alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016654444/marzuki-alie-revisi-uu-kpk-baik-untuk-bangsa-apa-yang-salah-pd--golkar-ok

Marzuki Alie: Revisi UU KPK Baik untuk Bangsa, Apa yang Salah? PD & Golkar OK!

DPR akan Revisi UU KPK dan KUHP
Selasa, 25 September 2012 16:11 WIB

JAKARTA, Jaringnews.com - Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika mengatakan, selain Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), juga akan melakukan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) perlu dilakukan, agar KPK dan Polri tidak tumpang tindih menangani perkara yang diduga melibatkan aparat penegak hukum. Seperti yang terjadi dalam kasus Simularor Korlantas Polri. Dengan adanya kata-kata multitafsir dalam UU dan KUHP diduga menyebabkan perdebatan panjang yang mempengaruhi kinerja KPK dan Kepolisian dalam melibatkan aparat penegak hukum. "Kalau revisi RUU KPK, menurut saya kata-kata itu jangan sampai ada multitafsir, kalau memang diberikan kewenangan mengambil alih, tanpa perlu persetujuan berikan kewenangan KPK untuk itu" kata Pasek di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (25/9).

Dalam UU KPK, kata Pasek, ada tapi bahasanya dihentikan, karena berprinsip lex spesialis, akan tetapi makna dihentikan maknanya kalau dibawa ke KUHAP, karena polisi kan terikatnya di KUHAP. Maka parameter kepolisian karena di KUHAP (jadi) perdebatan. Pasalanya, ketika dimasukkan ke pengambil alihan kan tidak diatur dalam KUHAP. Lex spesialisnya berlaku. Kata hentinya itu yang diperdebatkan diatur juga di KUHAP.

Menurutnya, dengan multi tafsir kata yang sama berada pada dua Ketetapan hukum berbeda dengan kekuatan hukum yang setara, justru menimbulkan Polemik antara lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan suatu kasus. Sehingga perlu ketegasan dan penegasan kata yang tidak multitafsir dalam sebuah ketetapan hukum yang kekuatan hukumnya dinilai setara. "Jadi kalau ada satu kata sama, di dua tempat maknanya berbeda UU nya setara. Susah dia. Tapi kalau katanya diganti kan tidak ada di sini ( UU atau KUHAP) berarti maknanya kan tidak bisa difsirkan disini" kata dia.
http://jaringnews.com/politik-perist...u-kpk-dan-kuhp

Marzuki Alie: Revisi UU KPK Baik untuk Bangsa, Apa yang Salah? PD & Golkar OK!

Marzuki Alie: Revisi UU KPK Baik untuk Bangsa
Ia meyakini tak ada upaya pelemahan KPK lewat revisi UU.
Rabu, 26 September 2012, 11:48

VIVAnews – Ketua DPR Marzuki Ali menyatakan, niat lembaganya merevisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) adalah untuk memperkuat kewenangan KPK dalam memberantas korupsi di tanah air. Meski mengaku tidak tahu rincian pasal-pasal mana saja dalam UU KPK yang hendak direvisi oleh Komisi III DPR, namun Marzuki yakin revisi itu akan menghasilkan hal positif. “Menurut saya pribadi, apapun yang direvisi itu, pasti tujuannya untuk perbaikan. Perbaikan tentu perlu penguatan,” kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 26 September 2012.

Revisi UU, ujar Marzuki, wajar dilakukan. “Bila ada pasal bermasalah, maka direvisi. Itu biasa. Maknanya untuk perbaikan, bukan untuk dibuat menjadi tidak baik,” kata politisi Demokrat itu. Ia menambahkan, upaya perbaikan dalam revisi UU KPK pun tentu bisa didiskusikan dengan berbagai pihak. Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengatakan, beberapa pasal yang akan direvisi adalah soal penyadapan dan penuntutan. Dalam RUU KPK yang baru, KPK harus mengantongi izin Pengadilan Negeri untuk menyadap. Ini berbeda dengan aturan di UU KPK saat ini yang tidak mengharuskan KPK minta izin untuk menyadap. “Kalau minta izin dulu, dikhawatirkan rencana penyadapan akan bocor,” kata Martin.

Sementara terkait penuntutan, kewenangan penuntutan nantinya akan dioper ke Kejaksaan, lepas dari KPK. Kedua poin ini, menurut Martin, memang terkesan memperlemah kewenangan KPK. Namun Marzuki meyakini tak ada upaya pelemahan KPK dalam revisi UU KPK. “Saya berpikir satu: baik untuk bangsa dan negara,” kata dia.
http://politik.news.viva.co.id/news/...k-untuk-bangsa

Demokrat Dukung Revisi UU KPK, Mengapa?
"Penyidik kan kontroversial, apakah KPK boleh penyidik mandiri?"
Kamis, 27 September 2012, 11:52

VIVAnews - Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR, Gede Pasek Suardika, mengatakan, terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini sikap partai Demokrat justru ingin memperkuat posisi KPK. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu dilakukan revisi terhadap UU KPK itu. "Dukungan kepada KPK harus dilakukan, dengan begitu pengawalan terhadap revisi UU KPK lebih bagus lagi. Sehingga apa-apa kewenangan KPK yang belum jelas selama ini kita perjelas di sana. Yang dianggap tidak cocok kita perbaiki," kata politikus Demokrat itu di Gedung DPR, Kamis 27 September 2012.

Misalnya, soal pengaturan norma penyidik. "Penyidik sekarang kan kontroversial, apakah KPK boleh penyidik mandiri atau tidak. Itu yang harus diperbaiki dan ditegakkan dalam undang-undang," kata dia. Hal-hal yang perlu diatur dalam UU itu misalnya, soal pergantian pimpinan di tengah jalan yang belum diatur dalam UU KPK. "Itu harus dimasukkan," kata dia.

Hal lain yang perlu diatur secara jelas, misalnya soal penyadapan yang perlu diatur lebih detail. "Penyadapan, menurut saya di negara mana pun diatur tanpa mengurangi gerak kerja KPK," kata dia. Meski begitu, kata Pasek, saat ini badan legislasi masih mengkaji UU KPK tersebut. "Sekarang bola ada di mereka. Mereka yang akan mengkajinya, bagaimana harus disempurnakan dan diperbaiki," kata dia.
http://politik.news.viva.co.id/news/...-kpk--mengapa-


Rencana RUU KPK pertama kali diusulkan Golkar
Thursday, 27 September 2012 12:16

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul mengungkapkan Partai Golkar adalah pihak pertama yang melontarkan wacana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap melemahkan KPK. Ruhut Sitompul mengatakan, wacana itu berawal dari politisi Partai Golkar yang ingin merevisi UU KPK. Antara lain yang berkaitan dengan penyadapan, penuntutan, serta pembentukan dewan pengawas KPK. "Contohnya Nudirman Munir, kalian sudah tahu partainya dari mana," kata Ruhut, di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Wacana revisi UU KPK, kata Ruhut, untuk melumpuhkan kinerja KPK dalam memberangus korupsi. Ruhut menilai partai pendukung revisi UU KPK adalah partai yang mendukung menjamurnya tindak kejahatan korupsi. "Kalau aku lihat itu mucul dari kader-kader partai. Partai-partai yang mulai gerah karena kadernya terlibat korupsi. Kalau partai-partai yang mendukung itu mau melindungi koruptor," jelas Ruhut.
http://www.waspada.co.id/index.php?o...ukum&Itemid=91

-------------------------

KPK jangan terlalu diberi power yang berlebihan, entar jadi macan yang bisa menerkam siapa saja. Apalagi siapa yang menjamin di 2014 kelak, itu lembaga tak ada jaminan akan bebas dari kepentingan politik, apalagi pimpinannya kebanyakan datang dari LSM di masa lalunya
Oh ternyata golkar yang duluan, menyusul demokrat.
Berikut Inikah Pihak-pihak yang Bernafsu Merevisi UU KPK?
27 September 2012 | 10:14

Sepertinya wacana Komisi III DPR untuk merevisi UU KPK akan berhadapan dengan banyak pihak. Sudah banyak terdengar suara-suara sumbang dari masyarakat yang menolak keras rencana Komisi III tersebut. Dan akhirnya yang terdengar dari mereka yang ada di Komisi III mulai ketakutan dan saling menyalahkan atau bisa diistilahkan Maling teriak Maling. Maksud ketakutan disini adalah takut ketahuan belangnya dan ketakutan partainya disalahkan oleh masyarakat.

Saya mencoba menelusuri siapa-siapa saja yang pernah ngomong masalah Revisi UU KPK ini. Dan inilah kesimpulannya :

Benny Kabur Harman dari partai Demokrat. Mantan ketua komisi III ini sudah lama benci dengan KPK. Bahkan ia pernah menyebut KPK sebagai Teroris. Menurut Benny ,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya boleh menangani kasus megakorupsi yang struktural, bukan individual. KPK harus fokus pada bidang pencegahan. Kasus di luar megakorupsi, penanganannya harus diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan padahal UU KPK memperbolehkan KPK menangangi kasus Korupsi di angka 1 Milyar rupiah.. Benny termasuk 4 diantara anggota Komisi III yang punya bisnis di bidang hukum (kantor Pengacara) selain Nudirman Munir, Trimedya Panjaitan dan Ruhut Sitompul. (Aneh ya anggota DPR Komisi III Bidang Hukum masih menjalankan bisnis di bidang Hukum?)

Fahri Hamzah dari PKS. Mantan anggota Komisi III ini pernah sesumbar akan membubarkan KPK. Ia digeser posisinya oleh PKS karena mungkin dianggap akan merugikan nama baik partai. sekarang ini berada di komisi lV namun tidak tertutup kemungkinan ia ikut mendorong adanya Revisi UU KPK (Dibaca : Upaya Melemahkan KPK).

Marzuki Alie, Ketua DPR dari partai Demokrat. Kemarin tanggal 26 September 2012 di Gedung DPR Marzuki mengatakan niat DPR untuk merevisi UU KPK adalah untuk memperkuat Wewenang KPK dalam pemberantasan Korupsi tanah air. Marzuki mengatakan juga belum mengetahui pasal-pasal yang dirubah. (Ini ketua DPR paling aneh. Belum membaca draft nya tapi sudah yakin tujuan Revisi tersebut. Asal ngomong atau kura-kura dalam perahu?).

I Gede Pasek, ketua Komisi III DPR dari Partai Demokrat. Mungkin semua sudah melihat bagaimana Gede Pasek berusaha meyakinkan audience di Indonesia Lawyer Club Tv-One tentang kepentingan merevisi UU KPK yang berbuntut penolakan besar-besaran berbagai kalangan. (tulisan sebelumnya juga mengupas hal ini).

Ahmad Yani, Anggota Komisi III dari PPP. Sama dengan Gede Pasek yang begitu vokalnya dan begitu yakinnya memaparkan wewenang KPK yang bisa saja menjadi pelanggaran HAM. Ia salah satu yang paling ngotot mencabut wewenang KPK tentang penyadapan.

Nudirman Munir, anggota Komisi III dari Golkar. Kemarin tanggal 26 September 2012 Nudirman bertengkar dengan Ruhut dan membantah tudingan Ruhut Sitompul bahwa Golkar berada dibalik usulan Revisi UU KPK. Nudirman mengaku Golkar hanya mendukung pembatasan masa jabatan KPK dan Dewan Pengawas KPK.(dalam hati : ya sama aja dong pak..itu kan juga menyetujui adanya Revisi)

Nasir Djamil, Wakil ketua Komisi III dari PKS. Pada tanggal 21 Mei 2012 Nasir menyatakan sedang membentuk panitia kerja untuk membahas Revisi UU KPK. Dan Nasir menyatakan akan merampungkan revisi UU KPK baru setelah itu Revisi UU Kejaksaan. Adapun mengenai revisi UU KPK, ada 10 isu krusial yang bakal dibicarakan seperti masalah penyadapan, penyitaan, penggeledahan, pelarangan penerbitan penghentian penyidikan, dan lainnya.

Komjen Nana Soekarna, Wakapolri. Pada tanggal 26 september 2012 (link terlampir) Nanan mengatakan masalah Revisi tidak ada hubungannya dengan Polri tetapi pihaknya mempersilahkan Revisi dilakukan. Masalah dewan pengawas KPK Nanan menyetujuinya dan masalah penyadapan nanan berpendapat itu bukan mempreteli wewenang KPK. (Seharusnya Nanan tidak perlu membuat suatu penilaian kalau memang tidak ada hubungan antara Revisi UU KPK dan Polri) Disisi lain Nanan juga menyarankan kalau KPK kewalahan dengan kasus-kasusnya bisa saja melimpahkannya ke Polri.(pendapat pribadi : statement yang begini ini bisa menimbulkan adanya multi tafsir dari berbagai pihak).

Mungkin saja saya salah tafsir dengan Statement-statement tokoh-tokoh diatas tapi dengan maksud utama saya adalah mencegah semakin melebarnya wacana-wacana yang mendorong upaya Komisi III untuk melemahkan KPK.

Kalau boleh berharap saat ini kita semua dapat bersatu-padu untuk mencegah pihak-pihak manapun yang berupaya untuk melemahkan KPK karena saat ini hanya KPK yang bisa diharapkan masyarakat banyak untuk dapat mengikis korupsi-korupsi yang ada di negeri ini yang sudah sangat menyengsarakan rakyat kita.

Akhirnya juga mudah-mudahan akan tiba waktunya hingga kita semua dapat mengetahui siapa sebenarnya orang yang meniupkan wacana-wacana merevisi UU KPK ini dan siapa sebenarnya yang punya kepentingan atas Revisi UU KPK.

Sumber-sumber tulisan :
  • http://politik.news.viva.co.id/news/read/253086-dikritik–fahri-hamzah-semakin-menjadi
  • http://fokus.news.viva.co.id/news/read/354404-marzuki-alie–revisi-uu-kpk-baik-untuk-bangsa
  • http://fokus.news.viva.co.id/news/read/354574-ramai-ramai-menolak-revisi-uu-kpk
  • http://fokus.news.viva.co.id/news/read/354465-wakapolri–revisi-uu-kpk-tak-preteli-kpk

http://nasional.kompas.com/read/2012...ahkan.Kasusnya
Source
kayanya lebih seru nunggu komentarnya si juki soal tawuran antar sekolah deh...emoticon-Ngakak (S)

matjuki : yah kalau sering tawuran di satuin saja sekolahnya, biar tidak tawuran lagi...
gimana kalo revisinya ditunda sampe 2014 pak juki? emoticon-Cool
pokoknya ngga akan rela kalau cicak menyinggung buaya

mumet emang mau memberantas korupsi di negeri ini, sepertinya semua pada setengah hati..!!
Quote:Original Posted By Pongasi
kayanya lebih seru nunggu komentarnya si juki soal tawuran antar sekolah deh...emoticon-Ngakak (S)

matjuki : yah kalau sering tawuran di satuin saja sekolahnya, biar tidak tawuran lagi...


Waktu Tsunami di Pulau Mentawai marzuki alie bilang "Ya kalau takut kena ombak, jangan tinggal di tepi pantai,"

Kalo masalah tawuran Sekolah Komentarnya mungin gini Oom Pong... "Ya kalau takut Tawuran Antar Sekolah, jangan Sekolah," ... emoticon-Ngakak (S)

Tepat setahun yang lalu ....
Quote:Kejagung Tinjau Ulang SP3 Kasus Marzuki Alie
Rabu, 28 September 2011 | 17:07 WIB

inilah..com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengkaji ulang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus korupsi proyek optimalisasi pabrik PT Semen Baturaja yang pernah menyeret Marzuki Alie. Wakil Ketua Jaksa Agung, Darmono menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi apakah penerbitan SP3 kasus tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan hukum. "Kita pelajari, akan dievaluasi dulu. Apakah pencabutannya diperlukan atau tidak," kata Darmono seusai diskusi Ilmiah yang bertajuk, 'Sistem dan Koordinasi Pemberantasan Korupsi Secara Terpadu di Indonesia', di Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (28/9/2011).

Namun, pihaknya belum dapat memastikan apakah kasus tersebut akan dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Yang jelas semua evaluasi akan kita pertimbangkan," ujarnya. Untuk diketahui, kasus korupsi tersebut terjadi saat Marzuki menjadi Direktur Komersil PT Semen Baturaja periode 1997-2001 itu sebenarnya sempat menempatkan Marzuki Alie sebagai tersangka bersama Azam Nanatwijaya (Kepala Departemen Niaga) dan Darusman (Direktur Teknik).

Seiring berjalannya waktu, Marzuki Alie ternyata tak pernah diseret ke meja hijau karena kesalahan yang diduga dilakukannya itu. Alih-alih mendakwa Marzuki Alie di pengadilan, pada 2004, kejaksaan justru mengeluarkan SP3
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/1779421/kejagung-tinjau-ulang-sp3-kasus-marzuki-alie[/url]


----------------------

Ciri khas orang Indonesia yang mungkin sudah bawaan genetik, ialah penyakit gampang lupa dengan omongannya sendiri. Atau bahkan pura-pura amnesia ... emoticon-Big Grin
PD dan Golkar tidak mendukung jokowi, bukti keduanya bukan partai pro rakyat, pdhal udah dikasi kesempatan
jadi ok buat PD dan Golkar itu berarti masalah buat rakyat
Quote:Original Posted By KimaxKaw
Waktu Tsunami di Pulau Mentawai marzuki alie bilang "Ya kalau takut kena ombak, jangan tinggal di tepi pantai,"

Kalo masalah tawuran Sekolah Komentarnya mungin gini Oom Pong... "Ya kalau takut Tawuran Antar Sekolah, jangan Sekolah," ... emoticon-Ngakak (S)



hahahaha gila tsunami di bilang ombak emoticon-Ngakak

yah bener jga sih kata s juki, jadi ntar pindahnya tawuran antar warga, tawuran antar gang, tawuran antar RW...emoticon-Ngakak (S)
ide segelintir anggota dewan yg terhormat utk merevisi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diindikasi akan melemahkan serta mengebiri kewenangan KPK dalam upaya membersihkan negeri ini dari Koruptor. wakil ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa ide tersebut hanyalah mrp aspirasi sebagian kecil anggota dewan yg tidak mengerti esensi dari reformasi. salah satu pilar dari reformasi adalah pemberantasan korupsi secara tuntas selain itu optimalisasi lembaga pemberantasan korupsi diatur oleh konvensi internasional. oleh karenanya aspirasi untuk merevisi uu pemberantasan korupsi jelas tidak relevan dengan prinsip dasar dan semangat reformasi.
salah satu isu yg digugat adl kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan, padahal kita tahu bahwa selama ini banyak kasus tindak pidana korupsi yg terungkap berkat aksi penyadapan ini. klo dianalogikan kewenangan menyadap ini ibarat jurus pamungkas nya seorang pendekar dan jika kewenangan ini dihilangkan maka KPK akan seperti macan ompong.

CMIIW...
kalo mau dukung KPK, klik link petisi di bawah ini tanda tangani dan sebarkan/share emoticon-Big Grin

http://www.change.org/id/petisi/sera...psi-sim-ke-kpk
Rupaamu karo cocotmu wae sing direvisii juk....
Quote:Original Posted By kh4msin
Berikut Inikah Pihak-pihak yang Bernafsu Merevisi UU KPK?
27 September 2012 | 10:14

Sepertinya wacana Komisi III DPR untuk merevisi UU KPK akan berhadapan dengan banyak pihak. Sudah banyak terdengar suara-suara sumbang dari masyarakat yang menolak keras rencana Komisi III tersebut. Dan akhirnya yang terdengar dari mereka yang ada di Komisi III mulai ketakutan dan saling menyalahkan atau bisa diistilahkan Maling teriak Maling. Maksud ketakutan disini adalah takut ketahuan belangnya dan ketakutan partainya disalahkan oleh masyarakat.

Saya mencoba menelusuri siapa-siapa saja yang pernah ngomong masalah Revisi UU KPK ini. Dan inilah kesimpulannya :

Benny Kabur Harman dari partai Demokrat. Mantan ketua komisi III ini sudah lama benci dengan KPK. Bahkan ia pernah menyebut KPK sebagai Teroris. Menurut Benny ,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya boleh menangani kasus megakorupsi yang struktural, bukan individual. KPK harus fokus pada bidang pencegahan. Kasus di luar megakorupsi, penanganannya harus diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan padahal UU KPK memperbolehkan KPK menangangi kasus Korupsi di angka 1 Milyar rupiah.. Benny termasuk 4 diantara anggota Komisi III yang punya bisnis di bidang hukum (kantor Pengacara) selain Nudirman Munir, Trimedya Panjaitan dan Ruhut Sitompul. (Aneh ya anggota DPR Komisi III Bidang Hukum masih menjalankan bisnis di bidang Hukum?)

Fahri Hamzah dari PKS. Mantan anggota Komisi III ini pernah sesumbar akan membubarkan KPK. Ia digeser posisinya oleh PKS karena mungkin dianggap akan merugikan nama baik partai. sekarang ini berada di komisi lV namun tidak tertutup kemungkinan ia ikut mendorong adanya Revisi UU KPK (Dibaca : Upaya Melemahkan KPK).

Marzuki Alie, Ketua DPR dari partai Demokrat. Kemarin tanggal 26 September 2012 di Gedung DPR Marzuki mengatakan niat DPR untuk merevisi UU KPK adalah untuk memperkuat Wewenang KPK dalam pemberantasan Korupsi tanah air. Marzuki mengatakan juga belum mengetahui pasal-pasal yang dirubah. (Ini ketua DPR paling aneh. Belum membaca draft nya tapi sudah yakin tujuan Revisi tersebut. Asal ngomong atau kura-kura dalam perahu?).

I Gede Pasek, ketua Komisi III DPR dari Partai Demokrat. Mungkin semua sudah melihat bagaimana Gede Pasek berusaha meyakinkan audience di Indonesia Lawyer Club Tv-One tentang kepentingan merevisi UU KPK yang berbuntut penolakan besar-besaran berbagai kalangan. (tulisan sebelumnya juga mengupas hal ini).

Ahmad Yani, Anggota Komisi III dari PPP. Sama dengan Gede Pasek yang begitu vokalnya dan begitu yakinnya memaparkan wewenang KPK yang bisa saja menjadi pelanggaran HAM. Ia salah satu yang paling ngotot mencabut wewenang KPK tentang penyadapan.

Nudirman Munir, anggota Komisi III dari Golkar. Kemarin tanggal 26 September 2012 Nudirman bertengkar dengan Ruhut dan membantah tudingan Ruhut Sitompul bahwa Golkar berada dibalik usulan Revisi UU KPK. Nudirman mengaku Golkar hanya mendukung pembatasan masa jabatan KPK dan Dewan Pengawas KPK.(dalam hati : ya sama aja dong pak..itu kan juga menyetujui adanya Revisi)

Nasir Djamil, Wakil ketua Komisi III dari PKS. Pada tanggal 21 Mei 2012 Nasir menyatakan sedang membentuk panitia kerja untuk membahas Revisi UU KPK. Dan Nasir menyatakan akan merampungkan revisi UU KPK baru setelah itu Revisi UU Kejaksaan. Adapun mengenai revisi UU KPK, ada 10 isu krusial yang bakal dibicarakan seperti masalah penyadapan, penyitaan, penggeledahan, pelarangan penerbitan penghentian penyidikan, dan lainnya.

Komjen Nana Soekarna, Wakapolri. Pada tanggal 26 september 2012 (link terlampir) Nanan mengatakan masalah Revisi tidak ada hubungannya dengan Polri tetapi pihaknya mempersilahkan Revisi dilakukan. Masalah dewan pengawas KPK Nanan menyetujuinya dan masalah penyadapan nanan berpendapat itu bukan mempreteli wewenang KPK. (Seharusnya Nanan tidak perlu membuat suatu penilaian kalau memang tidak ada hubungan antara Revisi UU KPK dan Polri) Disisi lain Nanan juga menyarankan kalau KPK kewalahan dengan kasus-kasusnya bisa saja melimpahkannya ke Polri.(pendapat pribadi : statement yang begini ini bisa menimbulkan adanya multi tafsir dari berbagai pihak).

Mungkin saja saya salah tafsir dengan Statement-statement tokoh-tokoh diatas tapi dengan maksud utama saya adalah mencegah semakin melebarnya wacana-wacana yang mendorong upaya Komisi III untuk melemahkan KPK.

Kalau boleh berharap saat ini kita semua dapat bersatu-padu untuk mencegah pihak-pihak manapun yang berupaya untuk melemahkan KPK karena saat ini hanya KPK yang bisa diharapkan masyarakat banyak untuk dapat mengikis korupsi-korupsi yang ada di negeri ini yang sudah sangat menyengsarakan rakyat kita.

Akhirnya juga mudah-mudahan akan tiba waktunya hingga kita semua dapat mengetahui siapa sebenarnya orang yang meniupkan wacana-wacana merevisi UU KPK ini dan siapa sebenarnya yang punya kepentingan atas Revisi UU KPK.

Sumber-sumber tulisan :
  • [url]http://politik.news.viva.co.id/news/read/253086-dikritik–fahri-hamzah-semakin-menjadi[/url]
  • [url]http://fokus.news.viva.co.id/news/read/354404-marzuki-alie–revisi-uu-kpk-baik-untuk-bangsa[/url]
  • http://fokus.news.viva.co.id/news/re...-revisi-uu-kpk
  • [url]http://fokus.news.viva.co.id/news/read/354465-wakapolri–revisi-uu-kpk-tak-preteli-kpk[/url]

http://nasional.kompas.com/read/2012...ahkan.Kasusnya
Source


Apakah nama nama yang disebutkan diatas terindikasi terlibat kasus sehungga mereka ngotot minta revisi ?
Revisi UU KPK Baik untuk Bangsa(t)!!!
udah jelas2 tuh tikus2nya pada nyocod revisi kpk emoticon-Mad (S) maling teriak maling, jangan sampe salah nyoblos 2014, biar pada dikandangin.
Ane setuju kalo trit ini di printout,... trus dibuat semacam selebaran,... biar masyarakat pada tau.
cangkemmu... lebih baik mingkem ente
bangsa yang mana pak??
koq jd seenaknya nih orang2 ya..
Pasal 50 ayat (3) UU KPK berbunyi,
"Dalam hal Komisi Pemberantasan
Korupsi sudah mulai melakukan
penyidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepolisian atau
Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan."

Pasal 50 ayat (1) UU KPK telah menegaskan “dalam hal suatu tindak
pidana korupsi terjadi dan Komisi
pemberantasan Korupsi belum melakukan
penyidikan, sedangkan perkara tersebut
dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan,
instansi tersebut wajib memberitahukan kepada komisi pemberantasan korupsi
paling lama 14 hari kerja terhitung sejak
tanggal dimulainya penyidikan.

MULTI TAFSIRNYA DIMANEEEEE??

MULTI TAFSIR APE MULTI ORDER??

Heran ma org2 pinter ini
pengajuan gedung kpk ke DPR sampe skrg blm di setujui
justru gedung KPU yg gk urgent2 banget mlh di acc

kampret mang ni anggota2 HEWAN !
wah Golkar ama PD toh...
pad kebakaran jenggot semua

btw si alie ane gemes banget pengen emoticon-Blue Guy Bata (S)emoticon-Blue Guy Bata (S)emoticon-Blue Guy Bata (S)