alexa-tracking

[share & info]:::::: tanya jawab seputar pajak kaskuser bali ::::::::

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000008028778/share-amp-info-tanya-jawab-seputar-pajak-kaskuser-bali
Cool 
[share & info]:::::: tanya jawab seputar pajak kaskuser bali ::::::::
sesuai judul thread nubi minta ijin. mari sharing dan berbagi pengalaman,pengetahuan,tanya jawab..dll seputar pajak.


perlu di garis bawahi, segala kesoktauan komentar/tanggapan/info yg saya berikan di thread ini tidak ada sangkut pautnya dengan direktorat jenderal pajak. karena disini saya murni mewakili diri sendiri yang ingin belajar tentang perpajakan. jadi alangkah baiknya di kroos cek dulu kevalidan dan keabsahan info di trid ini untuk menghindari kesalahpahaman di dunia nyata emoticon-Smilie

tambahan info,koreksi, saran dan kritik dari kaskuser/wati sangat saya nantikan emoticon-Smilie


Quote:



FAQ


Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak (WP) ?

WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.


Apakah pengertian dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) ?
PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).


Apakah yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ?
* NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP.
* NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada Pengusaha yang memenuhi syarat sebagai PKP.



Dimanakah tempat pendaftaran Wajib Pajak/pelaporan Pengusaha Tertentu ?
* Seluruh WP BUMN dan WP BUMD di wilayah DKI Jakarta: di KPP PND Jakarta
* WP PMA tidak Go Public: di KPP PMA;
kecuali, yang telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di kawasan berikat dengan permohonan, diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat;
* WP Badan dan Orang Asing: di KPP Badora;
* WP Go Public: di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public);
kecuali, WP BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat;
* WP BUMD di luar DKI Jakarta: di KPP setempat;
* Untuk WP BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar DKI Jakarta, khusus PPh Pemotongan/Pemungutan dan PPN/PPn BM: di KPP tempat cabang atau kegiatan usaha.


Apa saja fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak ?
Fungsi NPWP :
* Sarana dalam administrasi perpajakan;
* Identitas WP;
* Menjaga ketertiban pembayaran pajak;
* Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Setiap WP hanya diberikan satu NPWP


Apa saja fungsi dari Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ?
Fungsi NPPKP :
* Identitas PKP;
* Dicantumkan dalam pemenuhan kewajiban PPN/PPnBM.



Apa saja syarat-syarat untuk memperoleh NPWP dan NPPKP ?

* Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan :
- Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor
* Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :
- Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor;
- Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
* Untuk WP Badan :
- Fotokopi akte pendirian;
- Fotokopi KTP salah seorang pengurus;
- Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang
* Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong :
- Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan;
- Fotokopi tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.
* Apabila WP pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan fotokopi kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran WP Kantor Pusatnya. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, perlu dilengkapi surat kuasa.
Fotokopi sebagai kelengkapan formulir pendaftaran WPtersebut di atas harus disahkan oleh Petugas Pendaftaran WP kecuali dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos, maka fotokopi harus disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.



Bagaimana tatacara mendaftarkan diri dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak ?
* Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kelengkapannya;
* Menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak setempat.



Dalam hal apa saja perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan ?

* Perbaikan data karena kesalahan data hasil komputer;
* Perubahan nama WP karena penggantian nama, disyaratkan adanya keterangan dari instansi yang berwenang;
* Perubahan alamat WP karena perpindahan tempat tinggal;
* Perubahan NPWP karena adanya kesalahan nomor (misalnya NPWP cabang tidak sama dengan NPWP Pusat);
* Perubahan status usaha WP dilampiri pernyataan tertulis dari WP atau fotokopi akte perubahan;
* Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha WP;
* Perubahan bentuk Badan;
* Perubahan jenis pajak karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah;
* Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan NPPKP karena dipenuhinya persyaratan yang ditentukan;



Apa saja syarat penghapusan dan pencabutan NPWP ?

* WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte/laporan kematian dari instansi yang berwenang;
* Wanita kimpoi tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah/akte perkimpoian dari catatan sipil;
* Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;
* WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
* Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;
* WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.


Apa saja syarat pencabutan NPPKP ?

* PKP pindah alamat;
* WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi;
* PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP
.

update:
batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan
PPh Badan
(30 April 2011)
=========================
Ingat, Denda keterlambatan
penyampaian SPT PPh Badan
Rp.1.000.000
(Satu Juta Rupiah)


Quote:
Hari gini ga bayar pajak?? Apa kata gayus... emoticon-Embarrassment
emoticon-I Love Indonesia
KASKUS Ads
Kasian duir pajak klo cuma masuk kekantong gayus gan,..emoticon-Embarrassment
[share & info]:::::: tanya jawab seputar pajak kaskuser bali ::::::::
Quote:


Pemaksaan diluar keinginan rakyat, melanggar HAM.. emoticon-Embarrassment emoticon-Embarrassment
hayoooo..... biarkanlah HAM yang berbicara.. wong teroris pun berbicara atas nama HAM emoticon-Embarrassment

ya iyalah.. kalo secara langsung "si petu" bisa di tindak...
Kalo secara tidak langsung, ditoel toel dikit emoticon-Embarrassment emoticon-Embarrassment

yang bernama Gayus Tambunan emoticon-Embarrassment emoticon-Embarrassment
orang bijak telatbayar pajak


duit pajak ni katanya bisa kita pantau ya???
tp slama ini koq ngga transparan duitnya dipake apa ajj
pndptan dr pajak brp
uang nya kmana ajj
Quote:


pak made orang pajak ya???

Video & Image 

Quote:


Saya bisa mengerti statement sis diatas.
Kasus gayus murni pidana (secara garis besar sama saja dengan korupsi yg dilakuan baik oleh polisi,jaksa,hakim,pegawe pemerintahan,guru, dan lainnya).
Untuk penyelesaiannya sudah memiliki tata cara tersendiri menurut hukum mungkin karena merembet ke ranah politik makanya jadi seperti sekarang.
hari gini kalo ada petugas pajak minta duit, langsung lapor ke 500200 aja sis



Quote:


yang perlu saya garis bawahi disini adalah pajak yang agan bayarkan masuk ke kas negara.
jadi uang pajak tidak dikelola langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Uang itu langsung masuk ke kas negara yang nanti kemudian menjadi APBN dan didistribusikan ke daerah-daerah melalui Dana Alokasi Khusus maupun Dana Alokasi Umum.


Quote:


masalah pajak memang sangat kompeks sis..ga hanya di indonesia.
bahkan hampir di seluruh dunia ketika seseorang mendengar kata "pajak" sudah tercitra negatif (manusiawi kesel duitnya dipotong emoticon-Big Grin).
bahkan einstein pernah berkata :
"satu hal yang paling tidak bisa saya mengerti di dunia ini adalah pajak penghasilan"

hmm..mungkin sis bisa bantu share solusi yg lebih baik untuk kedepannya


Quote:


masalah dipakai apa aja itu bukan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak gan.
untuk jumlah pendapatan berapa dan penggunaanya atau kemana uangnya lebih jelas bisa dilihat di APBN disana tertera rinciannya.
APBN itu pun meiliki tahapan2mulai dari rencana anggaran,pengesahan, realisasinya,sampai pertanggungjawabannya.


Quote:


saya sedang berminat belajar pajak gan..tiang nu belog.mungkin bisa di bantu belajar emoticon-Angkat Beer
serem disini emoticon-Takut (S):

kalo gak bayar pajak ntar ditangkep emoticon-army:
Kenapa kalo beli barang di swalayan selalu dapet ppn ?

Tapi kalo di warung kok ga ada ppn gitu ? Tapi harganya murahan di swalayan kadang emoticon-Hammer2
Hari Gini ndak bayar pajak, apa kata dunia emoticon-Wink.......hari gini korupsi uang pajak rakyat, apa kata akhirat emoticon-Mad:
Quote:


Bukan hanya sudah.. Bahkan sangat dikenal.. emoticon-Smilie

Pajak jalan, Pajak Bangunan, PPN (di resto, hotel, retail) saya anggap itu hal yang wajar. Karena kita adalah pengguna jalan, mendirikan bangunan diatas negara ini,

Mengenai Pajak Penghasilan... What The Hell!!??? istilah lainnya "gw yang kerja banting tulang sampe sakit, ngapain pemerintah mau ngambil duit gw, emangnya situ nenek moyang gw apa? emangnya situ sapa? emangnya situ mau ngebiayain hidup saya? sudah peengenluaran hidup mahal dan tinggi, eh pemerintah malah mau maling hak saya"

seperti itulah sedikit tidaknya gambaran kasarnya di benak warga...

"Enak aja ngambil ngambil duit gw.. gw kerja buat lo juga bukan"
pasti orang orang berpikir demikian. begitu juga dengan saya..
saya berhak dong punya pikiran dan pendapat gitu, karena apa? karena ya memang ini duit gw, gw mau apain jg terserah gw dong..

dengan adanya Pajak Penghasilan, pemerintah tak jauh beda layaknya dengan preman pasar emoticon-Smilie

Jikalau mau menarik pajak penghasilan, tariklah kepada PNS alias pegawai negeri sipil dengan golongan atas. Yang kerjanya ongkang-ongkang kaki, tiap awal bulan terima gaji doang.. (baca : gedung tempurung kura kura) emoticon-Smilie karena apa? karena mereka bekerja untuk pemerintah dan pemerintah yang menggajinya. dan gaji mereka diatas 10 juta.

Coba anda bayangkan orang orang yang bergaji 2 juta.. kena pajak 200rebu. gaji cuman 1.8. punya anak punya istri butuh susu dsb... gimana ga pontang panting cari duit. udah gitu duit yg 200rebu itu buat apa?? apa ada hasil?

mohon maaf jika ada tulisan tulisan yang kurang berkenan.. emoticon-Smilie
saya bukan membantah adanya pajak, tapi tolong pajak itu dibuat secara akal sehat, bukan akal-akalan emoticon-Smilie
Quote:


Tidak Percaya!
O Ya?
Masa Sih?
Imposible!

Kenapa saya bilang gitu?? karena tidak ada bukti ontentik.. emoticon-Smilie
bahkan kenyataan yang ada didepan mata sekarang ini adalah Gayus ngembat duit pajak, dan sudah menjadi rahasia umum dari jaman aku smp dengan uang uang pajak yang disetorkan emoticon-Smilie

o iya.. masuk ke kas negara ya? tapi kok utang negara bertambah ya? emoticon-Confused: Masa setoran pajak kurang? emoticon-Embarrassment
Quote:


kaden pak made orang pajak hehehehe
mau tanya ni kapan pemutihan pajak???
klo APBN bsar-bsar angkanya
tapi buktinya nol besar pak
ngga usah jauh2
jalan2 msh bnyak yg bolong
cnth direnon
3x saya masuk lobang jlas2 ada APBNnya untuk perbaikan jalan tp realisasinya mana??

klo saya sndiri sbg bangsa indonesia hanya butuh bukti bukan janji,dll
dr dulu pasti ada APBN buat fasilitas2 umum
tp apa yg saya dpt ngga ada sama skali,,

air minum gratis di puputan yg nyontek dari ngara2 maju
nyatanya hanya bisa di manfaatkan saat awal(anget2 eek ayam)
skarang kayanya udah jadi bangke

pndidikan gratis,subsidi,dsb,
ngga ada sdngkan di apbn pasti ada subsidi2 untuk orng tdk mampu
sdngkan realitanya ngga ada sama skali

trus duitnya kmana???

pembangunan idabagus mantra ajja bisa bengkak brp kali lipat
duitnya kmana??


gayus udah di angkat
tapi akarnya gayus blm terangkat
bagaikan mencari air tawar di lautan

thn brp baru indonesia bisa bebas korupsi???
honor ngepas UMR diembat pajak juga pas ikut sensus taun lalu

ga seberapa sih, tapi kalo dikali banyak hasilnya banyak

yang kecil dikejar, yang besar bisa dibicarakan
Quote:


sesepuh pajak
saya udah bayar pajak,,,pajak kendaraan,parkir,makanan,,dan sampai saat ini saya blom mempunyai tempat tinggal klo ditambah pajak penghasilan maka semakin jauh harapan saya untuk punya sebuah tempat tinggal di negara ini.

penghasilan saya 1,5 jt perbln,istri 1jt,,,anak 2...apa ad perhatian dr pemerintah?
bayar kontrakan,makan,susu,pendidikan anak2 g da yg gratis,kesehatan mahal..peran pemerintah dimana?

uang pajak rasanya g pernah jelas,entah kemana...pembangunan di negara ini masih mengandalkan pinjaman luar negeri...

saya rela jika gaji saya di potong apabila pendidikan & kesehatan bener2 gratis dan bermutu...

nb : malah curhat maklum rakyat kecil & miskin sensi klo masalah pajak emoticon-Embarrassment

Video & Image 

ternyata tanggapannya kaskuser bali luar biasa
saya coba tanggapi dngan sgala keterbatasan pengetahuan yg saya miliki


Quote:


kalo soal nangkep kayanya urusan satpol pp,hansip, n kawan2 gan emoticon-Big Grin


Quote:


secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak.pada usaha warung/swalayan/toko intinya pada status PKP tsb gan,untuk lebih jelas sebentar saya update diatas ya gan emoticon-Smilie

Quote:


saya setuju gan.
semoga tindakan korupsi di negeri ini dapat di minimize.peran serta kita sebagai masyarakat sangat vital.
khusus untuk DJP apabila agan menemukan/bersentuhan dngan hal sperti itu segera hubungi kring pajak di nomor 500200 dan sertakan info selengkap2nya mengenai pegawai/oknum tsb.


Quote:


bagus sekali sis yuli.saya senang membaca komentar sist diatas.
1. pajak secara garis besar dibagi 2. pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP/Perpu
Jenis-Jenis Pajak Pusat :
1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Bea Materai

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah / Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).
Contoh Pajak Daerah:
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Pajak Hotel dan Restoran
3. Pajak Hiburan dan tontonan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

mulai tahun 2011 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak lagi diurus DJP melainkan sudah dilimpahkan ke PEMDA


==
mengenai pendapat sist yg bilang PNS ongkang2 kaki..saya minta maap mohon diperhalus dan jangan digeneralisasi ke semua PNS. ibu saya seorang guru/PNS,ayah saya juga seorang guru/pns. dan mereka tidak ongkang2 kaki walalupun pendapatan tidak seberapa dibandingkan dengan pengajar swasta.

coba saya kasi contoh sederhana untuk PPh (Pajak Penghasilan)
*tahun 2010, misal seorang ayah karyawan swasta dngan gaji total 2.000.000/bulan dan sudah menikah punya 2 anak.

gaji setahun (12x2.000.000) = 24.000.000

(-)
pengurangan
biaya jabatan (5%x24.000.000) = 1.200.000

penghasilan netto setahun = 22.800.000

PTKP (k/2) = 19.800.000

penghasilan kena pajak = 3.000.000

pph pasal 21 terutang tahun 2010
5% x 3000.000 =150.000

atau per bulan yg dipotong perusahaan = 150.000/12= 12.500


jadi tidak 200.000 sist. untuk lebih detai nanti saya update di pagi atas emoticon-Smilie


Quote:


kalau duit yang sist bayar melalui SSP (surat setoran pajak) sudah pasti masuk ke rekening kas negara. masalah duit diembat oknum itu jelas diluar sistem. yang saya tekankan disini kalo sist melunasi kewajiban pajak dengan membayar melalui SSP ke bank persepsi/kantor pos akan mendapat bukti tanda setor. bukti inilah yang sist laporkan ke kantor pajak. jadi kantor pajak tidak ada hubungan dengan rekeing tsb. (kl melalui calo/oknum jd uang diembat disini mungkin maksudnya sejenis fee???)

kl masalah utang negara bertambah terus.itu sudah ke makroekonomi sist.mungkin teman2 disini bisa bantu menjelaskan emoticon-Smilie


Quote:


Quote:




pemutihan pajak merupakan tax amnesty(amnesti pajak) yang diberikan pada pajak tertentu di mana WP dibebaskan dari pajak terutang yang belum dibayarkannya. contoh pemutihan pajak yang paling banyak adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB)

masalah penggunaan APBN sama sekali tidak ada hub dengan DJP. jika diibaratkan secara kasar DJP memerah susu masalah susu nya nanti itu dikemanakan atau mau dibuat apa itu diluar kewenangan.

tentu kita berharap kedepannya pembanguan akan berjalan lebih baik.

hubungin kring pajak 500200 jika anda menemuka hal2 tsb


Quote:


mungkin bisa di detail gan..soalnya besar kecil relatif jadi saya kurang paham.
ID TS nya lucu.. Bapak Made ato Bapaknya Made?emoticon-Big Grin
Quote:


agan bisa aja emoticon-Big Grin emoticon-Malu
bisa dua2nya kyana emoticon-Embarrassment


Quote:
×