Amerika Serikat : Sistem Kerja KPK Salah Satu yang Terbaik di Dunia
Wednesday, 03 October 2012 07:47

KBR68H, Jakarta - Amerika Serikat menilai sistem kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Penasihat Hukum Departemen Kehakiman Terry Kinney mengatakan, hal tersebut terbukti dari keberhasilan KPK membawa semua tersangka koruptor sebagai terpidana. Salah satunya karena kerjasama yang baik penyelidik dan penuntut sejak kasus mulai ditangani.

"Saya kira KPK sangat efektif. Mereka memiliki 100% prediksi yang tepat. Saya kira teknik yang mereka gunakan adalah salah satu yang terbaik di dunia. pertama, di KPK, penyelidik dan penuntut bekerjasama sejak awal. Itu adalah praktek terbaik di dunia karena kasus korupsi sangat canggih dan rumit. Baik jika polisi dan penuntut bekerja bersama, Anda mendapatkan yang terbaik dari keduanya."kata Terry Kinney.

Penasihat Hukum Departemen Kehakiman Amerika Serikat Terry Kinney menambahkan, KPK efektif memberantas korupsi karena melacak dana hasil korupsi. Selain itu, KPK menyita aset para koruptor. Sementara, DPR berencana merubah Undang-undang KPK. Perubahan ini dinilai memperlemah kinerja KPK. Sebab, dalam rancangan revisi UU itu, kewenangan KPK untuk menyadap dan menuntut akan dihapus.
http://www.kbr68h.com/berita/nasiona...rbaik-di-dunia


DPR Harus Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK
Kamis, 04/10/2012 05:40 WIB

Jakarta Sikap sejumlah anggota DPR terkesan tidak tegas soal pembatalan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Meskipun di depan publik terang-terangan mendukung pembatalan revisi UU KPK, namun ternyata pembahasan masih berlanjut. "Antara pernyataan dengan kenyataan berbeda," ujar pengamat politik Ray Rangkuti dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (3/10/2012) malam.

Kondisi serupa pernah terjadi saat pembahasan pembangunan gedung baru DPR beberapa bulan lalu. Saat itu, sejumlah fraksi menegaskan, tidak mendukung pembangunan gedung baru. Namun ternyata di balik pernyataan mereka, pembahasan masih terus berjalan. "Antara pernyataan dengan fakta jauh berbeda, bahkan saling berlawanan," tegas Ray.

Lebih lanjut, Ray menilai, pembahasan soal revisi UU KPK ini hanya akan berputar-putar di antara Komisi III dan Baleg. Sekalipun sejumlah fraksi menyatakan telah menginstruksikan anggotanya untuk berhenti mengikuti pembahasan revisi UU KPK tersebut. "Akan ramai di situ, antara Baleg dan Komisi III. Tapi pembahasan jalan terus, saling putar-putar," tuturnya.

Sikap partai yang seperti ini disinyalir demi melindungi citranya di mata publik. Jadi, menurut Ray, partai dijauhkan dari kasus tersebut dengan harapan pembahasan tetap jalan, tapi fraksi tidak akan dilihat buruk oleh masyarakat. "Ucapan ketua fraksi itu harus tulus dan jujur, bukan sekedar agar partai kehilangan hujatan publik. Benar-benar serius mau menghentikan pembahasan," cetus Ray.
http://news.detik.com/read/2012/10/0...991101mainnews


Golkar: Semua Fraksi Sepakat Revisi UU KPK
Selasa, 02 Oktober 2012 17:39 wib

JAKARTA - Politikus Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsudin mengatakan, sebenarnya semua fraksi setuju adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 30 Tahun 2002. Karena hasil revisi UU bisa masuk ke Badan Legislasi (Baleg), menjadi kesepakatan pleno. "Kalau tidak ada kesepakatan pleno mana mungkin bisa masuk. Barang itu baru bisa masuk kalau sudah kesepakatan pleno, Apa perlu kita tunjukin?," kata Azis di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Sementara itu, terkait pandangan setiap fraksi saat pembahasan di internal rapat Komisi III, kata Azis, semua fraksi sepakat adanya revisi UU KPK. Tetapi, hal tersebut seolah menjadi bulan-bulanan media dan seolah hanya fraksi-fraksi tertentu yang menyetujui revisi tersebut. "Ya inilah yang tadi kita bicarakan antara di dalam rapat pleno dengan yang ditulis di koran berbeda, itu kenyataannya tapi dalam pleno setuju," jelas Azis.

Menurutnya, revisi tersebut masih dalam pembahasan dan berbentuk draf, sehingga harus melihat perkembangan UU lembaga antikorupsi tersebut. Namun, dalam draf revisi tersebut, diakui Azis, Golkar selalu membela suara rakyat. "Tenang sajalah, kalau Golkar ini pasti membela suara rakyat, karena suara Golkar adalah suara rakyat," sambungnya. Azis menuturkan, usulan revisi tersebut bukanlah gagasan personal. Melainkan seluruh fraksi yang sudah menjadi keputusan pleno. "Kalau RUU ini harus pleno, harus fraksi. Tidak bisa individu-individu," singkatnya.

Saat dikonfirmasi, perihal kemungkinan Baleg mengembalikan draf tersebut ke Komisi III, Aziz menjawab tidak mungkin. Sebab, mekanisme yang ada di Komisi III akan membawa ke pimpinan DPR, kemudian dari pimpinan DPR akan dibawa ke Bamus, baru dilanjutkan ke Paripurna. "Masih jauh, ibarat mau ke Surabaya masih di Cawang. Surabaya-nya masih 6 hari lagi, masih jauh. Makanya orang-orang ini terlampau cepat, tidak paham," simpulnya.
http://news.okezone.com/read/2012/10...-revisi-uu-kpk

----------------

Kepentingan politik menjelang 2014, secara strategis bila KPK tetap seperti sekarang ini sistemnya, dan semakin berani saja menangkapi politisi parpol yang duduk di Pemerinathan mendekati 2014 itu, alamat sulit untuk mencari sumber-sumber illegal di APBN untuk kepentingan biaya Pemilu 2014 bagi parpol-parpol yang menempatkan politisinya di pemerintahan. Juga, wajah partai akan semakin tercoreng apabila setiap minggu ada pengumuman sebuah wajah baru koruptor yang berasal dari partai yang berkuasa di pemerintahan pada saat ini.