PA 212 Klaim Sudah Diizinkan Gelar Reuni, Anies Heran: Rekomendasi Apa Ya?

Suara.com - PA 212 mengklaim telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menggelar acara reuni di kawasan Tugu Monas, Jakarta Pusat.

Namun, saat dikonfirmasi perihal perizinan acara Reuni PA 212 di kawasan Tugu Monas itu, Anies justru terheran-heran.

Anies justru balik mempertanyakan mengenai maksud dari rekomendasi itu. Ia mengaku tak tahu soal adanya rekomendasi darinya kepada PA 212.

"Rekomendasi? Rekomendasi itu apa ya?" ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Anies menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak mengeluarkan rekomendasi untuk acara apa pun. Menurutnya, pemprov hanya akan mengeluarkan izin setelah meninjau permintaan penggunaan Monas dari penyelenggara.

"Penggunaan Monas, sifat pemprov adalah pasif. Artinya ada pihak yang mengajukan untuk meminjam, kemudian pemprov review dan dari situ memutuskan apakah meminjamkan atau tidak," jelasnya.

Ia mengakui, ada pengajuan penggunaan kawasan Tugu Monas pada tanggal 2 Desember 2019. Namun, ia belum bisa memastikan surat itu berasal dari PA 212, karena belum melihat suratnya secara rinci.

Namun, ia menyebut selain pemprov, izin keramaian juga harus diterbitkan dari Polda Metro Jaya.

"Saya belum lihat surat permohonannya. Tapi secara prinsip dari diskusi itu akan dapat izin. Dari sisi DKI akan memberikan izin dari sisi tempat, adapun untuk keramaian atau keamanan harus dari kepolisian," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif mengklaim telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk menggelar acara Reuni Akbar 212.

Reuni Akbar 212 itu rencananya kembali digelar di Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember mendatang.

Slamet meyakini, acara Reuni Akbar 212 nantinya berjalan lancar. Terlebih, dia mengklaim telah mendapat rekomendasi dari Anies untuk menggelar acara tersebut.

"Tentang perizinan alhamdulillah, pertama perlu kita informasikan Insya Allah semua berjalan dengan baik dan lancar karena rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta sudah kita dapatkan," kata Slamet saat jumpa pers di Kantor DPP FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
sumber

☆☆☆☆☆

Lagu lama bagi kebanyakan orang masih enak untuk didengar. Tapi kalau "lagu lama" bukannya enak didengar, tapi bikin muak.

Mengapa?
Karena bukan sekali ini aja Anies membantah soal reuni unfaedah kelompok yang suka membawa-bawa nama ummat Islam Indonesia. Dulu juga pernah. Kelompok Wiro Sableng 212 mengaku sudah mendapat ijin dari Anies, tetapi Anies membantah. Nyatanya keluar juga surat dengan tulisan Acc.

Sebesar apapun unfaedah acara reuni kelompok Wiro Sableng 212, Anies akan selalu mengijinkan, selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan lagi-lagi pertanyaannya adalah : Mengapa?
Karena kelompok ini punya andil besar menempatkan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, sehingga Anies merasa punya hutang budi pada mereka. Omong kosong jika tak ada 'take and give' dalam hal ini.

Yang jadi masalah, Anies telah mengijinkan Kawasan Monas dipakai untuk kegiatan-kegiatan 'Riya' seperti ini. Melalui Pergubnya, Anies membatalkan Pergub yang dikeluarkan oleh Ahok yang melarang kawasan Monas dipakai untuk acara-acara keagamaan.

Alasan Ahok bukan tanpa sebab. Ahok hanya ingin kawasan Monas bersih dari unsur-unsur keagamaan yang didomplengi oleh urusan politik. Pun andaikata benar itu adalah acara keagamaan, Jakarta tidak kekurangan tempat untuk menghimpun massa yang besar. Ada GBK dan Istiqlal. Ada Katedral. Justru teramat lazim jika acara keagamaan memakai rumah ibadah yang sesuai fungsinya.

Tapi nampaknya Anies memang mendukung unsur keriyaan. Unsur kesombongan memang terlalu lekat dengan kelompok katro ini termasuk orang yang didukungnya dalam pilkada lalu.

Mereka lebih senang beribadah dijalan, dengan alasan mensyiarkan agama, tapi menolak meramaikan rumah ibadah. Dan untuk mendukung kesombongan mereka, maka mereka mencari pembenaran. Soal bumi adalah tempat ibadah. Soal syiar agama. Soal hak beribadah dimanapun juga. Dan yang pasti mereka akan selalu berpegang pada Pergub yang dikeluarkan Anies. Mudah-mudahan nanti setelah Anies tak lagi menjabat, Pergub yang dikeluarkan Anies bisa dibatalkan kembali.

Pada dasarnya, kelompok Wiro Sableng 212 ini adalah kelompok banci. Kumpulan banci yang tak berani menunjukan jati diri, sebagai apa mereka sebenarnya. Ormas bukan. Partai bukan. Tapi selalu membawa nama ummat Islam Indonesia. Dan bangkenya, banyak pihak yang menolak hanya sekedar menolak tanpa mau bersuara keras. Bahkan yang tadinya menolak keras sekarang ini mulai mesra, mulai memuji-muji, mulai saling sapa.

Apa yang mereka cari?
Tak lebih hanya ingin menunjukan eksistensi. Ini lho kami. Cuma itu. Dan mereka akan selalu mendompleng acara keagamaan untuk menyuarakan agenda tersembunyi mereka. Tahun lalu A. Tahun ini B. Tahun besok C. Sekedar mencari-cari.

Dan mereka ini memang kumpulan manusia muka tembok. Andai yang kumpul sekitar 100.000 pun akan dibilang 1 juta. Bahkan bisa 7 juta. Ya suka-suka merekalah. Meskipun banyak fakta telah disajikan berdasarkan perhitungan matematika mengenai luas dan besaran jumlah manusia, mereka tak akan mau menerima. Bagi mereka A ya A. Gak boleh ada yang menolak. Ini yang kita suka. Kebodohan yang mendarah daging ini yang harus kita banggakan. bodoh asal nyolot. Dan itu benar-benar jadi pegangan hidup.

Kita yang waras ketawa aja deh.
Jadi kalau yang satu bilang sudah mendapat rekomendasi, yang satunya bilang rekomendasi apa? Kita cukup bilang :

Saling tunjuk aja batang hidung lu berdua.
Lu berdua sama-sama banyak bohongnya.

Begitulah.