TRIBUNNEWS.COM. BOGOR – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gerah dengan banyaknya pembangunan di DKI Jakarta serta daerah-daerah lain tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan. Dalam Rapat kerja (Raker) di Istana Bogor Senin (21/2/2011) yang dihadiri anggota kabinet Indonesia Bersatu II, lembaga- lembaga terkait bidang ekonomi, dirut BUMN, dan para gubernur, SBY mengaku kecewa dengan program pembangunan yang dijalankan di Ibukota DKI Jakarta.

"Saya kenyang dengan banyak sekali komitmen, membangun infrastruktur di DKI, semuanya "Pepesan Kosong", tidak jalan!. Barangkali di daerah juga begitu, dalam pertemuan ini kita ingin tidak begitu," ujar SBY, Senin (21/2 2011). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh jajarannya membuat rencana induk atau master planyang konkret dan memiliki sasaran yang jelas dilengkapi dengan analisis kuantitatif dan kualitatif, rencana kerja yang jelas, jumlah investasi dan lapangan kerja yang dapat diserap, serta lainnya. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya implementasi pada penyusunan rencana induk.
"Saya kenyang sekali mendengar banyaknya komitmen. Yang berkomitmen membangun transportasi di Jakarta, infrastruktur di DKI. Luar biasa banyaknya pada 10 tahun belakangan ini. Semuanya pepesan kosong. Tidak jalan. Barangkali di daerah seperti itu juga. Tidak jalan seperti di DKI. Kita tidak mau dimaster plan hanya komitmen," kata Presiden ketika membuka rapat kerja pemerintah dengan badan usaha milik negara (BUMN) terkait dengan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2025.
Turut hadir pada rapat tersebut semua kepala daerah di Indonesia, jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, jajaran Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional, para staf khusus Presiden, jajaran Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), unsur pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian, serta pejabat eselon satu terkait.
Pada kesempatan tersebut, Presiden berharap nilai investasi pada proyek infrastruktur dan noninfrastruktur selama 10 tahun mendatang dapat mencapai 200 miliar dollar AS atau mencapai Rp 2.000 triliun. Investasi ini diharapkan datang dari BUMN, pihak swasta dalam negeri dan luar negeri, mitra negara sahabat, dan lainnya.
Nilai sebesar tersebut diperlukan agar investasi benar-benar bermakna dan memiliki implikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan tenaga kerja. "Saya ingin BUMN menjadi pilar dan kontributor utama," katanya.
Dikatakan, BUMN harus pandai menjalankan bisnis yang memanfaatkan peluang serta tak mengandalkan BUMN. BUMN juga diminta tak serakah dalam menjalankan proyeknya. Jika tak mampu menjalankan keseluruhan proyek, BUMN dapat berbagi dengan pihak swasta.

Kemudian rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia dipaparkan. Menteri BUMN Mustafa Abubakar akan memberikan paparannya di bidang ekonomi. Setelah itu jajaran Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Indonesia memberikan paparan mereka.
Selanjutnya, peserta rapat akan dibagi ke dalam tiga kelompok dan berdiskusi mengenai rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Keesokan harinya, setiap kelompok akan melakukan presentasi yang disusul sesi tanya-jawab.
Seusai sesi tanya-jawab, Presiden akan diberi laporan mengenai hasil diskusi. Setelah mendengarkan hasil diskusi, Mustafa akan melaporkan komitmen BUMN dalam melakukan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia.

Sumber : http://www.tribunnews.com/2011/02/21...pepesan-kosong

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo sebagai kepala daerah yang gagal membangun Jakarta menjadi lebih baik seperti yang diharapkan warga Jakarta sewaktu ia terpilih.
Kegagalan itu salah satunya adalah masalah kemacetan di Jakarta yang tak kunjung diminimalisir hingga saat ini. Oleh karena itu, saran Kalla, Fauzi yang akrab dipanggil Foke itu tak usah mencalonkan diri lagi menjadi Gubernur Jakarta.
"Dulu pilih Pak Foke karena harapan kita bisa mengatasi masalah di Jakarta, ternyata tidak bisa. Masa masih mau coba-coba lagi. Ibukota jangan dijadikan coba-coba. Tapi Jakarta janganlah. Kalau sudah gagal sudahlah jangan dibikin menderita," ujar Kalla di Menara 165, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2012).
Menurutnya, permasalahan macet, perumahan kumuh dan sesak di Jakarta menjadikan ibu kota negara ini termasuk dalam kriteria kota yang belum sukses membangun tata kota bersama kota Manila dan Bombay.
"Jakarta, Manila dan Bombay tertinggal di Asia, macet, kumuh sesak. Berbeda dengan Singapura, Kuala Lumpur yang sudah lebih tertata," jelasnya.
Menurutnya, tata kota Jakarta akan dengan mudah diatur, jika pemerintah daerah mengedepankan kebutuhan warga DKI. Pemerintah, kata dia, mengijinkan pembangunan banyak ruko, sementara mengabaikan perumahan layak untuk masyarakatnya.
Belum lagi sarana hiburan dan aktivitas warga DKI yang sangat terbatas, karena diisi bangunan megah. "Daerah miskin ya di Jakarta, lebih banyak rumah kumuh di Jakarta. Kenapa banyak orang berkelahi karena orang main di gang, dikit-dikit di gang, bola nya kena kaca rumah orang sampai pecah jadi tambah berkelahi. Mau gimana, kan tempat bermain bola sudah jadi mall semua," cetus Kalla.
Kesemrawutan kota Jakarta, kata dia, dapat diatasi dengan pemimpin daerah yang menyenangkan, mengikuti apa keinginan warganya, aktif bertindak langsung untuk menyelesaikan masalah perkotaan dan mampu mengurangi kemacetan dan rawan banjir di Jakarta.
"10-12 jam kita hidup di jalan karena macet Bayangkan sepeda motor kalau stres tabrak kiri-kanan di jalanan. Jadi kita butuh membawa Jakarta lebih baik dengan pemimpin yang menyenangkan warga," pungkas Kalla.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012...Bangun.Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus mendalami dugaan korupsi yang melibatkan dua kandidat calon Gubernur DKI Jakarta, yakni Fauzi Bowo dan Alex Noerdin.

"Kasus yang pernah dilaporkan kepada kami dan proyek pengadaan Wisma Atlet sedang berproses," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya, di Jakarta, kemarin.

Johan menerangkan tuduhan korupsi terhadap Fauzi, yang masih menjabat Gubernur DKI, masih dipelajari oleh bagian Pengaduan Masyarakat PKK. Ia menyatakan belum tahu kapan pengusutan kasus-kasus yang diduga melibatkan Fauzi itu ditingkatkan ke tahap penyelidikan. "Masih di Pengaduan."


Adapun kasus suap dalam proyek Wisma Atlet di Palembang, yang diduga menyeret Alex, masih dalam tahap penyelidikan. Alex, kini Gubernur Sumatera Selatan, pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 7 Maret lalu.

Menurut dia, dalam pengusutan kasus Wisma Atlet, KPK terus meminta keterangan sejumlah orang yang dinilai mengetahuinya. Tapi belum jelas kapan akan ditingkatkan ke penyidikan, termasuk seberapa besar keterlibatan Alex. "Penyelidikan berlangsung tertutup. Saya belum dapat informasinya," ucapnya.


Fauzi, yang biasa disapa Foke, berpasangan dengan calon wakil gubernur Nachrowi Ramli, yang dicalonkan oleh Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Sementara itu, Alex terutama disokong oleh Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan. Ia dipasangkan dengan Nono Sampono.

Pada 24 Februari lalu, Solidaritas Nasional Antikorupsi dan Antimafia Hukum bersama mantan Wakil Gubernur DKI Prijanto mengadu ke KPK terkait dengan dugaan korupsi oleh Fauzi. Sehari sebelumnya, Prijanto baru menyatakan mundur dari kursi wakil Fauzi.

Solidaritas Nasional mengklaim menyerahkan bukti dan rekaman percakapan yang menunjukkan keterlibatan Fauzi dalam penyimpangan di sejumlah instansi. Tapi Fauzi tak mau menanggapi laporan itu. "Tanyakan kepada yang melaporkan," katanya di Balai Kota Jakarta, 27 Februari lalu.

Adapun dalam kasus Wisma Atlet, Alex disebut-sebut menerima fee 2,5 persen dari nilai proyek Rp 191 miliar karena mengegolkan PT Duta Graha Indah sebagai pemenang tender. Terdakwa kasus suap Wisma Atlet, Mindo Rosalina Manulang, mengungkapkannya dalam penyidikan di KPK dan persidangan. "Pembagian (fee) itu hanya kesepakatan internal mereka," kata Alex, 20 Juni 2011.

Sumber Tempo di KPK menyebutkan pengusutan kedua kasus tersebut tak akan dikebut sekarang sampai proses pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada Juli mendatang berakhir. Alasannya, KPK tak mau pengusutan selama masa kampanye dipolitisasi dan pemanggilan terhambat lantaran terbentur kesibukan para calon.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, menilai KPK harus tetap memeriksa para calon gubernur yang diduga terlibat korupsi. "Pemeriksaan tak boleh ditunda," ujarnya kemarin. Menurut dia, indikasi korupsi membuat mereka cacat moral sehingga sebaiknya tak maju dalam pemilihan.

TRI SUHARMAN | MARIA YUNIAR | JOBPIE S
Sumber : http://www.tempo.co/read/fokus/2012/...Calon-Gubernur