alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016662391/hot-news-inilah-aturan-penyadapan-di-kpk-versi-dpr
Ngakak 
[HOT NEWS] Inilah Aturan Penyadapan di KPK Versi DPR
[HOT NEWS] Inilah Aturan Penyadapan di KPK Versi DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengatur mekanisme penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terlihat dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam UU KPK saat ini tak diatur mekanisme penyadapan. Pada Pasal 12 ayat 1a hanya disebutkan KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Bagaimana pengaturan penyadapan yang diusulkan?

Dalam draf revisi yang diterima Kompas.com, tak disebutkan KPK berwenang merekam pembicaraan atau hanya melakukan penyadapan. Disisipkan pula satu pasal, yakni Pasal 12 A ayat 1 yang berisi pengaturan penyadapan. Dalam ayat 1, persyaratan penyadapan, yakni setelah adanya bukti permulaan yang cukup, dilaksanakan oleh penyidik KPK, dan mendapat persetujuan pimpinan KPK.

Pada ayat 2 diatur, pimpinan KPK meminta izin tertulis terlebih dulu dari ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyadapan. Pada ayat 3, KPK dapat menyadap sebelum mendapat izin dari ketua pengadilan negeri asalkan dalam keadaan mendesak.

Namun, setelah melakukan penyadapan, pimpinan KPK harus meminta izin tertulis dari ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setelah dimulainya penyadapan.

Diatur pula, semua penyadapan harus dilaporkan kepada pimpinan KPK setiap bulan. Penyadapan dapat dilakukan paling lama tiga bulan sejak keluarnya izin dari ketua pengadilan negeri.

Izin penyadapan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama. Pengaturan lain, penyadapan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan KPK paling lambat 14 hari setelah penyadapan. Dalam draf disebutkan, hasil penyadapan bersifat rahasia kecuali untuk kepentingan peradilan.

Terkait berbagai pengaturan itu, kajian Badan Legislasi DPR menyebutkan, syarat adanya izin dari ketua pengadilan negeri dapat mengakibatkan kebocoran informasi. Semakin panjang birokrasi penyadapan dikhawatirkan akan memperlama proses penyadapan sehingga kemungkinan data atau bukti yang hilang akan semakin besar.

Kajian Baleg lainnya, permintaan izin dapat mengakibatkan konflik kepentingan jika kasus korupsi tersebut menyangkut pengadilan. Hal lain, menurut Baleg, pembatasan waktu penyadapan yang cukup pendek membuat KPK tidak leluasa dalam mengumpulkan alat bukti.

Kewenangan Dipereteli

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menanggapi keras rencana revisi UU KPK yang disinyalir akan mengurangi sejumlah kewenangan lembaga antikorupsi itu. (Baca: Abraham: Kewenangan Dipereteli, Bubarkan Saja KPK!)

"Kalau penuntutan maupun penyadapan dipereteli, mendingan KPK dibubarkan saja," kata Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai revisi UU KPK bentuk perilaku koruptif dari politisi lantaran tidak transparan dan akuntabel. Beberapa wacana revisi UU KPK, menurut dia, sulit diterima akal sehat, seperti pengaturan mekanisme penyadapan yang harus mendapat izin terlebih dulu dari pengadilan negeri setempat.

"Penyadapan itu menjadi kekuatan kami. Bayangkan saja kalau yang mau disadap itu orang pengadilan. Mengajukan izin, surat itu masuk ke panitera dulu. Kalau paniteranya tidak berintegritas, tidak bermoral, langsung dibocori. Nangis Mas Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK), yang lain juga nangis. Ini logika yang sulit dipahami akal yang waras. Menyedihkan sekali," kata Busyro beberapa waktu lalu.

Selama ini, KPK berhasil menangkap tangan proses suap-menyuap setelah melakukan penyadapan sebelumnya. Hasil sadapan itu pun diputar di pengadilan tindak pidana korupsi untuk menguatkan dakwaan.


SUMBER

wacana revisi muncul...apakah sebagai wujud ketakutan anggota DPR mengingat banyak rekannya yg terciduk KPK? menurut ane sebaiknya KPK diberi kewenangan mutlak dan tak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun termasuk DPR....emoticon-Big Grin

Silahkan mampir ke Trit Ane yg Lain
Siswi SMP Bogor Ciptakan Pelampung Anti Tsunami
[BERITA RINGAN] Bejiharjo Dinobatkan Jadi Desa Wisata Terbaik
[GAWAT GAN!] Benteng dan Keraton Jogja Terancam Hilang
Pohon Kita, Aplikasi Penanaman Virtual di Hutan Koridor Halimun Salak
[BERITA DUKA] Mantan Juara Dunia Tinju Tewas Ditembak
harus dibikin juga aturan bahwa ketua Pengadilan Negeri Harus Siap 24 jam sepanjang hidupnya, karena KPK hanya dikasih waktu 24 jam saat melakukan penyadapan mendesak. Trus harus juga diantisapasi bagaimana kalau ternyata yang mau disadap keluarga sang ketua Pengadilan Negeri, atau malah ketua pengadilannya sendiri................

kalo menurut ane mah mending biarin aja KPK nyadap, tapi setiap kali nyadap ada "sidang" pertanggung jawabannya.
Quote:Original Posted By DDAAAAfg
harus dibikin juga aturan bahwa ketua Pengadilan Negeri Harus Siap 24 jam sepanjang hidupnya, karena KPK hanya dikasih waktu 24 jam saat melakukan penyadapan mendesak. Trus harus juga diantisapasi bagaimana kalau ternyata yang mau disadap keluarga sang ketua Pengadilan Negeri, atau malah ketua pengadilannya sendiri................

kalo menurut ane mah mending biarin aja KPK nyadap, tapi setiap kali nyadap ada "sidang" pertanggung jawabannya.


masalah korupsi menyangkut orang2 'gedhe' jadi KPK harus lebih 'gedhe' lagi...jangan malah dipreteli....emoticon-Cape d... (S)
kalo begini lebih baik emang di bubarin aja dah KPK,,
sama aja gak bisa bergerak sama sekali,
padahal kewenangan mereka lebih tinggi dari polri,
tapi koq pada di giniin sih emoticon-Bingung (S)
karena yg mau disadap itu APARAT semua mulai dari Kejaksaan, Polisi, Hakim, anggota DPR,
otomatis mereka bersatu untuk melemahkan KPK emoticon-Cape d...
kalo begitu bubarin aja sekalian Negara ini


2014 mending golput aja

rugi nyoblos DPR, gak ada bener"nya sama sekali

katanya perwakilan rakyat, tpai kenyataannya perwakilan duit
walah walah, DPR emang perlu di bubarin aja nih sama partai partainya nih gk ada yg bener
gus dur dah bilang kan, BUBARIN DPR, kayak anak TK

[HOT NEWS] Inilah Aturan Penyadapan di KPK Versi DPR



pada gak percaya, BUBARIN, buat sistem baru.....

hays ationcha

lah kok aneh tuh????? bukannya bikin uu pemiskinan koruptor dan hukuman mati buat koruptor dan penikmatnya (keluarga yang ikut menikmati hasil korupsi juga harus dihukum!) ini malah hancurin badan anti korupsi nya........

itu emangnya wakil rakyat mana dia?
anggota dewan emang muka badak semua, sedang punya jabatan aja lo pada songong, giliran nanti pensiun biar mampus masuk bui kagak ada temen temen dewan yang bantuin.
Quote:Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai revisi UU KPK bentuk perilaku koruptif dari politisi lantaran tidak transparan dan akuntabel. Beberapa wacana revisi UU KPK, menurut dia, sulit diterima akal sehat, seperti pengaturan mekanisme penyadapan yang harus mendapat izin terlebih dulu dari pengadilan negeri setempat.

"Penyadapan itu menjadi kekuatan kami. Bayangkan saja kalau yang mau disadap itu orang pengadilan. Mengajukan izin, surat itu masuk ke panitera dulu. Kalau paniteranya tidak berintegritas, tidak bermoral, langsung dibocori. Nangis Mas Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK), yang lain juga nangis. Ini logika yang sulit dipahami akal yang waras. Menyedihkan sekali," kata Busyro beberapa waktu lalu.



akal sehat saya juga berpikir sama pak busyro..
saya ndak percaya semua pengadilan negeri itu koruptor, tapi apa mereka semua bagus... kalo pimpinan KPK kan pemilihannya terbuka di hadapan publik, jadi integritasnya lebih teruji ...
kalo harus disetujui semua pimpinan KPK setuju aja karna pimpinan KPK kan kolektif
Ini peli bahasa dariku ya Nu ya.


" Di kebiri tapi di suruh menikah ".


Apa ya bisa nyogrok ..... emoticon-Amazed
kewenangan yg diberikan untuk DPR tuh terlalu bnyak,kalo uda terpojok aja revisi trus...kerja yg bner,jgn revisi truss segala penyadapan lah.. emoticon-Cape d... (S)
Quote:Original Posted By Khoontol
Ini peli bahasa dariku ya Nu ya.


" Di kebiri tapi di suruh menikah ".


Apa ya bisa nyogrok ..... emoticon-Amazed




kate si en-jamile kudu kreatip emoticon-Ngacir
Quote:Original Posted By Khoontol
Ini peli bahasa dariku ya Nu ya.


" Di kebiri tapi di suruh menikah ".


Apa ya bisa nyogrok ..... emoticon-Amazed


tinggal panggil om tol aja kan......??? emoticon-Ngakak
kan bisa dibantu.........

ah, DPR takut kalo ntar rekaman pembicaraan dengan Bini muda mereka bocor ke pengadilan........
lebih baik penyadapan sama kpk ditiadakan aja, sama aja dikpk masiih ada korupsi,
kalo ketahuan korupsi ga usah di proses langsung penjara aja
siap siap, rakyak harus bersatu. klo perlu kita turun kejalan.
Quote:Original Posted By hipmad
tinggal panggil om tol aja kan......??? emoticon-Ngakak
kan bisa dibantu.........

ah, DPR takut kalo ntar rekaman pembicaraan dengan Bini muda mereka bocor ke pengadilan........


atw takut ktahuan pas mo booking LC2 karaoke... Hha emoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By INCUBATOR
gus dur dah bilang kan, BUBARIN DPR, kayak anak TK

[HOT NEWS] Inilah Aturan Penyadapan di KPK Versi DPR



pada gak percaya, BUBARIN, buat sistem baru.....


setuju banget gan gus dur emang sudah tahu duluan sifat DPR. Skrg ini hasil dr org2 yang gak sadar kebenaran dari ucapan gus dur dahulu.
kalo mau dukung KPK, klik link petisi untuk mendukung KPK di bawah ini tanda tangani dan sebarkan/share emoticon-Smilie

http://www.change.org/id/petisi/sera...psi-sim-ke-kpk