alexa-tracking

[Profesionalisme DPR] email resmi aja tidak punya

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000008317731/profesionalisme-dpr-email-resmi-aja-tidak-punya
Poll: Apakah Anggota DPR kita profesional?
YA, Anggota DPR menjalankan amanat dengan professional 2.61% (373 votes)
TIDAK, Anggota DPR tidak profesional dan kompeten 97.39% (13935 votes)
Thumbs down 
[profesionalisme dpr] email resmi aja tidak punya
UPDATE THREAD!!!

Buat KOMISI VIII DPR


Quote:


Quote:


Quote:


Quote:

Numpang taro postingan....:)

apa hubungannya ini sama email resmi tidak punya?

--edit--
Oke.. saya baru baca semua. It all makes sense now..
Parah. Kalau DPR untuk masalah se sepele ini saja tidak bisa, bagaimana mau dianggap setara dengan Aussie, secara "public relation" kita *DPR* disini ternyata lebih tidak bermutu daripada instansi swasta?


Quote:
Quote:
KASKUS Ads

Ada teman yg bilang : Wah kalo gitu mah gak usah jadi anggota DPR, anak saya yg masih kecil juga udah bisa bikin email yahoo sendiri … emoticon-Smilie


Quote:

[original source]

http://politik.kompasiana.com/2011/05/03/laporan-dialog-antara-perhimpunan-pelajar-indonesia-australia-dengan-komisi-viii-dpr-ri-di-melbourne/

[youtube]8dEjGOPfAqA&feature=youtu.be[/youtube]

http://www.youtube.com/watch?v=8dEjG...ature=youtu.be


Ke Australia, Anggota DPR itu Bawa Keluarga


TEMPO Interaktif, Jakarta - Persatuan Pelajar Indonesia di Australia menduga sejumlah anggota DPR yang akan berkunjung ke negeri Kanguru membawa sejumlah anggota keluarganya.

"Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, delegasi kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Australia akan melibatkan dua puluh orang, sebagian membawa serta anak dan istrinya," kata Ketua PPIA, M Subkhan Zein, melalui siaran pers yang diterima Tempo, Senin (25/4).

Komisi VIII DPR berencana berkunjung ke Australia melakukan studi banding terkait Rancangan Undang Undang Fakir Miskin. Australia dipilih karena dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil mengelola masyarakat kelas bawah. Selain Australia, Komisi VIII juga berencana berkunjung ke Cina untuk studi banding persoalan yang sama.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), rencana kunjungan kerja Komisi VIII ke Australia akan menggunakan anggaran Rp 811.800.250.

PPIA menilai rencana kunjungan itu tak tepat. Alasannya, Jadwal kunjungan Komisi VIII pada tanggal 26 April hingga 2 Mei 2011 bertepatan dengan jadwal reses Parlemen Australia. Selain itu, berdasarkan jadwal kunjungan yang diterima PPIA, tak ada acara kunjungan ke tempat-tempat pengelolaan masyarakat miskin di Australia dalam jadwal itu.

"Kami setuju dengan sentimen yang beredar di Indonesia, rencana kunjungan Komisi VIII ke Australia lebih menyerupai kunjungan wisata dibandingkan maksud dan tujuan awalnya sebagai kunjungan kerja," kata Subkhan.

FEBRIYAN






PPIA: Komisi VIII tidak Semua Fasih Berbahasa Inggris

Penulis : Torie Natallova
Selasa, 03 Mei 2011 17:56 WIB


JAKARTA--MICOM: Kepergian Komisi VIII DPR RI ke Australia dalam rangka kunjungan kerja penanganan fakir miskin tidak hanya dinilai sia-sia, tapi juga ada masalah komunikasi yaitu bahasa Inggris.

Menurut Ketua Umum PPIA (Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia) Subhan Zein, delegasi Komisi VIII menghabiskan banyak waktu saat berkomunikasi dengan pihak Australia.

"Hasil pengamatan kami dalam pertemuan Komisi VIII dengan Mr Stephen Kelly, Manager for Aged Care and International Programs, Department of Health and Services, dan Mr Peter Van Vliet, Assistant Secretary for Multicultural Affairs, Department of Immigration and Citizenship, menunjukkan proses penerjemahan yang dilakukan secara dua arah, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dari pihak penyaji, dan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dari pihak Komisi VIII DPR RI menyebabkan banyaknya waktu yang terbuang sia-sia. Dalam catatan kami, sebuah kalimat pendek atau frase panjang yang disampaikan penyaji rata-rata memakan waktu 7 detik," ujarnya dalam siaran pers yang dimuat dalam website resmi PPIA, Selasa (3/5).

Pada sesi tanya jawab, Subhan mengatakan terjadi berulang kali kesalahpahaman antara penanya dengan panja fakir miskin Komisi VIII. PPI Australia memberikan rekomendasi atas kendala bahasa yang terjadi saat kunker 26 April hingga 2 Mei 2011, yaitu diperlukannya kecakapan berbahasa asing bagi yang akan diberangkatkan kunker ke luar negeri.

Tak tanggung-tanggung, PPIA meminta adanya ijazah pendidikan tinggi di negara yang berbahasa sama dengan negara yang dituju dan lulus sertifikasi kecakapan berbahasa. Bila anggota DPR tidak fasih berbahasa asing, sekiranya kunker ke luar negeri ditunda.

"Pembatasan izin kunjungan kerja anggota DPR bagi mereka yang tidak memiliki kecakapan berbahasa asing yang mencukupi untuk menerima dan menyampaikan informasi secara dua arah dengan baik," katanya.

"Anggota DPR yang akan melakukan kunjungan negara tidak menunjukkan kecakapan berbahasa sebagaimana tersebut di atas, maka kunjungan tersebut hendaknya ditunda hingga mereka mendapatkan pelatihan bahasa asing seperti bahasa Inggris," katanya.

Sementara itu, pimpinan rombongan Abdul Kadir Karding yang juga Ketua Komisi VIII DPR enggan berkomentar dan memberi keterangan terkait kunjungan dan evaluasi PPI Australia. (*/OL-9)



http://www.mediaindonesia.com/read/2...bahasa_Inggris
Quote:


semoga kalau ada anggota pemerintah yang baca bisa introspeksi diri kinerjanya.
jika alamat email aja tidak hafal / tidak ada, apa yang selama ini dikerjakan?
emoticon-Smilie

dan terlihat dari jawaban mereka ke PPIA, untuk mencoba membodohi PPIA dengan memberikan alamat email palsu dan jawaban sekenanya.
masih pantaskah disebut wakil rakyat?
Jarang2 gw posting di Lounge. Tp gw kudu posting karena 1 alasan : THREAD TS AMAT SANGAT BERBOBOT !!!! Thx TS..saatnya membuka mata buat konstitusi legislatif kita yg satu itu. Parahhhhh bgt kondisinya......Ane rate 5 ini thread emoticon-Angkat Beer

Sedih 

NO COMENT UTK INSTITUSI NEGARA YANG SATU INI, SEKOLAH T.K ANAK SAYA AJA PUNYA ALAMAT EMAIL. >>> jayalah negaraku emoticon-Frown <<<
k0M151d3L4P4n@yahoo.com

PPIA Akan Surati Australia Soal Kunjungan Komisi VIII DPR
KAMIS, 28 APRIL 2011 | 00:16 WIB
Besar Kecil Normal
Abdul Kadir Karding . Foto : TEMPO/Imam Sukamto


Berita terkait
Inilah Surat Tanggapan Komisi VIII DPR kepada PPIA
Dubes RI di Swiss Heran Reaksi DPR
Ke Australia, Anggota DPR itu Bawa Keluarga
Studi Banding Untuk Penyempurnaan Undang-Undang Tak Perlu
Priyo: Pimpinan DPR Tak Punya Otoritas Batalkan Kunjungan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Persatuan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) akan menyurati Hugh Borrowman, Sekretaris Pertama Departemen Luar Negeri Australia Untuk Wilayah Asia Tenggara, terkait dengan jawaban Komisi VIII soal kunjungan kerja ke negeri Kanguru tersebut.

"Sebagai upaya untuk membentuk transparansi kami akan mengirimi surat terkait dengan substansi jawaban yang kami terima," ujar Ketua PPIA Muhammad Subhan Zein, dalam surat jawabannya kepada Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding, Rabu, 27 April 2011.

Sebelumnya, Komisi VIII membalas surat terbuka PPIA terkait kritikan kunjungan ke Australia yang dianggap tak tepat. Dalam suratnya, Karding membantah semua tudingan PPIA bahwa kunjungan tersebut tidak direncanakan dengan matang.

Menurut Karding, Komisi VIII hanya menerima usulan jadwal kegiatan selama berada di sana dari Departemen Luar Negeri Australia. Karding juga mengatakan, Komisi VIII selama di Australia akan bertemu dengan sejumlah pejabat setingkat Direktur Jenderal.

Subhan pun menganggap jawaban yang diberikan Komisi VIII ini janggal. Ia mempertanyakan kenapa jadwal kunjungan tersebut diatur oleh Kementerian Luar Negeri Australia. "Padahal yang memahami kebutuhan Tim Panja RUU Fakir Miskin adalah anggota tim itu sendiri," ujarnya.

Ia juga melihat kejanggalan soal tidak dijadwalkannya pertemuan dengan tim perumus kebijakan, menteri dan anggota parlemen, penanganan masyarakat miskin oleh Departemen Luar Negeri Australia. "Padahal mereka (Departemen Luar Negeri Australia) tahu bahwa yang akan berkunjung adalah anggota DPR RI," ujarnya.

Ia juga menilai janggal usulan untuk mengunjungi komunitas muslim Australia dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Perempuan yang tak berhubungan dengan RUU itu. Lagi pula, kedua institusi ini berlokasi di Sydney dan Melbourne, kota yang berbeda dengan kota tujuan studi banding ke Canberra. Karena itu, Subhan menjelaskan, mereka akan melakukan cek ulang kepada Departemen Luar Negeri Australia mengenai cerita Komisi VIII ini.

PPIA juga merasa kecewa Komisi VIII tak menanggapi usulan mereka untuk mengikutsertakan perwakilan PPIA dan media massa Indonesia untuk memantau kegiatan rombongan selama di Australia. Komisi VIII juga dianggap tak merespons usulan PPIA untuk mengunjungi kantor-kantor pelayanan bagi masyarakat miskin yang justru berkaitan langsung dengan RUU ini.

FEBRIYAN
Quote:


hmm... kalau anda meminta wakil rakyat ini untuk memperbaiki kinerja, sama seperti anda mengusahakan macan untuk menjadi herbivora..

Pantas tidaknya menjadi wakil rakyat, sudah bukan rakyat lagi yang memilih wakilnya.. saya bahkan tidak mengenal, siapa DPR kita..
salah satu bukti nyata lagi kalau mereka itu gak kerja apa2 disana...
emoticon-No Hope
hahahaha
PPI sekarang protes juga percuma
pas itu di belanda ada yang memfoto anggota DPR yang belanja di hotel

juga nggak terjadi apa apa
kita cuma bisa dongkol aja
mau protes juga percuma
mantap bgd TS threadnya,,

bisa mnggambarkan gimana bentuk asli dr wakil rakyat kita yg ada d atas sana.. mungkin tidak semuanya seperti ini, tp ini cukup merefleksikan keadaan nyata..

lalu saat mengulur ulur waktu untuk menjawab pertanyaan dr masyarakat dan beralasan sibuk sperti itu, harusnya kan wakil rakyat menyediakan waktu buat sharing dgn masyarakatnya,..

yaa memang yg harus d tanamkan dr awal untuk menjadi wakil rakyat adalah gmn cara mengayomi rakyat , bukan sekedar gmn cara balik modal kampanye dan berfoya2 dgn jabatannya...
Facebooknya

http://www.facebook.com/pages/Abdul-...ng/44812109354

http://www.facebook.com/people/Abdul...ing/1180346481

[Profesionalisme DPR] email resmi aja tidak punya

[Profesionalisme DPR] email resmi aja tidak punya
ya mau gimana lagi
mereka jadi DPR juga keluar uang
jadi wajar kalo pingin balik modal

kalo kemudian ketika pemilu legislatif kita golput, ngefek ato nggak ??
maxud, jumlah anggota DPR berkurang ?
mungkin pemerintah juga yg jadi biang kerok pada makar
Quote:


setidaknya kita hargain usaha PPIA (Perhimpulan Pelajar Indonesia Australia)
mereka perjuangin hal ini, adakah baiknya kita bantu sebarkan berita
sehingga banyak orang yang semakin aware dengan kinerja DPR.

Setidaknya dengan ada oposisi dari PPIA
ketahuan bobroknya DPR
dan Studi banding ke luar negeri kedepannya yang tidak ada substansinya dan akhirnya hanya dijadikan ajang jalan2 + shopping akan ditiadakan.
emoticon-I Love Indonesia

Salut untuk perjuangan PPIA

Semoga ada hasilnya
emoticon-Smilie

From Another Thread

Quote:


http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=8300052&page=31
mantap gan...ane udah emoticon-Rate 5 Star
semoga orang lain yg ga seberuntung TS bsa berdialog dengan anggota *ewan, bisa tau kelakuan bobrok mereka yg mengaku2 sedang studi banding padahal mah tujuan utama mereka jalan2 gratis dan menghabiskan uang rakyat...
nyesel ane milih mereka...semua nya sama aja ternyata..
udah masuk gedung *ewan yg terhormat pada lupa sama janji pas kampanye nya semua...
inget anggota *ewan...janji adalah utang dan utang dibawa mati, dan ntar di akhirat akan di mintai pertanggung jawaban atas janji2 yg telah anda obral ketika kampanye...
Cuman bisa ngelus dada sambil ketawa getir bacanya. Padahal mereka2 itu yg jadi tumpuan harapan untuk Indonesia yg lebih baik. Kebayang masa depan negri tercinta ini kalo terus dipegang orang2 kaya' anggota2 "hewan" yg terhormat itu emoticon-Nohope emoticon-Nohope

Musti ada koordinasi dari perwakilan2 mahasiswa atopun warga Indonesia yg ada di luar negri kali ya. Jadi kalo ada yg denger kabar ada anggota "hewan" yg mau studi banding ke suatu negara biar diikutin sambil di foto2in gitu sama mahasiswa yg lagi sekolah di negara yg bersangkutan. Biar ketauan ngapain aja kegiatannya sama di pake buat apa aja uang2 hasil pajak "warga miskin" yg gak ngerti apa2 ini emoticon-Big Grin emoticon-Big Grin
×