Quote:
Masih ingat dengen rencana pembelian sirine peringatan banjir atau Disaster Warning System (DWS) oleh BPDB DKI Jakarta? Kini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta hentikan pengadaan alat itu.
Sirine asal Jepang itu, menurutnya, tak sesuai digunakan untuk peringatan banjir, sebab banjir tak bersifat bencana yang cepat. Melainkan bisa dipantau dari Katulampa misalnya, yang membutuhkan proses sampai air tumpah ke Jakarta.
"Ini adalah toa. Belum sistem. Kenapa kita pakai ini coba? dan adanya cuma di 14 kelurahan. Awalnya dari mana? Jepang? Hibah? Sesudah hibah? pengadaan? Pertanyaan sederhana, kenapa Jepang pakai begini ya? persis. Kalau banjir kira-kira antara peringatan dan kejadian berapa menit? lama. Lah kenapa pakai alat begini? Ini dipakai karena tsunami," ujar Anies dalam rapim pengendalian banjir, dikutip YouTube Pemprov, Kamis (6/8).
"Lah kalau Katulampa sampai Jakarta berapa jam? Bisa beri tahu pakai apa? Perlu pengadaan? Enggak perlu. Semua masjid bisa dipakai, ini adalah cara promosi paling bagus, hibah dulu baru pengadaan dan strategi mereka sukses, kita belanja terus," tutur dia,
"Lebih baik gunakan WA, (toa) masjid. Yang punya speaker ada di mana-mana. Ini udah terlanjur ada ya dipakai tapi jangan ditambah."
Anies Baswedan
Dia pun meminta pengadaan sirine peringatan banjir atau bencana di Jakarta disetop ke depan. Tak ada lagi anggaran untuk membeli sirine ini.
"Jadi jangan diteruskan belanja ini. Ini boleh jadi museum contoh sukses promosi barang, hibah dulu kita suka, kita enggak berpikir maksudnya," tuturnya
Pemprov DKI Siapkan Anggaran untuk Beli Sirine Peringatan Bencana
Sebelumnya, Pemprov DKI memang pernah berencana menambah 6 perangkat Disaster Warning System (DWS) atau pengeras suara peringatan bencana yang terlihat seperti toa.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), M Ridwan, menyebut DWS ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.
Anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan 6 set DWS ini mencapai Rp 4 miliar. Selain untuk pembelian, Pemprov DKI juga menyediakan anggaran untuk pemeliharaan sebesar Rp 165 juta.
"Pemeliharaan DWS, anggaran Rp 165.000.000. Pengadaan DWS 6 set, anggaran Rp 4.073.901.441," rincinya.
https://m.kumparan.com/kumparannews/...wx6AxdY4i/full
Hmm buat sendiri.. setop sendiri.. complain sendiri..
Sistem sebelumnya jg dah d hentikan.. sekarang may d balikkan peringatan pake wa lagi... Gak jd pake klentongan.. stay door to door seperti rencana yang Lalu?
