Fraksi PDIP akan mengusulkan ke Komisi B DPRD DKI Jakarta supaya upah minimum provinsi saat ini ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan layak hidup di DKI Jakarta. Perkiraan angka layak untuk UMP DKI Jakarta yang akan diusulkan adalah sebesar Rp2,3 juta.

Demikian terungkap saat audensi antara perwakilan serikat pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa dengan Fraksi PDI Perjuangan di kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rabu (3/10/2012).

Selain itu DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan di lingkup wilayah DKI Jakarta akan mendata lagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem ketenagakerjaan melalui Disnakertrans supaya menegakkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Sesuai dengan amanat undang-undang itu, tidak boleh memberlakukan outsourching di semua jenis pekerjaan," ungkap anggota Komisi E dari Fraksi PDI Perjuagan Dwi Rio Sambodo.

Mengenai BPJS, DPRD akan mendorong pelaksanaannya melalui Badan Anggaran dan Komisi E melalui Dedicated Program Gubernur yang baru, Joko Widodo-Basuki T. Purnama, sebagai realisasi janji kampanye pasangan terpilih itu yakni muatan konsepsi BPJS dalam Sistem Kartu Jakarta Sehat sebagai jaminan kesehatan di DKI Jakarta.

Dwi Rio menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI akan melaporkan perkembangan hasil tuntutan para serikat pekerja dalam waktu sebulan dari semenjak hari ini.

"Artinya kita akan melaporkan perkembangannya kepada buruh di Jakarta pada 3 November 2012 mendatang," tegas Rio.



sumber