alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016755955/kasihan-cewek-dpr-itu-jadi-039expriment039-tuntutan-model-baru-dari-kpk-dituntut-14-thn
Kasihan, Cewek DPR itu jadi 'expriment' Tuntutan Model Baru dari KPK, dituntut 14 thn
Kasihan, Cewek DPR itu jadi 'expriment' Tuntutan Model Baru dari KPK, dituntut 14 thn
Terdakwa perkara suap pembahasan anggaran dan tindak pidana pencucian uang, Wa Ode Nurhayati saat menyimak pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/10). Wa Ode dituntut 14 tahun oleh Jaksa setelah emmakai model terbaru dalam hal penuntunan di Pengadilan Indonesia. JPNN

KPK Lakukan Terobosan dengan Dua Tuntutan Hukuman
Selasa, 02 Oktober 2012 , 23:03:00

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP menyatakan bahwa dua tuntutan hukuman terhadap terdakwa kasus alokasi Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID), Wa Ode Nurhayati merupakan hal baru yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum KPK. Dua tuntutan hukuman bagi satu terdakwa itu merupakan pertama kalinya sejak KPK lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Tuntutan ini adalah terobosan, kita menggunakan dua pasal. Pasal Tipikor dan TPPU. Ini pertama kali digunakan oleh KPK," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di KPK, Selasa (2/10).

Menurut Johan, alasan KPK mengenakan UU TPPU lantaran mantan Nurhayati diduga kuat melakukan pencucian uang dari hasil korupsi. Johan pun berharap tuntutan tersebut menjadi yurisprodensi untuk kasus-kasus korupsi lain yang ditangani KPK. "KPK berharap putusan hakim nanti akan menjadi yurisprudensi, dan ke depannya bisa menjadi dasar KPK untuk menetapkan hal yang sama pada Tipikor yang bukti-buktinya mengarah pada tindakan TPPU," harapnya.

Sebagai terdakwa, Nurhayati dituntut 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan untuk penerimaan hadiah sebesar Rp 6,250 miliar terkait alokasi DPID tahun 2011 bagiKabupaten Aceh Besar, Bener Meriah, Pidie Jaya dan Minahasa. Namun Nurhayati juga dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan karena dianggap terbukti melakukan pencucian uang atas uang Rp 50 miliar lebih
http://www.jpnn.com/read/2012/10/02/...tutan-Hukuman-

Meskipun metode Jaksa Penuntut KPK sudah Canggih,
tapi bila akhirnya Letoy saat vonis dijatuhkan,
sami mawon, mas!

Quote:Kualitas Hakim Buruk, Nunun Divonis Ringan
Thursday, 10 May 2012 09:16

Kasihan, Cewek DPR itu jadi 'expriment' Tuntutan Model Baru dari KPK, dituntut 14 thn

itoday - Kualitas hakim yang memutuskan vonis Nunun Daradjatun sangat buruk. Bahkan, kualitas hakim kalah jauh dengan hakim pada 20 tahun yang lalu. Pernyataan itu disampaikan pengamat hukum Yenti Garnasih kepada itoday (9/5). "Saya melihat kualitas hakim kalah jauh dengan 20 tahun yang lalu. Ini menyedihkan sekali. Hal ini akan menjadi evaluasi bagi kita semua" tegas Yenti.

Menurut Yenti, jika semua pihak serius dalam pemberantasan korupsi seharusnya hukumannya dioptimalkan. "?Dalam vonis itu Nunun tidak diputuskan harus mengembalikan ganti rugi. Padahal, tujuan pemidanaan bukan hanya untuk yang bersangkutan, tetapi untuk pihak lain yang melakukan suap dan koruptor agar tidak melakuka",  ungkap Yenti. Yenti mencatat, hakim kasus Nunun cenderung tidak mengaitkan hal-hal yang memberatkan terdakwa. "Hal-hal yang memberatkan harus diperhatikan hakim. Misalnya, Nunun pernah buron selama dua tahun. Jika dikatakan ada yang meringankan, yakni Nunun kooperatif, apakah benar kooperatif? Justru yang ada Nunun merepotkan", kata Yenti.

Fakta bahwa Nunun belum pernah dipidana, kata Yenti, tidak bisa jadi faktor penentu untuk meringankan vonis Nunun. "?Masalah belum pernah dipidana dan bersikap baik di pengadilan memang sikap orang akan seperti itu. Masak di pengadilan Nunun mau umpat-umpatan, pasti tidak", tegas Yenti. Lebih lanjut Yenti menyatakan bahwa adil tidaknya vonis sangat relatif. "Adil atau tidak itu relatif. Bagi masyarakat untuk tindakan seperti itu, vonis itu cukup ringan. Tetapi bagi Nunun, vonis itu memberatkan", kata Yenti. Sebelumnya diberitakan, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum terdakwa kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, Nunun Nurbaetie, dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp150 juta.
http://www.itoday.co.id/politik/kual...divonis-ringan

Majelis Hakim Hanya Kasih Vonis Miranda 3 Tahun Penjara Serta Denda Rp 100 Juta
Kamis, 27 September 2012 - 12:15

Kasihan, Cewek DPR itu jadi 'expriment' Tuntutan Model Baru dari KPK, dituntut 14 thn
Miranda S Goeltom

Jakarta, Seruu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menganggap terdakwa kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda S Goeltom ternbukti telah melaukan tindak pidana korupsi dengan melakukan suap kepada sejumlah anggota dewan periode 1999-2004. Atas dasar itu, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis terhadap Miranda 3 tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. "Mengadili dan menyatakan terdakwa Miranda S Goeltom terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Mejelis Hakim Gusrizal dalam sidang vonis kasus cek pelawat dengan terdakwa Miranda S Goeltom di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/09/2012). Majelis menyatakan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu terbukti menyuap sesuai dengan dakwaan pertama Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sementara itu, hal-hal yang memberatkan Miranda menurut Majelis Hakim diantaranya adalah yang bersangkutan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dan yang meringankan adalah Miranda selalu bersikap sopan dalam persidangan serta tidak pernah terlibat dalam kasus pidana lain.Diketahui, vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu hukuman 4 tahun penjara serta denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Majelis Hakim juga menilai, Miranda terbukti melakukan penyuapan terhadap anggota dewan periode 1999-2004 dengan cek perjalanan untuk memuluskan langkahnya menjabat sebagai DGS BI. Meski dia tidak memberikan suap tersebut secara langsung, namun Miranda dianggao ikut menyuap lantaran dia berhubungan dengan dengan aktor lain dalam kasus yang sama, seperti Nunun Nurbaiti, Dudhie Makmun Murod dan Hamka Yandhu
http://www.seruu.com/utama/hukum-a-k...da-rp-100-juta

Gayus Divonis 6 Tahun, Denda Rp 1 Miliar
Kamis, 1 Maret 2012 | 16:39 WIB

Kasihan, Cewek DPR itu jadi 'expriment' Tuntutan Model Baru dari KPK, dituntut 14 thn

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Gayus Halomoan Tambunan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dalam perkara korupsi dan pencucian uang, Kamis (1/3/2012). Majelis hakim yang dipimpin Suhartoyo juga menjatuhkan denda sebesar Rp 1 miliar yang dapat diganti dengan kurungan penjara selama empat bulan.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Gayus dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar yang dapat diganti dengan kurangan penjara selama enam bulan. Majelis hakim berpendapat, Gayus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sejumlah tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan. Gayus terbukti menerima uang Rp 925 juta dari Roberto Santonius terkait kepengurusan gugatan keberatan pajak PT Metropolitan Retailmart dan menerima 3,5 juta dollar AS dari Alif Kuncoro terkait kepengurusan pajak tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Bumi Resource.

Ia juga terbukti menerima gratifikasi terkait kepemilikan uang 659.800 dollar AS dan 9,68 juta dollar Singapura dan melakukan pencucian uang dengan menyimpan uang gratifikasi tersebut dalam safe deposit box Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading. Kasus lain, Gayus juga terbukti menyuap sejumlah petugas Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, agar dapat keluar-masuk tahanan. Ini adalah vonis ketiga bagi Gayus setelah sebelumnya ia divonis 12 tahun penjara pada tingkat kasasi dalam sejumlah perkara korupsi pajak dan menyuap penyidik. Ia pun mendapat vonis dua tahun penjara di Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara pemalsuan paspor. Gayus akan menjalani hukuman penjara atas vonis maksimal yang dijatuhkan kepadanya.
http://nasional.kompas.com/read/2012...da.Rp.1.Miliar


----------------

Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat agar para koruptor itu kapok dan sesuai ganjaran hukumannya, yang diperlukan bukan terobosan metode tuntutannya semata. Meski dituntut hukuman mati oleh Jaksa Tipikor, kalau akhirnya vonis HAKIM si tersangka biasa-biasa saja dan bahkan terasa ringan, tak bergunalah semua itu. Kecuali ada HAKIM yang tiba-tiba berani menjatuhkan hukuman se umur hidup misalnya, atau hukuman mati. Dulu zaman ORBA, seorang koruptor dari BULOG yang bernama Budiaji (Kadolog Kaltim), dituntut hukuman se umur hidup. Dan, rakyat puas!

emoticon-Angkat Beer
kenapa sih ga dihukum gantung atau pancung aja emoticon-Bata (S)
Ga tau deh, terseraaahhh !! emoticon-Marah

Mari kita ketawa aja deh daripada ngeluarin sumpah serapah, emoticon-Bata (S)

Kekuatan uang dan lobby berbicara emoticon-Big Grin
semoga aja makin banyak hakim yang berani ngasih hukuman seberat2nya buat para koruptor.
biar hukuman jadi alat pembuat jera para koruptor.
uda ga tau lagi obat korupsi ini apa
kecuali ada penegak hukum yang berani bersinergi bersama-sama memerangi korupsi

tapiii,,,,,apa mungkin ada ya??
jual beli hukum ganemoticon-Cape d... (S)emoticon-Cape d... (S) itulah hukum di indonesia bisa dijual belikan & untuk memperkaya pribadi & intuisi hukum: jaksa, hakim n pengacara keparat
kembalikan juga uang hasil korupsinya ke negara ....... biar gitu keluar BUI koruptornya jadi kismin

Quote:Original Posted By tamtambun
Ga tau deh, terseraaahhh !! emoticon-Marah

Mari kita ketawa aja deh daripada ngeluarin sumpah serapah, emoticon-Bata (S)

Kekuatan uang dan lobby berbicara emoticon-Big Grin


Susah, gan!
Susah saat ini cari orang jujur sejujur Hakim Jut Bao dalam mengadili!

emoticon-Turut Berduka

Kasihan, Cewek DPR itu jadi 'expriment' Tuntutan Model Baru dari KPK, dituntut 14 thn
Judge Bao

Quote:
Hanya 4 Dari 89, Yang Layak Jadi Calon Hakim Ad Hoc
Jum'at, 28 September 2012 , 07:10:00

JAKARTA--Tampaknya, sudah mulai benar-benar sulit mencari hakim yang memiliki integritas untuk memberantas korupsi. Buktinya, lihat saja seleksi calon hakim (cakim) ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) tahun ini. Dari 89 cakim yang lolos, hanya empat orang yang dinyatakan layak menjadi hakim ad hoc. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, di Gedung Mahkamah Agung (MA) mengatakan kalau itulah hasil dari seleksi tahun ini. Rekam jejak dari Komisi Yudisial (KY), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan masyarakat membuat borok para cakim terlihat dengan jelas.

"Ada yang nilai tesnya bagus, tapi dapat laporan (rekam jejak) tidak bagus," ujarnya. Beberapa masalah yang terungkap diantaranya, para cakim tersebut pernah membela tersangka korupsi. Ada juga yang tercatat pernah berkelahi, hingga urusan keluarga. Bahkan, ada satu calon yang laporan rekam jejaknya merah sehalaman. Siapa saja yang lolos? Dia mengatakan kalau para hakim itu terdiri dari tiga hakim tingkat pertama dan satu hakim dari pengadilan tingkat banding. Keempat hakim itu adalah Rudi, M Agus Salim, dan Nofalinda Arianti untuk tingkat pertama. Sedangkan tingkat banding diwakili oleh Sazili.

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan kalau pihaknya memang sangat berupaya mendapatkan hakim terbaik. Oleh sebab itu, dalam seleksi kali ini MA melototi cakim yang memiliki integritas paling baik. Bagi institusi pimpinan Hatta Ali itu, urusan kepemimpinan dalam bersidang bisa diajari, sedangkan integritas harus dari orangnya. Meski tidak mengakui kalau tertangkapnya hakim Tipikor Semarang oleh KPK beberapa waktu lalu, MA sepertinya lebih hati-hati dalam menjaring hakim. Mereka terkesan tidak ingin tertampar dua kali oleh perilaku hakim berintegritas rendah. "Integritas yang kurang baik sudah terlihat dari kesehariannya," jelasnya.

Itulah kenapa panitia seleksi melihat benar bagaimana latar belakang para hakim itu selama ini. Ada juga hakim integritasnya rendah karena melamar jadi hakim ad hoc hanya untuk mencari pekerjaan semata. Makin buruk karena ada beberapa cakim yang kemampuan dibidang hukum tipikor terbatas. Meski demikian, dia menyangkal kalau pola penyaringan hakim ad hoc lemah. Dia berdalih kalau pola sudah tepat, tinggal para cakimnya saja yang memang integritasnya rendah. Lantas, apakah akan membuka pelamar lagi? Ridwan mengaku belum tahu pasti. Dia hanya membenarkan kalau masih butuh hakim ad hoc lagi.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc 2012, Suhadi, mengatakan kalau tahun ini sudah tidak ada seleksi lagi. Kalaupun nanti kekurangan, dia menyebut opsi pengalihan hakim menjadi solusi. Jadi, hakim daerah tertentu bisa pindah ke tempat lain yang kasusnya lebih banyak. "Personil memang kurang, tapi seleksi kali ini hanya untuk menambah yang ada. Karena sementara kedepannya belum ada pengadilan Tipikor yang didirikan lagi," jelasnya. Dia juga berdalih minimnya hakim yang lulus tidak jadi soal karena MA memang tidak ada target berapa hakim baru.
http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...tail&id=141267

Kualitas Hakim Tipikor Daerah Rendah karena Kesalahan MA
Jum'at, 11 November 2011 , 10:50:00

JAKARTA - Juru bicara Mahkamah Kosntitusi (MK), Akil Mochtar menilai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengadilan Tipikor daerah yang tidak mumpuni menjadi sorotan masyarakat. Hal itu lantaran dalam melakukan rekrutmen hakim ad hoc, Mahkamah Agung (MA) tergesa-gesa dalam melakukan seleksi. Akibatnya, hakim Pengadilan Tipikor daerah diisi orang yang tidak memiliki kompetensi mumpuni di bidang hukum maupun dalam beracara di persidangan. "Ini yang dikeluhkan masyarakat karena mereka sering memvonis bebas terdakwa kasus korupsi," kata Akil di Jakarta, Jumat (11/11). Menurut Akil, semangat dibentuknya Pengadilan Tipikor daerah adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan umum untuk menangani perkara korupsi, sehingga hakim pengadilan umum lebih berkonsentrasi menyidangkan kasus nonkorupsi.

Sayangnya, antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang terjadi belakangan ini bertolakbelakang. Karenanya, sangat berbahaya jika keadaan itu terus berlangsung sebab Pengadilan Tipikor daerah menimbulkan masalah baru. Untuk itu lanjut Akil, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengadilan Tipikor daerah, mulai dari rekrutmen hakim, pembinaan, pengawasan, hingga penguasaan materi sidang, serta pemahaman pasal sebelum menjatuhkan vonis. "Tanpa dievaluasi, rasa trust masyarakat bisa hilang. Untuk apa ada Pengadilan Tipikor," tandas Akil.
http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...tail&id=141267
kasian yg katanya whistle blower nasibnya jadi gini...
Quote:Original Posted By stoving
jual beli hukum ganemoticon-Cape d... (S)emoticon-Cape d... (S) itulah hukum di indonesia bisa dijual belikan & untuk memperkaya pribadi & intuisi hukum: jaksa, hakim n pengacara keparat



mau jadi apa negeri ini
rame-2 pada minta hukuman mati buat koruptor .. shit! percuma aja peradilannya sesat, kalau mau terapkan aja hukuman maksimal tu koruptor udah kaing-2.

Gw rasa masih kuat lobby tawar menawar hukuman buat korutor, duwit duwit!
Pemburuan di Berita TV dan MEDIA masa gencar dsiarkan ... TAK SEHEBOH Hukumannya emoticon-Cape d... (S)

korupsi milyaran cuma di hukum 6 tahun ... emoticon-Cape d... (S) Padahal beritanya dari SABANG SAMPAI MERAUKE emoticon-Cape d... (S)
Quote:Original Posted By baudako
kasian yg katanya whistle blower nasibnya jadi gini...


Hehehe... iya gan, ane kira wa ode ini dulunya jujur. Tapi kalo terbukti terima duit, apa mau dikata?
yah...........beginilah HUKUM???? negri kita ter cintaemoticon-I Love Indonesia (S)emoticon-I Love Indonesia (S)
WOI BUKA JILBAB KALIAN! gak usah SOK ALIM!!!
kalo gak bener2 bersih emang bagusnya jangan koar2 korupsi..
kena sendiri deh.. kayak susno ama wa ode ini ...
kena batunya kan...
sekecil apapun kalo kita udah korup uang ya bisa kena serangan balik..

ini mungkin berlaku buat DPR ama penegak hukum emoticon-Big Grin
karna itu kepolisian ndak beres2 ta?
Quote:Original Posted By Superde_GAN
kalo gak bener2 bersih emang bagusnya jangan koar2 korupsi..
kena sendiri deh.. kayak susno ama wa ode ini ...
kena batunya kan...
sekecil apapun kalo kita udah korup uang ya bisa kena serangan balik..

ini mungkin berlaku buat DPR ama penegak hukum emoticon-Big Grin
karna itu kepolisian ndak beres2 ta?


makanya bikin undang2 perlindungan buat whistle blower....
mungkin ada koruptor mo insyaf...
duitnya dikembaliin dan suruh bongkar semuanya..,.
seharusnya cari pengacara yg biasa dlm kasus korupsi...

ditambah lobby ke jaksa biar ringan hukumannya...
kasusnya DPR ini macem-macem ya..
kita ga tau ada konspirasi macam apa disana..
Mana berani hakimnya ngasih hukuman berat, orang tegas dikit aja langisung dibuang ke daerah terpencil emoticon-Malu (S)