alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Akankah Rekonsiliasi Pilpres Bikin Prabowo Dukung Impor Beras?
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d2c55c7b840887d3b7ac55d/akankah-rekonsiliasi-pilpres-bikin-prabowo-dukung-impor-beras

Akankah Rekonsiliasi Pilpres Bikin Prabowo Dukung Impor Beras?



Mayoritas rakyat Indonesia mungkin saat ini tengah bersukacita usai pertemuan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto di atas Mass Rapid Transit (MRT Jakarta, akhir pekan lalu.

"Rekonsiliasi MRT," begitu banyak pihak menamakannya. Banyak yang menilai pertemuan tersebut merupakan bentuk pengakuan Ketua Umum Partai Gerindra itu atas kemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Dari sisi informal pertemuan tersebut paling tidak menurunkan tensi ketegangan politik di mana kita baru saja menyelesaikan satu pilpres dengan tingkat polarisasi yang sedemikian tajam.

Rakyat boleh jadi sedang bereuforia. Seakan negara ini kembali bersatu tanpa menyisakan problema. Namun jangan lupa, di berbagai daerah kita tengah menghadapi ancaman nyata. Ancaman yang berkorelasi langsung dengan perut dan kantong masyarakat.

Ya, musim kemarau tahun ini diperkirakan akan lebih panjang dibanding musim kemarau tahun lalu. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menganalisa, salah satu faktor penyebabnya adalah fenomena El Nino yang terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Akibatnya musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering, dan terasa panas terik ketimbang tahun sebelumnya.

BMKG memperkirakan puncak kemarau di beberapa daerah akan terjadi pada Agustus 2019. Di beberapa wilayah bahkan diperkirakan akan mengalami musim kemarau hingga September 2019.

Kekeringan yang berlangsung di berbagai daerah sudah menunjukkan ancaman yang nyata pada areal pertanian. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat total luas kekeringan pada MK-2019 mencapai 102.746 hektar dan 9.358 hektar di antaranya mengalami gagal panen alias puso.

Kementan mencatat terdapat sekitar 100 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan pada musim kemarau (MK) 2019 yang tersebar di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB dan NTT.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan wilayah paling luas terdampak kekeringan mencapai 34.006 hektar dengan puso 5.069 hektar. Berikutnya diikuti Provinsi Jawa Tengah dengan luas kekeringan mencapai 32.809 hektar dengan puso 1.893 hektar, Jawa Barat 25.416 hektar dan puso 624 hektar.

Selanjutnya, luas kekeringan di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta mencapai 6.139 hektar dengan puso 1.757 hektar, Banten kekeringan 3.464 hektar, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kekeringan sebesar 857 hektar dan Nusa Tenggara Timur (NTT) terdampak kekeringan sebesar 55 hektar dengan puso 15 hektar.



Panjangnya musim kemarau diprediksi akan menjadi salah satu penyebab turunnya produksi beras nasional pada tahun ini. Apalagi, tahun ini potensi turunnya produksi beras dibandingkan tahun bukan hanya karena adanya musim kemarau, lantaran juga karena bergesernya musim tanam.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa bilang, telah terjadi pergeseran musim panen, terutama di wilayah Jawa dan Sumatra. Selain itu, musim tanam pertama tahun ini mundur pada bulan April sehingga musim panen raya diperkirakan terjadi pada Agustus atau bertepatan puncak kemarau.

Tak ayal, produksi beras atau padi secara nasional tahun ini akan lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Dwi bahkan berani memperkirakan penurunan produksi beras nasional tahun ini hingga 2 juta ton. “Memang ada juga karena kekeringan dan puso, tapi faktor lainnya ya karena masa tanam yang terlambat,” katanya dilansir dari Republika.co.id, kemarin.

Dia menjelaskan, risiko puso sebelumnya telah terjadi pada musim panen pertama. Di mana seharusnya masa panen terjadi pada Februari hingga Maret. Namun yang terjadi, panen justru berlangsung pada Maret hingga April yang menyebabkan petani beralih menanam tanaman palawija.

Seperti diketahui, Kementan menargetkan produksi padi pada 2019 mencapai 84 juta ton atau setara 49 juta ton beras. Target tersebut ditetapkan jauh di atas data realisasi produksi 2018 milik Badan Pusat Statistik (BPS) yang semestinya kini dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengembangan dan target sasaran.

Pada tahun lalu, jika mengacu pada data BPS, produksi beras hanya sebesar 32,5 juta ton, jauh di bawah angka yang dikeluarkan Kementan yang kala itu mengklaim produksi beras mencapai 48 juta ton.

Berani memasang target muluk-muluk, pemerintah seharusnya menyikapi masalah musim kemarau berkepanjangan ini dengan serius, sehingga dampak puso tidak memengaruhi pasokan beras nasional. Dwi mengimbau pemerintah menghitung lagi jumlah cadangan stok beras nasional yang ada di Perum Bulog dan pedagang, demi mengantisipasi menurunnya produksi pangan di bulan Agustus akibat kekeringan.

"Kalau bisa menghitung dengan jelas dan pas maka pemerintah bisa menetapkan kebijakan dengan pas untuk memenuhi stok," katanya.



Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan pangan. Musim kemarau jelas telah berdampak pada menurunnya produksi pangan di sejumlah daerah. Tentu saja fenomena ini dikhawatirkan akan mengakibatkan harga pangan seperti beras melambung tinggi.

"Antisipasi bulan Agustus beras akan naik karena dampak kekeringan, terutama di Jawa bagian selatan," jelasnya,

Bukan pemerintah namanya kalau tidak anggap enteng dan percaya diri dalam menghadapi situasi seperti ini. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Gatot Irianto memastikan gagal panen atau sawah puso pada musim kemarau pada tahun 2019 tidak akan mengurangi stok beras nasional.

Ia bilang luasan lahan padi yang mengalami puso ini dinilai relatif kecil karena tidak mencapai 3% atau sekitar 450.000 hektar dari total luas tanam setahun sekitar 15 juta hektar pada 2018 lalu.

Pihaknya mengklaim telah melakukan mitigasi kekeringan tahun ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan pengembangan wilayah dengan potensi lahan rawa. Terdapat sekitar 670.000 hektar potensi lahan yang masih bisa ditanami padi, di antaranya dengan memanfaatkan lahan rawa.

Sementara untuk lahan yang belum terdampak puso namun sudah terjadi kekeringan, Kementan akan mengantisipasi dengan pengairan lewat pipanisasi, mengoptimalkan sumber air terdekat (sungai, danau, embung), menormalisasi saluran, serta menyediakan sumur pantek.

Belajar dari kasus-kasus kekeringan pada tahun sebelumnya, pemerintah dinilainya cenderung lamban dalam menjalankan aksi. Ketika cadangan beras di Perum Bulog menipis, barulah Kementan kebakaran jenggot dan menyebabkan pasokan beras nasional sempat dipasok impor pada Januari 2018.

Bertalian dengan hal tersebut, Peneliti Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengkhawatirkan musim kemarau yang telah berlangsung sejak April 2019 akan berpengaruh pada turunnya serapan beras Perum Bulog.

Dengan suplai yang berkurang, harga pasti akan terkerek naik. Jika Kementan dan Bulog tidak bijaksana dalam menjalankan strategi yang tepat dalam mengatasi stok panen terbatas dan kenaikan harga, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali jatuh ke lubang yang sama, impor beras.

Jika kita boleh berandai-andai kondisi tersebut terjadi, akankah rekonsiliasi Jokowi-Prabowo yang memberikan sinyalemen akan bergabungnya Prabowo ke dalam koalisi, membuat ia merestui langkah pemerintah untuk impor beras? Kebijakan yang dari waktu ke waktu ia haramkan. Mari kita tunggu!




Acuan:


BMKG Prediksi Musim Kemarau 2019 Lebih Kering Dari Tahun Lalu

Produksi Beras Nasional Diproyeksi Turun 2 Juta Ton
Diubah oleh noldeforestasi
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
selama bukan impor budaya arab, dan para cecunguk arab sih, oke2 aja emoticon-Big Grin
×
GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di