alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016402562/exprimen-demokrasi-ala-pemilihan-langsung-gagal-nu-usulkan-pilkada-langsung-dihapus
Exprimen Demokrasi ala Pemilihan Langsung Gagal? NU Usulkan Pilkada Langsung Dihapus!
Exprimen Demokrasi ala Pemilihan Langsung Gagal? NU Usulkan Pilkada Langsung Dihapus!

NU nilai pilkada langsung patut dihentikan
Selasa, 11 September 2012 22:39 WIB | 1437 Views

Jakarta (ANTARA News) - Nahdlatul Ulama (NU) menilai pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai hasil reformasi yang diharapkan membawa kebaikan ternyata di dalam praktiknya banyak menimbulkan kerusakan sehingga patut dipertimbangkan untuk dihentikan. Namun demikian, para ulama NU akan membahas lebih dalam lagi penilaian mereka atas manfaat dan kerugian pilkada langsung itu di forum Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang akan digelar di Cirebon, Jawa Barat, 15--18 September 2012, yang hasilnya akan direkomendasikan ke pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Katib Aam Syuriah PBNU KH Malik Madany termasuk salah satu ulama NU yang menilai banyak kerugian bahkan kerusakan yang ditimbulkan pilkada langsung. Menurut dia, pilkada langsung yang awalnya diniatkan untuk mendapatkan pemimpin berkualitas sekaligus sebagai pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat, di dalam kenyataannya justru memberikan hasil yang sebaliknya. "Pendidikan politik dan demokrasi yang diperoleh masyarakat bukanlah pendidikan yang baik dan bermoral, melainkan justru pendidikan yang tidak sehat," katanya di Jakarta, Selasa.

Praktik politik uang yang mewarnai hajatan pilkada langsung, menjadikan masyarakat cenderung untuk memanfaatkan momentum pencalonan seseorang untuk memperoleh keuntungan materi, demikian pula yang dilakukan oleh sebagian besar partai politik terhadap para calon yang diusungnya, sehingga memperbesar biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang calon. "Beban biaya yang berat ini akan dicarikan penggantinya kelak ketika sang calon benar-benar menjadi kepala daerah. Bagi kepala daerah semacam ini konsentrasi pemikirannya bukan lagi pada kesejahteraan rakyatnya, melainkan pada cara mengembalikan dana yang telah diinvestasikannya dalam pilkada," katanya.

Karena itulah, kata Malik, berbagai perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sebenarnya ingin dihapuskan di dalam era reformasi, justru tampak semakin sulit untuk dihindari. Di sisi lain, penyelenggaraan pilkada langsung di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia juga menyedot keuangan negara dalam jumlah sangat besar. "Sementara manfaat dan hasil yang diharapkan cukup mengecewakan," kata dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.

Sementara itu di dalam materi pembahasan komisi masail diniyah maudluiyyah yang disusun panitia Munas NU disebutkan, pilkada langsung pada dasarnya tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Selain itu juga disebutkan pilkada langsung banyak menimbulkan "kemadlorotan" atau kerugian di dalam pelaksanaannya seperti konflik sosial, memecah belah kerukunan keluarga, mengakibatkan suap dan berujung korupsi, sehingga tanpa mengurangi arti demokrasi, pilkada langsung sudah saatnya dihentikan dan pimpinan daerah dipilih para wakil rakyat, dengan demikian rakyat bisa bekerja lebih produktif tanpa disibukkan pilkada langsung yang banyak memakan korban dan jelas-jelas bertentangan dengan demokrasi Pancasila.
http://www.antaranews.com/berita/332...tut-dihentikan

Biaya Politik Indonesia Mahal & Sulit Dikendalikan
Selasa, 8 Mei 2012 | 19:25 WIB

INILAH.COM, Denpasar - Biaya politik untuk berbagai perhelatan demokrasi di Indonesia sangat mahal dan semakin sulit dikendalikan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifudin usai membuka seminar nasional empat pilar kehidupan bernegara di Hotel Sanur Paradise, Denpasar. "MPR saat ini sedang menyerap aspirasi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia tentang bagaiamana biaya politik yang mahal itu bisa ditekan sekecil mungkin," tegas Lukman, Selasa (8/5/2012). Pengendalian biaya politik tersebut, menurut Lukman bisa dilakukan dengan cara mengubah sistem yang ada atau mengubah peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri memperlihatkan, jika biaya pilkada sangat mahal. Untuk Pilkada di kabupaten dan kota saja minimal biaya yang disiapkan sebanyak Rp10 miliar. Sedangkan untuk provinsi minimal Rp30 miliar. Uang tersebut merupakan uang pribadi sang calon kepala daerah. Jumlah tersebut baru sebatas jumlah minimal yang kelihatan secara kasatmata. Belum lagi jumlah uang yang dihitung dari beberapa material lainnya. Selain itu, KPUD juga harus mengambil uang dari APBD untuk berbagai kegiatan Pilkada dan sebagainya. Jumlah dana yang dikeluarkan saat Pilkada tidak sebanding dengan apa yang diterima dari sang calon kepala daerah ketika ia sudah terpilih.

Dari hasil survei itu juga memperlihatkan bahwa dari 525 kepala daerah di Indonesia, 33 persennya tersandung kasus korupsi. Ada 173 orang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan menjalani proses hukum yang ada. Lukman menyampaikan bahwa dengan kondisi seperti itu ia bertanya apakah masih mempertahankan sistem yang ada atau mengubahnya, karena menurutnya semuanya masih ada banyak alternatif yang bisa diterapkan dalam Pilkada. Bagi Lukman tidak perlu ada kesamaan dalam Pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Bagi masyarakat yang sudah memiliki kesadaran politik yang tinggi, maka sistem yang ada bisa saja diterapkan, tetapi sebaliknya jika potensi politik uang masih ada, maka sistemnya sebaiknya diganti.
http://nasional.inilah.com/read/deta...t-dikendalikan

--------------------

Semenjak zaman Reformasi yang menerapkan Pilpres dan Pilkada dengan model pemilihan langsung, efek buruk yang muncul dari model seperti saat itu adalah munculnya praktek 'money politics' yang sangat busuk. Kalau praktek buruk seperti itu diterus-teruskan, maka bisa di prediksi di masa depan, hanya Capres atau Cabup dan Cagub yang kaya raya saja yang bisa ikut dalam setiap Pilpres/Pilkada. Atau calon yang sekedar menjadi "boneka" Cukong berduit yang berani maju dalam setiap Pilkada atau bahkan Pilpres. Jadi sebenarnya bisa diduga pula bahwa bila dalam Pilkada atau Pilpres itu ada calon yang berasal dari keluarga yang kekayaannya pas-pasan, maka dia bisa ikut bertanding di Pilpres/Pilkada itu semata-mata akibat banyaknya "sponsor dana" yang mengelilingi calon ybs. Sehingga bila dia terpilih, kemerdekaannya sebagai Pejabat Negara sebenarnya sudah tergadaikan kepada "donatur"-nya itu. (Dalam beberapa kasus Pilkada di sebuah provinsi di jawa, ada seorang tauke yang spesialisnya menjadi cukong Pilkada, yang mampu menjadi 'sponsor tunggal' setiap ada calon Walikota/Bupati yang akan maju Pilkada di provinsi itu. Kini ada beberapa Bupati/Walikota yang menjadi "peliharaannya". Saya rasa orang-orang intelejen tahu siapa si cukong dimaksud itu)

Bayangkan kemudian kalau "sponsor"nya itu datang dari negara asing atau dari korporat asing seperti MNC's itu. Apa kira-kira tuntutan balas budi yang mereka harapkan dari sang Presiden? Atau kepada siGubernur/Bupati yang di 'sponsori'-nya? Sebab, tak ada makan siang yang gratis, bukan? Ini jelas praktek ketata-negaraan yang sangat buruk dan tidak sehat (worst democracy).

Begitu pula dengan metode pemilihan langsung untuk Pilpres atau Pilkada itu. Apa yang kita praktekkan saat ini, sesunguhnya bukanlah model pemilihan langsung ala Amerika atau Barat. Tapi yang kita pakai saat ini, sesungguhnya adalah metode yang di adopsi dari sebuah model yang sudah lama dipraktekkan di pedesaan Jawa yaitu model pemilihan Kepala Desa atau Lurah di setiap kali penduduknya memilih pemimpin desa mereka. Praktek pemilihan Lurah di Jawa seperti itu sampai saat ini masih terus berlangsung. Dan, siapapun yang pernah tinggal di Jawa atau telah pernah meneliti praktek demokrasi ala Jawa itu dalam pemilihan Lurah, terutama di desa-desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu, sarat dengan praktek 'money politics' dan perjudian (taruhan) dan sogok menyogok serta pesekongkolan dan intimidasi. Dan praktek seperti itu hingga hari ini masih tetap berjalan di wilayah itu.

[lanjut komentarnya dibawah, gan!]
[Lanjutannya ...]


Nah, seharusnya kita yang hidup pada masa kini, berfikir jauh dan bertanya dalam diri masing-masing, mengapa para "founding father" NKRI di masa lalu itu, tidak mengadopsi model demokrasi sistem pemilihan langsung ala desa-desa di jawa itu? Jelaslah mereka bukannya tidak tahu dan tidak paham akan praktek demokrasi seperti itu di negerinya sendiri. Para 'founding father' itu pasti telah mengetahui bahwa model pemilihan Lurah yang selama zaman Belanda justru dipelihara dan dibina oleh Pemerintah penjajahan Belanda itu. Dan mengapa mereka tidak mau menggantinya dengan model demokrasi ala Eropa yang saat itu mulai tumbuh dan berkembang pula di negeri Belanda? Jawabnya, tentulah ada alasan kuat sehingga pemerintah penjajah tetap mempertahankannya.

Kemungkinan yang paling masuk akal, model demokrasi ala pedesaan jawa itu dinilai pemerintah kolonial Belanda waktu itu, akan tetap menjamin terpeliharanya sistem kekuasaan kolonial yang nantinya akan berkolaborasi dengan Lurah-lurah itu. Model hubungan antara Pemerintah kolonial Belanda dengan para Lurah-lurah di jawa itu saling menguntungkan, dimana para Lurah itu dijadikan kaki tangan Pemerintah kolonial untuk menarik pajak dari penduduknya. Dan menarik hasil bumi yang wajib setor ke pemerintah kolonial waktu itu. Para Lurah itu mendapat bagian cukup besar dari praktek seperti itu. Dan agar hubungan mereka tetap baik, biasanya sang Lurah rajin memberikan "upeti" secara rutin kepada pejabat-pejabat pemerintah kolonial yang memang korup itu (asal tahu saja, keruntuhan VOC yang sangat kaya di masa lalu itu, adalah akibat korupsi yang parah sekali dari pejabat dan pegawainya). Pola hubungan yang saling menguntungkan antara Lurah-lurah di jawa itu dengan Pemerintahan Kolonial Belanda, pernah di filmkan dengan baik di tahun 1970-an dalam sebuah film berjudul "Tuan Tanah Kedawung" yang mengambil setting di daerah Lebak-Banten.

Fenomena seperti itu tentu saja menjadi catatan tersendiri bagi para 'foundhing father" itu. Mereka sepertinya menyadari sekali, kalau sistem politik atau model demokrasi yang dituangkan dalam UUD NKRI yang akan mereka bentuk pada waktu itu, langsung meng-"copy paste" demokrasi pemilihan langsung model di pedesaan jawa tadi, akan banyak menemukan masalah kelak di kemudian hari. Intinya, model itu lebih banyak mudhoratnya ketimbang manfaatnya (hal yang kini baru disadari oleh ulama-ulama dan elit di NU?). Makanya meskipun model pemilihan langsung di pedesaan jawa itu merupakan model demokrasi yang dipakai oleh mayoritas rakyat Indonesia pada masa itu dan sebelum-sebelumnya, mereka menolak menggunakannya. Yang mereka pilih kemudian adalah model musyawarah mufakat melalui permusyawaratan dan perwakilan, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 mengenai kedudukan dan kewenangan MPR, DPR dan Presiden.

Dengan dasar pemikiran diatas, mengembalikan mekanisme demokrasi Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, adalah sebuah tawaran yang sangat rasional. Tujuan untuk merubah UUD 1945 amandemen saat ini untuk dikembalikan ke naskah aslinya seperti UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 itu, samasekali tak dilandasi kepentingan politik sesaat. Kembalikan mekanisme pemilihan itu ke MPR, Presiden dan DPR seperti zaman ketika NKRI memakai sistem demokrasi Pancasila sebelum UUD 1945 di amandemen oleh Amien Rais cs di awal reformasi lalu.
jangan cuma dilihat sebatas pilkada, entah milih kades, camat, bupati, walikota, gubernur bahkan sampai pilpres POLITIK UANG tidak akan bisa dilepaskan, walaupun akan banyak yang mengingkari politik UANG. Namun bukti2 dilapangan banyak ditemukan orang2 yang mendpt jatah 'uang makan' dr orasi calon pemimpin.
Quote:emenjak zaman Reformasi yang menerapkan Pilpres dan Pilkada dengan model pemilihan langsung, efek buruk yang muncul dari model seperti saat itu adalah munculnya praktek 'money politics' yang sangat busuk. Kalau praktek buruk seperti itu diterus-teruskan, maka bisa di prediksi di masa depan, hanya Capres atau Cabup dan Cagub yang kaya raya saja yang bisa ikut dalam setiap Pilpres/Pilkada.

bukannya calon2 ini dicalonkan partai ya?

ane sih pro pemilihan langsung. klo mo perwakilan ya duitnya diambil sama wakil2/partai sebut saja misalnya PKS di pilkada JKT. jd ga ada alternatif.

juga terbuka manipulasi dr makelar2 politik, sebut saja: amien rais.

kita tau bahwa suara wakil2 rakyat tidak selalu = suara rakyat.
KASUS: Kisah kecemasan Ninik-Mamak (Tetua adat) di ranah MINANG
atas penerapan Demokrasi ala Jawa (sistem kelurahan)



Kemaksiatan Merajalela, Kembali ke Pemerintahan Nagari
Minggu, 10 Juni 2012 - 22:47:25 WIB

Exprimen Demokrasi ala Pemilihan Langsung Gagal? NU Usulkan Pilkada Langsung Dihapus!
M.Sayuti Dt.Rajo Panghulu

PADANG, SO--Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, M.Sayuti Dt.Rajo Panghulu menuturkan, dalam mengantisipasi kemaksiatan yang belakangan merajalela di tengah-tengah masyarakatnya, jalan satu-satunya adalah Padang kembali ke pemerintahan nagari, sesuai dengan undang-undang adat Minangkabau.

"Tagak di nagari paga nagari, tagak di kampuang paga kampuang". Jadi masayrakat sendiri yang akan menegakkan dan mengamankan nagari atau kampung-nya ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar, seperti halnya tempat-tempat maksiat yang saat ini menjamur di Kota Padang.

Banyak hal yang pelu diperhatikan dan diluruskan oleh pemerintah Kota padang. Seperti "kelurahan" yang banyak diartikan urang awak "lurah samo jo jurang". Sekarang istilah "lurah" justru dipakai dalam sistem pemerintahan yang mungkin tidak cocok dengan adat minang. "Bak adaiak mangatokan, lurah ndak bisa dipaga, tapi kampuang jo nagari bisa dipaga,".

Untuk itu kita perlu "babaliak ka nagari"dan memotivasi segenap lapisan masyarakat untuk berperanserta aktif dalam setiap kegiatan maupun perkembangan di nagari atau kampuangnya.

Seperti halnya "adaiak salingkah nagari " atau "adaik salingka kampuang", yang menuntut lapisan masyarakat peduli dengan nagari atau kampung-nya yang selama ini dijadikan sebagai lahan mencari untung dalam kemaksiatan. Rasanya tak ada warga Padang yang rela kampungnya dijuluki sarang "babek", "lonte", "poyok" dan sejenisnya.

Keresahan atas kian menjamurnya usaha menjurus maksiat di Kota Padang juga mengemuka dari warga biasa. "Usaha menujurus maksiat sangat merusak pemandangan dan berefek negatif bagi kepariwisataan. Pemko Padang patut mensikapi fenomena ini secara serius," ujar Muslim (50), warga Padang Timur.

"Jika terus dibiarkan, kami takut nantinya anak kami yang melakukan perbuatan tercela itu," ujar Murni (48), warga warga Padang yang tengah menikmati deburan ombak pantai
http://sumbaronline.com/berita-10605...n-nagari-.html
katanya negara demokrasi, tapi ujung-ujungnya money politic..
bahkan sekarang pake acara black campaign..
memang belum pasti sih, baru indikasi doank emoticon-Malu
soalnya cagub yang atu itu pandai berkelit... emoticon-Malu
kalo pilpres gpp, dipilih langsung

tapi kalo sampe gubernur, bupati, menurut ane mending kaga usah pilkada, borosin uang aja
Quote:Original Posted By resilo
kalo pilpres gpp, dipilih langsung

tapi kalo sampe gubernur, bupati, menurut ane mending kaga usah pilkada, borosin uang aja


setuju gan, borosin APBN/APBD aja

pilkada memunculkan RAJA2 kecil di daerah

korupsinya lebih parah ari pusat, maklum mereka maju pilkada pake modal yang gede juga, pasti waktu menjabat juga nyari balik modal

tul gak?
pemilihan langsung oleh rakyat/masyarakat, duitnya ke masyarakat/rakyat
pemilihan langsung oleh dpr/dprd, duitnya ke anggota hewan eh dewan...


demokrasi emang gak ada yg bener...
suara terbanyak/mayoritas yg menang, kalo yg mayoritas perampok semua. berarti perampok yg jadi pimpinan....
negara ini menganut reformasi kebablasan.. sepertinya negara kira ini sudah gak punya haluan lagi seperti yang diterangkan di GBHN oleh perumus undang udang terdahulu, sekarang kayaknya siapa saja bisa merubah haluan negara kalo tidak sesuai dengan tujuan suatu kelompok atau suatu partai politik tertentu yang mayoritas menguasai negeri ini

emoticon-Cape d...
Introduksi
Maaf ya TS tapi saya tidak setuju tuh kalo yang TS salahkan itu demokrasinya, lalu TS gak memberikan saran langsung lagi hanya kembalikan UUD 1945 ke awalnya? Jadi maksud ente gimana? Demokrasi terpimpin ala Sukarno (authoritarian)? Demokrasi pancasila ala Suharto (dictatorship)? dua-duanya sama saja.

Kalo TS banyak baca karya-karya ilmiah ttg demokrasi, hak politik saja itu tak cukup, karena itu semua akademisi pro demokrasi pasti menambahkan syarat yang namanya 'rule of law' untuk berhasilnya sebuah pemerintahan demokratis. Tapi memang 'rule of law' ini belum sepenuhnya terbangun di Indonesia, tapi pelan-pelan kita menuju kesana, dengan adanya KPK dan dilepasnya polri dari TNI. Namun demikian semua butuh waktu.

Kita baru berdemokrasi 14 tahun saja sudah minta harus sukses? Betapa instan nya pemikiran TS kalo seperti ini, menggambarkan bahwa banyak dari kita yang gak menghargai proses, inginnya instan.

NU dan Kehendak Penghapusan Pilkada
Sebenarnya dapat dimengerti sikap NU dan TS yang seolah-olah frustasi terhadap pilkada dan demokrasi, namun demikian, TS sendiri tampaknya telah mengarahkan kepada wacana money politics sebagai penyebab utamanya. Kenapa money politics bisa terjadi, secara garis besar hal ini dapat dibagi menjadi dua penyebab. Pertama, tingkat ekonomi beberapa kalangan masyarakat masih rendah. Kedua, tingkat pendidikan politik beberapa kalangan masyarakat belum terdidik secara politik. Sesungguhnya, penyebab yang terakhir adalah kelanjutan dari yang pertama. Oleh karena itu, bagian berikut ini akan membahas secara lebih lanjut mengenai money politics.

Money Politics
Memang money politics adalah tantangan yang harus dilawan pada masa reformasi sekarang ini. Kembali kepada teori demokrasi yang mempunyai syarat 'rule of law' yang telah disebut di bagian sebelumnya, maka seiring dengan usaha penegakkan hukum (KPK) dan reformasi polisi yang dilakukan oleh pemerintah, praktek ini tentunya pada masa yang akan datang dapat terus terkikis. Namun begitu, kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instan karena kita bukan otoriter atau diktator. Sehubungan dengan rasionalitas para pemilih, seiring dengan terus berkembangnya ekonomi kita, maka masyarakat Indonesia tentu akan terus pergi dari kemiskinan. Dengan daya ekonomi masyarakat yang meningkat, tentu secara langsung akan meningkatkan rasionalitas mereka. Sehingga dalam kasus ini, rakyat suatu saat akan lebih sadar dalam berpolitik dan tidak mementingkan money politics lagi. Kasus empiris yang dapat kita ambil adalah pada pemilukada DKI putaran pertama. Para pemilih DKI jakarta yang kebanyakan adalah kaum menengah, dan menengah keatas, tentu sudah sangat rasional dan terdidik secara politis. Dengan demikian, mereka dapat membalikkan prediksi-prediksi dari lembaga-lembaga survey yang memenangkan salah satu calon dengan kekuatan ekonomi terbesar. Betapa dari hal ini seharusnya anda bisa melihat keterkaitan antara masyarakat menengah yang terdidik dengan proses politik yaitu pilkada.
Dari pengalaman empiris tersebut, seharusnya kita dapat membayangkan apabila masyarakat Indonesia secara umumnya diluar DKI, telah memasuki masyarakat kelas menengah dan syukur-syukur menengah keatas, mereka akan lebih rasional. Sebenarnya bahkan beberapa lembaga ilmiah telah mengkategorikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat kelas menengah.

Kesimpulan
Keinginan TS dan NU untuk menghilangkan pilkada dapat dimaklumi. Namun demikian, sesungguhnya akan kurang tepat apabila kita menyalahkan demokrasi, karena demokrasi di Indonesia ini sendiri masih dalam proses pendewasaan. Masih ada elemen demokrasi yang belum terwujud dan dalam kasus ini adalah 'rule of law'.
Kita sebagai bangsa Indonesia, harus menghilangkan sikap ingin semua secara instan, karena semua membutuhkan proses. Begitu pula dengan kemapanan bernegara. Dengan keadaan dewasa ini, Indonesia sedang dalam proses menuju yang lebih baik. Memang sebenarnya dapat dipercepat dengan kepemimpinan yang tegas, namun tidak dapat di instankan.
UUD 1945 memang fondasi bangsa, konstitusi kita. Namun demikian, UUD 1945 bukanlah ayat-ayat suci dari Tuhan yang tidak butuh di mutakhirkan seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman.
Tolong kita hargai perjuangan teman-teman pejuang reformasi. Terutama teman-teman yang telah mengorbankan darah dan nyawanya demi Indonesia yang lebih fair dan demokratis seperti sekarang ini. Kita semua sudah kapok di diktatorkan dari tahun 1957-1998.
Quote:Original Posted By tuandimazz
Introduksi
Maaf ya TS tapi saya tidak setuju tuh kalo yang TS salahkan itu demokrasinya, lalu TS gak memberikan saran langsung lagi hanya kembalikan UUD 1945 ke awalnya? Jadi maksud ente gimana? Demokrasi terpimpin ala Sukarno (authoritarian)? Demokrasi pancasila ala Suharto (dictatorship)? dua-duanya sama saja.

Kalo TS banyak baca karya-karya ilmiah ttg demokrasi, hak politik saja itu tak cukup, karena itu semua akademisi pro demokrasi pasti menambahkan syarat yang namanya 'rule of law' untuk berhasilnya sebuah pemerintahan demokratis. Tapi memang 'rule of law' ini belum sepenuhnya terbangun di Indonesia, tapi pelan-pelan kita menuju kesana, dengan adanya KPK dan dilepasnya polri dari TNI. Namun demikian semua butuh waktu.

Kita baru berdemokrasi 14 tahun saja sudah minta harus sukses? Betapa instan nya pemikiran TS kalo seperti ini, menggambarkan bahwa banyak dari kita yang gak menghargai proses, inginnya instan.

NU dan Kehendak Penghapusan Pilkada
Sebenarnya dapat dimengerti sikap NU dan TS yang seolah-olah frustasi terhadap pilkada dan demokrasi, namun demikian, TS sendiri tampaknya telah mengarahkan kepada wacana money politics sebagai penyebab utamanya. Kenapa money politics bisa terjadi, secara garis besar hal ini dapat dibagi menjadi dua penyebab. Pertama, tingkat ekonomi beberapa kalangan masyarakat masih rendah. Kedua, tingkat pendidikan politik beberapa kalangan masyarakat belum terdidik secara politik. Sesungguhnya, penyebab yang terakhir adalah kelanjutan dari yang pertama. Oleh karena itu, bagian berikut ini akan membahas secara lebih lanjut mengenai money politics.

Money Politics
Memang money politics adalah tantangan yang harus dilawan pada masa reformasi sekarang ini. Kembali kepada teori demokrasi yang mempunyai syarat 'rule of law' yang telah disebut di bagian sebelumnya, maka seiring dengan usaha penegakkan hukum (KPK) dan reformasi polisi yang dilakukan oleh pemerintah, praktek ini tentunya pada masa yang akan datang dapat terus terkikis. Namun begitu, kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instan karena kita bukan otoriter atau diktator. Sehubungan dengan rasionalitas para pemilih, seiring dengan terus berkembangnya ekonomi kita, maka masyarakat Indonesia tentu akan terus pergi dari kemiskinan. Dengan daya ekonomi masyarakat yang meningkat, tentu secara langsung akan meningkatkan rasionalitas mereka. Sehingga dalam kasus ini, rakyat suatu saat akan lebih sadar dalam berpolitik dan tidak mementingkan money politics lagi. Kasus empiris yang dapat kita ambil adalah pada pemilukada DKI putaran pertama. Para pemilih DKI jakarta yang kebanyakan adalah kaum menengah, dan menengah keatas, tentu sudah sangat rasional dan terdidik secara politis. Dengan demikian, mereka dapat membalikkan prediksi-prediksi dari lembaga-lembaga survey yang memenangkan salah satu calon dengan kekuatan ekonomi terbesar. Betapa dari hal ini seharusnya anda bisa melihat keterkaitan antara masyarakat menengah yang terdidik dengan proses politik yaitu pilkada.
Dari pengalaman empiris tersebut, seharusnya kita dapat membayangkan apabila masyarakat Indonesia secara umumnya diluar DKI, telah memasuki masyarakat kelas menengah dan syukur-syukur menengah keatas, mereka akan lebih rasional. Sebenarnya bahkan beberapa lembaga ilmiah telah mengkategorikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat kelas menengah.

Kesimpulan
Keinginan TS dan NU untuk menghilangkan pilkada dapat dimaklumi. Namun demikian, sesungguhnya akan kurang tepat apabila kita menyalahkan demokrasi, karena demokrasi di Indonesia ini sendiri masih dalam proses pendewasaan. Masih ada elemen demokrasi yang belum terwujud dan dalam kasus ini adalah 'rule of law'.
Kita sebagai bangsa Indonesia, harus menghilangkan sikap ingin semua secara instan, karena semua membutuhkan proses. Begitu pula dengan kemapanan bernegara. Dengan keadaan dewasa ini, Indonesia sedang dalam proses menuju yang lebih baik. Memang sebenarnya dapat dipercepat dengan kepemimpinan yang tegas, namun tidak dapat di instankan.
UUD 1945 memang fondasi bangsa, konstitusi kita. Namun demikian, UUD 1945 bukanlah ayat-ayat suci dari Tuhan yang tidak butuh di mutakhirkan seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman.
Tolong kita hargai perjuangan teman-teman pejuang reformasi. Terutama teman-teman yang telah mengorbankan darah dan nyawanya demi Indonesia yang lebih fair dan demokratis seperti sekarang ini. Kita semua sudah kapok di diktatorkan dari tahun 1957-1998.

komentar super quality....!! mantap!! ampun juragan emoticon-Embarrassment
sebenernya demokrasi dalam indonesia ini adalah musyawarah untuk mufakat bukan voting
voting adalah jalan terakhir...

bagusnya pilkada sekalian DPR dihapuskan aja
langsung aja pake musyawarah
undang semua RW se wilayah
kalo jakarta kumpulin tuh semua RW..di monas
dengar siapa yang mereka inginkan untuk mempimpin DKI

Quote:Original Posted By priyatin
sebenernya demokrasi dalam indonesia ini adalah musyawarah untuk mufakat bukan voting
voting adalah jalan terakhir...

bagusnya pilkada sekalian DPR dihapuskan aja
langsung aja pake musyawarah
undang semua RW se wilayah
kalo jakarta kumpulin tuh semua RW..di monas
dengar siapa yang mereka inginkan untuk mempimpin DKI


????????????????

Sangat speechless menanggapi komentar yang sangat ignorant ini...

!@!@#@#$@#%%^&&*^&%&$%
NU bikin Negara Islam kayaknya doi setuju
awas NU telah menyimpang dari ajaran Islam
emoticon-Ngacir
Saya sependapat dengan Nahdhatul Ulama. emoticon-shakehand
Quote:Original Posted By tuandimazz
Introduksi
Maaf ya TS tapi saya tidak setuju tuh kalo yang TS salahkan itu demokrasinya, lalu TS gak memberikan saran langsung lagi hanya kembalikan UUD 1945 ke awalnya? Jadi maksud ente gimana? Demokrasi terpimpin ala Sukarno (authoritarian)? Demokrasi pancasila ala Suharto (dictatorship)? dua-duanya sama saja.

Kalo TS banyak baca karya-karya ilmiah ttg demokrasi, hak politik saja itu tak cukup, karena itu semua akademisi pro demokrasi pasti menambahkan syarat yang namanya 'rule of law' untuk berhasilnya sebuah pemerintahan demokratis. Tapi memang 'rule of law' ini belum sepenuhnya terbangun di Indonesia, tapi pelan-pelan kita menuju kesana, dengan adanya KPK dan dilepasnya polri dari TNI. Namun demikian semua butuh waktu.

Kita baru berdemokrasi 14 tahun saja sudah minta harus sukses? Betapa instan nya pemikiran TS kalo seperti ini, menggambarkan bahwa banyak dari kita yang gak menghargai proses, inginnya instan.

NU dan Kehendak Penghapusan Pilkada
Sebenarnya dapat dimengerti sikap NU dan TS yang seolah-olah frustasi terhadap pilkada dan demokrasi, namun demikian, TS sendiri tampaknya telah mengarahkan kepada wacana money politics sebagai penyebab utamanya. Kenapa money politics bisa terjadi, secara garis besar hal ini dapat dibagi menjadi dua penyebab. Pertama, tingkat ekonomi beberapa kalangan masyarakat masih rendah. Kedua, tingkat pendidikan politik beberapa kalangan masyarakat belum terdidik secara politik. Sesungguhnya, penyebab yang terakhir adalah kelanjutan dari yang pertama. Oleh karena itu, bagian berikut ini akan membahas secara lebih lanjut mengenai money politics.

Money Politics
Memang money politics adalah tantangan yang harus dilawan pada masa reformasi sekarang ini. Kembali kepada teori demokrasi yang mempunyai syarat 'rule of law' yang telah disebut di bagian sebelumnya, maka seiring dengan usaha penegakkan hukum (KPK) dan reformasi polisi yang dilakukan oleh pemerintah, praktek ini tentunya pada masa yang akan datang dapat terus terkikis. Namun begitu, kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instan karena kita bukan otoriter atau diktator. Sehubungan dengan rasionalitas para pemilih, seiring dengan terus berkembangnya ekonomi kita, maka masyarakat Indonesia tentu akan terus pergi dari kemiskinan. Dengan daya ekonomi masyarakat yang meningkat, tentu secara langsung akan meningkatkan rasionalitas mereka. Sehingga dalam kasus ini, rakyat suatu saat akan lebih sadar dalam berpolitik dan tidak mementingkan money politics lagi. Kasus empiris yang dapat kita ambil adalah pada pemilukada DKI putaran pertama. Para pemilih DKI jakarta yang kebanyakan adalah kaum menengah, dan menengah keatas, tentu sudah sangat rasional dan terdidik secara politis. Dengan demikian, mereka dapat membalikkan prediksi-prediksi dari lembaga-lembaga survey yang memenangkan salah satu calon dengan kekuatan ekonomi terbesar. Betapa dari hal ini seharusnya anda bisa melihat keterkaitan antara masyarakat menengah yang terdidik dengan proses politik yaitu pilkada.
Dari pengalaman empiris tersebut, seharusnya kita dapat membayangkan apabila masyarakat Indonesia secara umumnya diluar DKI, telah memasuki masyarakat kelas menengah dan syukur-syukur menengah keatas, mereka akan lebih rasional. Sebenarnya bahkan beberapa lembaga ilmiah telah mengkategorikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat kelas menengah.

Kesimpulan
Keinginan TS dan NU untuk menghilangkan pilkada dapat dimaklumi. Namun demikian, sesungguhnya akan kurang tepat apabila kita menyalahkan demokrasi, karena demokrasi di Indonesia ini sendiri masih dalam proses pendewasaan. Masih ada elemen demokrasi yang belum terwujud dan dalam kasus ini adalah 'rule of law'.
Kita sebagai bangsa Indonesia, harus menghilangkan sikap ingin semua secara instan, karena semua membutuhkan proses. Begitu pula dengan kemapanan bernegara. Dengan keadaan dewasa ini, Indonesia sedang dalam proses menuju yang lebih baik. Memang sebenarnya dapat dipercepat dengan kepemimpinan yang tegas, namun tidak dapat di instankan.
UUD 1945 memang fondasi bangsa, konstitusi kita. Namun demikian, UUD 1945 bukanlah ayat-ayat suci dari Tuhan yang tidak butuh di mutakhirkan seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman.
Tolong kita hargai perjuangan teman-teman pejuang reformasi. Terutama teman-teman yang telah mengorbankan darah dan nyawanya demi Indonesia yang lebih fair dan demokratis seperti sekarang ini. Kita semua sudah kapok di diktatorkan dari tahun 1957-1998.

nyimak komen... sambil sok2 ngerti apa yang di baca emoticon-Ngakak

mau aturan apapun klo mental pemimpin dan calon pemimpin bejat ya sama aja
mentalnya sekarang mental penjajah... asal aku untung terserah yang lain mau buntung emoticon-No Hope
wado pusing bacanya
nga mengerti politik
Quote:Original Posted By .b.a.n.g.s.a.t.
komentar super quality....!! mantap!! ampun juragan emoticon-Embarrassment


cara berfikir ente ke pinteran gan...terlalu teori..bangun.
kalo sistemnya salah harus di benahi..14 taon udah cukup untuk jadi dewasa.
saya setuju pemilihan langsung dihapus..tapi yang pemilihan gubernur saja..karna gubernur menurut ane ga terlalu vital posisinya,,mengingat gubernur hanyalah wakil pemerintah pusat di daerah..


ohya..tambahan..sekalian sistem kepartaian dihapus untuk mengurangi politik uang..