alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016731766/hebat-33-pemprov-korupsi-rp41-t
Hebat, 33 Pemprov Korupsi Rp4,1 T
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 33 pemerintah provinsi terlibat penyelewengan uang negara dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2005-2011 mencapai Rp4,1 triliun.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pencurian uang Negara sudah tahap emergency dan perlu dilakukan evaluasi tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan pemerintahan di daerah.


Menanggapi hal tersebut, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, hari ini justru mempertanyakan fungsi pengawasan oleh DPRD setempat.

Seharusnya menurut Uchok, lemahnya fungsi DPRD dalam mengawasi pemerintahan di daerah membuktikan korupsi di daerah telah merata.

"Adanya kerugian negara sebesar Rp 4,1 triliun ini memperlihatkan DPRD lumpuh. Kelihatannya mereka bukan melakukan pengawasan, tapi lebih bekerja sama dengan eksekutif untuk mencari materi dari program-program APBD untuk kebutuhan pribadi dan partai," ujar Uchok.

Dia mencontohkan, dari data yang dirilis Fitra itu, untuk pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan kembali menjadi yang terkorup dengan kerugian negara Rp157.723.140.00 dengan jumlah 589 kasus. Untuk nasional berada pada posisi ketujuh.

Hal senada juga diungkapkan anggota komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Ganjar Pranowo. Dikatakan Ganjar, kebocoran terjadi akibat tata kelola pemerintahan daerah yang buruk, baik dari segi penganggaran maupun dari segi akuntabilitas keuangan.

"Sebenarnya kalau kebocoran itu tentang bagaimana pengelolaan keuangannya, governance-nya," kata Ganjar, hari ini.

Ia mengatakan, sebenarnya teknologi bisa membantu. "Misalnya e-procurement dan juga transparansi. Itu sebenarnya bisa membantu. Tapi lagi-lagi bukannya tidak mungkin kepentingan anggaran di daerah tarik ulur," tukasnya.

Penyelewengan anggaran didaerah, kata Ganjar, mungkin terjadi karena tiga hal. "Kalau Gubernurnya mungkin masih ada utang kampanye, birokrasinya berpendapatan rendah dan yang ketiga memang demoralisasinya terjadi. Kalau yang ini artinya otaknya memang otak koruptor," ujarnya.

Ia menambahkan, banyaknya penyelewengan didaerah tidak terlepas dari pandangan daerah terhadap KPK. "Beberapa daerah memandang KPK itu masih di Pusat. Makanya, sudah saatnya KPK merealisasikan ke daerah, sehingga ini bisa menjadi momentum untuk memberikan kondisi alert kepada daerah. Bahwa kita mau bereskan, anda perbaiki kalau tidak akan ada sebuah tindakan. Tindakan itulah tindakan pidana," tukasnya.

Selain itu, perbaikian sistem untuk daerah, utamanya provinsi harus segera dilakukan agar rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti.

"Mulai dari sistem pengadaan barangnya, laporan keuangannya, transparansi, akuntabilitas dan kontrol sosialnya. Persoalannya disitu-situ aja," kata politikus PDI P tersebut.

Merujuk pada laporan BPK tersebut, berikut daftar 15 provinsi dengan potensi kerugian negara terbesar:

1. DKI Jakarta dengan nilai potensi kerugian negara Rp 721 ,5 miliar (715 kasus)
2. Aceh dengan nilai potensi kerugian negara Rp 669 ,8 miliar (629 kasus)
3. Sumatera Utara sebesar Rp 515 ,5 miliar ( 334 kasus)
4. Papua sebesar Rp 476 ,9 miliar (281 kasus)
5. Kalimantan Barat sebesar Rp 289 ,8 miliar (334 kasus)
6. Papua Barat sebesar Rp 169 miliar (514 kasus)
7. Sulawesi Selatan sebesar Rp 157 ,7 miliar (589 kasus)
8. Sulawesi Tenggara sebesar Rp 139 ,9 miliar (513 kasus)
9. Riau sebesar Rp 125 ,2 miliar (348 kasus)
10. Bengkulu sebesar Rp 123 ,9 miliar (257 kasus)
11. Maluku Utara sebesar Rp 114 ,2 miliar (732 buah)
12. Kalimantan Timur sebesar Rp 80,1 miliar (244 kasus)
13. Sumatera Selatan sebesar Rp 56,4 miliar (239 kasus)
14. Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 52, 825 miliar (307 kasus)
15. Sulawesi Tengah sebesar Rp 52, 823 miliar (294 kasus)

sumber : IYAA.com
______________
bener bener negeri maling emoticon-Cape d... (S)
semoga tahun depan grafiknya bisa semakin menurun


*tergantung pesanan juga sih grafiknya, data apa yang mo di pake emoticon-Stick Out Tongue sebagai dasar


There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics, benjamin diraeli
gilee

duit segitu dipake buat apa aja ya??? emoticon-Matabelo
Quote:Original Posted By
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 33 pemerintah provinsi terlibat penyelewengan uang negara dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2005-2011 mencapai Rp4,1 triliun.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pencurian uang Negara sudah tahap emergency dan perlu dilakukan evaluasi tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan pemerintahan di daerah.


Menanggapi hal tersebut, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, hari ini justru mempertanyakan fungsi pengawasan oleh DPRD setempat.

Seharusnya menurut Uchok, lemahnya fungsi DPRD dalam mengawasi pemerintahan di daerah membuktikan korupsi di daerah telah merata.

"Adanya kerugian negara sebesar Rp 4,1 triliun ini memperlihatkan DPRD lumpuh. Kelihatannya mereka bukan melakukan pengawasan, tapi lebih bekerja sama dengan eksekutif untuk mencari materi dari program-program APBD untuk kebutuhan pribadi dan partai," ujar Uchok.

Dia mencontohkan, dari data yang dirilis Fitra itu, untuk pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan kembali menjadi yang terkorup dengan kerugian negara Rp157.723.140.00 dengan jumlah 589 kasus. Untuk nasional berada pada posisi ketujuh.

Hal senada juga diungkapkan anggota komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Ganjar Pranowo. Dikatakan Ganjar, kebocoran terjadi akibat tata kelola pemerintahan daerah yang buruk, baik dari segi penganggaran maupun dari segi akuntabilitas keuangan.

"Sebenarnya kalau kebocoran itu tentang bagaimana pengelolaan keuangannya, governance-nya," kata Ganjar, hari ini.

Ia mengatakan, sebenarnya teknologi bisa membantu. "Misalnya e-procurement dan juga transparansi. Itu sebenarnya bisa membantu. Tapi lagi-lagi bukannya tidak mungkin kepentingan anggaran di daerah tarik ulur," tukasnya.

Penyelewengan anggaran didaerah, kata Ganjar, mungkin terjadi karena tiga hal. "Kalau Gubernurnya mungkin masih ada utang kampanye, birokrasinya berpendapatan rendah dan yang ketiga memang demoralisasinya terjadi. Kalau yang ini artinya otaknya memang otak koruptor," ujarnya.

Ia menambahkan, banyaknya penyelewengan didaerah tidak terlepas dari pandangan daerah terhadap KPK. "Beberapa daerah memandang KPK itu masih di Pusat. Makanya, sudah saatnya KPK merealisasikan ke daerah, sehingga ini bisa menjadi momentum untuk memberikan kondisi alert kepada daerah. Bahwa kita mau bereskan, anda perbaiki kalau tidak akan ada sebuah tindakan. Tindakan itulah tindakan pidana," tukasnya.

Selain itu, perbaikian sistem untuk daerah, utamanya provinsi harus segera dilakukan agar rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti.

"Mulai dari sistem pengadaan barangnya, laporan keuangannya, transparansi, akuntabilitas dan kontrol sosialnya. Persoalannya disitu-situ aja," kata politikus PDI P tersebut.

Merujuk pada laporan BPK tersebut, berikut daftar 15 provinsi dengan potensi kerugian negara terbesar:

1. DKI Jakarta dengan nilai potensi kerugian negara Rp 721 ,5 miliar (715 kasus)
2. Aceh dengan nilai potensi kerugian negara Rp 669 ,8 miliar (629 kasus)
3. Sumatera Utara sebesar Rp 515 ,5 miliar ( 334 kasus)
4. Papua sebesar Rp 476 ,9 miliar (281 kasus)
5. Kalimantan Barat sebesar Rp 289 ,8 miliar (334 kasus)
6. Papua Barat sebesar Rp 169 miliar (514 kasus)
7. Sulawesi Selatan sebesar Rp 157 ,7 miliar (589 kasus)
8. Sulawesi Tenggara sebesar Rp 139 ,9 miliar (513 kasus)
9. Riau sebesar Rp 125 ,2 miliar (348 kasus)
10. Bengkulu sebesar Rp 123 ,9 miliar (257 kasus)
11. Maluku Utara sebesar Rp 114 ,2 miliar (732 buah)
12. Kalimantan Timur sebesar Rp 80,1 miliar (244 kasus)
13. Sumatera Selatan sebesar Rp 56,4 miliar (239 kasus)
14. Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 52, 825 miliar (307 kasus)
15. Sulawesi Tengah sebesar Rp 52, 823 miliar (294 kasus)

sumber : IYAA.com
______________
bener bener negeri maling emoticon-Cape d... (S)


salah satu prestasi dari sang ahli emoticon-Big Grin

yang bener gan aceh terkorup nomer 2?

Thumbs down 

hebat emang prestasi pejabat indonesia
aje gile kalbar peringkat 5 emoticon-Cape d... (S)
berdasarkan analisa atas tabel tersebut rupanya DKI peringkat satu,
berarti data ini cukup kredibel

ya iyalah masak pusat kalah sama daerah.
aceh peringkat dua, serambi mekkah \temoticon-Ngakak (S)
salut dah buat aceh
kapan nyusul ke pringkat 1
Aceh walau hukumnya 'istimewa' tapi tetep aja korupnya parah ya ternyata, ranking 2.. emoticon-Big Grin

salut buat ibukota Indonesia, DKI Jakarta yg menduduki peringkat 1.. emoticon-Recommended Seller

yg sudah masuk daftar 15 besar dipertahankan prestasinya.. emoticon-Big Grin
buat yg belum masuk jangan kecewa, dicoba terus.. emoticon-Angkat Beer
buset duitnya banyak bener tuh, mintak dong gan emoticon-Ngakak

ane setuju gan kalo korupsi dihukum MATI, biar kapok

satar
wah..inikan udah biasa terjadi...ga tau neh negeri bisa kya bgini..bnyk bgt maling.
daerah2 otonomi khusus, ternyata bermasalah dengan tata kelola keuangan dan pemerintahannya...
belom lagi daerah2 otonom lainnya yang kaya SDA, ternyata sama aja...

hihihihihi...
Quote:Original Posted By EkstraPedaz.
Aceh walau hukumnya 'istimewa' tapi tetep aja korupnya parah ya ternyata, ranking 2.. emoticon-Big Grin

salut buat ibukota Indonesia, DKI Jakarta yg menduduki peringkat 1.. emoticon-Recommended Seller

yg sudah masuk daftar 15 besar dipertahankan prestasinya.. emoticon-Big Grin
buat yg belum masuk jangan kecewa, dicoba terus.. emoticon-Angkat Beer


kompetisi yang sengit ya, gan emoticon-Malu
semoga tahun depan lebih meriah lagi, masih banyak daerah lain yang belum masuk peringkat Top 10.

Untuk peringkat 1, selamat emoticon-Smilie
Jangan lengah. Orang bilang mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut.
Tetap semangat dan tetap sportif! emoticon-Angkat Beer !
Wowww,........aceh jg ga terkecuali.
Sedikit lagi juara kelaas. Hahahahah
Quote:Original Posted By EkstraPedaz.
Aceh walau hukumnya 'istimewa' tapi tetep aja korupnya parah ya ternyata, ranking 2.. emoticon-Big Grin

salut buat ibukota Indonesia, DKI Jakarta yg menduduki peringkat 1.. emoticon-Recommended Seller

yg sudah masuk daftar 15 besar dipertahankan prestasinya.. emoticon-Big Grin
buat yg belum masuk jangan kecewa, dicoba terus.. emoticon-Angkat Beer


Pemeringkatan di atas tadi masih berdasarkan nominal pula. Gimana kalo berdasarkan APBD ya.

Sangat menyedihkan, daerah dengan hukum syariat seperti itu salah satu yang paling korup.
bagusss.... lanjutkan samapai demokrasi hancur...emoticon-I Love Indonesia (S)
gila ya
bubarin aja dpr
sudah saatnya revolusi nih !!
hihihi, DKI numero uno.. pertahankan prestasinya yah.. emoticon-Stick Out Tongue
Quote:Original Posted By Menza
Pemeringkatan di atas tadi masih berdasarkan nominal pula. Gimana kalo berdasarkan APBD ya.

Sangat menyedihkan, daerah dengan hukum syariat seperti itu salah satu yang paling korup.


seiring banyak nya duit yang masuk ke kas pemprov aceh(dari luar dan dalam negi),semakin banyak kesempatan untuk di curi. #kami warga aceh berharap semoga pemimpin yang baru di lantik bulan lalu bisa mengubah nya Amin.!
×