Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016295641/wihhh-dituding-korupsi-perusahaan-nazaruddin-surati-menkes-dan-ketua-komisi-ix
Wihhh dituding korupsi perusahaan Nazaruddin surati Menkes dan Ketua Komisi IX
Jakarta, Aktual.co — Perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, PT Anugrah Nusantara (AN), diam-diam melayangkan surat kepada Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dan Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjibtaning. Surat yang dikirim tanggal 30 Agustus 2012 tersebut berisi delapan poin klarifikasi PT AN atas dugaan korupsi pada pembangunan pabrik vaksin flu burung yang tendernya dimenangkan pada 2008 silam.

Redaksi Aktual.co mendapatkan dokumen tersebut, Rabu (5/9). Berikut adalah isi surat PT AN yang ditulis dalam format resmi berkop surat PT AN (lihat kopi suratnya di sini) ;

No : 014/ANG/SKK-MEN/VII/2012
Lampiran : -
Perihal : Klarifikasi mengenai Kemahalan harga/indikasi kerugian negara sesuai dengan Pemberitaan di Media

Kepada Yth.

1. Ibu Menteri Kesehatan Kemkes RI
2. Ibu Ketua Komisi IX DPR RI

Di Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami terdahulu kepada Ibu Menteri Kesehatan RI nomor: 008/ANG/SP-KT/VI/2012, tanggal 15 Juni 2012n perihal Verifikasi berita media Kompas per 08 Juni 2012 dan upaya Percepatan penyelesaian pembangunan pabrik vaksin flu burung untuk manusia di Biofarma Bandung, dan mencermati pemberitaan media tentang kemahalan/kerugian negara sebesar 300 milyar.

Sebagaimana isi surat jawaban kami ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kami jelaskan kembali sebagai berikut:

1. Butir-butir rinci sebagai sanggahan sudah kami berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terlampir
2. Kemahalan/kerugian negara sebesar sekitar 300 milyar itu setara dengan 41,7% dari nilai proyek (718 milyar)
3. Sebagaimana peraturan dan perundang-undangan bahwa PTN dan PPH kepada negara adalah sebesar 10% dan 1,5% selanjutnya diikuti PPN dari suplier utama ke sekanan sebesar 10%n jadi setara dengan 21,5%
4. Sebagaimana diketahui umumnya pengadaan barang ini adalah barang impor yang merupakan barang rakitan (customize) yang pasti dikenakan biaya pabean 5-15%
5. Adapun harga yang ditawarkan oleh supplier pada saat penawaran awal dan saat pembelian lebih rendah karena adalah wajar karena saat transaksi jual beli terjadi akan ada negosiasi yang tidak terjadi pada proses awal saat supplier menawarkan harga
6. Dasar kami membuat penawaran harga berdasarkan price list resmi dari masing masing supplier dan perlu diketahui penawaran harga tersebut adalam multiyears dimana harus diperhitungkan kenaikan biaya setiap tahun selama pekerjaan berlangsung
7. Kompilasi persentase dari perhituangan tersebut diatas yang sifatnya wajib dan wajar adalah 41,7%+ 11,5% + 10% + 15% + HS Code (5%)= 84,5%
8 Secara kasat mata (pemahaman umum) dan sutifikasi profesional adalah tidak mungkin tidak wajar pengadaan alat dan jasa dan bangunan dari kegiatan ini hanya dibelanjakan 15,8% (kurang lebih 113 miliar)

Ibu Menteri Kesehatan dan Ketua Komisi IX yeng terhormat, selain hal tersebut diatas sepengetahuan kami dari hasil audit LHA BPKP Ri tidak terdapat hal-hal yang merugikan negara.

Pada kesempatan ini sampaikan keprihatinan yang mendalam atas terhentinya proyek ini sehingga semua pekerjaan yang sudah diselesaikan menjadi sia-sia.

Demikian disampaikan sebagai klarifikasi atas pemberitaan di media dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan Ibu Menteri Kesehatan dan Ibu Ketua Komisi IX DPR untuk dapat segera mengambil langkah dan tindakan lanjut pembenahan dan penyempurnaan guna terwujudnya proyek sebagai dikehendaki bangsa dan negara.

Atas perhatian dan kerjasama Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Anugrah Nusantara


Amin Andoko
Direktur

Tembusan:
1. Dirjen P2PL Kemkes RI
2. Ketua BAKN DPR RI
3. Ketua BPKP RI
4. Pertinggal


Head Office: Jl Tuanku Tambusai No 263 Pekan baru Riau Telp (0761) 567 542, 849 472, 849 426 Fax (0761) 5 67 542
Branch office : Gedung Graha Anugrah
JL KH Abdullah Syafiie No 9 09:47:57 3 (Casablance)
Jakarta Selatan Telp (021) 831 4817 Fax (021) 830 4818

Untuk diketahui, sejak Nazaruddin tertangkap, dua kantor ini tidak pernah beraktivitas kembali.


Dokumenya gan: http://www.aktual.co/hukum/100436sst...etua-komisi-ix
×