alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d7c6ed48012ae442b0923ee/icw-nilai-argumen-jokowi-perkuat-kpk-hanya-delusi-ini-alasannya

ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya




ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya

Penulis: Ihsanuddin | Editor: Bayu Galih
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai klaim Presiden Joko Widodo yang ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Undang-Undang KPK hanya delusi semata.

"Narasi untuk memperkuat dengan revisi UU KPK itu adalah sesuatu yang delusi, tidak benar," kata peneliti ICW Donal Fariz saat dihubungi, Sabtu (14/9/2019).

Donal menilai, sikap Presiden Jokowi atas revisi Undang-Undang KPK sebenarnya tak berbeda jauh dari draf yang disusun DPR.

Ia menyimpulkan Presiden dan DPR sama-sama ingin merevisi UU untuk melemahkan KPK.

"Kalau DPR itu drafnya sangat melemahkan, presiden kadarnya lebih kecil dari DPR. Itu saja. Poinnya tetap bertemu untuk memperlemah," ucap Donal.

Misalnya, soal keberadaan Dewan Pengawas KPK. Presiden dan DPR sama-sama setuju KPK harus diawasi dewan pengawas.

Hanya saja Jokowi ingin anggota Dewan Pengawas KPK dipilih langsung oleh Presiden, sementara DPR juga ingin terlibat dalam proses pemilihannya.

"Dewan Pengawas yang diusulkan DPR dan Presiden hanya berubah dari sisi mekanisme pemilihan. Eksistensi dan fungsinya tetap sama, menjadi perangkat birokratis ijin penyadapan KPK," kata Donal.

Konsekuensinya, kata dia, penyadapan KPK prosesnya akan menjadi lambat. KPK bisa jadi akan kehilangan momentum untuk menangkap pelaku suap.


Penyadapan KPK bisa batal dilakukan jika Dewan Pengawas tidak memberikan ijin.

"Akibatnya, kerja penegakan hukum KPK akan turun drastis," kata dia.

Kedua, terkait kewenangan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), juga hanya berubah dari sisi waktu.

DPR mengusulkan KPK memiliki jangka waktu satu tahun dalam mengusut suatu kasus sebelum akhirnya bisa menerbitkan SP3. Jokowi hanya meminta waktunya diperpanjang menjadi dua tahun.

Donal menilai waktu pengusutan kasus yang dibatasi ini akan membuat KPK tidak dapat menangani perkara korupsi yang kompleks.

"Tapi hanya bisa menangani kasus kecil," tutur dia.

Terakhir, Jokowi juga menyatakan persetujuan bahwa penyelidik dan penyidik KPK berstatus PNS. Tak ada usulan DPR yang diubah dalam substansi ini.

Donal menilai aturan ini juga akan melemahkan KPK. Sebab, faktanya PPNS yang ada hari ini kinerjanya buruk, tidak dapat menangani kejahatan besar. PPNS di KPK juga harus tunduk pada mekanisme korwas yang dikendalikan oleh kepolisian.

"Alih-alih KPK menjadi lembaga yang mensupervisi dan mengkoordinasi penanganan pidana korupsi, penyelidik dan penyidik KPK disupervisi oleh Kepolisian," ujar Donal.

Jika memang ingin memperkuat KPK, Donal menilai harusnya bukan UU KPK yang direvisi.

Baca juga: Persatuan Guru Besar Indonesia Soroti Sejumlah Masalah dalam Revisi UU KPK


Menurut dia, pemerintah bisa menambah kewenangan KPK lewat revisi UU perampasan aset hingga UU Tipikor.

Presiden Jokowi sebelumnya mengklaim bahwa revisi yang dilakukan bukan untuk melemahkan KPK. Ia menyebut revisi itu untuk penyempurnaan karena UU KPK sudah tidak mengalami perubahan selama 17 tahun.

"Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. Saya ingin KPK punya peran sentral dalam pemberantasan korupsi, yang punya kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).


https://nasional.kompas.com/read/201...asannya?page=2
profile-picture
profile-picture
profile-picture
mmengong dan 4 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh wa2n43
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Logikanya bener jg, lembaga KPK jg perlu d awasi. Polisi aja ada lembaga pengawas, DPR ada dewan kehormatan,..
Masa KPK ga boleh ada dewan pengawasnya emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
mmengong dan 4 lainnya memberi reputasi
profile picture
kosofyu
@smogal
Hehe

Agan baca lagi post gw, gw ga nuduh agan ngefans.
Justru gw liat agan cukup objektif masih mau kasih usul utk awasi kpk, ketimbang mrk yg asal bacot save kpk.
Berarti agan termasuk segelintir orang yg jeli menilai bhw kpk jg ada ga beresnya dan perlu diawasi.

Bagian 'bacot' tadi gw tujukan ke mrk yg masih ga sadar2 dikibulin kpk.
Cuma memang tadi gw gabung dgn respon komen agan, jadi agan kira gw tuduh agan.
Sorry gan, hrsnya tadi gw perjelas poin 'bacot'.
Gw jg yg salah sih🙏

Nahh, gw kasih pandangan lain atas usul agan terkait dewan pengawas kpk. Bhw tetap ada unsur mubazir.
Krn bagi gw, negara salah dr awal, memfasilitasi manusia2 otak sampah spy terkesan punya pekerjaan terhormat yaitu kpk.
Betul2 mubazir.

Gitu gan. Hehehe
GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di