alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d7c6ed48012ae442b0923ee/icw-nilai-argumen-jokowi-perkuat-kpk-hanya-delusi-ini-alasannya

ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya




ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya

Penulis: Ihsanuddin | Editor: Bayu Galih
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai klaim Presiden Joko Widodo yang ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Undang-Undang KPK hanya delusi semata.

"Narasi untuk memperkuat dengan revisi UU KPK itu adalah sesuatu yang delusi, tidak benar," kata peneliti ICW Donal Fariz saat dihubungi, Sabtu (14/9/2019).

Donal menilai, sikap Presiden Jokowi atas revisi Undang-Undang KPK sebenarnya tak berbeda jauh dari draf yang disusun DPR.

Ia menyimpulkan Presiden dan DPR sama-sama ingin merevisi UU untuk melemahkan KPK.

"Kalau DPR itu drafnya sangat melemahkan, presiden kadarnya lebih kecil dari DPR. Itu saja. Poinnya tetap bertemu untuk memperlemah," ucap Donal.

Misalnya, soal keberadaan Dewan Pengawas KPK. Presiden dan DPR sama-sama setuju KPK harus diawasi dewan pengawas.

Hanya saja Jokowi ingin anggota Dewan Pengawas KPK dipilih langsung oleh Presiden, sementara DPR juga ingin terlibat dalam proses pemilihannya.

"Dewan Pengawas yang diusulkan DPR dan Presiden hanya berubah dari sisi mekanisme pemilihan. Eksistensi dan fungsinya tetap sama, menjadi perangkat birokratis ijin penyadapan KPK," kata Donal.

Konsekuensinya, kata dia, penyadapan KPK prosesnya akan menjadi lambat. KPK bisa jadi akan kehilangan momentum untuk menangkap pelaku suap.


Penyadapan KPK bisa batal dilakukan jika Dewan Pengawas tidak memberikan ijin.

"Akibatnya, kerja penegakan hukum KPK akan turun drastis," kata dia.

Kedua, terkait kewenangan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), juga hanya berubah dari sisi waktu.

DPR mengusulkan KPK memiliki jangka waktu satu tahun dalam mengusut suatu kasus sebelum akhirnya bisa menerbitkan SP3. Jokowi hanya meminta waktunya diperpanjang menjadi dua tahun.

Donal menilai waktu pengusutan kasus yang dibatasi ini akan membuat KPK tidak dapat menangani perkara korupsi yang kompleks.

"Tapi hanya bisa menangani kasus kecil," tutur dia.

Terakhir, Jokowi juga menyatakan persetujuan bahwa penyelidik dan penyidik KPK berstatus PNS. Tak ada usulan DPR yang diubah dalam substansi ini.

Donal menilai aturan ini juga akan melemahkan KPK. Sebab, faktanya PPNS yang ada hari ini kinerjanya buruk, tidak dapat menangani kejahatan besar. PPNS di KPK juga harus tunduk pada mekanisme korwas yang dikendalikan oleh kepolisian.

"Alih-alih KPK menjadi lembaga yang mensupervisi dan mengkoordinasi penanganan pidana korupsi, penyelidik dan penyidik KPK disupervisi oleh Kepolisian," ujar Donal.

Jika memang ingin memperkuat KPK, Donal menilai harusnya bukan UU KPK yang direvisi.

Baca juga: Persatuan Guru Besar Indonesia Soroti Sejumlah Masalah dalam Revisi UU KPK


Menurut dia, pemerintah bisa menambah kewenangan KPK lewat revisi UU perampasan aset hingga UU Tipikor.

Presiden Jokowi sebelumnya mengklaim bahwa revisi yang dilakukan bukan untuk melemahkan KPK. Ia menyebut revisi itu untuk penyempurnaan karena UU KPK sudah tidak mengalami perubahan selama 17 tahun.

"Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. Saya ingin KPK punya peran sentral dalam pemberantasan korupsi, yang punya kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).


https://nasional.kompas.com/read/201...asannya?page=2
profile-picture
profile-picture
profile-picture
pemburu.kobokan dan 4 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh wa2n43
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Quote:


jawaban nya simpel.....kpk tugas nya bukan mencegah korupsi...
memberantas korupsi ....dan itu utama nya menangkap para koruptor...
soal masih korupsi....di setiap instansi udah ada pengawasan dan kpk sudah berulang kali mendampingi dan mengingatkan agar tdk ada korupsi....
kl kepala daerah emang tidak niat korupsi...maka dia sendiri bisa secara terbuka meminta pendampingan dan terbuka dalam hal tender2 proyek pemerintah....

lembaga2 dan pejabat bukan anak kecil yg harus selalu di kasih tahu nak...jangan korupsi...

kl tugas mendidik akhlak agar baik dan tdk korup itu tugas pemuka agama dan ulama2...bukan kpk...

profile picture
kosofyu
Hehe
Koreksi gan, pd poin 4 tugas kpk:
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.



Oke, pd poin ini, sdh dilaksanakan, lalu hasilnya apa gan sejak kpk lahir?
Serius.. sdh belasan tahun masih ga ada perubahan.
Duh..



Lohh, memang bukan bocah yg segala tindakannya hrs dimakumi.
Piye toh gan.
Justru krn mrk sdh pd tua bangke tapi korup, makanya perlu dipercepat menghadap Sang Pencipta.
emoticon-Ngakak (S)



Gw ga pernah posting tuntutan pd kpk utk didik akhlak.
Dan sepertinya agan kurang referensi.
Yg dimaksud edukasi dini terkait anti korupsi, jika merujuk ke contoh dari gw yaitu salah 1nya Selandia Baru, itu targetnya anak2 disekolah.
Dan sdh jelas yg gw maksud disini adalah bagian dr tugas seorang pengajar.

Pemuka agama/ulama justru sebagai pelengkap.

Mosok kita sdh terbukti gagal berantas korupsi pdhl negara sdh manjain kpk, masih pake malu2 belajar dari keberhasilan negara2 luar yg sukses minimalisir korupsi?
Hehe
GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di