Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara (Sumut), Edimin dan Wakil Bupati (Wabup) Labusel Ahmad Padli Tanjung membatalkan rencana pembelian mobil dinas (mobdin) baru senilai Rp 2,5 miliar. Keduanya kompak memilih mobil dinas baru yang haranya Rp 500 jutaan.

"Kita dimana-mana pemerintah kita defisit. Kita cerita tidak ada duit, masak kita beli mobil sampai Rp 1,78 miliar kan nggak mungkin, nggak etislah," kata Edimin, kepada wartawan, Senin (11/10/2021).

Edimin mengatakan pengadaan mobil seharga Rp 1,7 miliar itu dibatalkan. Diganti dengan pengadaan baru yang nilainya kurang dari dari sepertiganya.

"Yang lama itu kan dianggarkan untuk beli (Toyota) Prado. Itu kita batalkan, kita ganti dengan (Toyota) Innova. Harganya sekitar Rp 520 Juta," ucapnya.

Dia menjelaskan awalnya pembelian mobil dinas tersebut dianggarkan sebesar Rp 1,4 miliar dalam APBD 2021, yang disusun oleh pemerintahan pupati sebelumnya. Sesaat setelah Edimin dilantik harga mobil rupanya mengalami kenaikan sebesar Rp 380 Juta.

Karena itu, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakab Labusel melapor kepada Edimin meminta agar tender mobil ini ditunda dan pengadaannya dimasukkan kedalam Perubahan APBD 2021. Mendengar laporan itu, Edimin yang sebelumnya belum mengetahui rencana ini, langsung meminta agar pengadaanya dibatalkan dan diganti dengan mobil yang lebih murah.

"Beberapa saat setelah dilantik, datang Kabag Umum memberitahu ke saya tentang rencana pembelian ini. Ceritalah dia kondisi keuangan saat ini bagaimana dan bilang kalau dimasukkan saja nanti ke perubahan APBD. Sebelumnya kalau nggak melapor dia, saya nggak tahu ini. Setelah dia cerita saya bilang batalkan dan ganti yang lebih murah saja," ujarnya.

Langkah Edimin ternyata mendapat dukungan dari Wabup Labusel Ahmad Padli Tanjung. Ahmad Padli juga meminta agar mobilnya yang semula senilai Rp 730 juta, diganti dengan mobil yang nilainya tak lebih dari Rp 500 juta.

"Saat saya bilang batalkan dan ganti Innova, Pak Sekda bilang 'nggak mungkinlah pak, masa mobil bupati Innova, wakilnya Pajero' kata Sekda," ungkap Edimin.

"Mendengar itu, wakil bupati pun langsung ngomong, 'Bang kalau abang ganti mobil, aku pun ganti lah. Kita ganti ajalah Innova' katanya. Ya udah akhirnya sama-sama pakai Innova lah kami," tambahnya.

Dibatalkannya anggaran pembelian mobil dinas baru Bupati dan Wabup itu, pemerintah Kabupaten Labusel menghemat pengeluaran sebesar Rp 1,5 M. Rencananya, uang tersebut akan dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan.

"Nanti kita lihat sektor apa yang paling penting, yang bisa segera dirasakan masyarakat manfaatnya. Ke situ kita alihkan selisih anggaran ini," pungkas Edimin.

TS tebak ya, ntar bakal ada setidaknya tiga macam respon netizen atas pemberitaan ini.

Respon pertama, menilai apa yang dilakukan pak bupati dan wakilnya adalah bentuk pencitraan. Tebar pesona. Kepengen terlihat peduli, benar-benar memikirkan rakyat, enggan bermewah-mewah di mata publik. Bisa jadi ini berita pesanan. Sengaja kasih tahu wartawan tentang aksi heroiknya menolak mobil mewah dan uangnya dialokasikan ke sektor yang lebih penting. Netizen yang berpenilaian seperti ini biasanya karena sudah skeptis dengan kelakuan para pejabat. Faktor pendorongnya adalah fakta di lapangan yang memperlihatkan tidak sedikit oknum pejabat yang korup. Parahnya ada oknum pejabat yang dikenal alim, dikenal peduli rakyat, dikenal punya prestasi dan anti korupsi, eh gak tahunya di hari kemudian ditangkap KPK.

Respon kedua, mengapresiasi langkah bupati dan wakil bupati tersebut. Berharap mereka tidak punya motif sampingan dalam keputusan bijak yang diambil. Patut dijadikan contoh oleh pejabat-pejabat di daerah lain. Tidak elok hidup mewah sementara masih banyak rakyat yang dalam taraf hidup kategori miskin. Terlebih sedang di masa pandemi seperti sekarang. Netizen golongan ini biasaya masih berusaha optimis. Percuma juga ngotot debat dan menebar kebencian di antara sesama. Lebih baik terus berharap yang terbaik pada orang-orang yang dipercaya-dipilih oleh rakyat, sembari setidaknya terus berupaya mengendalikan diri sendiri untuk tidak bertindak korup di kehidupan keseharian. 

Respon ketiga, masa bodoh-gak mau tahu-gak penting. Netizen yang merespon seperti ini biasanya karena sudah muak mual dengan berita polutak politik. "Halaaah bodo amat, gak ngaruh sama periuk nasi di rumah gue." Di level yang parah menilai ada dan tidaknya pemerintah sama saja. "Mau Si A atau Si B yang jadi presiden, sama aja, kita masih harus kerja banting tulang buat makan. Gak ngaruh sama kehidupan kita." Begitulah kira-kira ungkapan yang umum terdengar.

Respon terhadap suatu pemberitaan niscaya akan selalu beragam. Disebabkan memang setiap manusia punya pengetahuan dan pengalaman yang beragam. Membentuk sudut pandang dan pola pikir yang beragam pula.

Terkait apa sebenarnya niat pak bupati dan wakilnya, biarlah waktu  yang menyingkapnya. Menurut TS ya isi kepala dan hati orang siapa yang tahu. Hanya yang bersangkutan dan Tuhan yang tahu. Ketimbang berburuk sangka, TS milih respon yang kedua. Sembari berharap para pejabat lain juga terbukakan pintu hatinya. Memandang kepentingan kesejahteraan rakyat adalah yang utama. Tidak sekadar melihat rakyat sebagai angka-angka pemenangan saat Pemilu belaka.


Ada yang punya pendapat lain?