TEMPO.CO, Jakarta- Untuk pertama kalinya dalam sejarah film Indonesia, sebuah film dokumenter menampilkan pengakuan seorang algojo PKI. Namanya Anwar Congo. Ia preman bioskop Medan. Dalam film The Act of Killing yang dibesut sutradara Joshua Oppenheimer itu, ia memperagakan ulang kekerasan-kekerasan yang pernah dilakukannya.

Film itu menampilkan kesadaran Anwar tentang bagaimana menjadi seorang pembunuh dan bagaimana seandainya menjadi korban yang dibunuh. Saat The Act of Killing diputar di Festival Film Toronto, pers Barat menyebut film itu mengerikan dan mengguncang batin. Itu karena Anwar tampak bangga dengan tindakannya. Bisakah film ini mengubah cara pandang masyarakat Indonesia tentang sejarah kelam 1965? Laporan utama majalah Tempo edisi 1 Oktober 2011 berjudul "Pengakuan Algojo 1965" mengungkap hal tersebut.

Pembawaannya riang. Ia dikenal jago dansa. Penggemar Elvis Presley dan James Dean itu mengatakan sering membunuh sembari menari cha-cha. "Saya menghabisi orang PKI dengan gembira," katanya. Dalam sebuah adegan, bersama rekannya sesama algojo 1965, ia terlihat naik mobil terbuka menyusuri jalan-jalan di Medan. Mereka bernostalgia ke tempat-tempat mereka pernah membunuh di antaranya sepotong jalan tempat ia menyembelih banyak warga keturunan Tionghoa. "Setiap ketemu Cina, langsung saya tikam…."

Pengakuan "jujur" preman bernama Anwar Congo dalam film yang bakal ditayangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta pada Oktober tahun ini tersebut bisa membuat siapa saja terperangah. Ada heroisme di situ. Anwar mengesankan dirinya penyelamat bangsa. Satu versi menyebutkan hampir satu juta orang PKI terbunuh pasca-1965. Ini pelanggaran hak asasi berat. Anwar hanyalah salah satu pelaku pembunuhan. Di berbagai daerah, masih banyak "Anwar" lain.

Tempo kali ini mencoba melihat peristiwa 1965 dari perspektif para algojo. Tak ada niat kami membuka aib atau menyudutkan para pelaku. Politik Indonesia pada masa itu sangat kompleks. Menjelang tragedi September, konflik PKI dan partai politik lain memanas. PKI, yang merasa di atas angin, menekan penduduk yang tidak sealiran. Ketika keadaan berbalik, luapan pembalasan tak terkendali. Pembunuhan direstui oleh sesepuh masyarakat dan tokoh agama. Masa 1965-1966 tak bisa dinilai dengan norma dan nilai-nilai masa kini. Membaca sejarah kelam Indonesia pada masa itu hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial-politik-ekonomi pada masa itu pula.

Tapi kita juga tahu betapa tak simetris informasi tentang tragedi 1965. Saat itu, semua koran dikuasai militer. Masyarakat dicekoki cerita bahwa komunis adalah musuh negara yang identik dengan ateisme. Militer menyebarkan daftar anggota PKI yang harus dihabisi. Militer melindungi para pelaku, bahkan menyuplai mereka dengan senjata. Di beberapa tempat, ada narapidana yang sengaja dilepaskan untuk memburu "sang musuh negara". Itu membuat para algojo menganggap wajar tindakan mereka.

Sejarah berulang: di sini dan di tempat lain. Di Israel, pernah seorang aparat kamp konsentrasi Nazi bernama Adolph Eichmann diadili. Ia pelaku pembantaian ratusan orang Yahudi. Ia merasa tak bersalah karena menganggap itu tugas negara. Filsuf Jerman, Hannah Arendt, yang mengamati sidang itu pada 1963, menulis buku terkenal Eichmann in Jerusalem: A Report of the Banality of Evil. Arendt melihat para eksekutor seperti Eichmann bukan pengidap skizofrenia atau psikopat, melainkan warga biasa yang menganggap wajar tindakannya karena dibenarkan negara. Arendt menyebut fenomena ini sebagai kedangkalan yang akut.

Seorang algojo menyatakan moralitas itu sesuatu yang relatif. Pembunuhan memang dilarang, tapi harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa dan agama. Ada pula yang diam-diam menyadari kesalahannya. Anwar, yang dalam film terlihat brutal, mengalami pergolakan batin tentang apa yang diperbuatnya. Menurut Oppenheimer, sang sutradara, sepanjang pembuatan film, Anwar ada kalanya seperti menyesali perbuatannya. Rasa heroik dan bersalah bersitegang di dalam diri mantan algojo. Seorang mantan jagal harus dipasung keluarganya karena, bila mengingat-ingat pembunuhan yang dilakukannya, ia ke luar rumah mengayun-ayunkan parang dan celurit.

Anwar Congo mendadak jadi selebritis. Sesepuh Pemuda Pancasila (PP) ini menjadi kejaran awak media nasional maupun internasional menyusul mencuatnya kontroversi film The Act of Killing.

Puluhan wartawan berkumpul di Kantor MPW PP Sumut, Jalan Thamrin, Medan. Bukan hanya dari media lokal dan nasional, tim dari stasiun televisi Aljazeera juga datang untuk mewawancarai tokoh utama dalam film yang diyakini bisa memantik kontroversi itu.

Anwar mengaku khawatir menyusul penayangan film yang berkisah tentang pembantaian PKI dari pelaku langsung. "Ya khawatirlah. Saya khawatir generasi dari orang itu merasa ini, merasa itu," ucapnya di Kantor MPW PP Sumut, Jalan Thamrin, Medan, Rabu (26/9).

Anwar masih menyimpan kekecewaan kepada Joshua Openheimer. Kata dia, sutradara asal Amerika Serikat itu tidak pernah lagi menghubunginya.

Pada konferensi pers, Anwar mengaku bingung karena tidak pernah nonton film The Act of Killing. Dia menyatakan ingin sekali menonton film The Act of Killing secara penuh. "Siapa yang tidak ingin? Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkannya," ujar Anwar.

Seorang jurnalis yang ikut dalam temu pers itu mengaku sudah menonton film ini di Jakarta. "Filmnya bagus banget, layak dapat penghargaan. Tapi diputarnya masih secara rahasia," ujarnya.

Sementara, Anwar juga kembali mengaku merasa tertipu dengan pembuatan film itu. "Soal langkah hukum, saya akan bicarakan dengan penasihat hukum saya," sebut dia.

Saat memberikan keterangan, Anwar didampingi Ketua MPW PP Sumut Anuar Shah, tokoh pemuda yang biasa disapa Aweng. Dia menilai film yang dibuat Joshua itu tidak lengkap. "Hanya sepotong-sepotong. Seharusnya dia juga menceritakan ulama dan tokoh PP yang jadi korban PKI. Seharusnya wartawan berimbang," ucap Aweng yang mengaku belum menonton film itu.

Menurut dia, Act of Killing mendiskreditkan PP. Dia pun tidak ingin film itu diputar di Sumut. "Terus terang saya keberatan jika film itu tidak berimbang. Kalau disetujui kita akan buat film sebenar-benarnya," katanya.

Seperti diberitakan The Act of Killing memotret peristiwa pembantaian anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) bersama etnis Tionghoa dari sudut pelaku.

Cuplikan film sudah beredar di internet. Trailer ini menampilkan betapa gembiranya para pelaku berseragam sebuah organisasi pemuda yang masih ada sampai kini karena berhasil membasmi pendukug PKI. Wajah mereka juga tidak menampakkan penyesalan. Ditambah lagi muncul dua tokoh, yakni mantan wakil presiden Jusuf Kalla dan Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno.

Bukan sekadar cerita dan tokohnya yang kontroversial, penggarapannya juga bisa menjadi polemik. Oppenheimer bekerja sama dengan sejumlah pihak di Indonesia, namun identitas mereka disembunyikan.

Oppenheimer berhasil meminta Anwar dan rekan-rekannya membuat film tentang pengalaman mereka masa muda yang menggemari film-film koboi, termasuk saat mereka membasmi PKI. Alhasil, film diberi judul Arsan dan Aminah itu menjadi bagian dari The Act of Killing.

Ironisnya, Anwar yang menjadi pemeran utama tahunya film itu berjudul Arsan dan Aminah, bukan The Act of Killing. "Dari judul saja saya sudah ditipu," ucapnya.