Pertama-tama TS mohon maaf dulu kalau melanggar rules forum BP, opini ini dilontarkan bukan untuk menanggapi satu berita tertentu, melainkan berbagai macam berita yang berkaitan dengan Omnibus Law Cipta Kerja.

Jadi berikut ini 4 hal yang mendasari TS menulis trit ini dan melontarkan opini.

1. Ada mereka yang pro dengan disahkannya RUU Cipta Kerja, dengan pemikiran omnibus law ini akan mendorong iklim investasi yang baik, menciptakan lapangan pekersaan, dsb; sehingga kesejahteraan rakyat secara umum akan naik.

2. Ada yang kontra dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini, dengan banyak sekali alasan. Perlindungan hak-hak buruh yang berkurang, perlindungan pada lingkungan hidup yang berkurang, dsb.

3. Protes dan ketidak sukaan, serta kecurigaan pada Omnibus Law ini, pada akhirnya berujung dengan demonstrasi yang mengakibatkan kerusuhan dan korban.

4. Bukan pertama kalinya, kasus serupa terjadi. Sudah berulang kali, terjadi kesenjangan komunikasi dan dialog antara masyarakat dengan pemerintah, terutama dengan badan legislatif.

Yang mengakibatkan timbul demonstrasi besar, saat ada RUU yang hendak disahkan.


------------------------


Semua ini terjadi karena hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.

Rakyat mulai tidak percaya dengan pihak dari eksekutif, yang sebenarnya mereka pilih sendiri dalam pemilu untuk menjadi pelaksana pemerintahan. Dalam kasus Omnibus Law ini adalah pihak yang mengajukan Rancangan Undang-Undang.

Rakyat juga kehilangan kepercayaan pada badan legislatif, dalam hal ini sebenarnya adalah wakil-wakil rakyat yang mereka pilih untuk mewakili mereka mengontrol badan eksekutif. Dalam kasus omnibus law ini menjadi pihak yang membahas sampai kemudian mengesahkan.

Rakyat juga kehilangan kepercayaan terhadap badan yudikatif, dalam hal ini MK yang punya hak dan kekuasaan untuk melakukan Judivial Review. Sebagai buktinya, mereka memilih jalan demonstrasi dibandingkan maju ke MK.

Terlepas dari benar atau tidaknya kecurigaan rakyat tersebut, sepanjang kecurigaan itu sudah muncul, maka hal itu menjadi ancaman bagi keberlangsungan sebuah negara yang demokratis.

Apa gunanya jargon, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, jika rakyat merasa aspirasi-nya sudah tidak lagi terwakili oleh orang-orang yang berada dalam pemerintahan?

Apa gunanya ada mekanisme-mekanisme demokratis, jika pada akhirnya, setiap kecurigaan berujung pada demonstrasi yang anarkis?


-------------------------


Maka perlu ada mekanisme baru untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Jika saluran-saluran bagi aspirasi rakyat sudah "buntu", atau setidaknya dalam persepsi rakyat sudah buntu, maka menurut TS perlu dibuat mekanisme lain untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

Rakyat harus punya cara untuk menyalurkan aspirasinya dan menegakkan kedaulatannya, tanpa lewat cara-cara yang berpotensi berakhir dengan anarkisme.

Referendum untuk menetapkan atau menolak sebuah RUU, bukan mekanisme yang baru di dunia.

Sudah banyak negara yang menerapkan referendum sebagai salah satu jalan untuk menetapkan, maupun menolak sebuah RUU. Apa mungkin Indonesia perlu mengikuti jejak mereka?

Tentu saja mekanisme referendum bukan jawaban sakti yang bisa menyembuhkan segala penyakit di negeri ini. Seperti apa pun mekanisme demokrasi yang diterapkan, jika tidak ada kedewasaan dalam diri masing-masing warga negara untuk bisa menerima perbedaan pandangan maka mekanisme seperti apa pun tidak akan berguna.

Mengadakan referendum artinya juga ongkos ekonomi yang besar, akan tetapi pikirkan, jika setiap kali ada RUU yang menimbulkan pro dan kontra, selalu berakhir rusuh, berapa biaya kerugiannya? Bukan hanya dalam bentuk barang tapi juga jiwa.

Bahkan juga membuat buruk nama negara kita di luar negeri. Kerugiannya bukan hanya kerugian materiil.