alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016716101/upaya-lumpuhkan-kpk-dpr-tak-lagi-dipercaya-rakyat
Upaya Lumpuhkan KPK, DPR Tak Lagi Dipercaya Rakyat
JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat terancam tidak akan lagi dipercaya oleh rakyat Indonesia menyusul adanya upaya melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ketika memberikan tanda bintang pada rencana pembangunan gedung baru dan revisi UU KPK.

Selama ini KPK disokong oleh rakyat Indonesia dalam memerangi korupsi. "Selain DPR, partai politik akan mengalami nasib serupa. Kepercayaan rakyat pada mereka akan berkurang drastis sebagai akibat dari upaya melemahkan KPK," kata aktivis antikorupsi Fahmi Badoh di kantor TII, Jakarta, Minggu (30/9/2012).

Badoh menjelaskan, ketika kepercayaan rakyat atas DPR semakin tergerus, baik parpol maupun legislator harus berkomitmen pada janji mereka ke rakyat. Sebab, rakyat yang merasa terus ditipu oleh mereka pasti tidak akan tinggal diam dan akan menghukum mereka pada pemilu legislatif 2014.

Rakyat sendiri memiliki peran besar dalam pemilu parpol dan legislatif 2014. "Tanda dari hukuman rakyat yang ditimpakan ke parpol sudah terlihat jelas pada kemenangan Jokowi dan Ahok. Di situ terlihat parpol ditinggalkan rakyat dan tak berdaya," tambahnya.

Ia mengungkapkan, jika DPR terus berupaya memperlemah KPK, partai yang mendukung revisi UU KPK akan bernasib serupa dengan hasil kekalahan parpol atas kemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.

Rakyat, tegasnya, dalam arus informasi yang sedemikian cepat akan dapat menilai dan memilah mengenai parpol yang memiliki rekam jejak bersih maupun buruk dalam perang melawan korupsi.

"Rakyat juga perlu menagih janji parlemen melalui komitmen publik," tegasnya.

Sumber

bukannya dah dari dulu dah ga dipercaya ya
kalo masih nekat ya siap2 nangung "kemarahan" rakyat emoticon-Malu (S)
ayo rame rame turunkan kasta parliamentary threshold mereka di 2014..emoticon-Big Grin

Balas Dendam terhadap KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang disiapkan DPR dinilai sebagai bentuk nyata memereteli kewenangan KPK. Situasinya semakin berat setelah polisi dan KPK berselisih. Semua langkah pelemahan itu dinilai sebagai balas dendam terhadap KPK.

Kalangan DPR tampaknya yang paling getol menyuarakan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam rapat internal Komisi III DPR tanggal 3 Juli 2012, semua fraksi menyatakan setuju untuk merevisi UU itu. Namun, setelah publik bersuara lantang terhadap rencana revisi UU tersebut, sebagian kalangan DPR mulai goyah.

Memang, anggota DPR termasuk yang sangat banyak diburu KPK dalam kasus-kasus korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, akhir pekan lalu, KPK menyeret 240 terdakwa kasus korupsi ke penjara. Banyak di antara terdakwa kasus korupsi yang diseret ke penjara itu adalah anggota DPR atau DPRD.

”Semoga mereka jangan membalasnya melalui kekuasaan Dewan untuk melumpuhkan KPK sebagai aset negara dan rakyat. Jika pembalasan itu tetap digencarkan melalui DPR, mereka berarti mengkhianati amanat rakyat. Saya yakin Allah pasti berpihak kepada perlawanan korupsi sebagai perwujudan kemaksiatan politik parlemen,” kata Busyro.

Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR antara lain pada proyek wisma atlet SEA Games di Palembang, dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID), dan proyek pengadaan Al Quran. Beberapa nama yang terseret antara lain Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Wa Ode Nurhayati, Zulkarnaen Djabar, dan sebagian lagi yang terincar dalam sejumlah kasus korupsi.

Andrinof Chaniago, pengajar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, melihat, pada umumnya partai memang resah terhadap langkah KPK. Pasalnya, pembiayaan politik partai diduga banyak berasal dari sumber yang abu-abu dan itu menjadi target pemberantasan korupsi oleh KPK. ”Keinginan partai itu sederhana, silakan KPK berantas korupsi, tetapi jangan ganggu kami dan sumber pembiayaan kami,” kata Andrinof.

Martin Hutabarat, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), mengakui, ada tendensi sejumlah elite partai untuk ”membonsai” kewenangan KPK agar tidak efektif dalam pemberantasan korupsi. ”Upaya pelemahan KPK disebabkan oleh mengendurnya semangat pemberantasan korupsi di negara kita. Elite-elite politik yang duduk di suprastruktur dan infrastruktur politik hampir semuanya berubah,” kata Martin yang dihubungi Sabtu (29/9/2012).

Menurut Martin, banyak orang yang duduk di parlemen sekarang tidak menghayati kekuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang meruntuhkan kekuasaan Orde Baru sehingga semangat pemberantasan korupsi tidak terlalu dihayati lagi. Orang yang tidak menghayati latar belakang berdirinya KPK itulah yang sekarang banyak berperan di politik.

”Ironisnya, sudah ada elite politik sekarang yang berpendapat KPK sebaiknya dibubarkan saja karena langkah-langkah penyadapan sudah mengkhawatirkan banyak orang. Bikin takut banyak orang,” ujar Martin.

Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK lainnya, mengatakan, UU KPK bukan satu-satunya UU yang mengatur kewenangan penyadapan. ”Ada UU Terorisme dan UU Narkoba. Kami bisa menguji apakah penyadapan KPK itu law full atau tidak. Kami satu-satunya lembaga di Indonesia yang kewenangan penyadapannya sesuai standar law full dari dunia internasional,” katanya.

Contoh lain, kata Bambang, adalah pengawasan terhadap KPK. Argumen yang dibangun mungkin kelihatannya wajar, tetapi dasar argumentasinya lemah. ”Kalau dibilang kepolisian punya Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), kejaksaan punya Komisi Kejaksaan, dan kehakiman punya Komisi Yudisial. Sekarang cek, berapa banyak aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman di seluruh Indonesia. KPK itu cuma 700 orang,” katanya.

Menurut Bambang, anggota DPR yang mengajukan revisi UU KPK tak punya elan spiritualitas Orde Reformasi. ”Salah satu semangat reformasi itu pemberantasan korupsi harus tuntas. Mereka yang ingin merevisi UU KPK ini ingin mendelegitimasi itu karena tak punya elan dan spirit reformasi,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Bambang, sesuai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan korupsi yang juga diratifikasi Indonesia, negara membutuhkan lembaga independen pemberantas korupsi yang bebas intervensi dari kekuasaan mana pun.

Sebaliknya, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Sarifuddin Sudding, mengatakan, ”Sebagai wakil rakyat, justru kami meminta kepada KPK, kewenangan apa lagi yang diminta KPK dari yang selama ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 agar kasus Century, Hambalang, wisma atlet, dan PON bisa segera dituntaskan.”

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Susetyo, mengatakan, ”Revisi UU KPK tidaklah benar sebagai langkah DPR untuk memperlemah kewenangan KPK. Kami meyakini target KPK adalah oknum DPR, bukan lembaganya. Karena itu, titik krusial yang hendak direvisi adalah soal kekosongan jabatan KPK yang belum diatur dalam undang-undang yang lama.”

Menurut Bambang, persoalan sebenarnya bukan pada UU KPK. Hal terpenting yang tidak boleh diabaikan adalah keberanian, integritas, dan visi setiap individu pemimpin KPK.

Ganggu banyak pihak

Situasi yang dihadapi KPK semakin sulit setelah KPK berselisih dengan Polri. Sejak KPK mengintensifkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, hubungan KPK dan Polri menjadi tidak nyaman.

Begitu KPK menangani kasus Korlantas, Polri pun mengusut kasus sama, bahkan tersangkanya pun sama, kecuali mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo yang hanya dijadikan tersangka oleh KPK. Belum selesai masalah itu, kepolisian menarik 20 penyidiknya dari KPK.

Advokat senior Todung Mulya Lubis menilai kinerja KPK sebagai tumpuan pemberantasan korupsi memang mengganggu banyak pihak. Kinerja KPK dirasa menggerus kewenangan kepolisian. Ini memicu perlawanan seperti menyidik kasus simulator berkendara atau menarik kembali penyidik Polri dari komisi itu. ”Ada rivalitas (persaingan) antara KPK dan Polri,” katanya.

Namun, penanganan kasus Korlantas itu sebetulnya akan lancar jika mengacu pada aturan. Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Masdar Farid Mas’udi berharap Presiden hendaknya meminta Polri menyerahkan sepenuhnya penyidikan kasus alat simulasi mengemudi kepada KPK. ”Korupsi sebagai kejahatan luar biasa memerlukan langkah dan keputusan luar biasa. Presiden tidak perlu khawatir sedikit pun,” katanya.

Walaupun korupsi menjadi masalah serius bagi bangsa ini, penegakan hukum terhadap koruptor masih relatif kecil dibandingkan dengan dampaknya yang luar biasa. Catatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, hingga Agustus 2012, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan karena kasus korupsi berkisar 2.510 orang, dari total hunian 147.276 orang. (BIL/NWO/OSA/IAM/ANA/ONG)

Sumber
Kapan ada acara PENGUSIRAN ANGGOTA PARTAI dari gedung DPR/MPR milik rakyat?
Berhubung kepolisian bisa disuap dengan mudahnya, nah klo KPK kan susah tuh buat di suap, jadi intinya DPR nyari aman kali yak...
gak usah byk komen, ayok turun kejalan..
kalo presiden, DPR dan polisi ga mendukung pemberantasan korupsi gimana mau diberantas tuh korupsi....

yang ada malah semakin merajalela aja kasus korupsi di Indonesia
emang masih ada yang percaya sama dpr emoticon-Bingung

semoga segera mendapat hidayah.. bagi yang masih percaya anggota dewan emoticon-Big Grin
legislator yang cari muka sama mafia koruptor banyak tuh di tivi-tivi, gak mau kalah debat sama para penggiat anti korupsi.
Quote:Original Posted By bnzcomp
kalo presiden, DPR dan polisi ga mendukung pemberantasan korupsi gimana mau diberantas tuh korupsi....

yang ada malah semakin merajalela aja kasus korupsi di Indonesia


Justru pada kenyataan, malah sebaliknya, presiden, DPR dan Polisi MENDUKUNG.......pertumbuhan korupsi emoticon-Big Grin
Mari kita permalukan elite politik yang di DPR. 2014 untuk Indonesia Baru. emoticon-I Love Indonesia
Tapi bingung ngasi saran, capres yang masih kredibel Pak Prabowo cuma di sini banyak yang kurang suka ama dia. emoticon-Bingung (S)
udah gusur DPR, apa apaan mau ngobrak ngabrik KPK emoticon-Marah







.MnNm™ post ©2012
Mana tuh si amin ngais si bapak reformasi..
Coba suruh turunin dpr kali ini,yang jelas jelas kumpulan sampah...
ya mreka2 ini jadi anggota hewan kan karena ada yg milih, jadi salahin yg milih emoticon-Big Grin

Kesel 

solusinya yaitu TURUN KEJALAN
Jadi bolehnya korupsi max 5M ya?
Sejak kpn dpr dipercaya rakyat? Lah wong tkg bajaj aj blg dpr byk yg korupsi. Wkwkwk
Semoga beberapa kejadian dalam waktu 5-10 tahun kedepan tidak mudah hilang dari ingatan kita, ketika esok di tahun 2014 akan menjatuhkan pilihan kepada mereka-mereka yang akan duduk di senayan emoticon-Smilie
dari dulu kerjaan orang di DPR itu tidur pas sidang, ribut pas sidang ampe disiarin sm TV Indonesia orang2nya biasa aja tanpa beban..

satu lg yang udah tradisi maen gila sm selingkuh...

Tunggu aja kemarahan Rakyat Indonesia emoticon-I Love Indonesia

Parpol yang bersih pasti akan bs menang
DPR mancing kejadian ini terulang lagi ??

Upaya Lumpuhkan KPK, DPR Tak Lagi Dipercaya Rakyat