alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016360583/ormas-islam-ramai2-tolak-gagasan-bnpt-untuk-mensertifikasi-pemuka-agama
Ormas Islam Ramai2 Tolak Gagasan BNPT Untuk Mensertifikasi Pemuka Agama
Cegah Ajaran Radikal, BNPT Usul Sertifikasi Pemuka Agama
Sabtu, 08/09/2012 13:24 WIB

Jakarta Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menilai, sertifikasi da'i dan ustad adalah salah satu cara mencegah ajaran radikal. Hal itu sudah dilakukan oleh negara Singapura dan Arab Saudi. "Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi,"kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris dalam diskusi Sindoradiao, Polemik, bertajuk "Teror Tak Kunjung Usai" di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2012).

BNPT sendiri, sudah melakukan pengamatan langsung ke dua negara tersebut. Hasilnya, kedua negara tersebut mampu menekan ajaran radikal. "Pengamatan kami Singapura dan Arab Saudi yang telah melaksanakan deradikalisasi secara efektif," sambungnya.

BNPT sendiri, sekarang sudah melakukan aksi pencegahan ajaran radikan dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat mulai dari RT/RW hingga pimpinan pondok pesantren. Termasuk juga pelatihan kepada pegawai lapas agar tidak terjadi perekrutan pelaku aksi teror di dalam penjara. "Kita gandeng semuanya, termasuk pegawai di penjara-penjara," tandasnya.
[url]http://news.detik..com/read/2012/09/08/132425/2012035/10/cegah-ajaran-radikal-bnpt-usul-sertifikasi-pemuka-agama?9911012[/url]

MUI Tolak Sertifikasi Ulama Usulan BNPT
Sabtu, 08 September 2012 , 20:38:00 WIB

RMOL. Untuk mencegah maraknya paham radikal di masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) usul perlu ada sertifikasi ulama. Namun, Majelis Ulama Indonesia tidak setuju dengan wacana ini. Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf Amin menegaskan predikat ulama didapat dari pengakuan masyarakat, bukan pemerintah. Seseorang disebut ulama jika diakui masyarakat. "Untuk apa sertifikasi seperti ini. Sertifikat ulama ini dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Jadi, tidak perlu sertifikasi seperti itu," jelasnya kepada Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Sabtu, 8/9).

Ma’ruf mengatakan, selama ini pihaknya sudah aktif dalam mencegah tumbuhnya paham-paham terorisme. Salah satunya, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram bom bunuh diri dan aksi teror. MUI juga pernah membentuk Tim Penanggulangan Terorisme. Namun ini sekarang sudah dihapus setelah ada BNPT. "MUI menganggap sudah ada institusi pemerintah yang menanggulanginya. Tapi saya tidak tahu institusi itu sekarang efektif atau tidak," sindir Ma’ruf.

Untuk menanggulangi aksi teror, lanjutnya, pemerintah harus lebih aktif mensosialisasikan deradikalisasi. Pemerintah bisa kerja sama dengan MUI agar kerjanya lebih efektif. "Tapi, secara kelembagaan, lebih ada kerja sama itu. MUI jalan sendiri, pemerintah juga sendiri," tandasnya.
http://www.rmol.co/read/2012/09/08/7...a-Usulan-BNPT-


PBNU Tolak Sertifikasi Pemuka Agama
Minggu, 09/09/2012 16:20 WIB

Jakarta Ide Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mensertifikasi dai dan ustad sebagai upaya menanggulangi aksi terorisme mendapat tentangan keras dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU berargumen, gelar kiai atau ustadz bukan pemberian pemerintah, sehingga tidak dibutuhkan langkah sertifikasi untuk melihat nasionalisme penyandangnya. "Panggilan kiai atau ustadz itu yang menyebutkan masyarakat, bukan pemberian dari Pemerintah. Pemerintah terlalu jauh kalau ngurusi hal-hal seperti ini," tegas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam siaran pers, Minggu (9/9).

Kiai Said lantas menganalogikan pernyatannya pada perintah menjalankan salat, yang tidak perlu diatur dan diawasi secara langsung oleh pemerintah. Ada elemen masyarakat yang memiliki kewajiban menjalankan tugas tersebut, dengan Pemerintah berada pada posisi memberikan dukungan.

Terkait tudingan gagalnya deradikalisasi oleh pemuka agama, ditambahkan oleh Kiai Said, dinilai bukan semata-mata karena rendahnya peran ulama. Kondisi yang ada saat ini diminta menjadi bahan introspeksi, baik oleh kalangan ulama, BNPT selaku institusi resmi, maupun seluruh elemen masyarakat. "Yang perlu diingat terorisme tidak mengakar pada budaya Islam. Jadi kalau aksi teror sampai sekarang masih ada, itu tidak semata-mata karena peran ulama yang kurang dalam deradikalisasi agama," tambah Kiai Said.

Kiai Said juga meminta BNPT tidak meragukan peran ulama dalam menjalankan deradikalisasi, terutama dari kelompok Organisasi Kemasyarakatan yang berdiri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah. "Saya selalu katakan, ormas-ormas dan ulamanya yang keberadaannya memperkuat Pancasila sebagai dasar negara, itu harus didukung. Sebaliknya, ormas yang keberadaannya merongrong Pancasila, itu bahkan tidak perlu sertifikasi, tetapi langsung bubarkan saja," pungkas Kiai Said menandaskan.

Sebelumnya, BNPT melalui Direktur Deradikalisasi Irfan Idris, mengusulkan dilakukannya sertifikasi da'i dan ustadz. Langkah yang sudah dijalankan di Singapura dan Arab Saudi tersebut dinilai bisa mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi.
[url]http://news.detik..com/read/2012/09/09/162025/2012761/10/pbnu-tolak-sertifikasi-pemuka-agama?991101mainnews[/url]

---------------

Wacana BNPT itu tak semuanya salah, hanya kalau dibatas-batasi pada ulama radikal dan bukan radikal saja, itu yang bisa menimbulkan penentangan. Apa difinisi radikal menurut Pemerintah dan agama? Apa bisa ketemu difinisnya? Tapi kalau model-ustadz-ustadz selebrities di televisi swasata itu, yang justru banyak mengajarkan gaya hidup dan contoh yang tidak pas dalam beragama kepada ummat, hal semacam itu memang perlu pembatasan untuk pemuka atau ustadz semacam itu.
Sosiolog Ini Usulkan Sertifikasi Ulama di Indonesia
Senin, 03 September 2012, 07:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerhati kemasyarakatan yang juga Sosiolog Universitas Nasional Nia Elvina mengusulkan Kementerian Agama bisa mewacanakan untuk melakukan sertifikasi ulama. "Jika dosen dan guru pun bisa disertifikasi, apakah tidak mungkin juga dilakukan bagi ulama untuk menjaga kredibilitas keulamaan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dirinya ingin memberikan pandangan mengenai ide tentang sertifikasi ulama karena melihat kecenderungan Islam di Indonesia ini mengarah pada radikalisme. Misalnya, kata dia, akhir-akhir ini banyak konflik yang melibatkan pemeluk-pemeluk agama Islam. "Saya pikir untuk mengatasi hal ini barangkali perlu diadakan semacam sertifikasi ulama itu," kata Sekretaris Program Ilmu Sosiologi Universitas Nasional (Unas) Jakarta itu.

Ia mengemukakan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit ulama-ulama yang ada mempunyai kredibilitas yang rendah. Dicontohkannya bahwa ada kasus mantan narapidana, preman atau artis bisa jadi ulama. "Sehingga dakwah yang disampaikanpun kualitasnya sangat rendah. Mereka kurang bisa menginterpretasi dengan baik ajaran-ajaran Islam," katanya.

Akibatnya, kata dia, tidak jarang dengan dakwah yang tidak lengkap banyak menimbulkan kekacauan sosial. "Dan tidak jarang peran mereka ini dipolitisir untuk memihak kepada kepentingan tertentu. Bukan kepentingan masyarakat Muslim terbesar/kalangan miskin di Indonesia," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/du...a-di-indonesia

\t
Ide Sertifikasi Ulama Upaya “Mengkriminalisasi-kan” Pemikiran yang Mengusung Islam
"BNPT ingin memposisikan Islam dan ulamanya sebagai musuh"
Ahad, 09 September 2012

Hidayatullah.com-- Usulan adanya sertifikasi ulama Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) sertifikasi ulama guna mencegah maraknya paham radikal di masyarakat, mulai melahirkan penentangan. Harits Abu Ulya, Ketua Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai, ide sertifikasi terhadap ulama akan hanya menunjukkan masyarakat kekalutan lembaga BNPT yang tak mampu meredam fenemona teror. "Ini semacam kekalutan BNPT ketika menghadapi fenomena teror. Dan logika sertifikasi secara eksplisit sebenarnya justru telah menyudutkan Islam, seolah-olah dengan ajaran-ajaran jihad-nya biang munculnya teorisme,” ujarnya kepada hidayatullah.com, Ahad (09/09/2012)

Harits yang juga pemerhati kontra-terorisme menilai BNPT tidak fair dan kurang obyektif melihat persoalan terorisme di Indonesia. Ia bahkan menyatakan, dalam praktiknya di lapangan, upaya deradikalisasi justru lebih banyak menyodorkan konsep Islam dengan paham liberal. “Bagaimana bisa kemudian orang-orang yang muhlis menerima begitu saja ajaran seperti ini dan menerima sertifikat agar bisa ceramah dan mengisi pengajian. Apalagi nanti BNPT ngeles, sebenarnya peran mereka hanya fasilitator dan untuk memotong akar terorisme harus masyarakat luas yang melakukan. Ini kan sama saja mengadu domba, “ tambahnya.

Pria yang juga Direktur The Community Of Ideological Islamic Analys (CIIA) menilai BNPT dinilai belum menemukan resep yang efektif untuk mencegah "terorisme", bahkan langkah dan staetemen nya selama ini dinilai ngawur yang berpotensi melahikan resistensi dari masyarakat luas yang sudah mulai sadar dengan drama terorisme. “BNPT berusaha menggeser "perang" terhadap tindakan fisik kepada wilayah pemikiran dan konsep. Dan sebuah tindakan cerobah yang akan setback seperti zaman Orde Baru,” tambahnya.

Apalagi jika alasan itu digunakan hanya upaya “mengkriminalisasi-kan” pemikiran-pemikiran seseorang yang bersebrangan dengan kepentingan status quo, terutama pemikiran yang mengusung Islam. Sebelumnya, dalam sebuah diskusi Sindoradio, bertajuk "Teror Tak Kunjung Padam" di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2012), Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris mengusulkan adanya sertifikasi terhadap ulama. "Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi," ujarnya.

Penentangan serupa juga datang dari Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf Amin. Menurut Kiai Ma’ruf, predikat ulama didapat dari pengakuan masyarakat, bukan pemerintah. Seseorang disebut ulama jika diakui masyarakat. "Untuk apa sertifikasi seperti ini. Sertifikat ulama ini dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Jadi, tidak perlu sertifikasi seperti itu," jelasnya kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu, (08/09/2012).

Sementara itu, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab kepada itoday, mengatakan ide BNPT dinilai sudah kebablasan dan tidak paham kesucian agama Islam dan tidak tahu kemuliaan ulamanya. "BNPT ingin memposisikan Islam dan ulamanya sebagai musuh, sehingga mereka ingin punya justifikasi dan legitimasi utk "mengerjai" Islam dan ulamanya," ujarnya.*
http://www.hidayatullah.com/read/246...ung-islam.html

Sertifikasi Ulama? BNPT Kurang Kerjaan!
09 September 2012

Seperti kurang kerjaan saja, Badan Nasional Penanggulangan Teroris(BNPT)
menggulirkan wacana perlu dibuat sertifikasi untuk dai atau ulama. Dalam diskusi Sindo Radio, Polemik bertajuk “Teror Tak Kunjung Usai” di Warung Daun, Jakarta Pusat hari Sabtu(8/9/2012), Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris berkata,”Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi”

Sepertinya proyek Deradikalisasi yang dijalankan BNPT masih kurang, sehingga
wacana sertifikasi terhadap dai dan ulam ini muncul. Saya tak habis pikir, bagaimana nanti ratusan ribu bahkan jutaan dai atau ulama menjalani proses sertifikasi ini, berapa banyak duit lagi untuk mengurus hal yang tak penting
macam ini. Atau memang sengaja bikin proyek baru, biar ada kucuran duit lagi?
Entahlah…

Untung saja Majelis Ulama Indonesia(MUI) segera bersikap menghadapi wacana gendeng ini. MUI menolak sertifikasi dai dan ulama. Lewat Ketua Fatwa MUI, KH. Ma’ruf Amin menegaskan, predikat ulama didapat dari masyarakat, bukan pemerintah. Seseorang disebut ulama jika diakui masyarakat.

Kita memang perlu mempertanyakan efektifitas institusi pemerintah yang
menanggulangi kasus terorisme ini. Dengan dalih meniru negara Singapura dan Arab Saudi, dalam sertifikasi ulama ini, menurutku agak aneh, Kepala BNPT Ansyad Mbay yang dimana-mana selalu menuduh para teroris berpaham Wahabi, masa mau meniru negara yang banyak Wahabinya? Tanya kenapa?Semoga saja wacana sertifikasi ulama ini bukan karena UUD, ujung-ujungnya duit
Wallahu’alam
http://sosbud.kompasiana.com/2012/09...urang-kerjaan/
Sertifikasi ini apa hanya sebatas ulama atau pemuka agama lain??







mantra anti vibot activated!
apaan c radikal itu ..... ?

apa batasan seseorang/ajaran bisa smpe di bilang radikal .... ?




mending bubarin tuh densus 88
terus kalo ga ada sertifikat di ragukan kredibilitas nya ?

sekarang yang penting tangkap,adili,penjarakan/hukum mati semua pihak yang berhubungan dengan teror.
Quote:Original Posted By Mr.Kravchenko
Sertifikasi ini apa hanya sebatas ulama atau pemuka agama lain??




mantra anti vibot activated!


pemuka agama lain sudah ada badan sertifikasinya yang legitimate, jadi tidak ada yang bisa mengaku sebagai imam, tanpa di restui oleh lembaganya. Hal yang positif kan boleh di coba, apalagi di negara tetangga juga sudah dilakukan hal tersebut.
harusnya orang2 di DPR dikasih sertifikat dijidatnya pake tulisan 'waras', daripada nyusahin rakyat doang bisanya, emoticon-Big Grin
usulan yang aneh dan tolol

masa iya besok ada
misal:
si A adalah ulama HALAL
si B adalah ulama HARAM
Jadi kayak hidup di Uni Sovyet ... BNPT barusan ngundang pakar intel dari KGB?
Quote:Original Posted By peyotpetot
Usul yang aneh ... jadi kayak hidup di Uni Sovyet ...


kelihatan oonnya tuh pejabat negeri kita, mereka ingin gunain agama tuk melanggengkan kekuasaan
darri dulu gw gakk ngerti bnpt iini di bentuk bwat apa

udah ada bin, pulisi, tentara napa gak d maksimalkan ajaa tuh?
ngabiss2in duit aja

coba dehh itu oranng2 di bnpt di serrtifikasi dulu
ada sertifikasi artinya ada keluar duit buat ngurus sertifikatnya emoticon-Big Grinemoticon-Big Grinemoticon-Big Grin, dan hanya orang2 yang bisa ngurus (baca: bayar) yang bisa jadi pemuka agama ....... akhirnya ukuran agama adalah duit emoticon-Big Grinemoticon-Big Grinemoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By bukan_hp_nokia
usulan yang aneh dan tolol

masa iya besok ada
misal:
si A adalah ulama HALAL
si B adalah ulama HARAM


sertifikasi ya ga kayak gitu gan, tapi seperti guru, harus ada pengetahuan agama yang minimum seperti apa baru di akui sebagai ulama. jangan sampai ada orang punya duit punya massa, punya sedikit ilmu kebatinan lgs mengaku ulama. demi umat gan, masyarakat kita belon 100 persen pintar.

sekarang aja di kampung2 sulit bedain dukun ama ulama, di tv sulit bedain artis apa ulama. apalagi yang masih awam dan bodoh di kampung...di cuci otak oleh orang orang asing yang mengaku "ulama" tapi sebenarnya punya tujuan politik yang sebenarnya ga ada hubungannya dengan Negara Indonesia. Mereka perang, kita ngebom sodara sebangsa..tolol ga tuh?
pastur, pendeta, biksu dan pedande juga harus di sertifikasi dong biar adil


Quote:Original Posted By poteji
sekarang aja di kampung2 sulit bedain dukun ama ulama, di tv sulit bedain artis apa ulama. apalagi yang masih awam dan bodoh di kampung...di cuci otak oleh orang orang asing yang mengaku "ulama" tapi sebenarnya punya tujuan politik yang sebenarnya ga ada hubungannya dengan Negara Indonesia. Mereka perang, kita ngebom sodara sebangsa..tolol ga tuh?

karena itu yang harus di edukasi adalah masyarakatnya

berantas kemiskinan, sekolah di gratisin kalau bisa
itu program pemerintah, bukan program ulama
Quote:Original Posted By baronkato
pastur, pendeta, biksu dan pedande juga harus di sertifikasi dong biar adil




pastur, pendeta dan biksu ada tolak ukur nya, mereka di tasbihkan dan di sahkan oleh lembaga agama nya. bukan hanya semata2 oleh pengakuan masyarakat.
seharusnya memang begitu, ulama itu gak sembarangan....dan harus melalui beberapa test. dan testnya pun gak sembarangan harus di saudi sana.....
Di Saudi sertifikasi dilakukan pemerintah bukan untuk mencegah radikalisasi tapi untuk melakukan sensor terhadap tindakan yang bisa dianggap makar terhadap kerajaan. Lagipula disana ulamanya digaji tinggi oleh pemerintah semacam PNS (bahkan gajinya termasuk yang tertinggi untuk ukuran PNS Saudi).

Di Indonesia, ulama ga ada induknya (Ulama ga wajib patuh sama MUI), dibayar sama pemerintah juga nggak, terus siapa yang mau ngasih sertifikasi dan kenapa harus patuh sama sertifikasi?
Quote:Original Posted By poteji
pastur, pendeta dan biksu ada tolak ukur nya, mereka di tasbihkan dan di sahkan oleh lembaga agama nya. bukan hanya semata2 oleh pengakuan masyarakat.
lalu kalau sudah di sahkan oleh lembaga agamanya, ikut dan melakukan sertifikasi pun tentu tidak menjadi masalah kan?


yang perlu di edukasi itu adalah masyarakatnya
teroris ada karena ada suatu ketimpangan di masyarakat
makin kacau aja negara ini, masak gara2 segelintir teroris bikin kalang kabut pejabat pemerintah emoticon-Cape d... (S)