TURKI - Film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) yang ramai dibincangkan publik mengetengahkan khilafah dan mengaitkannya dengan Turki Utsmani. Sementara, di Turki diskursus khilafah sebagai propaganda adalah narasi yang minor.
Pada Juli lalu, misalnya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin Erdogan menolak Turki kembali membangkitkan khilafah Islamiyah. (Baca juga: M Natsir, Bapak Aktivis Dakwah Indonesia yang Menolak Sistem Politik Turki Utsmani)
Setelah Pemerintah Turki mengonversi Hagia Sophia menjadi masjid, muncul majalah Gerçek Hayat yang menghubungkan kebangkitan khilafah Islamiyah. Perdebatan soal itu ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial.
Menanggapi kontroversi tersebut, Juru Bicara AKP Omer Celik membuat rilis di Twitter-nya bahwa Turki akan tetap menjadi republik sekular berdasarkan konstitusi. (Baca juga: Peter Carey: Tak Ada Hubungan Kesultanan Islam di Jawa dengan Turki Utsmani)
"Republik Turki adalah negara yang akan tetap menjunjung demokrasi dan sekularisme berdasarkan konstitusi," kata dia dalam cuitannya.
Dia memperjelas bahwa konversi Hagia Sophia menjadi masjid tidak ada kaitannya dengan kebangkitan khilafah Islamiyah. (Baca juga: Musthafa Kemal, Akhir Utsmani, dan Ratapan Para Penyair)
"Debat dan polarisasi tidak sehat yang muncul di media sosial kemarin (khilafah) tentang sistem politik kita tidak ada dalam agenda Turki. Adalah salah untuk memicu polarisasi tentang sistem politik di Turki," tulis Omer.
Gerçek Hayat adalah majalah mingguan surat kabar Yeni Safak yang pro-pemerintah.
Politisi AKP Mehmet Metiner menganggap sampul majalah itu merupakan sabotase politik. "Fakta bahwa orang dari lingkungan kami yang menganggap pembukaan Hagia Sophia menjadi masjid merupakan agenda membangkitkan kekhilfahan adalah sabotase politik terhadap Presiden Erdogan," kata Metnier. "Khilafah itu sejarah," lanjutnya.
Membaca Politik Islam Turki Modern
Sikap AKP pimpinan Erdogan yang menolak kebangkitan khilafah mungkin bagi sebagian masyarakat Islamis di Indonesia agak membingungkan. Sebab, literasi yang relatif tidak cukup terhadap pembacaan politik Islam di Turki.
Serupa dengan Indonesia, diskursus hubungan Islam-negara di Turki memiliki sejarah yang kompleks. Namun, bila disederhanakan setidaknya ada dua aliran politik Islam di Turki modern, yaitu Islamisme lama Necmettin Erbakan dan politik Islam akomodatif ala Erdogan.
Sejak 1960-an, diskursus mengenai relasi Islam-negara ramai diperbincangkan di Turki. Para pemikir muslim Turki mengkritik sekularisme Ataturk dan mempertanyakan identitas nasional mereka. Diskursus itu memunculkan gagasan Türk Islam sentezi (sintesis Keturkian dan Islam).
Di politik, Erbakan memaknai gagasan itu dengan Mili Görüş (Pandangan Kebangsaan) yang mendorong komunitas Islam yang secara komprehensif mengatur umat. Visi politik Erbakan dipengaruhi oleh pemikiran Sayyid Qutb.
Dalam manifestonya pada 1975, Erbakan menekankan pendidikan agama, industrialisasi, dan keadilan ekonomi yang melindungi hak orang-orang tertindas.
Ahli politik Vedi R Hadiz menyebut visi politik Islam dan ekonomi Erbakan tertutup. "Erbakan jauh lebih tidak condong pada kapitalisme global dan memiliki visi ekonomi yang lebih diarahkan pada perlindungan produsen dan pedagang komunitas kecil yang tertindas," ujarnya.
Karena itu, Erbakan mendirikan D-8 yang menghimpun negara-negara muslim berkembang termasuk Indonesia untuk menciptakan visi komunitas muslimnya. Agenda politik Islam Erbakan ramai diperbincangkan elite, tetapi relatif tidak membumi di masyarakat.
Sementara politik Islam Erdogan menghendaki keterbukaan politik dan ekonomi. Dari sisi pluralisme, di kampanye-kampanye politiknya Erdogan menyuarakan persamaan hak dan menjunjung demokrasi.
Di sisi ekonomi, kebijakan Erdogan merangkul para kaum borjuasi muslim Anatolia dan mengoneksikannya dengan kapitalisme global. Namun, di sisi lain dia mampu menyamakan kepentingan mereka dengan kebutuhan kelas menengah dan kalangan akar rumput Turki melalui aksi-aksi filantropi.
Menurut pengamat politik Turki Ihsan Daği keberhasilan mengemas politik Islam yang terbuka dan membentuk aliansi kepentingan antar kelas itu yang menaikkan popularitas AKP. "Inilah yang menyebabkan kebangkitan popularitas Erdogan," ujar dia.
Karena itu, propoganda khilafah yang menghendaki politik Islam yang tertutup tidak sesuai dengan agenda politik AKP. Dengan visi dan akselerasi politiknya, Erdogan sejak 17 tahun lalu hingga saat ini berhasil mempertahankan kedudukannya di pentas politik Turki.
Turki Tegas Tolak Bangkitkan Khilafah Islam, AKP: Propaganda Itu Sabotase Politik
Parah ini..... Erdogan dan partainya AKP yang selama ini digadang-gadang sebagai Khalifah dunia oleh para Ikhwan malah mengingkari sistem Khilafah. Erdogan dan AKP harus dipecat dari kekuasaannya. Mereka telah mengkhianati perjuangan para Ikhwan dalam menegakkan hukum Islam.
