Sekjen PSI 'Haramkan' Koalisi dengan PKS

Jakarta - Sekjen PSI Raja Juli Antoni menegaskan mereka tak akan pernah berkoalisi dengan PKS. PSI menyebut haram berkoalisi dengan PKS.

"Sebagai partai nasionalis ideologis, PSI tidak akan berkoalisi dengan PKS di seluruh pilkada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Haram bagi PSI berkoalisi dengan PKS," kata Toni, sapaan Raja Juli Antoni, dalam keterangan pers, Selasa (9/4/2019).

Menurut dia, PSI dan PKS tak akan pernah bersatu. Dia menuding PKS kerap mengadakan kampanye yang eksklusif bagi satu golongan.

"PSI dan PKS ibarat air dan minyak yang tidak bisa disatukan. PSI percaya dengan demokrasi tidak boleh bekerja sama dengan PKS yang hanya menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mendirikan pemerintahan Islam versi mereka," tuding Toni.

"Perolehan elektoral PKS memang hanya sekitar 6%, tapi pengaruhnya semakin besar. Kampanye calon Presiden Republik Indonesia saja disulap menjadi event agama yang eksklusif, seperti yang dikeluhkan mantan Presiden SBY. Bayangkan kalau PKS yang berkuasa, tidak tahu apa jadinya Indonesia," imbuh dia.

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin itu lantas berbicara soal politik pragmatis nir-ideologis. Sekali lagi, dia menegaskan PSI tak akan berkoalisi dengan PKS dan dia menyerukan hal serupa ke partai beraliran nasionalis untuk mengikuti mereka.

"Melihat data koalisi partai-partai di pilkada, politik pragmatis nir-ideologis berorientasi kekuasaan belaka membuat partai-partai yang mengaku partai nasionalis tanpa beban berkoalisi dengan PKS. Ber-PSI mengambil posisi tegas. Oleh karena itu, saya mengimbau semua partai nasionalis berikrar untuk tidak berkoalisi dengan PKS. Tapi saya ragu apakah partai-partai nasionalis senior mau menarik garis tegas seperti yang dilakukan PSI," ucap dia.

PKS sendiri telah menjawab tuduhan soal pemerintahan Islam yang dilontarkan PSI. PKS menilai PSI hanya mencari perhatian.

"Ini PSI semua partai lama dilabrak. Golkar, PDIP, dan lain-lain dilabrak. Menurut saya, cuma mau cari perhatian publik aja," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini kepada wartawan, Kamis (28/3).
SAPI

=========================

Setuju!
Tahun 2019 ini saatnya anak muda mengisi parlemen agar ada regenerasi otak dan moral.
Jangan pilih bangkotan-bangkotan yang berkali-kali serakah duduk di parlemen.
Dengan alasan apapun, sebenarnya mereka cuma mau duduk enak tanpa kerja keras.
Lihat, berapa banyak UU yang telah dihasilkan oleh parlemen demi rakyat?
Berapa persen tingkat kehadiran mereka?

Saatnya memilih yang muda.

Perlu diingat.
Sejak kehadiran partai mirror PKP di Turki sana, di Indonesia ini, warna Indonesia mulai berubah. Politik identitas semakin merajalela. Alasan ummat selalu jadi bahan jualan. Alasan ummat mayoritas selalu menjadi ucapan pemanis untuk menekan minoritas dengan beribu alasan.

Coba bayangin.
Andai pihak itu yang berkuasa di Indonesia.
1 laki 4 perempuan.
Gak akan cukup dengan pendapatan resmi, pasti akan mencari pendapatan lain untuk menutupi tuntutan hidup 4 istri dan belasan atau puluhan anaknya.

Lihat sekarang di Jakarta. Lihat mutu sembako yang disebar ke masyarakat Jakarta lewat KJP. Jauh lebih bagus era terdahulu. Karena apa? Semua pasti mahfum.

Mimpi SIM seumur hidup?
Mimpi pajak STNK gratis?
Mimpi pajak 0 untuk pendapatan 8 juta?

Sebelum percaya, coba tengok slogan yang disebar mereka saat pilkada Jakarta.

"Dimodalin.
Dikasih tempat.
Dicariin pembeli."

Lu cuma ongkang-ongkang kaki nyabutin jembu*.
Faktanya????????

Guremkan mereka ditahun 2019 ini.
Jangan beri tempat di Parlemen.
Kalau gak sekarang, kapan lagi!