Antisipasi Teror, Mobil Boks & Plat Luar Bali Dirazia
Sabtu, 1 September 2012 19:11 wib wib

DENPASAR - Pascapenangkapan teroris di Solo, Jawa Tengah, jajaran Polda Bali langsung meningkatkan kewaspadaan di semua pintu masuk Pulau Dewata dengan memeriksa secara ketat kendaraan berplat luar (non DK) serta mobil boks. Peningkatan kewaspadaan ini terlihat sejak pagi. Beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Cokroaminoto, petugas menggelar razia kendaraan bermotor dan orang. "Ini sudah perintah pimpinan, setelah peristiwa di Solo, kami di Bali meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi kemungkinan para pelaku teror lainnya yang lolos masuk ke wilayah Bali," kata Kapolresta Denpasar Kombes Pol Wayan Sunartha kepada Okezone, Sabtu (1/9/2012).

Kali ini, petugas lebih memberi perhatian khusus terhadap kendaraan luar daerah atau berplat luar DK, yang akan masuk Denpasar. Selain memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan juga bagasi dan barang bawaan tak luput dari amatan petugas. Barang bawaan seperti tas ransel besar, atau mobil-mobil jenis minibus yang mengangkut banyak penumpang langsung dihentikan. Demikian pula, mobil boks yang dicurigai langsung dihentikan diperiksa seksama isi muatannya. Sejauh ini, sambung Sunartha, sejak dinihari tadi sampai siang ini pihaknya belum menemukan adanya orang atau barang mencurigakan lainnya.

Razia untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas dan diharapkan masyarakat juga akan terus digelar siang dan malam, guna menjamin keamanan masyarakat. Terlebih, Bali sebagai tempat tujuan wisata dunia, harus mampu menjaga dan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan domestik dan asing. Pengetatan pengamanan tidak hanya kepada kendaraan dan orang di semua pintu masuk pelabuhan maupun bandara, namun ke tempat para pendatang seperti kos-kosan hingga penginapan atau hotel, yang bisa saja dipakai oleh mereka yang ingin menebar kekacauan atau teror. Bahkan dalam razia di sejumlah titik strategis seperti pintu masuk, terminal, pelabuhan dan bandara, pejabat utama Polda Bali, terjun langsung memantau kondisi di lapangan.

Dalam meningkatkan kesiapsiagaan petugas dan masyarakat, kepolisian juga menggandeng kekuatan samping lainnya seperti TNI, Satpol PP termasuk satuan pengaman desa adat pecalang. "Kami terus mengajak semua pihak, agar bersama-sama berperan aktif dalam mendorong masyarakat agar tetap waspada terhadap masuknya orang yang tidak dikenal ke lingkungan masing-masing," tutup Sunartha.
http://jakarta.okezone.com/read/2012...r-bali-dirazia


Kasus di Aceh, Sindikat NARKOBA Berlindung Dibalik Pelat Militer/Polri ...
Berlindung di balik stiker, logo, pelat TNI-Polri ilegal
Thursday, 31 May 2012 00:05

Salut buat jajaran Polda Aceh, khususnya Pos POM TNI di Aceh Tenggara karena berhasil membongkar sindikat narkoba menggunakan modus baru mobil mewah jenis Fortuner berpelat TNI membawa 450 kg ganja kering untuk dibawa ke Medan. Sekalipun kecil kemungkinan kasus penangkapan mobil mewah bawa ganja itu melibatkan oknum aparat di TNI, namun kasus tersebut hendaknya menjadi pembelajaran berharga buat petinggi TNI dan Polri. Mengapa dengan Polri? Sebab, kasus serupa diduga kuat juga sering terjadi di institusi Kamtibmas. Selama ini banyak oknum TNI dan Polri yang terjaring razia narkoba, bahkan terbukti menggunakan barang haram tersebut. Hal ini jelas memalukan, menodai citra lembaga penegak hukum. Mereka yang seharusnya memberantas habis narkoba, malah bermain-main dengan benda yang merusak masa depan generasi muda kita.

Sindikat narkoba dalam dan luar negeri sudah menjadikan Indonesia sebagai lahan subur penyebaran (bisnis) barang haram jenis ganja, putaw, heroin dll sehingga digunakanlah berbagai macam cara untuk bisa mengecoh aparat keamanan di pintu-pintu masuk atau jalan raya antarprovinsi. Kalau biasanya sindikat menggunakan mobil penumpang umum dan mobil pribadi nopol sipil selalu dapat dijaring petugas, kini sindikat narkoba menggunakan teknik baru menyewa mobil mewah. Untuk memuluskan tujuannya digunakan pelat TNI. Memang baru satu kasus yang terungkap tapi tidak tertutup kemungkinan kasus serupa sudah berulang kali lolos dari pengawasan aparat keamanan. Maklum mereka nekat menggunakan pelat TNI, siapa pula yang berani menahan, kecuali sedang dilakukan razia oleh Polisi Militer.

Sepandai-pandainya tupai melompat sesekali terjatuh. Sehingga kejadian di Aceh Tenggara hanya ‘’apes’’ saja. Supir Fortuner terlalu takut saat mobilnya mendekati pos penjagaan. Kalau saja supir tidak grogi aparat keamanan yang sedang menjalankan tugas bisa saja terkecoh dan segan menahan, apalagi kalau supir Fortuner berambut cepak, dengan hanya angkat tangan besar kemungkinan lolos. Dengan supir tancap gas dan menabrak portal pos penjagaan kemudian masuk parit karena tidak mampu menjaga stir maka kasus modus baru ini terungkap. Terkait penyalahgunaan pemakaian pelat TNI dan simbol Polri yang belakangan ini banyak terjadi di masyarakat seharusnya ditanggapi segera oleh petinggi TNI dan Polri. Mengapa masyarakat sipil (kok) berhasrat menggunakan plat TNI dan simbol-simbol Polri. Tidak hanya mobil biasa, tapi mobil-mobil mewah santer diberitakan menggunakan pelat TNI.

Hemat kita, pastilah mereka yang menggunakan pelat TNI merasa aman dibandingkan menggunakan pelat biasa. Biasanya, petugas lalulintas segan menyetop apalagi mau memeriksa surat-surat kendaraannya. Oleh karena itu besar kemungkinan sang pemilik mobil mewah yang menggunakan pelat TNI maupun simbol-simbol Polri punya masalah dalam surat-surat kendaraan dan kepemilikan. Pemilik mobil mewah jenis Hummer, Land Cruiser, Odyssey, Fortuner, Porsche, Jaguar pastilah orang-orang kaya sehingga pemakaian pelat TNI tidak gratis. Walaupun harus membayar jutaan rupiah tidak menjadi masalah. Sehingga besar kemungkinan pemberian pelat TNI dan penempelan stiker, simbol-simbol Polri di kendaraan hanya rekayasa oknum-oknum di TNI dan Polri alias palsu. Sebab, tidak mudah mendapatkan pelat TNI untuk warga sipil, bahkan bisa dibilang mustahil. Sebab, biasanya pelat TNI dan Polri hanya diberikan untuk keperluan mobil dinas bagi pejabat dan anggotanya masih aktif.

Terungkapnya banyak kendaraan menggunakan pelat TNI, logo TNI dan Polri, stiker TNI dan Polri, lambang-lambang TNI dan Polri atau yang lebih kecil seperti Banpol, Keluarga Besar TNI-Polri perlu disikapi dengan tegas. Artinya, hanya diberikan bagi mereka yang berhak saja, tidak diberikan bagi mereka yang berpotensi menyalahgunakannya. Sungguh memalukan kalau yang menggunakannya mobil-mobil milik WNI turunan. Saat ditilang mereka melawan dengan mengontak oknum-oknum yang membekingnya. Kuat dugaan banyaknya mobil menggunakan pelat TNI, memakai simbol-simbol TNI dan Polri pada umumnya sudah dikomersialkan oleh oknum-oknum di dua lembaga itu. Istilah pelat ‘’aspal’’ sehingga meluasnya penggunaan pelat, logo, stiker, lambang-lambang TNI dan Polri bisa diperoleh dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

Tapi kita senang mendengar bantahan dari pimpinan TNI dan Polri, berarti meluasnya penyalahgunaan simbol-simbol TNI dan Polri harus dihentikan. Cenderung disalahgunakan untuk berlindung dari kesalahan. Dan oknum-oknum yang terlibat dalam bisnis pelat, logo, stiker, dan lambang-lambang TNI dan Polri segera menjalani pemeriksaan secara internal dan eksternal. Begitu juga bagi warga sipil yang menggunakan simbol/lambang TNI dan Polri harus ikut ditangkap dan diperiksa. Jika terbukti bersalah, enyalahgunakannya harus dihukum sesuai perundangan. Sebaiknya hukumannya berat sehingga menakutkan bagi yang lain. Efek jera tidak timbul jika risikonya kecil, sementara keuntungannya besar di depan mata.
http://www.waspada.co.id/index.php?o...ana&Itemid=102

------------------







Banyak mobil belakangan ini memakai simbol-simbol TNI/Polri dan Lembaga Negara seperti DPR, Kejaksaan dan bahkan KPK. Emangnya ada eksklusivisme seperti gambar diatas itu? Maksud si pemilik mobil tentulah untuk menakuit-nakuti polisi yang akan menilangnya kalau ada pelanggaran. Tapi, kasus di Aceh itu, pelat nomor militer/polisi malahan digunakan untuk kejahatan menyeludupkan narkoba. Maka, bukan tak mungkin pula, mobil para terrorist yang membawa senjata atau peledak, ikut pula memakai mobil berplat militer atau diberi stiker Lembaga Negara (misal DPR) untuk menutupi aksinya. Oleh sebab itu, jangan percaya dan pandang bulu kalau melakukan razia, mobil apapun pelatnya, tetap diperiksa tuntas! Emangnya aparat yang merazia itu takut sama siapa? Jenderal? Gubernur? Bupati? Anggota DPR? Jaksa? Bahkan mereka pun kini bisa diseret ke Pengadilan kok kalau ketahuan bersalah!