Risma Mengaku Ditekan Soal Hapus 21 Juta Data Ganda Bansos
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku mendapat tekanan terkait penghapusan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial Kemensos. Hal ini Risma ungkapkan dalam rapat kerja antara Kemensos dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (3/6).
"Terus terang, Pak, data ini banyak sekali tekanan saya harus jelaskan. Saya harus jelaskan," kata Risma.
Awalnya, beberapa anggota Komisi VIII DPR RI mencecar Risma terkait kejelasan dan asal muasal 21 juta data ganda yang ia hapus.
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengaku melaporkan masalah data ganda tersebut ke Presiden Joko Widodo terlebih dahulu sebelum akhirnya berani merilis data ganda itu.
"Sekali lagi, Pak, banyak, jadi harus saya sampaikan, saya sudah laporkan ke Pak Presiden ini semua. Jadi kemudian akhirnya saya beranikan mengeluarkan yang data ganda itu kita hapus," kata Risma.
"Karena nuwun sewu (mohon maaf), Pak, sekali lagi banyak sekali yang ....(terdiam), seperti itu," lanjutnya.
Risma akhirnya memberanikan untuk menghapus data ganda tersebut dan menyampaikan ke publik.
"Jadi kemudian saya beranikan sendiri, yang dobel memang kemudian kita hapus, dan kemudian kita launching," tuturnya.
Merespons hal tersebut, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menanyakan siapa pihak yang menekan Risma mengenai penghapusan 21 juta data ganda tersebut.
"Yang menekan Ibu siapa?" tanya Yandri.
"Ada, Pak. Mohon maaf," kata Risma enggan menjawab.
Yandri lantas mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan amanah dari masyarakat.
Menurutnya, anggota DPR merasa tertuduh atas keberadaan 21 juta data ganda penerima bansos tersebut.
"Saya mohon maaf kalo soal itu," tuturnya.
Salah satu anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq lantas mengatakan bahwa ia mengetahui ke mana arah data dan aliran dana dari data ganda tersebut. Ia juga mengklaim mengetahui siapa pihak yang menekan Risma.
"Saya tahu, Bu yang menekan ibu siapa, saya tahu ke mana arah data ini, duitnya, dan sebagainya," kata Maman.
Meski demikian, Maman mengatakan bahwa hal itu tidak penting bagi Komisi VIII. Ia hanya meminta agar Risma bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Soal bagaimana nanti kita membongkar data ini menjadi sangat sulit itu tidak usah di sini, Bu. Kita bisa ngobrol di ruang-ruang ilmiah," kata Maman kemudian.
Sebelumnya, Risma telah menjawab bahwa data tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara global dan berbeda dengan data penerima manfaat yang disepakati bersama Komisi VIII.
Kementerian Sosial sendiri menyatakan telah menghapus 21 juta data ganda penerima Bansos. Hal ini Risma sampaikan pada April lalu.
"Kemudian new DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data, sehingga kurang lebih 21.000.156 data kita tidurkan," kata Risma di gedung Kemensos, Rabu (21/4).
Original Posted By didududi►21 jt itu kerugian negara bisa T, bongkar. Sudah baik menhapus kerjaan sampah si juliari, tapi akan sangat baik bongkar pemain d belakang. Karena ga mungkin main T, main sendiri, pasti bagi2.
Quote:
Original Posted By buzzer.beater►wiiih makin ruwet nih.. mirisnya ini terjadi di Kemensos yang jadi ujung tombak pas masa-masa kayak gini
Quote:
Original Posted By xrm►Kita ini terlalu menyoroti eksekutif dan legislatif
Padahal korupsi dan kekacauan sebenernya
Ada di tangan PNS 🤭
Quote:
Original Posted By norlandtio►Ngikut partai penguasa koq takut..... apa yang nakut"in itu dr partainya????
Quote:
Original Posted By Cosmoflip►Berarti sebelum risma, memang sengaja ad data ghoib buat bancakan.
Mending mundur aja bu, rezim sekarang kacau balau ntar malah diburu team bajjer kl g nurut g segan pembunuhan karakter.
Joko cuma disetir
Quote:
Original Posted By piranhaompong►Yaela bikin bingung rakyat aja ente, kasih tahu siapa biar rakyat bully mereka smpe 7 turunan.
Quote:
Original Posted By Xevu.Pots►Kalo bener segitu data ganda, bisa di bayangkan, berapa duit di selewengkan setiap ada bansos keluar?
Anggep dpt 300rb perkepala x 21jt = 6.3T sekali serok. Mantap bruh
Dia mengaku sering mendapat aduan dari masyarakat terkait data ganda ini. Harus diakui, kata Rudi, polemik data ganda ini sudah terjadi sejak 10 tahun lalu bahkan sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Data yang double ini sudah dari 10 tahun lalu. Waktu itu zaman Pak SBY saya ditanya warga 'Saya janda, susah ekonominya, tapi tidak dapat bantuan. kok yang sudah meninggal malah dapat bantuan' jadi banyak yang mengeluh," kata Rudi.
silahkan terjemahkan sendiri agar tidak tersempitkan pada satu era saja.
Ada mapianya ini
Anda akan meninggalkan Berita dan Politik. Apakah anda yakin?
Lapor Hansip
Semua laporan yang masuk akan kami proses dalam 1-7 hari kerja. Kami mencatat IP pelapor untuk alasan keamanan. Barang siapa memberikan laporan palsu akan dikenakan sanksi banned.