Angka tersebut bisa tercapai pada 2015 apabila tidak ada penanggulangan menyeluruh.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan angka kejadian (prevalensi) penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba di Indonesia akan mencapai 2,8 persen atau setara dengan 5,1 juta orang pada 2015.

Kepala BNN Gories Mere menuturkan, angka tersebut bisa tercapai apabila tidak ada penanggulangan menyeluruh. "Ini perkiraan kami," kata Gories dalam sambutan Hari Anti Narkotika Internasional di Silang Monas, Jakarta, Minggu 26 Juni 2011.

Berdasarkan data Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami kenaikan sejak 2009. Pada tahun tersebut, prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,99 persen atau setara dengan 3,6 juta orang. Angka tersebut naik menjadi 2,21 persen pada 2010. Sedangkan data BNN menyebutkan, korban penyalahgunaan narkoba sebagian besar adalah lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman menyatakan, sekitar 60 persen penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terkait narkoba. Karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat melawan narkoba."Narkoba harus diberantas dari bumi Indonesia," katanya.

Meski begitu, lanjutnya, perang melawan bahaya narkoba tidak mudah. Apalagi bahan baku narkoba, prekursor, sudah ada di Indonesia. "Jadi orang semakin mudah membuat ekstasi dan sabu-sabu," jelas dia.

Jenderal bintang dua itu berjanji jajarannya akan terus memerangi peredaran narkoba terutama di cakupan Polda Metro Jaya. "Kami sering melakukan razia seperti di tempat hiburan, tapi kemudian pelaku lari ke rumah-rumah, hotel, apartemen, dan kos-kosan. Itu yang lebih bahaya, tapi kami akan terus razia," jelasnya.

Sutarman menjelaskan, meski penegakan hukum di Indonesia dirasa sudah tegas dan keras, nyatanya belum membuat para pengedar dan pembuat narkoba jera. "Meski yang dihukum mati sudah begitu banyak tapi dari penegakan hukum tidak menimbulkan dampak jera terhadap pelaku pengedar atau pembuat," katanya.

Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Pol Nugroho Aji Wijayanto, mengatakan dalam satu bulan terakhir, polisi mengungkap 260 kasus narkotika dari penggerebekan di lima wilayah Jakarta.

Sedangkan untuk pengungkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya bersama Kepolisian Resor atau Kepolisian Sektor bisa mencapai 700 kasus setiap bulannya. Angka tertinggi pengungkapan kasus narkoba terjadi di Jakarta Barat. "Bahkan dalam sebulan jumlah kasus narkoba di Jakarta Barat bisa di atas 100," katanya.

Tempat kedua terbanyak adalah Jakarta Pusat. "Di Jakarta Barat dan Pusat banyak pengungkapan karena di sana banyak tempat hiburan, pengguna, dan pengedar," ujarnya.

Lima cara
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan aparat hukum memberikan sanksi yang berat bagi pelaku kejahatan narkoba. Selain itu, Presiden juga meminta aparat hukum lebih aktif membongkar kasus kejahatan narkoba. "Berikan sanksi berat, namun tetap adil," kata SBY di tempat yang sama.

Selain menginstruksikan sanksi berat, SBY juga menyampaikan lima langkah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Pertama, meningkatkan intensitas pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan peredaraan gelap narkoba di seluruh Tanah Air.

Kedua, meningkatkan kerjasama regional dan internasional yang lebih efektif lagi agar sindikat kejahatan narkoba tidak mudah mengobok-obok Indonesia.

Ketiga, mengimbau kepada pendidik, orangtua, dan pemuka agama agar lebih aktif dalam membimbing dan mengawasi generasi muda agar tidak tersesat di jalan yang salah.

Keempat, mengimbau masyarakat di seluruh Tanah Air agar memiliki kepedulian yang tinggi. "Di RT/RW, di kelurahan atau desa harus ada kepedulian masyarakat lokal tentang bahaya ini," katanya. "Tidak boleh rumah dijadikan tempat produksi obat, tetangganya tidak tahu."

Kelima, pemerintah mengalokasikan sumber daya dan anggaran yang lebih besar untuk pemberantasan dan pencegahan narkoba di tahun-tahun mendatang.

[CENTER]sumber, klik disini[/CENTER]