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. SK tertanggal 29 Oktober tahun 2012 itu.

Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, SK tersebut menyalahi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 yang berbunyi, keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MK dalam waktu paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini artinya, KPU DKI baru bisa menerbitkan SK penetapan pada 3 Oktober.

"Batas waktu tiga hari itu tak ubahnya seperti masa idah, tak boleh menikah sebelum lewat masa idahnya. Ini artinya, KPU Provinsi tak boleh menetapkan Gubernur terpilih sebelum masa gugat habis. Sementara SK tersebut diterbitkan sebelum masa waktunya," kata dia tadi malam.

Selan itu menurut Sgy, panggilan Sugiyanto, SK KPU DKI ini juga melanggar UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal dua Bab 2 tentang Azas Penyelenggara Pemilu UU ini disebutkan, peyelenggara pemilu berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsiaonalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Dalam konteks ini, KPU telah melanggar azas keadilan, melanggar kepastian hukum dan azas keterbukaan. "Dengan begitu SK KPU itu dapat dikatakan cacat hukum," imbuhnya.

Karena setidaknya melanggar dua aturan tadi, lanjut Sgy, SK KPU tersebut sangat berpotensi untuk dilakukan gugatan kepada pengadilan. Maka akan semakin buruk apabila pengadilan menetapkan SK KPU tersebut salah. Implikasinya, berpengaruh terhadap pelantikan Jokowi-Ahok. Pelantikan tersebut cacat atau batal demi hukum.

"Kenapa, karena Jokowi mengundurkan diri dengan menggunakan SK itu. Bila pengadilan membatalkan SK itu maka dengan sendirinya penetapan DPRD Solo atas pengunduruan diri Jokowi, penetapan persetujuan Gubernur Jawa Tengah, penetapan oleh Kemendagri, usulan DPRD DKI melantik Jokowi, dan surat keputusan pelantikan yang dikeluarkan presiden menjadi cacat.

Dia menyayangkan betul Dahlia Umar cs mempercepat SK Jokowi itu. Karena dengan sendirinya dan tidak disadari bahwa sesungguhnya dengan SK tersebut KPU telah membuat perangkap atau jebakan terhadap Jokowi yang pada akhirnya membuat kesulitan Jokowi sendiri. Lain cerita kalau KPU DKI konsisten melakukan penetapan sesuai jadwal awal, yakni tanggal 3 Oktober. "Kalau dilakukan sesuai jadwal awal, maka tidak akan menimbulkamn masalah. Seandainya nanti gugatan dimenangkan di pengadilan maka citra KPU akan rusak dan menjadi presden buruk," tandas Sgy.

sumber : KLIK
yahh kalo yang curang yang kalah mau ngegugat apa juga kali dipikir KPU emoticon-Ngakak (S)
^^^ walopun begitu tetap harus sesuai prosedur lah,
kan gak enak, setelah menang baik-baik ketika dilantik nantinya malah jadi pergunjingan,
beginilah kalo negara lebih bnyk org yg gak bener nya dibanding sama org yg bener
selalu ada cara untuk menjegal JOKOWI-AHOK emoticon-Cape d...
mari kita telaah pendapat bapak ini

Quote:
Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, SK tersebut menyalahi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 yang berbunyi, keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MK dalam waktu paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini artinya, KPU DKI baru bisa menerbitkan SK penetapan pada 3 Oktober.


maksudnya itu setelah dikeluarkan SK cuma bisa diberi kesempatan 3 hari untuk protes, kalo protesnya diterima berarti harus ditinjau kembali, bukan hal yang haram kalau SK bisa ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan didalamnya, gitu loh pak....

lagian sejak kapan penetapan akan sesuatu tidak disertai SK...?

Quote:
"Batas waktu tiga hari itu tak ubahnya seperti masa idah, tak boleh menikah sebelum lewat masa idahnya. Ini artinya, KPU Provinsi tak boleh menetapkan Gubernur terpilih sebelum masa gugat habis. Sementara SK tersebut diterbitkan sebelum masa waktunya," kata dia tadi malam.


pendapat bapak tentang idah sudah betul, tapi tidak ada hubungannya...

masa idah berlaku bila sudah di talak atau sudah mendapat keputusan pengadilan agama bila bercerai.
atau menurut anda,masa idah dulu baru ditalak atau sebelum hakim pengadilan agama mengeluarkan putusan ya.?? baru tau ane yg seperti itu emoticon-Ngakak
double post emoticon-Cape d...
Quote:Original Posted By


Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, SK tersebut menyalahi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 yang berbunyi, keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MK dalam waktu paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini artinya, KPU DKI baru bisa menerbitkan SK penetapan pada 3 Oktober.



Geli ane bacanya, masih ada aja direktur yang bego.

Kalo gak ada SK penetapan KPU yang mau digugat apanya lagi ? Masa pasangan yang menang yg digugat. Gih sekolah lagi, ya. emoticon-Ngakak:
Paling asik emang numpang tenar lewat jakowi... emoticon-Ngakak
itu kan SK yg memuat jokowi-ahok menang pilkada stlh selesai dilakukan perhitungan suara, koq dimasalahin jg seh??
klo misalnya ad gugatan dr pihak kalah waktu itu, pasti akan keluar SK dari MK akan hasil dari gugatan tsb..
ada aja celah buat jegal pelantikan gubernur baru emoticon-Cape d... (S)
Quote:Original Posted By avanza1.5
Geli ane bacanya, masih ada aja direktur yang bego.

Kalo gak ada SK penetapan KPU yang mau digugat apanya lagi ? Masa pasangan yang menang yg digugat. Gih sekolah lagi, ya. emoticon-Ngakak:


Ga usah jauh2, di kaskus aja banyak orang yang doyan pamer2 kebodohan sendiri, bangga pula emoticon-Ngakak
Quote:Pasalnya, SK tersebut diterbitkan dalam waktu masih bisa dilakukannya gugatan oleh calon lain, dalam hal ini pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. SK tertanggal 29 Oktober tahun 2012 itu.

yang dibold29 September kali ya.....
Mungkin niatnya untuk memberikan perhatian kepada KPUD agar memperhatikan jadwal yg sudah ada...

Dan semoga gak ada yg menggugat alias Lantjar Djaja emoticon-I Love Indonesia (S)