Dalam sambutannya, Jokowi mengaku tidak habis pikir dengan keputusan suatu daerah yang melaksanakan karantina wilayah atau lockdown yang mencakup satu kota. Ia menilai karantina wilayah melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara mikro lebih efektif.
"Jangan sampai karena virus hanya satu orang, satu RT, yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya dari kelurahan, yang di-lockdown satu kota. Untuk apa? Ini yang sering kita keliru," kata Jokowi, Kamis (11/2/2021).
Ia meminta para wali kota betul-betul memahami sebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Menurutnya, setiap kepala daerah perlu mengetahui secara detail sebaran kasus di wilayahnya.
"Ngerti betul sampai ke tingkat kelurahan RT & RW. Enggak bisa lagi satu kota di-lockdown," ujarnya.
Jokowi lantas mencontohkan lockdown dalam skala masif di sejumlah negara. Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pembatasan semacam itu hanya akan merugikan semua pihak.
"Melihat proses yang dilakukan negara lain me-lockdown seluruh negara, lockdown satu provinsi, satu kota, ekonomi jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini," katanya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta seluruh pemerintah daerah untuk memperbanyak program padat karya di daerah masing-masing untuk membantu masyarakat yang terdampak di masa pandemi Covid-19.
"Perbanyak program pada karya, ini urusan dengan ekonomi agar bisa memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengutarakan masyarakat bisa mendapatkan penghasilan lebih melalui program padat karya. Adapun program padat karya dimaksud, juga bervariasi seperti perbaikan sekolah hingga puskesmas.
"Banyak yang bisa dilakukan. Perbaikan jalan dilakukan padat karya, saluran air di pembersihan kota lakukan padat karya, perbaikan puskesmas, posyandu lakukan padat karya. Banyak sekali," kata Jokowi.
Jokowi menekankan keberadaan program padat karya mampu membuka lapangan pekerjaan. Secara tidak langsung, program ini akan menambah penghasilan dan ujung-ujungnya meningkatkan konsumsi masyarakat.
"Satu-satunya penggerak ekonomi adalah belanja pemerintah dari APBN dan APBD. Masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan yang seluas-luasnya, dibeirkan pekerjaan seluas-luasnya," ujar Jokowi.
"Sehingga tercipta lapangan kerja, dan kita bayar gajinya, mereka akan meningkat konsumsinya sehingga meningkat daya beli, sehingga ada demand dari ekonomi kita," lanjutnya.
(miq/miq)
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ta-di-lockdown
Itu yg ngomong dungunya gak hilang2 udah macam mayat hidup aja dia
Padahal ini rezim kiblatnya udah chinak oriented, vaksin pun udah pake punya chinak tapi kalo soal pengendalian wabahnya entahlah tololnya tuh maksimal gak bisa ngikutin cara chinak
gak masalah mau lockdown satu kota beberapa hari atau satu minggu yg penting tuh penduduk semua dites massal, jangan sampe ada lg orang positif covid msh berkeliaran
cuma ada 6 kasus pun yg di scan 9 juta orang,, hari gini msh ngomongin lockdown,, PSBB, PPKM, mini lockdown yg ada makin bodoh aja dah lo tod!!
jangan ky model skrg cuma bikin ribet ke banyakan tetek bengek PSBB,,PPKM,,MINI lockdown semua gak ada esensinya cuma bikin ruwet orang yg menjalankan usaha
