Balasan dari Akhirnya Ahok Buka Suara Disebut Bakal Diangkat Jadi Menteri BUMN

Akhirnya Ahok Buka Suara Disebut Bakal Diangkat Jadi Menteri BUMN

SuaraJatim.id - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok buka suara disebut bakal diangkat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi menteri BUMN. Daftar menteri reshuffle Jokowi beredar.

Jokowi sempat marah dan mengancam akan melakukan reshuffle di kabinet karena sejumlah menteri dianggap tidak bekerja maksimal dalam menangani masalah ekonomi dan kesehatan dari imbas pandemi Corona (Covid-19).

Berkaitan dengan itu, beredar bocoran nama-nama tokoh yang dikabarkan masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Dari pesan yang viral di aplikasi perpesanan, WhatsApp, nama-nama tersebut di antaranya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diisukan menjadi Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir yang dikabarkan digeser menjadi Menteri Perdagangan.

Terkait hal itu, Ahok yang kini menjabat Komisaris Utama Pertamina itu mengaku tak mengetahui adanya kabar dirinya masuk ke jajaranya kabinet menteri Jokowi-Maruf.

"Tidak tahu," kata Ahok saat dikonfirmasi Suara.com, Kamis (2/7/2020).

Ahok juga mengaku tidak ada pembahasan dari pemerintah mengenai dirinya akan menjadi Menteri BUMN.

"Tidak pernah," singkat Ahok.

"Tidak pernah," singkat Ahok.

Diketahui, beredar pesan berantai yang berisi bocoran reshuffle kabinet Jokowi-Maruf. Berikut nama-nama orang yang dimasukan dari bocoran isu reshuffle itu:

Bocoran reshuffle kabinet Jokowi

Isi kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin Resuffle:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Jenderal (Purn) Polisi Budi Gunawan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:
Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
4. Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Effendy
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan
6. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
7. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
8. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
9. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi
10. Menteri Agama: Fachrul Razi
11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Prof
Dr. Mahfud MD
12. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
13. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Prof. Dr.
KH Haedar Nasir
14. Menteri Kesehatan: Prof. Dr. Daeng Muhammad Faqih
15. Menteri Sosial: Prof. Dr. Soetrisno Bachir
16. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah
17. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
18. Menteri Perdagangan: Erik Tohir
19. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif
20. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
21. Menteri Perhubungan: Marsekal Hadi Tjahyanto
22. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate
23. Menteri Pertanian: Rachmat Gobel
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
25. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
26. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Hasto Kristiyanto
27. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil
28. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
30. Menteri BUMN: Basuki Tjahya Purnama
31. Menteri Koperasi dan UKM: Agus Herimurti Yudhoyono
32. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Triawan Munaf
33. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati
34. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
35. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali
36. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia
38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin
39. Kepala BIN: Letjen TNI Donny Munardo
40. Panglima TNI: Jenderal TNI Andhika Perkasa
sumber

***********

Mulai ramai. TS berpikir, andai TS mengirim chat melalui WA kepada Juru Bicara Presiden pun, sangat mustahil dia akan mau menjawab isu ini. Betul kan Bang Fadjroel?

Menarik. Satu kata ini bukan hanya bisa diartikan sebagai kiasan menjadi perhatian khusus, tapi juga diartikan secara tersurat akan menjadi bahan serangan pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama, diakui atau tidak, sampai sekarang masih menjadi magnet yang kuat bagi banyak pihak. Apalagi bagi mereka yang suka membawa-bawa agama dalam ranah apapun juga.

Jika bagi kelompok mereka, kata maaf, hukuman penjara, sudah cukup untuk melunturkan segala dosa, tapi tidak bagi BTP. Kesalahan lidahnya harus terus diingat sampai kapanpun. Bahkan kalau bisa sampai anak cucu mereka. Lidah BTP, bagi kelompok mereka itu lebih berdosa dibandingkan membunuh seorang Hakim Agung. Lebih berdosa dibandingkan merusak lingkungan hidup hingga menenggelamkan sebuah wilayah yang luas kedalam lautan lumpur. Lebih hina dibandingkan memakan uang rakyat. Lebih nista dibandingkan rencana mengubah landasan negara menjadi hukum agama. Tak ada ampun!

Mereka lebih suka memberi cermin kepada orang lain daripada memakai cermin itu sendiri bagi diri mereka. Mereka lebih suka menunjuk dengan satu jari tangan kepada orang lain daripada berpikir bahwa empat jari lainnya justru menunjuk diri mereka sendiri. Mereka merasa sebagai Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Mereka teramat sombong karena melebihi kuasanya Tuhan. Padahal Tuhan yang mereka sembah itu Maha Pangasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf.

Diakui atau tidak, kemampuan manajemen BTP dinilai sangat mumpuni. Adalah sebuah kesalahan andai dia hanya ditempatkan dalam satu posisi yang tidak punya kuasa untuk membuat kebijakan secara langsung bagi rakyat. Seekor harimau tak akan berfungsi apa-apa jika ditempatkan pada sebuah kandang yang terpisah dari kumpulan pemangsa lainnya. Dia harus dilepas berhadapan langsung dengan para pemangsa. Dan desas-desus akan ditempatkannya BTP pada pos Kementerian, sebenarnya sudah pas. Ikan harus dilepas di air, bukan di daratan. Seekor burung harus dilepas agar mengangkasa, bukan justru diceburkan kedalam air. Akan tetapi, dimanapun BTP akan ditempatkan, penolakan pasti akan selalu ada, meskipun dia ditempatkan pada lemari besi yang tak bersentuhan langsung dengan rakyat.

Butuh sebuah keberanian yang besar dan perhitungan yang matang andai BTP benar-benar ingin ditempatkan dalam posisi jabatan Menteri. Ini bukan ajang coba-coba seperti memilih minyak telon buat anak bayi. Ini adalah pertaruhan. Disana, telah berdiri segerombolan srigala putih yang tak peduli social distancing, apalagi penguasa daerahnya telah mengijinkan adanya demo. Mereka juga punya penyandang dana yang siap menggelontorkan uang berapapun juga dari brankasnya agar isu agama dan komunis terus membayangi pemerintahan ini, sampai tujuan mereka terpenuhi. Sanggupkah Jokowi bertahan?

Menurut TS, lebih baik BTP ditempatkan sebagai Dirut sebuah BUMN yang langsung bisa mengeksekusi sebuah kebijakan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Biar rakyat yang menilai. Ada beberapa BUMN yang selama ini ditenggarai sarat dengan korupsi, tak berpihak pada rakyat, hanya terfokus pada mencari keuntungan dengan jalan apapun juga. Itu yang harus dibenahi. Jika nantinya BTP membuat kebijakan yang bagus bagi rakyat tapi digeser oleh Menteri BUMN, maka bisa dipastikan rakyat akan bereaksi. Tak perlu melihat mereka yang selalu menentang apa yang BTP lakukan atau akan lakukan. Jika ada sebuah kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat, tentunya mereka para srigala putih ini juga akan ikut menikmatinya.

Jadi, siapkah Jokowi?

Dan mengenai orang-orang dan pos kementerian yang dibold pada berita diatas, akan dilanjutkan di post #1 dibawah ini.

Sekarang mari kita bahas mengenai orang per orang atau pos kementerian yang pastinya akan disorot, atau bahkan telah sangat disorot selama ini oleh rakyat, atau sebagian rakyat, atau juga masyarakat tertentu.

Pertama, BG.
BG pernah diplot sebagai Kapolri, meskipun pada akhirnya gagal. BG dianggap sebagai orangnya Megawati, sehingga jika BG ditempatkan sebagai seorang Menteri, dia akan disorot layaknya Yasonna. Apapun juga, dia akan terus dicari kesalahannya, meskipun BG bukan orang partai.

Kedua, LBP.
LBP mungkin adalah Menteri dengan usia tertua diantara Menteri lainnya. LBP banyak dianggap sebagai Perdana Menteri karena hampir seluruh masalah, LBP ikut turun tangan. Apapun juga. Meskipun untuk hal ini ada alasan yang melatarinya yaitu Koordinator Bidang Investasi. Soal investasi, jelas, banyak kementerian yang bersinggungan dengan masalah investasi. Akan tetapi karena terlalu banyaknya bidang yang dicampuri oleh LBP, berlakulah istilah, Gak ada loe gak rame. Atau sebuah lagu yang dipelesetkan menjadi : Kepala, Pundak, Luhut Lagi, Luhut Lagi.

Ada baiknya Opung LBP memgerem sedikit sepak terjangnya dalam berkomentar dalam ranah yang seharusnya tidak dicampurinya, karena apapun juga, ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh LBP, imbasnya yang diserang adalah Presiden Jokowi. Sebaik apapun juga yang dilakukan oleh LBP, itu adalah sebuah pintu yang terbuka bagi seluruh oposan untuk mendeskreditkan Jokowi sebagai seorang Presiden.

Ketiga, Kementerian Ketenagakerjaan.
Saat ini, isu TKA sangat marak di Indonesia. Bangsa Indonesia ini mudah menyalahkan orang lain. Mudah melampiaskan kesalahan kepada orang lain. Sulit untuk bercermin pada diri sendiri.
Sifat pemalas yang sulit hilang, justru ditutupi dengan ego yang tinggi : Gue pribumi. Apapun yang gue lakukan, ya suka-suka gue.

Menteri Ketenagakerjaan haruslah orang yang bijak dan sigap dalam menjembatani masalah isu-isu yang krusial. Orang yang menjadi Menteri Ketenagakerjaan harus bisa memberi peluang bagi TKI di dalam negeri mengisi pos-pos pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh WNI. Dan sebalikan, WNI juga harus tahu diri jika bekerja. Jangan pakai istilah mentang-mentang. Menuntut gaji besar tapi lebih banyak istirahat dibanding kerja. Etos kerja harus bisa ditingkatkan meskipun rasanya sangat sulit menuntut hal ini.

Masalah perlindungan TKI di luar negeri juga menjadi catatan khusus dari tahun ke tahun. Menteri Ketenagakerjaan harus bisa tegas terhadap agen-agen tenaga kerja yang kedapatan mengeksploitasi manusia Indonesia.
Jika tidak bisa, sebaiknya mundur teratur.

Keempat, Erick Thohir.
Kenapa ET harus digeser? Perombakan habis-habisan yang dilakukan oleh ET sebenarnya sangat baik. Dan itu harus terus dilanjutkan. Jika ET sampai digeser, justru rakyat curiga ada sebuah kelompok yang sangat kuat yang bermain dan menekan Presiden!

Pemangkasan anak-anak BUMN adalah kebijakan yang tepat untuk memberi efesiensi keuangan dan meruntuhkan raja-raja yang bercokol lama di BUMN yang sebenarnya tidak memberi kontribusi keuntungan apapun juga bagi BUMN, sebaliknya justru menjadi parasit dalam tubuh BUMN.

Kesalahan fatal yang dicatat rakyat terhadap ET saat ini hanya 1 : Memberi pembelaan koplak terhadap PLN yang dinilai rakyat sangat merugikan.

Kelima, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Isu yang menerpa Kementerian ini adalah isu pemblokiran internet saat terjadi kerusuhan di Papua. Dalam hal ini, pendapat rakyat terpecah antara setuju dan tidak setuju.

Tapi jika Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa mengatur regulasi mengenai biaya internet yang lebih murah dengan menekan seluruh provider internet yang ada, bisa dipastikan seluruh rakyat akan mendukung. Apalagi jika kecepatan internet di Indonesia bisa segera ditingkatkan.

Kalau nanti mantan Menteri Komunikasi dan Informatika masih bertanya, internet cepat buat apa, bilang aja, biar bisa cepat mendownload konten di XNXX gitu.

Keenam, Kementerian Kelautan dan Perikanan, EY.
Sejak awal menjabat, EY mempunyai beban lebih dibanding menteri lainnya. Itu karena Susi Pudjiastuti telah menjadi ikon yang melekat pada kelautan. Sebenarnya rakyat berharap banyak kepada Jokowi agar Susi Pudjiastuti tetap dipakai sebagai menteri Kelautan dan Perikanan. Nyatanya sebuah kekuatan besar (yang dekat dengan Mega?) bisa mendepak Susi untuk menjabat di periode berikutnya.

Kebijakan-kebijakan Susi Pudjiastuti banyak yang dimentahkan oleh menteri EP. Ini membuat publik kecewa dan berharap andai ada reshuffle, maka EP layak buat direshuffle dan digantikan oleh Susi Pudjiastuti.

Dan publik juga melihat, penempatan EP di posisi menteri sebenarnya hanya bentuk ucapan terima kasih Jokowi karena Gerindra mau diajak bergabung dalam kabinet. Disamping itu, Jokowi seolah memberi pesan kepada rakyat, bahwa jika ingin melihat seberapa mampunya Gerindra mengurus negara, lihat saja dahulu 2 menteri yang ada di kabinet saat ini.

Ketujuh, BTP.
Menurut TS, BTP jelas punya HAK sama seperti yang lainnya. Dia bisa ditempatkan dimana saja. Akan tetapi belum saatnya BTP menduduki posisi Menteri. Itu karena kontribusi BTP di Pertamina belum sepenuhnya terlihat. Banyak orang menduga, kedudukan BTP saat ini hanya sebagai batu loncatan. Tetapi seharusnya jika benar sebagai batu loncatan, posisi yang layak bagi dirinya adalah seperti yang pernah diharapkan dulu andai dirinya diminta untuk membantu pemerintah. Coba cari tahu sendiri, posisi apa yang diharapkan oleh BTP saat itu.

Jika BTP ingin diposisikan sebagai Menteri, ada baiknya menunggu hingga tahun ke 3 atau ke 4 pada periode kedua Jokowi. Itu lebih tepat.

Kedelapan, AHY.
To the point aja. AHY TIDAK layak menjabat sebagai Menteri. Kemampuan AHY masih sangat jauh dari kata layak. Dia belum teruji sama sekali. Jika memaksakan AHY untuk duduk sebagai Menteri, ini bisa dilihat hanya sebagai gimmick semata. Atau bisa jadi sebagai ladang jebakan bagi Demokrat. Mengapa dikatakan seperti itu? Sebab jika ternyata AHY gagal mengemban tugas, Jokowi sebagai Presiden punya hak penuh untuk memecat AHY, dan itu akan menjadi aib selama-lamanya bagi AHY. Plus pengumuman kepada rakyat bahwa ternyata anak emas SBY tak sehebat seperti perkiraan banyak orang. Nanti makin banyak yang sakit hati terhadap Jokowi.

Kesembilan, Jaksa Agung.
Posisi Jaksa Agung selayaknya memang harus orang non partisan. Harus orang yang bersih dari kepentingan partai. Juga bersih dari kekerabatan dengan orang partai. Hal itu untuk menjaga marwah Kejaksaan Agung yang tak luput dari perkara-perkara besar.

Apalagi saat ini Kejaksaan Agung tengah disorot akibat JPU pada kasus NB memberi tuntutan yang murah meriah kepada tersangka penyiraman cairan kimia pada NB.

Jaksa Agung jelas bukan malaikat. Akan tetapi latar belakangnya harus bersih dan lurus. Jika tidak, maka Kejaksaan Agung akan menjadi bulan-bulanan DPR dan rakyat.

Kesepuluh, Kepala BIN.
Jika Kepala BIN dijabat oleh orang yang bukan dari kalangan kepolisian, maka niscaya akan ada perubahan mendasar. Apa perubahan itu? Warna Markas BIN.
Jika orang dari TNI menjabat sebagai Kepala BIN, mungkin warna Markas BIN saat ini yang identik dengan Brimob, akan berganti warna menjadi warna tentara. Bisa saja warnanya berubah menjadi Hijau tua.

Saat ini, Institusi BIN benar-benar harus ekstra kerja keras mengingat banyak sekali kelompok yang ingin menganggu jalannya pemerintahan, mendompleng masa pandemi ini dengan melontarkan isu-isu panas yang bisa saja membuat negara chaos. Untuk itu diperlukan seseorang yang cakap dalam bekerja agar semuanya bisa dimonitor sedini mungkin.

Terakhir, kesebelas, posisi Panglima TNI.
Saat ini hanya ada 1 orang yang dianggap sangat sangat layak menjabat sebagai Panglima TNI mendatang, untuk menggantikan Panglima TNI saat ini. Orang itu adalah Jenderal Andhika Perkasa.

Jenderal Andhika Perkasa mempunyai rekam jejak yang luar biasa. Tak ada cela sama sekali dalam sejarah hidupnya maupun dalam karirnya di militer.

Sebagai orang yang dekat dengan banyak kalangan, Jenderal Andhika Perkasa nampaknya juga pasti bisa berkolaborasi dengan Kapolri beserta POLRI nya.

Untuk yang terakhir ini tak ada kata lain selain setuju.

Begitulah pengamatan dan penilaian TS terhadap orang maupun posisi serta kementerian yang di bold dalam berita.

Ini hanya penilaian TS. Setiap orang berhak menilai dalam pandangan masing-masing. Yang jelas, TS tidak punya kepentingan apapun juga dalam hal ini.

Selanjutnya, benar tidak bocoran posisi-posisi menteri diatas, cuma Tuhan dan Jokowi yang tahu.

Selamat bekerja demi rakyat!

----

Ada yang terlewat dan justru paling banyak disorot saat ini.

Menteri Agama.
Kementerian Agama saat ini dianggap tidak cocok dijabat oleh Menteri yang sekarang. Ibarat seorang Ustadz, maka Ustadz yang sekarang belum fasih mengulas mengenai Al-Qur'an. Jadi hanya sebatas berbicara mengenai hal-hal umum saja.

Jika menteri agama harus diganti, maka penggantinya tak boleh lagi plintat plintut dan asal bicara. Dia juga harus tegas memutus sesuatu yang menyangkut ummat beragama di Indonesia. Harus adil seadil-adilnya.

Lalu Menteri Kesehatan.
Menteri Kesehatan harus orang yang sigap dan cekatan. Dia harus bisa menjalankan tugasnya secara keilmuannya, bukan berdasar ungkapan-ungkapan yang tak ada hubungannya dengan dunia kesehatan. Siapapun dia, tak boleh lagi bicara yang tidak penting dan banyak guyon.

Dan di posisi Menteri Sosial, ada disebut satu nama, yaitu mantan Ketua Umum PAN, Sutrisno Bachir. Biarpun SB dipandang tak sejalan dengan Amien Rais, namun penempatan SB bisa dianggap upaya penyelamatan diri Jokowi untuk meredam opini-opini miring yang dibangun oleh partai oposan diluar partai koalisi pemerintah.

Ini lebih mirip dengan mengucilkan sebuah partai yang selalu nyinyir dengan pemerintah. Siapa lagi kalau bukan PKS.