Akhirnya, setelah sekian lama, Presiden SBY tak kuat lagi menahan desakan terus-menerus dari berbagai komponen masyarakat terkait kasus Polri vs KPK. SBY dijadwalkan akan merespon hubungan Polri dengan KPK yang semakin memanas itu pada Senin, 8 Oktober 2012.
Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa hubungan Polri dengan KPK itu mencapai titik terpanasnya ketika Jumat kemarin secara mendadak Gedung KPK didatangi dan dikepung sejumlah polisi dan provos gabungan dari Polda Metro Jaya dan Bengkulu. Dengan maksud untuk menangkap penyidik KPK asal Mabes Polri, Kompol Novel Baswedan sebagai tersangka kasus penganiayaan berat yang terjadi di Bengkulu, pada 2004, atau 8 tahun yang lalu. “Kebetulan” Kompol Novel adalah inisiator dan pimpinan tim penyidik kasus dugaan korupsi pengadaan simulator mengemudi di Korlantas Polri, dengan tersangka utamanya Irjen Djoko Susilo.
Informasi bahwa Presiden SBY akan merespon konflik tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Sabtu, 06/10/2012. “Presiden akan memberi pernyataannya pada Senin besok,” katanya.
Padahal, pagi harinya, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha masih bilang bahwa Presiden SBY masih merasa belum perlu turun tangan pada konflik KPK vs Polri. (Kompas.com).
Berarti, respon SBY nanti itu karena terpaksa, ya? Bukan murni dari hati seorang Presiden melihat konflik di antara dua lembaga penegak hukum itu?
Lalu, harapan apakah yang bisa kita dapatkan dari apa yang akan disampaikan oleh SBY pada Senin, 8 Oktober 2012 itu?
Dilihat dari begitu lambatnya SBY merespon itu saja sudah membuat kita pesimistis. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah pun kelihatannya kita tidak punya harapan, hopeless.
Untuk merespon konflik yang sudah genting begini, seorang Presiden, mantan tentara bintang empat lagi, masih harus menunggu sampai 3 hari lagi sejak konflik itu nyaris pecah menjadi hal paling buruk dalam sejarah hukum Indonesia? Kalau kita mau hitung dari awal konflik itu muncul, adalah pada waktu tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Korlantas Pusat. Yang membuat tim penyidik itu sempat “disandera” hampir sehari penuh, itu terjadi pada 30 Juli 2012. Artinya sudah hampir 3 bulan berselang. Lamban sekali! Kenapa harus menunggu sampai Senin (08/10/2012)? Kenapa tidak merespon sekarang juga? Bukankah konflik yang semakin memanas ini juga buah dari sikap Presiden yang sangat lambat, bahkan terkesan lepas tangan itu? Kondisi sudah sedemikian buruk, eh, masih bilang tunggu sampai Senin.
Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Presiden SBY pada Senin nanti itu? Paling tidak bakal jauh-jauh dari hal-hal normatif, yang tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, SBY akan mengeluarkan pernyataan yang nadanya tidak bakal jauh-jauh dari pernyataan seperti ini: “Saya mengharapkan Polri dan KPK, duduk bersama untuk bisa menyelesaikan konflik ini. KPK dan Polri harus saling bersinerji. Karena bagaimana pun, konflik ini akan merugikan rakyat banyak. Kita semua mempunyai tangung jawab kepada rakyat. Saya tidak bisa intervensi terlalu jauh, karena saya menghormati hukum, … “ dst-nya.
Lihat saja apa yang SBY pernah lakukan ketika pecah konflik pertama kali dalam kasus penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator mengemudi di Korlantas, Polri itu? Ketika KPK yang sudah menyidik kasus tersebut, tiba-tiba Mabes Polri juga menyatakan menyidik kasus yang sama. Sehingga terjadi “dualisme” kewenangan menyidik itu. Yang merupakan akar utama konflik Polri vs KPK tersebut.
Padahal seandainya SBY adalah pimpinan yang baik dan tegas, sebagai atasan Kapolri, cukuplah dia memerintahkan kepada Kapolri untuk segera melepaskan penyidikan tersebut, untuk diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Dan, agar Irjen Djoko Susilo menghormati hukum, dengan memenuhi panggilam KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Karena memang UU KPK dengan sangat jelas mengatur demikian. Seandainya SBY melakukan hal demikian sejak awal, tidak bakal terjadi konflik seperti sekarang ini.
Dari rentetan perisitiwa yang semakin memperburuk nama buruk Polri itu, seharusnya pula SBY sudah menjatuhkan sanksi kepada Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri. Sanksi pencopotan adalah sanksi yang paling tepat.
Tetapi, semuanya itu hanyalah seandai saja. Bisa-bisa ini semua hanya akan merupakan utopia yang tidak pernah menjadi kenyataan. Kenyataannya yang terjadi di Senin nanti, ya, itu tadi. Pernyataan-pernyataan yang normatif, yang sama sekali bukan solusi. Sedangkan jabatan Kapolri tetap aman di tangan Timur Pradopo. Selama Timur Pradopo menjadi Kapolri, bisa dikatakan institusi Polri ini paling banyak masalahnya.
Pada waktu konflik kewenangan menyidik itu pecah pertamakali, sekitar sebulan kemudian, sempat terjadi pertemuan antara Presiden SBY, Ketua KPK Abraham Samad, dan Kapolri Timur Pradopo. Yakni, di Mabes Polri, pada Rabu, 8 Agustus 2012, di dalam acara buka puasa bersama.
Di dalam pertemuan tersebut, yang seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh SBY untuk bertindak seperti yang saya sebutkan di atas itu, ternyata mubazir saja. SBY sama sekali tidak berinisiatif dan berupaya untuk menjadi penengah dan pimpinan yang baik untuk mengatasi konflik tersebut. Apa yang dibicarakan di dalam pertemuan tersebut hanyalah hal-hal yang normatif saja. “Biasa-biasa saja, normatif,” kata Abraham ketika ditanya wartawan (Tempo.co, 08/08/2012).
Pada Senin nanti, saya memperkirakan tidak akan jauh-jauh dari pertemuan SBY-Abaraham-Timur di tanggal 8 Agustus 2012, dalam acara buka puasa bersama di Mabes Polri itu. Semua akan normatif, biasa-biasa saja. Dan, konflik Polri versus KPK akan tetap berkelanjutan.


Pertemuan SBY-Abraham-Timur. Apa yang disampaikan oleh Presiden SBY hanya boasa-biasa saja. Normatif. Mubazirlah pertemuan itu (Sumber: Tribunnews.com)


Masyarakat sudah tidak mau berharap lagi kepada Presiden SBY. Ini bisa terindikasi juga pada komentar-komentar yang masuk dari pembaca berita di Kompas.com yang menurunkan informasi tersebut. Termasuk saya, yang menulis komentar sbb: (Apa yang disampaikan SBY nanti itu) paling tidak jauh dari ucapan: “Saya menghormati hukum. Tidak akan mengintervensi. Saya telah perintahkan Kapolri untuk menyelesaikan sebaik-baiknya. Bagaimana kalau tidak baik juga (Kapolri tidak menjalankan perintah itu)? Ya, saya akan diam lagi, toh?!”
Berikut adalah beberapa komentar dari pembaca di Kompas.com itu, yang mencerminkan keputusasaan mereka kepada Presiden SBY.

ronny rizal
Sabtu, 6 Oktober 2012 | 20:05 WIB
sekalian nunggu lebaran aja pak..

Ortu
Sabtu, 6 Oktober 2012 | 22:23 WIB
HERAN, JENDERAL BINTANG 4 BARET MERAH KOK LAMBAN GERAKANNYA KAYA BEGINI! KALAU PERANG PASUKAN KEBURU KOIT PAK.

desi maniesss
Sabtu, 6 Oktober 2012 | 22:42 WIB
ni kayak di UGD : pasien dah sekarat, dokternya masih liburan sama keluarga. yo ndang matek paakkk…

Mabate Wae
Sabtu, 6 Oktober 2012 | 23:23 WIB
Gila…prajurit udah mati bergelimpangan, sang jenderal baru mau cari hari baik buat ngomong. GILAAAAAAAAAAA
***


sumber:http://politik.kompasiana.com