alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016745715/hentikan-amp-audit-dana-kejuaraan-tenis-antar-hakim-se-indonesia
Hentikan & Audit Dana Kejuaraan Tenis Antar Hakim se-Indonesia!
Jakarta detiknews <03/10/2012> - Kegundahan sebagian hakim yang keberatan dengan pungutan untuk membiayai kejuaraan tenis antar hakim dan warga pengadilan terus berkumandang. Komisi Yudisial (KY) meminta kegiatan warisan Orde Baru (Orba) ini dihentikan.

"Pertama, kami meminta penyelenggaraan kegiatan ini untuk dihentikan. Kedua, dana penyelenggaran harus diaudit sebab disitu ada uang publik. Coba audit 5 tahun terakhir dananya bagaimana," kata komisioner KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Suparman Marzuki, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (3/10/2012). KY sendiri merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk UUD 1945 untuk mengawasi perilaku dan menjaga kehormatan hakim.

Peringatan keras ini terlontar karena kondisi kesejahteraan hakim masih di bawah kesejahteraan PNS. Para 'wakil Tuhan' ini sudah 4 tahun tidak mengalami kenaikan gaji dan 11 tahun tunjangan masih tetap. Dengan adanya pungutan ini, maka mendorong hakim mengambil jalan pintas guna memenuhi iuran wajib tersebut.

"Pengadilan kan tidak punya uang operasional seperti itu. Lalu dari mana bisa menyelenggarakan kegiatan seperti itu? Dananya dari mana?" beber Suparman sambil bertanya balik.

KY menyayangkan organisasi tunggal hakim yaitu Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) tidak memperjuangkan keluhan anggotanya. Sebagai organisasi, harusnya Ikahi melindungi anggotanya dari iuran-iuran yang memberatkan.

"KY sudah menerima keluhan hakim banyak sekali soal masalah ini. Kalau seperti ini Ikahi tidak memperjuangkan nasib anggotanya," tegas Suparman.

Dilihat dari sejarahnya, kejuaraan yang akan diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, ini merupakan warisan Orba. Saat dimulainya penyelenggaraan ini, rezim saat itu terbiasa menyelenggarakan kegiatan dengan menarik iuran yang menguntungkan penyelenggara semata. Seiring jatuhnya rezim Soeharto, maka KY meminta sewajarnya kegiatan tersebut dihapus.

"Kalau mau tenis lapangan ya cukup di lapangan pengadilan masing-masing. Jangan pakai acara-acara turnamen segala. Kalau alasannya silaturahmi, bisa dilakukan dengan cara lain tanpa membebani hakim," beber doktor hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta ini.

Seperti diketahui, Pertandingan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) se-Indonesia akan digelar akhir tahun ini di Surabaya, Jawa Timur. Besaran pungutan wajib ini berbeda-beda sesuai kelas pengadilan. Semakin gemuk pengadilan, semakin besar iuran yang dikenakan. Ada yang Rp 10 juta, Rp 25 juta, Rp 40 juta hingga Rp 60 juta.

Bahkan ada sebuah provinsi yang menganggarkan Rp 400 juta untuk memberangkatkan kontingennya. Dana hampir setengah miliar rupiah tersebut ditarik dari kocek masing-masing hakim.

"Kalau saya harus merampok uang masyarakat buat membayar iuran, lebih baik saya mundur dari korps hakim," kata salah seorang hakim yang keberatan dengan iuran tersebut kepada detikcom, Senin (1/10/2012).

>>> sumber : http://news.detik.com/read/2012/10/0...onesia?9911012

Komentar: Batalin aja tuh seluruh kegiatan yang meng-hambur2kan uang rakyat.
Wuiiik .... iuran kok sampai puluhan juta. emoticon-Belo


Buat beli cendol ,
bisa langsung fullbar
emoticon-Stick Out Tongue
Quote:Original Posted By potlot.qu


Komentar: Batalin aja tuh seluruh kegiatan yang meng-hambur2kan uang rakyat.


ya setuju saya,
miskinkan pejabat emoticon-Angkat Beer
Biar pun penegak hukum, kalau ngurus duit, banyak kemungkinan ga akan beres.
astagaaaaaa..

baru tau ada yg beginian.. emoticon-Cape d... (S) emoticon-Cape d... (S)
×