alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016625782/ruu-pilkada-rakyat-tak-bisa-lagi-pilih-gubernurnya
Peringatan! 
RUU Pilkada: Rakyat Tak Bisa Lagi Pilih Gubernurnya
Agan2 ... Maaf klo threadnya berantakan... Maklum newbie... Mau share berita yg bikin gw gregetan ke ubun2...

Quote:"VIVAnews – Pemerintah dan DPR kini tengah menggodok Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Ada sejumlah poin krusial dalam RUU ini, salah satunya mengembalikan proses pilkada ke tangan DPRD.

Artinya, rakyat tak lagi memilih pemimpin mereka secara langsung seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2012 yang baru berlalu. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi selaku wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Pilkada menyambut baik usulan pilkada tak langsung tersebut.

Menurut Gamawan, pilkada melalui perwakilan rakyat di DPRD sudah sesuai dengan UUD 1945. Pilkada tak langsung juga dinilai akan menghemat biaya politik. “Kalau sudah melalui DPRD, biayanya pasti murah karena calon tidak perlu kampanye lagi. Cukup menyampaikan visi dan misi di DPRD,” ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 24 September 2012. 

Pilkada tak langsung ini juga sempat dibahas dalam Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012 belum lama ini. Khatib Am Syuriah Pengurus Besar NU, Kyai Haji Malik Madani, mengatakan pilkada secara langsung yang diterapkan pemerintah saat ini memicu maraknya praktik politik uang di tengah masyarakat.

Pilkada langsung juga disebut membuat negara mengeluarkan biaya tinggi, baik dari pemerintah maupun para calon yang bertarung. Terakhir, pilkada langsung bahkan dinilai menyebabkan konflik horisontal di antara kelompok pendukung masing-masing calon. Oleh karena itu muncul gagasan untuk mengembalikan proses pilkada ke DPRD seperti pada masa Orde Baru.

Meski menyetujui usul ini, Mendagri berpendapat pilkada tak langsung hanya cocok diterapkan di tingkat provinsi, sementara kepala daerah di tingkat kabupaten/kota sebaiknya tetap dipilih langsung oleh rakyat. “Untuk tingkat provinsi bisa diserahkan kepada DPRD, tapi kabupaten/kota masih tetap pemilihan langsung,” kata Gamawan.

Pemilihan gubernur tak langsung itu didukung oleh Fraksi Demokrat dan Gerindra, sedangkan fraksi-fraksi lainnya cenderung mempertanyakan bahkan menolak opsi tersebut.

Semula, pada pandangan awal fraksi Juni 2012 lalu, Fraksi PDIP, PAN, PPP, PKB, dan Hanura menolak pemilihan gubernur lewat DPRD dan mendukung pilkada langsung seperti yang saat ini telah berjalan. Sementara itu, Fraksi Golkar dan PKS mempertanyakannya dan merasa opsi tersebut perku dikaji ulang.

Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari, menganggap pemilihan lewat DPRD merupakan langkah mundur demokrasi. Alasan efisiensi biaya, menurutnya juga tak relevan. “Sulit untuk menghemat biaya demi menyuarakan suara rakyat,” kata dia beberapa waktu lalu.

Namun berbagai penolakan itu lalu melunak. Saat ini, hampir semua fraksi di DPR RI telah menyetujui usulan agar gubernur cukup dipilih oleh DPRD. DPR RI pun mencanangkan pembahasan RUU Pilkada akan selesai pada Desember 2012. Apabila RUU ini jadi disahkan menjadi UU oleh DPR, maka UU Pilkada yang baru ini akan berlaku 60 hari sejak disahkan.

Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie, berpendapat RUU Pilkada tak mengubah esensi demokrasi yang dijalankan di Indonesia sejak era reformasi. “Demokrasi itu ada dua, langsung dan tidak langsung. Gubernur yang dipilih oleh DPRD juga menganut asas demokrasi, hanya tidak dipilih langsung oleh rakyat, namun oleh perwakilan rakyat,” kata dia.

Dilarang ke daerah lain

Selain mengembalikan pemilihan gubernur ke tangan DPRD, RUU Pilkada juga membahas pasal larangan bagi seseorang yang tengah menjabat sebagai pemimpin di suatu daerah untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin di daerah lain.

“Kalau misalnya dia jadi bupati di daerah A, kemudian mau mencalonkan jadi gubernur di daerah B, dia harus mengundurkan diri dulu dari jabatannya di daerah A itu. Jadi, kalah atau menang di daerah B, dia tidak bisa balik menjabat lagi di daerah A,” kata Mendagri Gamawan Fauzi.

Tujuan disisipkannya pasal itu, menurut Gamawan, agar momen pilkada tidak dijadikan semacam undian berhadiah bagi individu maupun partai politik. “Kalau tidak ada pasal itu, pilkada kan menjadi undian berhadiah. Kalau kalah di daerah lain, balik lagi di daerah sebelumnya,” ujar Mendagri.

Gamawan menyatakan, kalau hal itu terjadi akan merugikan pembangunan di daerah, yang pada akhirnya akan menganggu pembangunan secara nasional. Loyalitas seorang kepala daerah kepada daerah yang dipimpinnya, juga jadi diragukan.

Oleh sebab itu, tegas Gamawan, sebelum masa jabatan lima tahun sang kepala daerah habis, maka ia dilarang mencalonkan di daerah lain kecuali bersedia mundur terlebih dahulu. “Intinya, jabatan berlaku lima tahun. Kalau dia mau pindah ke jabatan lain, maka itu hak kami untuk membatasinya,” ujar Mendagri.

Ia menambahkan, tak ada kaitan antara pencantuman larangan bagi itu dalam RUU Pilkada dengan kasus majunya Jokowi di Pilkada DKI Jakarta.
Seperti diketahui, Jokowi yang tercatat sebagai Wali Kota Solo diusung PDIP untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2012 sebelum masa jabatannya di Solo selesai.

Gamawan mengatakan pasal larangan ini telah disisipkan di RUU Pilkada sejak tiga bulan lalu, bukan baru-baru ini. “Pasal itu sudah tiga bulan dibahas di DPR. Tidak ada kasus Jokowi di sini. Kepala daerah yang seperti itu kan banyak, ada Alex Noerdin, dan lainnya,” kata dia.


Sumber :
http://fokus.news.viva.co.id/news/re...ih-gubernurnya


Menurut gw, ini bener2 kemunduran demokrasi.
Kenapa alasannya biayanya? Kita bayar pajak oiiii.....
Terus, waktu pilkada jakarta, klo bukan rakyat yang milih. Mana mungkin Pak jokowi menang?!
Grrrr.....

Setidaknya sampe tingkat walikota lha.. Rakyat boleh milih langsung... Berarti rakyat pilih pemimpinnya.. Dibawah walikota boleh lha pake "demokrasi tidak langsung"



Cmiiw

Maap gan berantakan thread nya...

Correct me if i am wrong... emoticon-Ngakak

Thanks....

Comment

Quote:Original Posted By pastoran

----------------------------------------------------------
kenapa harus sekarang dikeluarin UU nya...
harusnya udah dari dulu lah kalo memang banyak masalah yang ditimbulkan sama pemilu langsung.

dan harusnya anggota terhormat melihat bahwa dengan adanya pemilu langsung memberikan banyak lapangan pekerjaan kepada masyarakat luas...

adanya orang2 bayaran.
adanya sang calon pesan baliho,spanduk.
adanya sembako murah
adanya bagi2 uang

gw yakin kalo anggota terhormat ini gaptek selain suryo.
jadi ngak bs menarik massa disosmed.
bisa juga dikarenakan dirininya tidak populer sehingga masyarakat bingung nih orang siapa yah kok nyalonin jadi pejabat.

harusnya malu lah anggota terhormat sekarang kan hasil pemilu langsung.
dasar ngak bisa ngaca!!!


Quote:Original Posted By rickyAspero
Pada saat ini sebenernya banyak daerah2 yg mulai merasakan Jokowi effect
mulai dari pemimpin daerah yang berbenah mau kerja keras, masyarkat dan stakeholder didaerah juga dah enggage mulai ada keterlibatan dan pemberdayaan masyarkat walopun itu pelan2 tp dah dah mulai progressive
dari sisi positive akibat yg ditimbulkan demokrasi langsung mulai tingkat daerah sampai nasional.

Harusnya yg dijalankan tuh Pilkada serentak disemua provinsi dan kabupaten mungkin ga semuanya bareng tapi kan bisa dibagi tiga zona semisal zona barat tengah dan timur.

Belom2 udah mo ganti lagi UU PILKADAnya, hadehh cacat mental emang....


Quote:Original Posted By sasrabirawa
Kalau pingin hemat gampang saja :

Matiin saja semua penghuni gedung DPR/MPR.. kita bisa hemat trilyunan rupiah... lumayan buat perbaikan kehidupan rakyat...


Yang setuju :
Quote:Original Posted By n11k
Saya setuju gan, mending pilkada dikembalikan ke DPRD saja. Alasannya

1. Hemat biaya, hemat waktu, hemat kertas, dll

2. Kota tidak jadi kotor, gara gara dipenuhi foto narsis bin Alay calon kepala daerah

3. Karakter masyarakat yang sering panatik buta, mudah terpecah belah gara gara menjagokan calon kepala daerah yang didukung. Sementara yang maju pilkada adem ayem aja eh dimasyarakat pada ribut


Quote:Original Posted By Doedoeng
setuju, selama ini tujuan demokrasinya banyak ga benernya, buang2 duit....mending pilih presiden aja yg langsung...


Memang kenyataanya politik cuman bikin pesimis.
Quote:Original Posted By hezztee
udah males ikutin politik jaman sekarang.. makin banyk ga bener nya emoticon-Cape d...


emoticon-I Love Indonesia (S)emoticon-I Love Indonesia (S)emoticon-I Love Indonesia (S)emoticon-I Love Indonesia (S)
Kenapa gak sekalian aja anggota dpr dan dprd itu tidak perlu dipilih rakyat??? emoticon-Big Grin
Newbie yang keren ya. emoticon-Smilie


Komentku ya :

Moga nggak terlaksana UU nya.
gambar ini sudah mewakili komen ane.

RUU Pilkada: Rakyat Tak Bisa Lagi Pilih Gubernurnya
dpr buru2 aja mo ngesahin uu ini
emoticon-fuck
si gamawan apa kiranya ndak seneng liat saudara incest-nya itu kalah ama jokowi akibat suara rakyat menang mutlak ?

udah telat kalo mau diubah, udah kaga bisa turn back time, bang gamawan emoticon-Embarrassment
Quote:Original Posted By naomi3008
Maap gan berantakan thread nya...

Correct me if i am wrong... emoticon-Ngakak

Thanks....


ya jelas lah wrong emoticon-Ngakak

Quote:Original Posted By d137er
Kenapa gak sekalian aja anggota dpr dan dprd itu tidak perlu dipilih rakyat??? emoticon-Big Grin


cihuy banget nih komeng, ane setuju biar kaga ada siapa-2 lagi dipemerintahan alias kembali kehukum rimba aja, siapa kuat dia yang menang.
Pada saat ini sebenernya banyak daerah2 yg mulai merasakan Jokowi effect
mulai dari pemimpin daerah yang berbenah mau kerja keras, masyarkat dan stakeholder didaerah juga dah enggage mulai ada keterlibatan dan pemberdayaan masyarkat walopun itu pelan2 tp dah dah mulai progressive
dari sisi positive akibat yg ditimbulkan demokrasi langsung mulai tingkat daerah sampai nasional.

Harusnya yg dijalankan tuh Pilkada serentak disemua provinsi dan kabupaten mungkin ga semuanya bareng tapi kan bisa dibagi tiga zona semisal zona barat tengah dan timur.

Belom2 udah mo ganti lagi UU PILKADAnya, hadehh cacat mental emang....
Quote:Original Posted By d137er
Kenapa gak sekalian aja anggota dpr dan dprd itu tidak perlu dipilih rakyat??? emoticon-Big Grin


dan selamanya menjabat sebagai anggota terhormat emoticon-Mad:
----------------------------------------------------------
kenapa harus sekarang dikeluarin UU nya...
harusnya udah dari dulu lah kalo memang banyak masalah yang ditimbulkan sama pemilu langsung.

dan harusnya anggota terhormat melihat bahwa dengan adanya pemilu langsung memberikan banyak lapangan pekerjaan kepada masyarakat luas...

adanya orang2 bayaran.
adanya sang calon pesan baliho,spanduk.
adanya sembako murah
adanya bagi2 uang

gw yakin kalo anggota terhormat ini gaptek selain suryo.
jadi ngak bs menarik massa disosmed.
bisa juga dikarenakan dirininya tidak populer sehingga masyarakat bingung nih orang siapa yah kok nyalonin jadi pejabat.

harusnya malu lah anggota terhormat sekarang kan hasil pemilu langsung.
dasar ngak bisa ngaca!!!
ngeri amat nich... kyknya legislatif udah pada siap jegal jokowi
kalo peraturannya jadi, mau makan apa para benalu lembaga survey pesenan,,,
Quote:Original Posted By rickyAspero
Pada saat ini sebenernya banyak daerah2 yg mulai merasakan Jokowi effect
mulai dari pemimpin daerah yang berbenah mau kerja keras, masyarkat dan stakeholder didaerah juga dah enggage mulai ada keterlibatan dan pemberdayaan masyarkat walopun itu pelan2 tp dah dah mulai progressive
dari sisi positive akibat yg ditimbulkan demokrasi langsung mulai tingkat daerah sampai nasional.

Harusnya yg dijalankan tuh Pilkada serentak disemua provinsi dan kabupaten mungkin ga semuanya bareng tapi kan bisa dibagi tiga zona semisal zona barat tengah dan timur.

Belom2 udah mo ganti lagi UU PILKADAnya, hadehh cacat mental emang....


Setujuuuu.... Seperti di korea selatan... Serentak..
Quote:Original Posted By

Setidaknya sampe tingkat walikota lha.. Rakyat boleh milih langsung... Berarti rakyat pilih pemimpinnya.. Dibawah walikota boleh lha pake "demokrasi tidak langsung"


dibawah walikota milih apaan yg pake "demokrasi tidak langsung" ??????
Camat? Lurah? RW? RT?
Pilih RT aja pake pemilihan langsung, mosok pilih Gubernur gak boleh ???

Kalo perlu nih, DPR juga pemilihan langsung aja, puyeng gw sama partai2 gak jleas yg bejibun begitu.
Ada yg kebakaran jenggot. Takut daerah2 lain kena Jokowi efek...
mana mahasiswa yang katanya mewakili rakyat, ini baru layak di demo kalau kalian bener2 bukan di stir
Wakil rakyat pada bingung... takut bencana 2014: REVOLUSI RAKYAT yang sebenarnya akan terjadi!

Rakyat betul-betul pinter sekarang... 2014 bakal direvolusi dengan terhormat & smart!! Cara2 elegan sekaligus ngajarin para dHewan itu untuk mengerti cara yang benar menjadi manusia sejati.

dHewan2 yang mau mampus ini sungguh2 lagi kebingungan sekarang!
Rasain! Kapokmu kapan Suuuu...!!!
Coba dilihat alasannya

Quote:Pilkada langsung juga disebut membuat negara mengeluarkan biaya tinggi, baik dari pemerintah maupun para calon yang bertarung. Terakhir, pilkada langsung bahkan dinilai menyebabkan konflik horisontal di antara kelompok pendukung masing-masing calon. Oleh karena itu muncul gagasan untuk mengembalikan proses pilkada ke DPRD seperti pada masa Orde Baru.

Meski menyetujui usul ini, Mendagri berpendapat pilkada tak langsung hanya cocok diterapkan di tingkat provinsi, sementara kepala daerah di tingkat kabupaten/kota sebaiknya tetap dipilih langsung oleh rakyat. “Untuk tingkat provinsi bisa diserahkan kepada DPRD, tapi kabupaten/kota masih tetap pemilihan langsung,” kata Gamawan.


Gubernur dipilih DPRD.
Bupati/Walikota lewat Pilkada.
Mengkokohkan gubernur sebagai perwakilan pusat, meminimalisasi ongkos politik dan konflik gara2 kalah pilkada emoticon-Big Grin

Quote:Dilarang ke daerah lain

Selain mengembalikan pemilihan gubernur ke tangan DPRD, RUU Pilkada juga membahas pasal larangan bagi seseorang yang tengah menjabat sebagai pemimpin di suatu daerah untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin di daerah lain.

“Kalau misalnya dia jadi bupati di daerah A, kemudian mau mencalonkan jadi gubernur di daerah B, dia harus mengundurkan diri dulu dari jabatannya di daerah A itu. Jadi, kalah atau menang di daerah B, dia tidak bisa balik menjabat lagi di daerah A,” kata Mendagri Gamawan Fauzi.

Tujuan disisipkannya pasal itu, menurut Gamawan, agar momen pilkada tidak dijadikan semacam undian berhadiah bagi individu maupun partai politik. “Kalau tidak ada pasal itu, pilkada kan menjadi undian berhadiah. Kalau kalah di daerah lain, balik lagi di daerah sebelumnya,” ujar Mendagri.


Gamawan menyatakan, kalau hal itu terjadi akan merugikan pembangunan di daerah, yang pada akhirnya akan menganggu pembangunan secara nasional. Loyalitas seorang kepala daerah kepada daerah yang dipimpinnya, juga jadi diragukan.

Oleh sebab itu, tegas Gamawan, sebelum masa jabatan lima tahun sang kepala daerah habis, maka ia dilarang mencalonkan di daerah lain kecuali bersedia mundur terlebih dahulu. “Intinya, jabatan berlaku lima tahun. Kalau dia mau pindah ke jabatan lain, maka itu hak kami untuk membatasinya,” ujar Mendagri.


Bagus sih RUU ini, biar ga ada yang kutu loncat.
yang generasi tua pada takut didobrak sama generasi muda yg kayak jokowi kali.. emoticon-Hammer2
KALO SAYA... JIKA INI TERJADI MAKA SUDAH LAYAK DIBENTUK ALIANSI NETIZEN UNTUK MENGKAMPANYEKAN TIDAK NYOBLOS LEGISLATIF SEBAGAI BENTUK PROTES TERHADAP PEMBERLAKUAN UU ITU NANTI, KALO ALASANNYA BIAYA, GA MASUK NALAR JIKA SELAMA INI PAJAK MASYARAKAT MASIH MENGALIR KE KAS NEGARA, JIKA ALASANNYA MONEY POLITIK DI TINGKAT MASYARAKAT, MAKA PEMILIHAN DI DPRD AKAN MEMBUKA KERAN POLITIK DAGANG SAPI DAN KORUPSI YG GILA2AN, BELUM LAGI NANTI JIKA YG TERPILIH MELALUI PROSES KERDIL ITU PASTINYA PARTAI YG MENGUASAI KURSI YG TERBANYAK DAN BISA DIBAYANGKAN KEKUATAN PARTAI TERSEBUT DALAM MENGENDALIKAN KEKUASAAN...!!

Maaf... SUDAH SAATNYA RAKYAT YANG BERKUASA DI NEGERINYA SENDIRI..!