Oleh: Marlen Sitompul
nasional - Jumat, 28 September 2012 | 02:10 WIB
inilah..com, Jakarta -Partai Demokrat menuding tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada yang menunggangi. Hal itu terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) pada tahun 2008 dengan tersangka Neneng Sri Wahyuni.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pemeriksaan Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustofa, oleh KPK terkait kasus tersebut tidak relevan.

"Saya jamin tidak terbukti. Masak tidak ada relevansinya dipanggil. Biarkan bukti dan hukum bicara, saya minta keadilan. Setiap orang harus mendapatkan keadilan," kata Nurhayati, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Atas dasar itulah, partai binaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menuding penyidik KPK mendapat bayaran untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kader Partai Demokrat.

"Penyidik itu dibayar, saya tidak mau menyebut. Tanyakan setiap penyidikan siapa yang bayar," tegas Nurhayati.

Oleh sebab itu, kata Nurhayati, Partai Demokrat terus mengkritisi institusi pimpinan Abraham Samad untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan serta undang-undang yang berlaku. "Kita dukung penguatan KPK, tapi kalau KPK salah juga kita benarkan," tuturnya.

Sebelumnya, KPK memeriksa Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa dan Usman M Tokan, Rabu (26/9/2012). Pemeriksaan keduanya diduga sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi proyek PLTS di Kemnakertrans pada tahun 2008 dengan tersangka Neneng Sri Wahyuni.

Pemanggilan Saan karena namanya disebut M Nazaruddin terlibat proyek senilai Rp8,9 miliar itu. Nazaruddin menyebut ada pertemuan antara dirinya, Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum dan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno untuk membahas proyek PLTS di Kemnakertrans pada 2008.[dit]

[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/1909800/demokrat-tuding-penyidik-kpk-dibayar[/url]



Oleh: Marlen Sitompul
nasional - Jumat, 28 September 2012 | 03:00 WIB
inilah..com, Jakarta -Partai Demokrat meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belajar dalam menyelidiki setiap kasus korupsi. Hal itu terkait kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) pada tahun 2008 dengan tersangka Neneng Sri Wahyuni.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pemanggilan Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustofa, menunjukkan bahwa KPK harus banyak belajar dalam menangani kasus tindak kejahatan korupsi.

"KPK harus banyak belajar, sehingga tidak dengarkan ocehan Nazaruddin," tegas Nurhayati, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Dikatakan Nurhayati, partai binaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tidak mempermasalahkan pemanggilan Saan. Menurutnya, tidak tepat jika institusi tindak kejahatan korupsi itu menanggapi ocehan Nazaruddin.

"Pak Saan tidak pernah memiliki peran yang relevan. Saya kira ini tidak pas. Ini kaitan kasus Neneng, masak ocehan suaminya didengarkan," kata Nurhayati.

"Kalau Miranda, dia dengar tidak? Bagaimana kalau setiap kasus istrinya ngoceh, waktu kasus nya Ibu Nunun, pak Adang bilang ini itu, tapi tidak ada apa-apa," lanjutnya.

Sebelumnya, KPK memeriksa Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa dan Usman M Tokan, Rabu (26/9/2012). Pemeriksaan keduanya diduga sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi proyek PLTS di Kemnakertrans pada tahun 2008 dengan tersangka Neneng Sri Wahyuni.

Pemanggilan Saan karena namanya disebut M Nazaruddin terlibat proyek senilai Rp8,9 miliar itu. Nazaruddin menyebut ada pertemuan antara dirinya, Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum dan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno untuk membahas proyek PLTS di Kemnakertrans pada 2008.[dit]

[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/1909778/demokrat-minta-kpk-harus-banyak-belajar[/url]




Laporan: Yessy Artada
Kamis, 27 September 2012 , 21:19:00 WIB
RMOL.Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Nurhayati Alie Assegaf menjamin dua koleganya di partai, Saan Mustopa dan Anas Urbaningrum tak terlibat korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008.

Sehingga, kata Nurhayati, pameriksaan yang dilakukan penyidik KPK terhadap Saan kemarin tidak ada relevenasinya.

"Panggilan terhadap Pak Saan tidak ada relevansinya, jadi tidak perlu dipermasalahkan," ucap Nurhayati di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9).

Informasi Anas dan Saan terlibat dalam kasus PLTS diterima penyidik KPK dari M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga terpidana suap Wisma Atlet. Nazar menyampaikan hal itu saat diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PLTS yang tak lain adalah istrinya, Neneng Sri Wahyuni.

"Saya kira ini enggak pas. Ini kaitan kasus Neneng, masak ocehan suaminya didengarkan. Kasus ini kasus Neneng sangat tidak relevan. Apakah ini dibenarkan. Bagaiaman kalau setiap kasus terus suaminya ngoceh," kata Nurhayati.

Nurhayati tak habis pikir mengapa KPK mendengarkan ocehan Nazaruddin. Sementara dalam kasus yang berbeda KPK tak peduli dengan apa yang dikatakan Adang Daradjatun saat membela istrinya Nunun Nurbaeti.

"Waktu kasusnya Bu Nunun, Pak Adang bilang ini itu dan membela Bu Nunun, dan menyebutkan nama, tapi tidak ada apa-apa dan tidak ditanggapi KPK," protesnya.

Untuk itu, Nurhayati berani berucap bahwa Anas dan Saan tak terlibat sama sekali dengan kasus tersebut.

"Saya jamin, saya berani jamin mereka tidak terlibat, tuduhan itu tidak terbukti. Masak tidak ada relevansinya tapi dipanggil. Saya minta keadilan. Setiap orang harus mendapatkan keadilan," demikian Nurhayati.[dem]

http://www.rmol.co/read/2012/09/27/7...-Saan-Mustopa-