Anies Wajib Lunasi 5 Musim Uang Komitmen Formula E, PDIP Makin Ngotot Interpelasi. Ilustrasi 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP dan PSI resmi mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (26/8/2021). [Suara.com/Yaumal Asri Adi Hutasuhut]

Suara.com - Dinas Pemuda dan Olahraga telah memperingatkan Gubernur Anies Baswedan mengenai kewajibannya melunasi uang komitmen atau commitment fee selama lima musim penyelenggaraan Formula E. Jika tidak, Anies bisa dianggap wanprestasi dan diperkarakan di pengadilan internasional.

Menanggapi surat itu, Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta menilai adanya surat itu menjadi bukti interpelasi perlu digulirkan. Perlu dipertanyakan bagaimana kemampuan DKI menggelar ajang balap mobil listrik itu selama lima musim dengan biaya yang tidak sedikit.

"Itu memang perlu ditanya dan biar Gubernur yang menjelaskan nanti. Dengan adanya hal ini, maka semakin memperkuat dorongan untuk mewujudkan interpelasi," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (14/9/2021).

Masalah dalam pelunasan uang komitmen ini tertuang dalam Pasal 92 Ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam atuean itu, disebut jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional.

Baca Juga: PDIP Sebut Upaya Lobi Fraksi Lain untuk Dukung Interpelasi Anies Tak Mulus, Ini Kendalanya

Dengan demikian, maka Anies wajib membayar commitment fee Formula E sesi 5 tahun sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022 mendatang.

Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan, Gilbert meragukan kemampuan DKI jika ngotot menggelar Formula E. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, kondisi keuangan sedang tidak baik.

Jika Anies tetap memaksa melunasi di akhir satu tahun masa jabatannya, maka Anies akan melanggar PP itu. Namun apabila membayarnya di luar masa jabatan, maka Anies bisa diseret ke arbitrase internasional.

"Seharusnya Gubernur mengikuti PP yang kedudukannya lebih tinggi dari Ingub. Melangkahi ini, artinya melampaui wewenang. Ada potensi pelanggaran berat sebagai seorang Gubernur," pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta mengingatkan Gubernur Anies Baswedan agar segera melunasi biaya komitmen atau commitment fee untuk penyelenggaraan Formula E selama lima musim. Jika tidak, Anies bisa diseret ke Pengadilan Internasional.

Baca Juga: Sujiwo Tejo Tanggapi Karangan Bunga Dukung Interpelasi Anies: Agamawan Saja jadi Guyonan

Hal ini diketahui berdasarkan surat laporan Dispora mengenai kegiatan Formula E kepada Anies yang dilayangkan pada 15 Agustus lalu. Dalam surat tersebut disampaikan seluruh commitment fee yang harus segera dilunasi Anies sampai musim 2023/2024.

Biaya yang harus segera disetorkan di antaranya adalah untuk sesi 2019/2020 sebesar 20 juta pound sterling, sesi 2020/2021 22 juta pound sterling, sesi 2021/2022 24,2 juta pound sterling, sesi 2022/2023 26,6 juta pound sterling, dan sesi 2023/2024 29,2 juta pound sterling.
Total jumlahnya sebesar Rp 2,3 Triliun.

"Berdasarkan hasil kajian terhadap draf nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI dengan Formula E Limited terdapat kewajiban yang harus dibayar oleh Pemprov DKI berupa biaya komitmen selama 5 tahun berturut-turut," demikian bunyi surat itu, dikutip 13 September 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 92 ayat (6), jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak bisa melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir.

Pengecualian diberikan apabila kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional.

Selain itu, hal ini juga sudah tercantum dalam Momerandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Anies dan Formula E Operation (FEO). Dengan demikian, maka Anies wajib membayar commitment fee Formula E sesi 5 tahun sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022 mendatang.

Konsekuensinya, gelaran Formula E di ibu kota bisa dianggap sebagai wanprestasi. Bahkan lebih jauhnya, Anies bisa digugat dalam arbitrase internasional.

"Dengan ditandatanganinya perikatan MoU, maka Pemprov DKI Jakarta harus bisa mengalokasikan anggaran dengan besaran sesuai yang diperjanjikan," lanjut bunyi surat itu.

Apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka akan dianggap sebagai perbuatan wanprestasi yang dapat digugat di arbitrase internasional di Singapura."

Diketahui, Anies baru membayar commitment fee gelaran musim 2019/2020 sebesar 20 juta pound sterling atau setara Rp360 miliar, lalu musim 2020/2021 sebesar 11 juta pound sterling atau setara Rp200 miliar, dan bank garansi sebesar 22 juta pound sterling atau Rp423 miliar.


https://www.google.com/amp/s/amp.sua...ot-interpelasi