alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016415063/dana-talangan-haji-akan-ditinjau-ulang-gara2-maraknya-quothaji-kreditquot-amp-quothaji-mlmquot
Dana Talangan Haji akan Ditinjau Ulang. Gara2 Maraknya "Haji Kredit" & "Haji MLM" ?
Kemenag Kaji Ulang Praktik Dana Talangan Haji
Jumat, 07 September 2012, 07:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minat umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Akibatnya, masyarakat harus menunggu selama bertahun-tahun untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima itu. ''Bahkan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan untuk bisa menunaikan ibadah haji harus menunggu 19 tahun,'' ujar Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag, Anggito Abimanyu dalam acara Pembekalan Petugas Media Center Haji 1433 H/2012 di Hotel Grand Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/9) malam.

Guna memangkas daftar tunggu yang terlalu lama, Anggito bertekad untuk mengkaji ulang praktik sistem dana talangan haji yang berlaku selama ini. Menurut dia, syarat haji itu harus mampu secara finansial. Pemerintah berencana untuk menghapus dan melarang praktik sistem dana talangan haji. Selain itu, Anggito juga bertekad untuk mengkaji ulang sistem multi level marketing (MLM) haji. ''Jika itu diberlakukan, maka daftar tunggu haji yang mencapai 10 tahun akan bisa dikurangi,'' tuturnya. Mulai 2012, Kemenag juga akan gencar mengkampanyekan berhaji cukup sekali seumur hidup. Menurut Anggito, berhaji memang merupakan hak umat Islam. ''Namun, berhaji itu merupakan kewajiban sekali dalam seumur hidup.''

Sehingga, jamaah yang sudah berkali-kali menunaikan ibadah haji tak akan diprioritaskan. Pemerintah, kata dia, tak akan memberlakukan moratorium pendaftaran ibadah haji. ''Sebab itu hak umat Islam.'' Namun, pihaknya mengimbau agar mereka yang telah berhaji untuk memberi kesempatan kepada yang belum pernah menunaikan rukun Islam kelima itu.
http://www.republika.co.id/berita/na...-talangan-haji

Dana Talangan Haji akan Ditinjau Ulang. Gara2 Maraknya "Haji Kredit" & "Haji MLM" ?

Dana Talangan Haji Bank Muamalat Paling Diminati
Senin, 31 Oktober 2011, 12:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Produk ritel di Bank Muamalat paling diminati nasabah dibandingkan produk lain. Dari sejumlah produk ritel yang ditawarkan Bank Muamalat, dana talangan haji paling diminati nasabah. Manager Product Development Division Bank Muamalat, Kindy Miftah mengatakan dana talangan haji per September 2011 telah mencapai Rp 1,8 triliun. Jumlah nasabah dana talangan haji itu mencapai 25 ribu orang. “Dana talangan haji didominasi nasabah dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Kedua kota itu menyumbang 40 persen dari total dana talangan, “ ujar dia kemarin.

Kontribusi bisnis ritel mendominasi dalam capaian Dana Pihak Ketiga (DPK). Sekitar 60 persen DPK disumbang deposito. Sisanya, berasal dari tabungan nasabah. Pada September 2011, DPK yang dikumpulkan mencapai Rp 21 triliun dari sebelumnya Rp 13 triliun. Menurut Kindy, tabungan telah tumbuh menjadi Rp 6 triliun per September 2011. Bank Muamalat mampu menambah jumlah tabungan nasabah hingga Rp 2 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penambahan jumlah tabungan itu didominasi tabungan haji.
http://www.republika.co.id/berita/ek...aling-diminati


Menag Kaji Keberadaan MLM Haji dan Umrah
Selasa, 28 Agustus 2012 21:42 WIB

JAKARTA--MICOM: Kementerian Agama (Kemenag) tengah mengkaji keberadaan MLM Haji dan Umrah yang dikhawatirkan merugikan masyarakat luas dengan iming-iming keuntungan tertentu. Untuk itu, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali telah menugaskan jajarannya, khususnya Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag untuk melakukan penelitian intensif.

"Kami sedang meneliti MLM haji dan umrah karena ada dugaan dan kekhawatiran MLM ini akan bermasalah besar ke depan. Kami telah meminta Dirjen PHU Kemenag melakukan kajian," kata Menag Suryadharma Ali pada sambutan acara Qurah Pemondokan Haji 2012 di The Media Hotel and Towers, Jakarta, Selasa (28/8).

Menurut Suryadharma Ali yang akrab dipanggil SDA ini, seandainya dalam kajian ditemukan unsur penipuan, pihaknya akan meminta kepolisian untuk mengusutnya. Pada acara konferensi pers usai acara itu, Menag mengakui MLM haji dan umrah tidak rasional dalam segi pembiayaan. Ia mencontohkan, jika seorang jemaah harus merekrut 10 orang lagi dengan iming-iming keuntungan dan berangkat haji gratis. "Jadi ini mesti kita kaji dari aspek bisnisnya juga," kata dia.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...Bahas-Haji-MLM

Dana Talangan Haji akan Ditinjau Ulang. Gara2 Maraknya "Haji Kredit" & "Haji MLM" ?

Hari Ini, MUI Bahas Haji MLM
Selasa, 07 Agustus 2012 | 04:30 WIB

TEMPO.CO , Jakarta - Majelis Ulama Indonesia berencana membahas masalah haji dan umrah yang menggunakan sistem Multilevel Marketiing di sidang pleno yang berlangsung hari ini, Selasa, 7 Agustus 2012. Menurut majelis, sistem ini berindikasi adanya unsur penipuan. "Ada kemungkinan MUI akan mengeluarkan fatwa mengenai ini," kata Ketua MUI bidang Informasi dan Komunikasi, Sinansari Ecip ketika ditemui seusai siaran pres mengenai tayangan televisi selama Ramadan, di Kantor Kementerian Kominikasi dan Informatika, Senin, 6 Agustus 2012.

Menurut Ecip, untuk pergi haji, seseorang tidak boleh berutang. Adapun sistem MLM adalah berutang kepada downline atau lapisan di bawahnya untuk berhaji. Sedangkan orang-orang yang dibawahnya ini belum dipastikan keberangkatanya. Metode tersebut menurut Ecip lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Ecip menuturkan, haji atau umrah dengan MLM seperti money game, jelas-jelas dilarang agama. Praktik MLM ini menjamur karena iming-iming biaya haji atau umrah yang murah dibandingkan dengan sistem resmi. Padahal, kata Ecip, cara berantai ini mengakibatkan banyak yang kecewa.

MUI mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak terbujuk dengan travel yang menawarkan paket semurah mungkin. Menurut Ecip, tidak masuk akal melihat kondisi eksternal naiknya biaya akomodasi haji dan umrah seperti biaya penginapan, konsumsi, dan juga transportasi.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...Bahas-Haji-MLM

-------------

Sebenarnya seorang muslim yang mau belajar ilmu manasik haji semenjak dia sekolah di SMP dan SMA, pastilah paham bahwa salah satu syarat utama orang pergi berhaji itu adalah MAMPU. Maksudnya secara keuangan orang ybs bisa membiayai biaya perjalanannya ke tanah suci; ada cukup bekal uang untuk biaya hidup selama di sana; dan ada uang bekal yang cukup bagi anggota keluarga yang menjadi tanggungannya di tanah air selama dia naik haji itu. Kata MAMPU itu juga bermakna baha si calon haji bisa memperoleh uang untuk pembiayaan haji itu dari hasil pendapatannya atau kekayaannya sendiri, bukan dari berutang ke orang lain atau lembaga lain. Sebab, utang itu menunjukkan bahwa kemampuan keuangan orang ybs berkekurangan sehingga dia terpaksa berutang ke orang lain. Ajaran akhlak Islam sendiri sangat tidak mengajurkan ummatnya untuk berutang. Makanya, nabi saw sendiri selalu berdo'a setiap hari, agar dirinya tidak sampai terlilit utang.

Akan halnya ketika ada seorang muslim pergi berhaji dengan jalan berutang, apalagi sampai memperoleh dananya dengan cara MLM, jelas bukan itu yang dimaksud oleh agama ini. Islam tidak pernah memaksakan ummatnya untuk berhaji, meskipun itu merupakan salah satu rukun Islam, bila orang itu memang tak ada KEMAMPUAN untuk pergi ke tanah suci. Bagaimana kalau dengan cara berutang atau ikut arisan MLM itu? Itu termasuk katagori memaksakan kehendak diri dan mengikuti hawa nafsunya sendiri dengan mengabaikan ketentuan syariah Islam itu sendiri. Tapi bukankah orang yang berutang ke Bank atau via MLM itu memiliki cukup harta untuk membayarnya sepulang haji nanti? Bahkan kalau orang ybs meninggal dunia saat berhaji? Itu juga kagak bener! Kalau memang dia punya harta untuk menutupi utang-utangnya itu kelak, kenapa tidak sedari awal saja harta itu dijual, lalu uangnya dipakai untuk ONH? Begitu pula yang pakai pola MLM untuk ONH, jelas itu lebih rusak lagi. Sebab praktek MLM itu banyak unsur penipuannya (gharar) dan cenderung merugikan pihak yang dijanjikan menerima dana belakangan. Jadi ada unsur exploitasi! Jelas itu tak dibenarkan syariah Islam.
Dana Talangan Haji akan Ditinjau Ulang. Gara2 Maraknya "Haji Kredit" & "Haji MLM" ?

Dana Talangan Haji Membuat Jumlah Calhaj Naik
Jumat, 08/6/2012 22:31

KLATEN--Banyaknya tawaran dana talangan haji dari sejumlah bank, membuat jumlah calon jamaah haji di Klaten mengalami peningkatan. Meskipun banyak yang mendaftarkan dana talangan haji ke sejumlah bank, namun mereka harus mengantre setidaknya hingga sembilan tahun mendatang untuk bisa berangkat ke tanah suci.

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Klaten, M Yusuf, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (8/6/2012), mengatakan mudahnya mendapatkan dana talangan haji yang ditawarkan bank, juga membuat daftar tunggu haji di Klaten semakin panjang. Kendati demikian, pihaknya tidak bisa mengabulkan semua permintaan tersebut lantaran keterbatasan kuota. Calon haji di Klaten yang sudah terdaftar yakni sebanyak 1.140 orang. “Yang mendaftarkan haji tahun ini, baru berangkat pada 2021 mendatang,” katanya.

Regulasi yang diberlakukan oleh bank untuk pengajuan dana talangan haji ini, memang cukup mudah. Masyarakat yang sudah berniat untuk naik haji namun belum memiliki cukup biaya, bisa mengajukan dana talangan itu dengan syarat tertentu. Ia menilai hal itu sah-sah saja dan positif, meskipun ia sendiri belum mengetahui secara rinci bagaimana mekanisme untuk mendapatkan dana talangan haji itu. Masyarakat yang ingin mendaftar haji, kata dia, cukup datang langsung ke bank yang menawarkan dana talangan haji. Pihak bank nantinya akan menyetorkan dana ke rekening Menteri Agama (Menag), yang berada di Bank Indonesia (BI).

Saat ini, kata Yusuf, di Klaten mengalami peningkatan calon jamaah haji. Selain karena faktor mudahnya mendapatkan dana talangan haji, lonjakan peminat haji juga karena banyaknya guru yang sudah bersertifikasi. Guru yang sudah bersertifikasi, bisa dipastikan gaji bulannya meningkat. Gaji bulanan mereka itu, ungkap Yusuf, salah satunya yakni dimanfaatkan untuk mendaftar keberangkatan haji. “Fenomena seperti ini mulai terjadi pada tahun 2010 dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,” terang Yusuf.
http://www.solopos.com/2012/klaten/d...aj-naik-192240


Inilah Rekomendasi Ulama Soal Dana Talangan Haji

Dana Talangan Haji akan Ditinjau Ulang. Gara2 Maraknya "Haji Kredit" & "Haji MLM" ?

TASIKMALAYA (VoA-Islam) - Dalam Sidang Komisi B-2 Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tahun 2012 di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat juga dibahas soal status kepemilikan dana setoran BPIH yang masuk daftar tunggu (Waiting List), hukum penempatan dana BPIH pada bank konvensional, dan dana talangan haji dan Istitha’ah untuk menunaikan haji.

Terkait dana talangan haji dan Istitha’ah untuk menunaikan haji, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tersebut ditetapkan bahwa: Pertama, dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

Kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Ketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; dan Keempat, besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam fatwa tersebut berlaku dua akad secara pararel: akad ijarah –sebagai akad utama -- dan akad qardh — sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh seat/porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan ujrah atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut berdasarkan akad ijarah; oleh karena itu, berlakulah norma ijarah dan norma qardh sebagai terdapat dalam fatwa DSN-MUI.

Akad qardh antara LKS dengan nasabah berupa pembiayaan dilakukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan mengenai pembiayaan qardh sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Isu yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS berkaitan dengan istitha’ah ; yaitu orang yang sudah istitha’ah (mampu) untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank yang berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal. Di sisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin dari berhutang.

Lantas bagaimana hukum pembiayaan pengurusan haji yang dilakukan oleh sejumlah perbankan syariah? Bagaimana kaitan syarat istitha’ah dengan pelaksanaan ibadah haji? Apakah sebaiknya pembiayaan pengurusan haji oleh LKS diberhentikan untuk menghindari panjangnya daftar tunggu?

Hukum pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah adalah boleh (mubah/ja’iz) dengan syarat mengikuti/taat pada dhawabith yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, yang ketentuannya antara lain: LKS hanya mendapat ujrah (fee/upah) atas jasa pengurusan haji, sedangkan qardl yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan.

Istitha’ah adalah syarat wajib haji (bukan syarat sah haji), Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Namun demikian, kaum muslimin tidak sepatutnya memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar istitha’ah dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini. Sebaiknya yang bersangkutan tidak menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS dilunasi.

Pihak pemberi dana talangan haji wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji tersebut dari sisi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/istri serta tenor pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tidak terabaikannya kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab nasabah seperti nafkah keluarga.

Pemerintah c/q Bank Indonesia boleh memberlakukan kebijakan pembatasan kepada perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dana talangan haji bila diperlukan. Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia merekomendasikan: Bank Indonesia agar meningkatkan pengawasan pelaksanaan , mengingat bahwa saat ini jumlah waiting list sudah sangat panjang maka Kegiatan MLM Haji
http://www.voa-islam.com/news/indone...talangan-haji/
ada MLM haji juga ya ternyata emoticon-Hammer

terus sah nggak hukum nya kalau MLM seperti ini emoticon-Cape d... (S)
baru tau hal ini ane gan....ooo adanya dana talangan buat naek haji,,pake sistem mlm ma kredit lagiemoticon-Cape d... (S).

berarti kaya arisan donk.....
Dana talangan haji bikin masalah saja, masak masa tunggu bisa mencapai 10 tahun emoticon-Frown padahal tanpa dana talangan saja porsi sudah penuh, ngapain juga pake dana tangan. Nunggunya kelamaan emoticon-Frown

@atas ada dana talangan. Untuk dapat porsi harus bayar dulu 25 Jt sisanya nanti kalau mau berangkat. Nah kalau pake dana talangan si Bank memberikan pinjaman sebesar 25 jt yang harus diangsur selama 1 tahun atau 2 tahun, kalau gak salah tergantung banknya. Kalau tidak dapat melunasi maka nomor porsinya akan dibatalkan. Bank dapat dapat bagi hasil nya sebagai jasa pelunasan.

Ini bikin orang berbondong bondong ikutan semua, dan akibatnya daftar tunggunya panjang sekali emoticon-Frown Yang MLM mungkin beda lagi ane nggak tahu
haji kok ngutang, berarti syarat rukunnya nggak lengkap.
percuma juga berangkat haji emoticon-Big Grin

Ini Daftar Pungutan yang Dianggap Membebani Pengusaha

Jakarta Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku bahwa berbagai macam pungutan sangat menganggu laju roda perusahaan. Pungutan dilakukan berbagai instansi pemerintah. Apa saja pungutan yang menghantui pengusaha?

"Berdasarkan data yang saya punya dari transparansi Indonesia, Sekelas BPOM dan MUI saja ada pungli. Ini jelas membebani perusahaan," Direktur INDEF Enny Sri Hartati,dalam Polemik Sindo Radio bertajuk "Buruh Mengeluh" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).

Ia pun memaparkan prosentasi pungutan tak resmi yang membebani pengusaha. Beban biaya perusahaan karena suap di sejumlah lembaga negara sebagai berikut:

Polri: 48 persen
Bea Cukai: 41 persen
Imigrasi: 33 persen
DLLAJR: 33 persen
Pemda kota: 33 persen
BPN: 32 persen
Pelindo: 30 persen
Pengadilan: 30 persen
Kemenkum HAM: 21 persen
Angkasapura: 21 persen
Pajak Daerah: 17 persen
Depkes: 15 persen
Pajak Nasional : 14 persen
BPOM: 14 persen
MUI: 10 persen

http://news.detik.com/read/2012/02/0...bani-pengusaha

dibahas sama MUI, MUI sendiri perlu dibahas... emoticon-Ngakak

apa ngebahas bagi hasilnya ya ? emoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By roni7704
haji kok ngutang, berarti syarat rukunnya nggak lengkap.
percuma juga berangkat haji emoticon-Big Grin


setuju , kalo belum siap haji ya jangan haji emoticon-Big Grin
mau buat pamer kali ya ? emoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By batu.merah
Jakarta Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku bahwa berbagai macam pungutan sangat menganggu laju roda perusahaan. Pungutan dilakukan berbagai instansi pemerintah. Apa saja pungutan yang menghantui pengusaha?

"Berdasarkan data yang saya punya dari transparansi Indonesia, Sekelas BPOM dan MUI saja ada pungli. Ini jelas membebani perusahaan," Direktur INDEF Enny Sri Hartati,dalam Polemik Sindo Radio bertajuk "Buruh Mengeluh" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).

Ia pun memaparkan prosentasi pungutan tak resmi yang membebani pengusaha. Beban biaya perusahaan karena suap di sejumlah lembaga negara sebagai berikut:

Polri: 48 persen
Bea Cukai: 41 persen
Imigrasi: 33 persen
DLLAJR: 33 persen
Pemda kota: 33 persen
BPN: 32 persen
Pelindo: 30 persen
Pengadilan: 30 persen
Kemenkum HAM: 21 persen
Angkasapura: 21 persen
Pajak Daerah: 17 persen
Depkes: 15 persen
Pajak Nasional : 14 persen
BPOM: 14 persen
MUI: 10 persen

[url]http://news.detik..com/read/2012/02/04/114543/1834094/10/ini-daftar-pungutan-yang-dianggap-membebani-pengusaha[/url]

dibahas sama MUI, MUI sendiri perlu dibahas... emoticon-Ngakak

apa ngebahas bagi hasilnya ya ? emoticon-Ngakak




10 %... emoticon-Kagets

Jadi Kayak yang itu tuh... persepuluhan... emoticon-Ngakak (S)

Geblegnya orang-orang Kemenag, termasuk si Anggito!

diberi kesempatan mengelola dana melimpah aja, malahan mau membatasinya?

kenapa tidak dikelola saja secara lebih professional dengan tetap mengedepankan pelayanan haji itu?
Quote:Original Posted By batu.merah
Jakarta Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku bahwa berbagai macam pungutan sangat menganggu laju roda perusahaan. Pungutan dilakukan berbagai instansi pemerintah. Apa saja pungutan yang menghantui pengusaha?

"Berdasarkan data yang saya punya dari transparansi Indonesia, Sekelas BPOM dan MUI saja ada pungli. Ini jelas membebani perusahaan," Direktur INDEF Enny Sri Hartati,dalam Polemik Sindo Radio bertajuk "Buruh Mengeluh" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).

Ia pun memaparkan prosentasi pungutan tak resmi yang membebani pengusaha. Beban biaya perusahaan karena suap di sejumlah lembaga negara sebagai berikut:

Polri: 48 persen
Bea Cukai: 41 persen
Imigrasi: 33 persen
DLLAJR: 33 persen
Pemda kota: 33 persen
BPN: 32 persen
Pelindo: 30 persen
Pengadilan: 30 persen
Kemenkum HAM: 21 persen
Angkasapura: 21 persen
Pajak Daerah: 17 persen
Depkes: 15 persen
Pajak Nasional : 14 persen
BPOM: 14 persen
MUI: 10 persen

[url]http://news.detik..com/read/2012/02/04/114543/1834094/10/ini-daftar-pungutan-yang-dianggap-membebani-pengusaha[/url]


Apa gak aneh tuh persentasenya, ngitungnya gimana? kalo kayak gitu totalnya 392% entah datanya yang salah ato cara ngitungnya yang berbeda untuk tiap lembaga... jadi Ada yang gak beres ama berita ini. emoticon-Smilie
Lucu aja istilahnya haji kredit...kirain pak haji tukang kredit gitu...emoticon-Big Grin
Ibadah kalo dibisniskan jadi rusak
sesungguhnya telah jelas kerusakan di darat dan dilaut dikarenakan ulah tangan manusia...
terbukti juga....
Quote:Original Posted By Muhede
Ibadah kalo dibisniskan jadi rusak
sesungguhnya telah jelas kerusakan di darat dan dilaut dikarenakan ulah tangan manusia...
terbukti juga....


orang pergi haji sambil bisnis dan bawa barang dagangan, justru kagak apa-apa dan boleh-boleh aja!

tapi dalam kasus yang banyak menimpa jamaah haji kita, itu pengurusnya (mulai pejabat haji, sampai ustdaz yang membimbingnya, KBIH hingga mukimin Indonesia di sana), yang kemudian "mengexploitir" isi kantong (keuangan) milik jamaah dengan berbagai cara untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
Percuma kalau cuma berupa himbauan.... Karena persyaratan agama yg cuma butuh haji sekali aja dilanggar kok

harusnya ada larangan berhaji terlalu sering.... Kalau gak bisa ngelarang org berhaji lebih dr sekali ya paling enggak ada larangan berhaji lagi sebelum 10 tahun

kelemahan kemenag saat ini adalah tidak mampu menolak rayuan para orang kaya yg sanggup bayar berapa aja utk berhaji

disini pak anggito harus tegas melawan arus.... Larang orang berhaji lagi dan lagi.
Quote:Original Posted By batu.merah
Jakarta Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku bahwa berbagai macam pungutan sangat menganggu laju roda perusahaan. Pungutan dilakukan berbagai instansi pemerintah. Apa saja pungutan yang menghantui pengusaha?

"Berdasarkan data yang saya punya dari transparansi Indonesia, Sekelas BPOM dan MUI saja ada pungli. Ini jelas membebani perusahaan," Direktur INDEF Enny Sri Hartati,dalam Polemik Sindo Radio bertajuk "Buruh Mengeluh" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).

Ia pun memaparkan prosentasi pungutan tak resmi yang membebani pengusaha. Beban biaya perusahaan karena suap di sejumlah lembaga negara sebagai berikut:

Polri: 48 persen
Bea Cukai: 41 persen
Imigrasi: 33 persen
DLLAJR: 33 persen
Pemda kota: 33 persen
BPN: 32 persen
Pelindo: 30 persen
Pengadilan: 30 persen
Kemenkum HAM: 21 persen
Angkasapura: 21 persen
Pajak Daerah: 17 persen
Depkes: 15 persen
Pajak Nasional : 14 persen
BPOM: 14 persen
MUI: 10 persen

[url]http://news.detik..com/read/2012/02/04/114543/1834094/10/ini-daftar-pungutan-yang-dianggap-membebani-pengusaha[/url]

dibahas sama MUI, MUI sendiri perlu dibahas... emoticon-Ngakak

apa ngebahas bagi hasilnya ya ? emoticon-Ngakak


48 + 41 + 33 + 33 + 33 + 32 + 30 + 30 + 21 + 21 + 17 + 15 + 14 + 14 + 10 = ?

kayaknya ada yg gak lulus sd negh.......... emoticon-Ngacir
gw sih gak ngerti masalah haji ... tp bukan kah kl naek haji itu syaratnya sudah mampu secara moril dan materiil ... ??? kl naek haji hasil ngutang ... kayaknya gak mabrur dah ... emoticon-Embarrassment emoticon-Embarrassment
Quote:Original Posted By d137er
gw sih gak ngerti masalah haji ... tp bukan kah kl naek haji itu syaratnya sudah mampu secara moril dan materiil ... ??? kl naek haji hasil ngutang ... kayaknya gak mabrur dah ... emoticon-Embarrassment emoticon-Embarrassment


Apalagi ngutang sama downline itu mah bukan ngutang tapi nipu downline. Tapi emang tipu2 ala mlm selalu indah kelihatannya padahal hitungan bisnisnya gak bakalan bener ...
sampe ibadah haji pun ada MLMnyaemoticon-Hammer
kalo mlm , pasti yang terakhir yang jadi korban