PIKIRAN RAKYAT - Semenjak DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang, marak aksi demonstrasi dari kalangan buruh hingga mahasiswa yang menyampaikan ketidaksetujuan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap bahwa disinformasi serta hoaks di media sosial menjadi faktor utama terjadinya demonstrasi.

Klaim Jokowi itu kemudian dikomentari oleh Pengamat hukum negara di Universitas Jember dr. Bayu Dwi Anggono.

Bayu menyarankan Jokowi agar membuka pintu diskusi bersama elemen-elemen masyarakat soal UU Cipta Kerja.

"Proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak partisipatif dan tertutup, sehingga wajar masyarakat dari berbagai elemen menolak keras pengesahan Omnibus Law itu," katanya sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Menurut Bayu, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kericuhan atau kegaduhan di kalangan masyarakat.

Pasalnya, Bayu menyebut ada sebanyak 76 UU yang dibahas secara besama dan disatukan dalam UU Cipta Kerja.

"Kalau memang ada disinformasi atau hoaks terkait dengan UU Cipta Kerja, maka naskah UU tersebut seharusnya bisa diakses oleh publik agar bisa dicermati," tuturnya.

Bayu kemudian menjelaskan, tidak ada yang salah jika pemerintah dan DPR ingin mengadopsi Omnibus Law.

Namun, Bayu mengatakan bahwa sistem penyusunan UU tersebut justru bersimpangan dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Kalau menganut Omnibus Law maka UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus diubah dan harus dibuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat, bukan malah sebaliknya," katanya.

Dirinya menambahkan, masyarakat harus menunggu UU Cipta Kerja diundangkan menjadi UU oleh Jokowi, sebelum uji materi dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitus (MK).

"Masyarakat belum bisa mengajukan judicial review, apabila UU Cipta Kerja belum menjadi sebuah produk hukum UU. Yang diuji materi bisa formil maupun materil," ucapnya.

Lebih lanjut Bayu menuturkan bahwa Presiden secepatnya harus mengehsakan Omnibus Law Cipta Kerja sebagai UU jika menggunakan jalur konstitusional, sehingga kemudian mesyarakat bisa mengajukan uji materi ke MK.

Diketahui, Jokowi pun sudah meminta masyarakat yang kontra ataupun merasa tidak puas dengan UU Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke MK.

Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Jokowi menyebut pemicu terjadinya aksi demostrasi adalah informasi menyesatkan di media sosial.

"Saya melihat ada unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi dan hoaks di media sosial," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat 9 Oktober 2020.

Sang Presiden pun kemudian menyoroti salah satu hoaks terkait UU Cipta Kerja.

"Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut penghapusan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) hal ini tidak benar. Karena faktanya, Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada," tuturnya.

Jokowi juga membantah isu-isu lain seperti upah per jam hingga aturan-aturan analisis dampak lingkungan (Amdal).

"Dan yang sering diberitakan tidak benar adalah Amdal. Itu juga tidak benar. Amdal tetap ada. Bagi industri besar, Amdal tetap ada. Tapi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), lebih ke pendampingan dan pengawasan," tambahnya.***


Sumber :
https://www.pikiran-rakyat.com/nasio...diakses-publik



Bagi yang menolak uu cipta kerja,
diharapkan nantinya mau ajukan uji materi ke MK.

makanya kalau ada pemilu, jangan golput.
pilih wakil rakyat yang berkualitas.
biar gak ribut ribut setelah ada keputusan politik.
tunggu pemilu berikutnya kalau gak puas.