alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d7c6ed48012ae442b0923ee/icw-nilai-argumen-jokowi-perkuat-kpk-hanya-delusi-ini-alasannya

ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya




ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya

Penulis: Ihsanuddin | Editor: Bayu Galih
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai klaim Presiden Joko Widodo yang ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Undang-Undang KPK hanya delusi semata.

"Narasi untuk memperkuat dengan revisi UU KPK itu adalah sesuatu yang delusi, tidak benar," kata peneliti ICW Donal Fariz saat dihubungi, Sabtu (14/9/2019).

Donal menilai, sikap Presiden Jokowi atas revisi Undang-Undang KPK sebenarnya tak berbeda jauh dari draf yang disusun DPR.

Ia menyimpulkan Presiden dan DPR sama-sama ingin merevisi UU untuk melemahkan KPK.

"Kalau DPR itu drafnya sangat melemahkan, presiden kadarnya lebih kecil dari DPR. Itu saja. Poinnya tetap bertemu untuk memperlemah," ucap Donal.

Misalnya, soal keberadaan Dewan Pengawas KPK. Presiden dan DPR sama-sama setuju KPK harus diawasi dewan pengawas.

Hanya saja Jokowi ingin anggota Dewan Pengawas KPK dipilih langsung oleh Presiden, sementara DPR juga ingin terlibat dalam proses pemilihannya.

"Dewan Pengawas yang diusulkan DPR dan Presiden hanya berubah dari sisi mekanisme pemilihan. Eksistensi dan fungsinya tetap sama, menjadi perangkat birokratis ijin penyadapan KPK," kata Donal.

Konsekuensinya, kata dia, penyadapan KPK prosesnya akan menjadi lambat. KPK bisa jadi akan kehilangan momentum untuk menangkap pelaku suap.


Penyadapan KPK bisa batal dilakukan jika Dewan Pengawas tidak memberikan ijin.

"Akibatnya, kerja penegakan hukum KPK akan turun drastis," kata dia.

Kedua, terkait kewenangan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), juga hanya berubah dari sisi waktu.

DPR mengusulkan KPK memiliki jangka waktu satu tahun dalam mengusut suatu kasus sebelum akhirnya bisa menerbitkan SP3. Jokowi hanya meminta waktunya diperpanjang menjadi dua tahun.

Donal menilai waktu pengusutan kasus yang dibatasi ini akan membuat KPK tidak dapat menangani perkara korupsi yang kompleks.

"Tapi hanya bisa menangani kasus kecil," tutur dia.

Terakhir, Jokowi juga menyatakan persetujuan bahwa penyelidik dan penyidik KPK berstatus PNS. Tak ada usulan DPR yang diubah dalam substansi ini.

Donal menilai aturan ini juga akan melemahkan KPK. Sebab, faktanya PPNS yang ada hari ini kinerjanya buruk, tidak dapat menangani kejahatan besar. PPNS di KPK juga harus tunduk pada mekanisme korwas yang dikendalikan oleh kepolisian.

"Alih-alih KPK menjadi lembaga yang mensupervisi dan mengkoordinasi penanganan pidana korupsi, penyelidik dan penyidik KPK disupervisi oleh Kepolisian," ujar Donal.

Jika memang ingin memperkuat KPK, Donal menilai harusnya bukan UU KPK yang direvisi.

Baca juga: Persatuan Guru Besar Indonesia Soroti Sejumlah Masalah dalam Revisi UU KPK


Menurut dia, pemerintah bisa menambah kewenangan KPK lewat revisi UU perampasan aset hingga UU Tipikor.

Presiden Jokowi sebelumnya mengklaim bahwa revisi yang dilakukan bukan untuk melemahkan KPK. Ia menyebut revisi itu untuk penyempurnaan karena UU KPK sudah tidak mengalami perubahan selama 17 tahun.

"Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. Saya ingin KPK punya peran sentral dalam pemberantasan korupsi, yang punya kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).


https://nasional.kompas.com/read/201...asannya?page=2
profile-picture
profile-picture
profile-picture
pemburu.kobokan dan 4 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh wa2n43
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Quote:


lembaga nya emang harus ada..tapi personel nya yg mungkin harus di seleksi ketat....

kpk bagaimana pun juga harus di pisahkan...jangan terkait dng aparatur negara lain...krn bakal ada konflik of interest...krn yg di awasi juga adalah lembaga2 penegak hukum...nach lho....

ibarat kata..masa jeruk makan jeruk.?

kl terlalu dekat dng kepolisian..ntar ada polisi korupsi enggan mengurus .....wkwkwkw

soal pengawas ....mungkin masih masuk akal.....tapi pengawas nya juga tdk boleh mencampuri kinerja internal kpk...dia hanya boleh memeriksa secara berkala...dan kl ada pelanggaran silahakan di proses...

btw anggota kpk sendiri sebenar nya sudah di audit oleh bpk secara berkala....( ini pengawasan dalam bentuk keuangan dan administrasi)
anggota kpk juga bisa di jerat hukum kl ketahuan dan terbukti melanggar hukum...( cuma dalam kasus cicak dan buaya...jd masalah..krn susno duaji yg memperkarakan kpk sendiri ternyata juga sedang di selidiki oleh kpk...)

jd tdk benar juga kl kpk sama sekali tdk di awasi...
ada ketakutan bahwa sadapan2 di salah gunakan....( mungkin sudah pernah terjadi semasa antasari...krn nya laptop antasari sampai skrg hilang tdk kedengaran kabar nya)
maka nya ngotot ada nya dewan pengawas...yg bisa mengawasi sadapan2 yg di buat oleh kpk....( dalam tanda petik..kl sadapan nya tdk berhubungan dng kasus korupsi ya harus di hapus)
profile picture
kosofyu


Gini gan.. ditubuh polri saja sering terjadi conflict o.i. , apalagi klo jika ada lembaga lain yg sebetulnya ambil alih sebagian tugas polri tapi tuntutan lembaga tsb melebihi tuntutan kepala negara.
(Kpk ini sdh kelewat ngelunjak, bobrok, sok penting.. hasilnya big zero).
Polri dan kpk sdh pasti akan terus berbenturan.

Gw lebih menitikberatkan pd efisiensi dan efektivitas demi hasil maksimal, berkaca pd negara2 yg tergolong sukses minimalisir tipikor.

Anggaplah kpk jg selama ini diawasi.
Tapi bukan itu poin utama gw, gan.

Bagi gw.. orang kerja, dibayar mahal dan difasilitasi oleh negara, tapi hasilnya sama sekali ga ada, mubazir.

Jika ada bantahan/pembelaan.. Loh kan banyak yg ditangkap??
Duhh.. gw sdh berulang kali tanya ke fansboy kpk, sdh berkurang atau belum penyakit negara yaitu korupsi?

Terlalu banyak 'tangan' yg ingin ciduk koruptor, justru makin ga terkontrol.

Gw gw hibahkan akun ini jika prediksi gw salah. Gw konsisten.
Prediksi gw, bhw 10-20 tahun mendatang, kpk ya begitu2 aja. Wkkkkkk

Jgn klo ada problem nasional, dikit2 bikin lembaga.
Coba perbaiki dari awal.
Termasuk pemborosan loh, mending klo bermanfaat besar, lahh malah jadi ajang saling jatuhkan antar partai/pejabat.
Jelas kerja kpk berdasarkan order.

Gw sdh usul, perbaiki dulu polri kita.
Sampai gw usulkan jg, klo perlu penerimaan anggota polri terbuka utk beragam sara, entah tampang bule/india/tionghoa/arab/afrika dsb, yg penting statusnya WNI.
Hubungannya apa? Ada. Mindset.

Bersihkan polri dr oknum2 yg tarik biaya utk masuk polri termasuk orang2 dalam yg muluskan sanak famili spy gol masuk polisi dgn alasan jatah.
Gw tahu kok. Yg ngomong yaa polisi2 juga. Hehe.
Klo sdh terlihat bagus hasilnya, baru buat divisi khusus tipikor.
Jgn lupa.. berikan gaji tinggi dan fasilitasi polisi2 tsb.

Berikutnya, bersih2 dikalangan kejaksaan/mahkamah.

Jadi selama bagian yg gw sebut tadi belum beres, mau pertahakan kpk sampai selamanya or bikin kpk tandingan pun tdk ada gunanya.

Lohh bersih2 polri, kejaksaan, dan yg terkait pun kan butuh waktu lama!
Iyaaa.. tapi lebih ga guna lagi klo ditambahin dgn keberadaan kpk.
Ibaratnya.. dokter-perawat pd sakit, gimana bisa maksimal handle pasien?
Jadi ga perlu gw jelasin lagi bagian ini ya gan, pasti pahamlah yg gw maksud.

Berikutnya, revisi hukuman koruptor jadi hukuman mati dan keluarganya wajib digembelkan. Lol.

Klo semua yg usul diatas (Sbg WN kategori wong cilik, gw kritik pemerintah tapi gw berusaha urun saran utk kebaikan bangsa. Jadi gw tunjukkan bhw gw ga sekedar nyinyir. Hehe)

Antasari-Samad.. mau judulnya ada konspirasi utk jatuhkan mrk, bagi gw, hasil konspirasi ada sisi positifnya, yaitu membuka mata rakyat bhw mrk bukan orang2 yg layak dipercaya dan tdk berintegritas.

Analogi lain yg sempat gw posting di thread lain :
Ibaratnya gw gaji 10 security dari warga sekitar pabrik tapi tiap minggu pabrik kemalingan mulu.
Gw putuskan rekrut security resmi 10 orang, lebih profesional. Biarlah gw gaji lebih mahal.
Setidaknya masih ada jaminan keamanan lebih baik ketimbang rekrut warga sekitar.

Jadi ga perlu bikin DP utk kpk.

🙏🙏
GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di