Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000013537433/berharap-kpk-jilid-iii-tidak-seperti-aziz-gagap-dalam-kasus-nazaruddin
Berharap KPK Jilid III Tidak Seperti Aziz Gagap Dalam Kasus Nazaruddin
AKSI & KEKUATAN SANG “SUPER NAZAR”
KPK: Nazar Diduga Terlibat Dalam 35 Kasus Senilai Hampir Rp 9 Triliun Di 9 Kementerian
http://www.apakabar.web.id/2011/08/1...r-rp9-triliun/
(14 Agustus 2011) Nazaruddin diindikasikan terlibat dalam 35 kasus yang dibagi dalam tiga kategori
Pertama adalah kasus yang sedang dalam proses penyidikan. Dalam tahap ini, ada 2 kasus di 2 kementerian dengan nilai proyek Rp 200 miliar.
Kedua adalah kasus yang berada di tahap penyelidikan. Dalam tahap ini, ada 2 kasus di 2 kementerian dengan nilai proyek Rp 2,642 triliun.
ketiga adalah kasus yang masih dalam tahap pengumpulan bahan. Tahap ini meliputi 31 kasus di 5 kementerian yang melibatkan proyek senilai Rp 6,037 triliun.

Super Nazar Di Komisi III: 1 Dari 14 Anggota Dari Demokrat, dan 1 Dari 55 Anggota Komisi III
http://news.okezone.com/read/2009/10...isi-iii-dpr-ri
Jumlah anggota DPR yang yang menghuni Komisi III (bidang hukum) berjumlah 55 orang, terdiri dari
Demokrat (14 orang), Golkar (10 orang), PDIP (9 orang), PKS (5 orang), PAN (5 orang), PPP (5 orang), Gerindra (3 orang), PKB (3 orang) dan Hanura (2 orang)

Super Nazar Di Banggar: 1 Dari 22 Anggota Dari Demokrat, dan 1 Dari 84 Anggota Banggar
http://www.parlemen.net/site/docs/Da...riode-2009.pdf
Sementara jumlah anggota DPR yang menghuni Badan Anggaran berjumlah 84 orang, komposisinya
Demokrat (22 orang), Golkar (16 orang), PDIP (14 orang), PKS (9 orang), PAN (7 orang), PPP (6 orang), Gerindra (4 orang), PKB (3 orang) dan Hanura (3 orang)
AKSI SOLIDARITAS UNTUK SANG “SUPER NAZAR”
Kunjungan Ditolak Karena Diluar Jam Besuk, Nasir dan Kaligis Mengadu Ke Pimpinan DPR
http://news.okezone.com/read/2011/08...mengadu-ke-dpr
Sejak tiba di Jakarta, Nazaruddin belum diizinkan dijenguk keluarga termasuk pengacara. Mako Brimob memang tak mengizinkan siapapun pihak menjenguk Nazaruddin diluar waktu yang ditentukan. Hal itu berlaku bagi siapapun bahkan tim kuasa hukum hingga keluarga sekalipun.
Hal itu sudah ditentukan sesuai protap internal oleh pihak Mako Brimob. Nazaruddin hanya boleh dijenguk sesuai dengan jam besuk yang berlaku yakni setiap hari Selasa pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB serta Jumat pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB.
http://nasional.inilah.com/read/deta...nasir-menangis
(15 Agustus 2011) Sepupu M. Nazaruddin, M Nasir menangis saat mengadu ke DPR. Nasir bersama pengacaranya OC Kaligis diterima langsung oleh Ketua DPR Marzuki Alie dan para wakil ketua DPR yaitu Pramono Anung, Anis Matta. Juga hadir dari Komisi III DPR yaitu Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah
http://www.mediaindonesia.com/read/2...Mengadu-ke-DPR
Kedatangan keduanya adalah untuk meminta dukungan DPR agar bisa mendampingi Nazaruddin saat pemeriksaan dan bisa bertemu dengan Nazaruddin.
"Nasib rakyat gimana, Nazar kan juga rakyat. Ketika dirampas haknya, ketika dianiaya. Kan ada tulisan tangannya, saya jangan dianiaya," kata OC Kaligis saat ditemui di gedung DPR sambil menunjukkan foto-foto pertemuannya dengan Nazar di Kolombia
AKSI DUKUNGAN DARI “SUPERHERO” LAINNYA UNTUK SANG “SUPER NAZAR”
Kompaknya Koalisi dan Oposisi Dalam Memberikan Dukungan Untuk “Super Nazar”
http://www.antarajateng.com/detail/i...x.php?id=49751
(15 Agustus 2011) Sejumlah anggota DPR RI Komisi III akhirnya bisa bertemu dengan M. Nazaruddin di Rutan Mako Brimob.
Mereka adalah; Ahmad Yani (PPP) datang bersama sejumlah anggota DPR lainnya Nudirman Munir (Golkar), Azis Syamsudin (Golkar), Herman Heri (PDIP), Fahri Hamzah (PKS) dan M. Nasir (Demokrat) dengan menggunakan bus DPR RI.

Kunjungan Itu Tanpa Izin Serta Melabrak Aturan Waktu Jam Besuk
http://www.republika.co.id/berita/na...ak-tahu-aturan
Awalnya kunjungan mereka sempat ditolak petugas, selain karena tidak memiliki izin rombongan juga membawa wartawan yang naik bus terpisah.
[url]http://news.detik..com/read/2011/08/15/182748/1704263/10/ahmad-yani-dpr-bisa-jenguk-nazaruddin-kapanpun[/url]
Anggota DPR akhirnya bisa menjenguk Nazaruddin di Rutan Mako Brimob tanpa menghiraukan waktu jam berkunjung.

Bisik-Bisik Mesra Antar Teman Secawat
http://nasional.inilah.com/read/deta...-bisik-ada-apa
Aziz Syamsudin dan M. Nazaruddin terlibat pembicaraan empat mata yang serius. Keduanya tampak berbisik karena takut terdengar orang-orang di sekelilingnya.
Dalam rekaman video itu terlihat Aziz menghampiri Nazaruddin yang tengah duduk dengan raut muka ketakutan. Nazaruddin meminta berbicara empat mata dengan Aziz Syamsudin. Keduanya terlihat berbicara sambil duduk dengan suara yang dipelankan. Keduanya bahkan nyaris berbisik-bisik.
Aziz menolak mengungkapkan isi pembicaraan itu. "Rasanya tidak pantas saya ungkapkan ke publik pembicaraan itu. Sebab, pembicaraan itu Nazaruddin yang meminta,"
NYANYIAN MERDU SANG “SUPER NAZAR”
“Super Nazar” Sang Tokoh Pemersatu Antara Koalisi dan Oposisi Dalam Berbagi Kesejahteraan
http://www.tempo.co/hg/hukum/2011/07...344180,id.html
Wawancara Tempo dengan Nazaruddin melalui BlackBerry Messenger
Uang Rp 9 miliar dari Wafid Muharam (Sekjen Kemenpora) diberikan oleh Paul (pengusaha). Dari Paul ke I Wayan Koster (anggota Banggar dari PDIP) dan Angelina Sondakh (anggota Banggar dari Demokrat), lalu diserahkan ke Mirwan Amir (Wakil Ketua Banggar dari Demokrat). Dari Mirwan diserahkan ke pemimpin Badan Anggaran dan Jafar Hafsah (Ketua Fraksi Demokrat). Jatah untuk Demokrat tidak diserahkan ke saya, tapi langsung ke Anas Urbaningrum (Ketua Umum Demokrat).
Menteri Andi tahu. Ketua umum Demokrat tahu semua mereka yang menerima uangnya. Saya tahu cara kerja mereka dan kapan mereka terima uangnya. Andi Mallarangeng terima Rp 5 miliar.

http://www.kerincigoogle.com/2011/07...00-miliar.html
Wawancara Tribun dengan Nazaruddin melalui BlackBerry Messenger
"Uang Anas Rp 600 milyar itu dari banyak proyek, proyek di Kemenpora, proyek di PLN. Ada pembangkit di Kaltim (Kalimantan Timur) yang dimenangkan oleh PT Adi Karya dan pembangkit yang di Kaltim yang dimenangkan oleh PT Rekin (Rekayasa Industri),"
"Untuk proyek Ambalang Rp 1,2 triliun, dana yang sudah di alokasikan Rp 100 miliar. Dengan rincian, ke DPR lebih kurang Rp 25 milyar, ke Andi Rp 5 milyar, lewat pengusaha teman Anas namanya Mahfud,"

http://news.okezone.com/read/2012/01...in-ketua-besar
Nazaruddin membenarkan kabar adanya bos besar dan ketua besar dalam operasi perkara korupsinya. Nazar menuturkan bahwa yang disebut Ketua Besar adalah Ketua Banggar DPR Melchias Marcus Mekeng. "Iya benar," ujar Nazar saat ditanya wartawan, di Gedung Tipikor

http://www.tempo.co/read/news/2012/0...k-Orang-Golkar
Azis Syamsudin, disebut-sebut membantu Nazaruddin memainkan proyek senilai Rp 567,9 miliar di Kejaksaan Agung. Nazar memerlukan bantuan Azis untuk meloloskan pembahasan anggaran di Komisi Hukum DPR, yang menjadi mitra kerja Kejaksaan Agung.
Anak buah Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang, kepada penyidik KPK mengakui hal itu. Saat disodori rekaman pembicaraannya dengan Nazaruddin lewat BlackBerry, dia membenarkan. "Mr A adalah Pak Azis, anggota DPR RI yang terkait proyek gedung, lahan parkir, dan iklan di Kejaksaan Agung,"
Jejak Azis juga terekam dalam catatan keuangan perusahaan, yang disita KPK. Dalam dokumen itu tertulis, pada 24 April 2010, tercatat dua kali pengeluaran untuk "Azis". Pengeluaran pertama dibukukan dengan keterangan "All Azis" dengan perincian US$ 250 ribu (sekitar Rp 2,3 miliar) untuk anggota Komisi Hukum DPR dan US$ 50 ribu (Rp 460 juta) sebagai jatah Azis.

Politikus Golkar lainnya yang diduga kecipratan duit Nazaruddin adalah Idrus Marham. Namanya terekam dalam laporan pengeluaran perusahaan Nazar, Grup Anugrah. Sepanjang Januari hingga Juli 2009, Idrus -yang ditulis dengan kode "IDRS"- disebut menerima duit sebanyak 6 kali. Pada 30 Januari, ia disebut mendapat Rp 20 juta. Dalam catatan, pemberian uang itu ditulis sebagai "biaya entertain". Selain itu, ada sejumlah pemberian uang lainnya. (12 Maret 2012)
BERHARAP PADA KPK JILID III DI BAWAH KEPEMIMPINAN ABRAHAM SAMAD
Nazar Diduga Terlibat Dalam 35 Kasus Senilai Hampir Rp 9 Triliun Di 9 Kementerian
Nazar bisa menguasai 14 rekannya dari Demokrat di Komisi III dan bahkan juga bisa menguasai 55 rekannya di Komisi III. Nazar juga mampu menguasai 22 rekannya dari Demokrat di Banggar dan bahkan juga mampu menguasai 84 rekannya di Banggar.
Mungkinkah Nazar melakukannya seorang diri? Sementara kedudukannya hanya sebagai anggota baik di Komisi III maupun di Banggar.
Jika benar Nazar melakukannya seorang diri, apakah anggota dan pimpinan komisi dan banggar serta semua pejabat di kementerian yang proyeknya “dihinggapi” oleh Nazar tidak mengetahuinya? Apakah mereka terlalu bodoh atau terlalu bersih untuk membiarkan Nazar “bermain” seorang diri?

Ada Apa Dibalik Aksi Solidaritas Dan Dukungan Lintas Fraksi Untuk Nazar?
Pada dasarnya muara dari pelaksanaan politik praktis adalah untuk meraih simpati masyarakat yang diukur dari perolehan suara dalam pemilu
Maka tak heran jika ada kecenderungan partai dari kubu oposisi akan selalu mengkritisi setiap kebijakan pemerintah dan sebaliknya, partai dari kubu koalisi cenderung untuk selalu mendukungnya
Begitupun terhadap kasus yang menimpa pada salah satu partai, ada kecenderungan hal itu akan dijadikan “sasaran tembak” oleh partai lainnya dan berharap beralihnya dukungan simpatisan

Kasus Nazar adalah anomali. Dugaan kasus mafia anggaran yang membelitnya tidak serta-merta dijadikan “amunisi” oleh partai lain untuk “menghabisi” Demokrat dengan cara memblow up kasus yang membelit mantan Bendahara Umumnya ini
Sebaliknya, Solidaritas dan dukungan yang sangat besar justru ditunjukkan secara telanjang oleh politisi lainnya yang berasal dari partai lain bahkan oposisi sekalipun
Apakah ini artinya demokrasi di negara kita sudah teramat sehat ataukah mereka berjuang bahu- membahu demi mencegah semakin nyaringnya “nyanyian” Nazar?

Menjadikan Kasus Nazar Sebagai “Pembuka Pintu” Gurita Mafia Anggaran
Setidaknya ada tiga kemungkinan “penyelesaian” kasus Nazar ini.
Pertama, KPK menetapkan Nazar sebagai pemain utama dan satu-satunya dalam kejahatan mafia anggaran ini lalu mengharuskan rakyat mempercayai hal itu
Kedua, KPK juga membidik “rekan kerja” Nazar hanya yang berasal dari Demokrat lalu fokus beralih ke “kasus besar” lainnya yang bermunculan satu-persatu
Ketiga, KPK membongkar seluruh jaringan gurita mafia anggaran ini tanpa peduli darimana asal pelakunya (biru, kuning, merah, hijau, putih ataupun orange)
Sebagai rakyat tentunya kita berharap pada kemungkinan ketiga, harapan ini cukup wajar dan tidak berlebihan mengingat keberanian para pimpinan KPK yang katanya tidak takut mati dan ada yang mewakafkan nyawanya untuk pemberantasan korupsi
sudah jelas koq kasus nazar ini arahnya mo dibawa kemana.

cukup sampai di ranah pribadi (perusahaan), dan cukup sampai si nazar saja.

in the end, everybody happy.

happily ever after (koruptor serta budaya pencitraan busuk).
wah barti kemungkinan masih banyak temen2 nya yang masih di luar sana yah..


ayoo..ngoceh terus bang nazar...biar masuk semua..



nitip lapak ya gan

Spoiler for racun tikus 1 meter mati!!!:
wah wah..makin laju aj gelindingny nie bola panas nazar..
kita bisa lihat betapa ketakutanny semu orang akan bola panas ini..

kita lihat KPK skarang ini..gimana mo jemput bola kalo keliatan di publik seperti tidak kompak dan hanya om samad sendiri yg menanggung semuany..ayolah semua Pimpinan KpK jgn terjebak kepentingan politik ato pihak penguasa..kalo ini dibuka..buka aj habis2an..seret smua ke pengadilan..biar jadi pembelajaran dan sejarah terbaik dalam penegakan HUKUM di Indonesia..bahwa siapa saja yg bersalah harus dihukum..
Quote:Original Posted By jonny esmod
sudah jelas koq kasus nazar ini arahnya mo dibawa kemana.

cukup sampai di ranah pribadi (perusahaan), dan cukup sampai si nazar saja.

in the end, everybody happy.

happily ever after (koruptor serta budaya pencitraan busuk).


in the end, everyperformer happy. but our country colapss
Quote:Original Posted By airie
wah wah..makin laju aj gelindingny nie bola panas nazar..
kita bisa lihat betapa ketakutanny semu orang akan bola panas ini..

kita lihat KPK skarang ini..gimana mo jemput bola kalo keliatan di publik seperti tidak kompak dan hanya om samad sendiri yg menanggung semuany..ayolah semua Pimpinan KpK jgn terjebak kepentingan politik ato pihak penguasa..kalo ini dibuka..buka aj habis2an..seret smua ke pengadilan..biar jadi pembelajaran dan sejarah terbaik dalam penegakan HUKUM di Indonesia..bahwa siapa saja yg bersalah harus dihukum..


banyak intrik2 yang memperlemah KPK ,
Rilis media Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari TII, PSHK, MTI dan ICW;
Naskah RUU PP-TPPU terancam dibajak oleh Tim Perumus DPR. Beberapa point penting penguatan PPATK dan KPK dijegal oleh oknum dari sejumlah fraksi dalam tim.
Pada rapat kerja Tim Perumus yang dilaksanakan pada tanggal 20 - 22 Agustus 2010 di Novotel-Bogor, secara sistematis sejumlah pihak melakukan penggembosan terhadap upaya penguatan PPATK dan KPK.
Agenda destruktif ini berkaitan dengan upaya membatasi pihak-pihak yang akan menerima Laporan Hasil Analis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari PPATK. Padahal, kita ketahui bersama bahwa Panja sudah menyepakati penyidik tindak pidana asal yang dapat menerima hasil pemeriksaan PPATK. Diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Badan Narkotika Nasional. Namun, Tim Perumus kemudian melakukan siasat untuk mengembalikan monopoli Kepolisian dan Kejaksaan sebagai pihak yang paling berwenang untuk menerima laporan tersebut. Hal ini tidak ubahnya seperti mempertahankan status quo kegagalan pemberantasan pencucian uang di Kepolisian dan Kejaksaan saat ini.
Berdasarkan data PPATK sampai April 2010, dari 2.442 transaksi keuangan mencurigakan yang ditemukan oleh PPATK, sekitar 1.030 diantaranya (42,18%) berasal dari Korupsi. Sebanyak 92% Laporan Hasil Analisis (LHA) diserahkan ke Kepolisian dan hanya 8% LHA yang diserahkan ke Kejaksaan. Akan tetapi, kasus yang diproses dan diputus menggunakan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 dan UU 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang sangat minim. Seperti dilaporkan PPATK, hanya 26 berkas putusan yang menggunakan UU Pencucian Uang tersebut sebagai dasar penghukuman.
Hal ini menimbulkan banyak tanda tanya bagi kita semua. Kenapa anggota DPR seakan ngotot untuk mempertahankan monopoli Polri dan Kejaksaan yang terbukti gagal dalam mengusut tindak pidana pencucian uang. Dalam istilah lain, DPR terkesan “memelihara” lemahnya rezim anti pencucian uang ditangan Polri dan Kejaksaan. kita patut khawatir akan adanya agenda politik dan kepentingan taktis dibalik ini semua.
[url]http://www.m.antikorupsi.org/?q=content/18107/mengecam-timus-dpr-yang-ingin-lemahkan-kpk-dan-ppatk[/url]
iyah gan, kita harus suport kpk
kita tunggu aja nih hasil akhirnya, klo smp sby terlibat sih seru juga nih
semoga ga cuma berhenti di nazar
KPK sudah ompong
×