Epidemiolog Sayangkan Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19
KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyayangkan tidak adanya pengumuman bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terpapar Covid-19.
Diketahui, Airlangga pada hari ini, Senin (18/1/2021) mendonasikan plasma konvalesen di Jakarta. Padahal, plasma konvalesen umumnya diambil dari orang yang pernah menderita atau penyintas Covid-19 sebagai donor.
"Sangat disayangkan ya. Kan sebelumnya sudah ada yang terbuka. Menteri lain misalnya. Beberapa yang menyatakan terpapar," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin.
Dicky menyayangkan hal ini karena sebelumnya para pejabat yang terpapar Covid-19 selalu diinformasikan atau menginformasikan kepada publik. Dia mengambil contoh para pejabat atau menteri yang sempat terpapar Covid-19 dan diumumkan melalui media massa. Bahkan, sebut dia Presiden Joko Widodo pun pernah menginformasikan langsung siapa para menterinya yang terpapar Covid-19.
"Bahkan pak Presiden sendiri memberi contoh. Pak Jokowi memberi contoh ketika itu, dia berkata, saya ketemu menteri dan dia positif. Kan begitu. Pak Presiden sendiri memberi contoh yang baik. Nah ini harus dicontoh oleh para menterinya," ucap Dicky.
Bukan tanpa alasan, Dicky menilai bahwa tidak adanya pengumuman itu akan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah kepada publik. Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan kepada pemerintah soal keterbukaan termasuk soal siapa saja pejabat yang terpapar Covid-19.
"Selalu disampaikan bahwa keterbukaan itu ya dimulai dari atau keteladanan dimulai dari pejabat publik atau tokoh. Kalau tidak terbuka ya bagaimana mau memberi imbauan," ujarnya.
Ia menekankan, tidak hanya para pejabat atau tokoh publik nasional saja yang harus menjaga keterbukaan soal Covid-19. Para tokoh pejabat daerah pun harus melakukan hal serupa, kata dia.
"Oleh karena itu apabila memang terpapar, sangat penting untuk terbuka itu bukan hanya karena dia pejabat publik untuk memberi contoh. Tapi sebagai pejabat publik yaitu bertemu banyak orang, ditemui banyak orang," ucap dia.
Sebab, menurut dia, peran penting dari keterbukaan akan berkaitan pula dengan program tracing yang digiatkan pemerintah. Ia menilai, apabila tidak ada keterbukaan dari pemerintah atau pejabat publik, maka program tracing juga tidak akan optimal atau berhasil.
"Karena tracing itu harusnya terbuka. Prinsip dasar dari tracing itu terbuka atau dibuka gitu. Walaupun bisa saja orangnya pada level orang umum tidak dibuka, tapi kalau pejabat publik ya dibuka, karena terlalu banyak orang yang berkaitan dan bertemu," kata Dicky.
Anda akan meninggalkan Berita dan Politik. Apakah anda yakin?
Lapor Hansip
Semua laporan yang masuk akan kami proses dalam 1-7 hari kerja. Kami mencatat IP pelapor untuk alasan keamanan. Barang siapa memberikan laporan palsu akan dikenakan sanksi banned.