Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku mendapat tekanan terkait penghapusan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial Kemensos. Hal ini Risma ungkapkan dalam rapat kerja antara Kemensos dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (3/6).
"Terus terang, Pak, data ini banyak sekali tekanan saya harus jelaskan. Saya harus jelaskan," kata Risma.
Awalnya, beberapa anggota Komisi VIII DPR RI mencecar Risma terkait kejelasan dan asal muasal 21 juta data ganda yang ia hapus.
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengaku melaporkan masalah data ganda tersebut ke Presiden Joko Widodo terlebih dahulu sebelum akhirnya berani merilis data ganda itu.
"Sekali lagi, Pak, banyak, jadi harus saya sampaikan, saya sudah laporkan ke Pak Presiden ini semua. Jadi kemudian akhirnya saya beranikan mengeluarkan yang data ganda itu kita hapus," kata Risma.
"Karena nuwun sewu (mohon maaf), Pak, sekali lagi banyak sekali yang ....(terdiam), seperti itu," lanjutnya.
Risma akhirnya memberanikan untuk menghapus data ganda tersebut dan menyampaikan ke publik.
"Jadi kemudian saya beranikan sendiri, yang dobel memang kemudian kita hapus, dan kemudian kita launching," tuturnya.
Merespons hal tersebut, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menanyakan siapa pihak yang menekan Risma mengenai penghapusan 21 juta data ganda tersebut.
"Yang menekan Ibu siapa?" tanya Yandri.
"Ada, Pak. Mohon maaf," kata Risma enggan menjawab.
Yandri lantas mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan amanah dari masyarakat.
Menurutnya, anggota DPR merasa tertuduh atas keberadaan 21 juta data ganda penerima bansos tersebut.
"Saya mohon maaf kalo soal itu," tuturnya.
Salah satu anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq lantas mengatakan bahwa ia mengetahui ke mana arah data dan aliran dana dari data ganda tersebut. Ia juga mengklaim mengetahui siapa pihak yang menekan Risma.
"Saya tahu, Bu yang menekan ibu siapa, saya tahu ke mana arah data ini, duitnya, dan sebagainya," kata Maman.
Meski demikian, Maman mengatakan bahwa hal itu tidak penting bagi Komisi VIII. Ia hanya meminta agar Risma bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Soal bagaimana nanti kita membongkar data ini menjadi sangat sulit itu tidak usah di sini, Bu. Kita bisa ngobrol di ruang-ruang ilmiah," kata Maman kemudian.
Sebelumnya, Risma telah menjawab bahwa data tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara global dan berbeda dengan data penerima manfaat yang disepakati bersama Komisi VIII.
Kementerian Sosial sendiri menyatakan telah menghapus 21 juta data ganda penerima Bansos. Hal ini Risma sampaikan pada April lalu.
"Kemudian new DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data, sehingga kurang lebih 21.000.156 data kita tidurkan," kata Risma di gedung Kemensos, Rabu (21/4).
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...a-ganda-bansos
