noldeforestasi
TS
noldeforestasi
Wiranto Pun Hoax Soal PBB Tolak Referendum Papua


“Pembuat hoax terbaik adalah penguasa.” Rezim saat ini tampak ingin mengendalikan kebenaran sesuai dengan standarnya. Kira-kira ini yang sedang terjadi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah di Papua dan Papua Barat.

Beberapa hari lalu muncul pemberitaan di sejumlah media massa soal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang katanya sudah ketok palu soal Referendum Papua. Dikatakan keputusan PBB soal Rerendum Papua sudah final!

Berikut link media-media yang memberitakan hal tersebut:

*PBB Telah Keluarkan Putusan Soal Referendum Papua*
https://makassar.sindonews.com/read/...pua-1568516991

*Keputusan PBB soal Referendum Papua Sudah Final*
https://nasional.okezone.com/read/20...ua-sudah-final

*Tok! Ini Putusan PBB Soal Referendum Papua*
https://www.wartaekonomi.co.id/read2...dum-papua.html

Tidak lama kemudian menjamur pemberitaan di media massa soal Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan PBB mendukung Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia.

Cermati pernyataan Wiranto dikutip dari Kompas.com tertanggal 13 September 2019, yang tertulis sebagai berikut:

“Ada laporan dari luar negeri, yakni hasil pertemuan wakil tetap Indonesia di PBB dengan Sekjen PBB pada 10 september 2019 di New York. Membahas situasi terakhir dan status Papua dari sudut pandang PBB. Hasilnya, PBB dukung kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dan isu kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB."

Acuan :

*Wiranto Sebut PBB Dukung Papua Bagian dari Indonesia*
https://nasional.kompas.com/read/201...dari-indonesia

Atau yang tertulis di Tirto.id dengan tanggal yang sama, meski media yang bersangkutan lebih cerdas dengan merujuk hal tersebut sebagai ‘klaim’ semata Wiranto. Demikian kutipan pernyataan Menko Polhukam:

"Hasilnya, PBB dukung kedaulatan dan integritas wilayah indonesia dan isu kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB.”

Acuan :

*Wiranto Klaim PBB Dukung Papua & Papua Barat*
https://tirto.id/wiranto-klaim-pbb-d...indonesia-eh3s

Berita-berita tersebut tentu saja sangat mengagetkan. Ada kata “putusan” di dalamnya. Sontak muncul pertanyaan di benak, memang kapan PBB bersidang atau voting??

Rasa penasaran terus menggelitik untuk mencari tahu mengapa media-media di atas bahkan Wiranto sampai mengklaim sikap organisasi bangsa-bangsa sedunia itu. Cari info sana-sini, akhirnya ketemu juga parhelatan yang dimaksud: "Human Rights Council Elections 2019: Discussions of Candidate States' Visions for Membership". Demikian tajuk acaranya.

Ternyata acara itu merupakan uji/debat publik negara calon anggota Dewan HAM di Jenewa pada 11 September 2019 yang diselenggarakan oleh Amnesty International dan International Service for Human Rights (ISHR), dengan dukungan negara-negara anggota PBB.

Acuan :

*Pledging Event for Human Rights Council Election Candidates*
http://webtv.un.org/search/pledging-...vent&sort=date

Parhelatan itu sendiri dilaksanakan sehubungan dengan maksud Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022. Pengambilan suara sendiri nantinya akan dilangsungkan pada 16 Oktober 2019 mendatang dalam Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat



Dalam forum tersebut Indonesia menerima sejumlah pertanyaan tentang penegakan HAM dari audiens yang hadir maupun netizen melalui Twitter. Salah satunya secara spesifik menanyakan tentang Referendum Papua.

Terkait isu aspirasi referendum, Wakil Tetap Republik Indonesia/Duta Besar Hasan Kleib menegaskan referendum telah dilaksanakan tahun 1969 dan disahkan hasilnya melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504/1969 dan bersifat final. Sesuai hukum internasional, referendum telah sah dilaksanakan dan final, dan karenanya tidak akan pernah mungkin di mana pun dilakukan ulang."

Dengan demikian, ada empat fakta yang sahih.

Pertama, acara tersebut bukanlah diselenggarakan oleh PBB.

Kedua, apapun yang keluar dalam forum tersebut bukanlah merupakan pernyataan atau sikap resmi PBB.

Ketiga, pernyataan perwakilan PBB dalam forum tersebut merupakan posisi PBB hingga hari ini (Past to Present), bukan menggambarkan sikap PBB soal Referendum Papua di masa mendatang.

Keempat, PBB belum memberikan sikap resmi apakah akan membahas ulang Referendum Papua, sehingga tidak dapat diartikan bahwa PBB Resmi Tolak Tuntutan Referendum Papua.

Jadi bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi negara sekelas Menko Polhukam bisa sedemikian percaya diri dan gegabah mengklaim dukungan PBB bagi Papua dan Papua Barat tetap bagian dari Indonesia?”

Apakah tidak ada metode verifikasi yang dilakukan oleh beliau dan para staff-nya untuk memastikan kebenaran informasi soal forum itu?

Atau mungkinkah hal ini framing yang sengaja dilakukan oleh Wiranto demi memperpanjang “nafas” konflik di Papua dan Papua Barat demi memberikan ruang bagi militerisme Angkatan Darat menjadikan Bumi Cendrawasih sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) mereka?

Dan terakhir, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mungkin saja sebetulnya sadar Wiranto telah salah tafsirkan isu PBB tolak Referendum Papua. Namun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi enggan berkonfrontasi dengan Menkopolhukam karena takut.

Siapa juga yang tidak takut pada Wiranto?



Tapi, seharusnya Menlu Retno bicara saja. Beliau yang seharusnya berwenang untuk meluruskan kekeliruan ini.

Apalagi gara-gara misinterpretasi ini, Pemerintah Indonesia pun ikut sebarkan Hoax soal Papua.

Apa iya Kominfo berani melabeli Berita PBB Ketok Palu Tolak Referendum Papua sebagai Hoax?

Apa iya Kominfo berani memasukkan Wiranto sebagai Penyebar Hoax soal Papua?

Kalau takut, mending tidak usah jadi Menlu.

Kalau takut, mending tidak usah jadi Menkominfo.

Kalau sudah begini, mungkin ada baiknya Jokowi segera menetapkan Menlu dan Menkominfo baru yang lebih kompeten untuk periode 2019–2024 !

adammohaksialan6
sialan6 dan adammohak memberi reputasi
2
3.1K
25
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
henprad
henprad
#16
Itu media saja kurang cermat menulis emoticon-Big Grin

Mosok ngaku WNI tpi argumen2mh memojokan negeri sendiri. Nasionalisme-mu dimana

Papua ada bagian Indonesia
0
Tutup